Setengah Tahun Terakhir 43 Ribu Warga Jateng Tak Lagi Miskin

Warga miskin di Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sri Puryono menyebut, dalam waktu enam bulan jumlah warga miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 43,03 ribu jiwa.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  miskin  pada September 2016, selama enam bulan tersebut  terjadi penurunan jumlah  penduduk miskin sebesar 43,03 ribu orang.

“Sementara apabila dibandingkan dengan Maret 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 56,17 ribu orang dari total 4,50 juta orang (13,27 persen),” ujarnya.

Saat ini Pemprov Jateng tengah menggenjot perbaikan infrastruktur untuk mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan. Sri Puryono menyebut, dengan infrastruktur yang baik, akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lainnya juga semakin baik.

“Dengan begitu diharapkan dapat menjadi salah satu bagian memutus mata rantai kemiskinan,” katanya.

Pemerintah juga terus mendorong kerja sama dengan industri, khususnya industri padat karya dengan mempermudah perizinan. Bahkan, beberapa waktu lalu, di stand PRPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah melayani perizinan pabrik gula baru dengan nilai investasi Rp 1,3 triliun dalam waktu tidak lebih dari tiga jam.

”Kerja sama dengan industri juga didorong di SMK-SMK, baik negeri maupun swasta, sehingga dapat menekan angka pengangguran setelah lulus,” terangnya.

Data BPS jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2017 sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen).

Editor : Ali Muntoha

Terungkap, Warga Miskin Kudus Sering Menjual Raskinnya

beras 2

MuriaNewsCom, Kudus – Terkait adanya temuan Bupati Kudus Musthofa berupa beras miskin di Pasar Bitingan Kudus pada Rabu (22/6/2016) berdampak pada pedagang.

Seorang pedagang beras  di pasar Brayung Mejobo Rubi mengatakan, beras miskin ini memang selalu dijual oleh penerimanya.”Warga menjual beras jatah atau beras miskin ini lantaran beras itu tidak layak untuk dimakan,” kata Rubi.

Beras itu berwarna kekuningan, berukuran kecil (patah) serta berbahu agak sedikit apek. Biasanya, warga penerima beras itu langsung menyetorkan ke rumahnya.

Dia membelinya dengan harga Rp 5.500 hingga Rp 6 ribu per kg. Warga kemudian membeli beras bagus usai raskinnya laku.

Misalkan saja, satu karung plastik beras miskin seberat 15 kg, ditukar dengan 10 kg beras berkualitas bagus.

Selain itu, dirinya sering membeli beras miskin itu dari warga atau seseorang yang selesai mantu atau mempunyai hajat.

Sementara itu, dirinya juga tidak serta merta menjual kembali beras miskin ke pasar. Tapi beras akan dimasak menjadi lontong.

“Sebab beras miskin ini kalau dimasak itu bisa babar (menjadi banyak) dibanding dnegan beras bagus. Sedangkan beras bagus itu, dimasak malah memadat atau pulen. Sehingga beras miskin ini saya buiat lontong untuk dijual,” tuturnya.

Sementara itu, penjual beras yang ada di Pasar Dawe, Ruhayah mengatakan, beras miskin itu dijual juga ada alasannya.

“Yakni beras itu sangat tidak layak untuk dimakan. Sebab berasnya itu hancur kayak mener,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

 

4 Tahun Tidak Dinafkahi Suami, Ini yang Dilakukan Sutarni untuk Hidupi 3 Anggota Keluarganya

Sutarni sedang menjaga warung es degan tempat ia bekerja sehari-hari. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Sutarni sedang menjaga warung es degan tempat ia bekerja sehari-hari. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dengan gaji Rp 40 ribu per hari, Sutarni (39) Warga Undaan Lor Gang 2 RT 2 RW 1, menghidupi anggota keluarganya. Pasalnya, wanita tersebut menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.

Keluarga yang ditanggungnya, Karsini (80) tidak lain adalah ibu kandungnya, Dwi Rismawati anak pertamanya yang duduk di kelas 3 MTs dan anak kedua bernama Erik Sutanto yang duduk di kelas 6 SD.

Sutarni mengaku, untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari memang berat. Karena ia bekerja sendiri tanpa dibantu sang suami. ”Untuk gaji Rp 40 ribu per hari itu saya dapat dari bekerja sebagai buruh warung es degan. Selain itu, pihak suami memang tidak pernah memberian nafkah sama sekali selama 4 tahun,” paparnya.

Meski begitu, ia berharap bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga selesai. Sehingga kedua anaknya memperoleh pendidikan yang layak dan bekal bekerja kelak.

Perempuan yang dahulunya sebagai pembantu rumah tangga secara tidak menetap tersebut ingin melunasi biaya Ujian Nasional (UN) putrinya yang duduk di kelas IX MTs Nahdlotul Muslimin Undaan. ”Ingin sekali bisa melunasi biaya administrasi UN anak saya sebesar Rp 600 ribu. Sedangkan gaji saya tidak seberapa,” tuturnya.

Diketahui, wanita yang baru bekerja di warung es degan selama dua bulan ini juga harus naik bus disaat berangkat dan pulang kerja karena tempat ia bekerja berada di Tanjung Karang, Jati. Sehingga biaya hidup juga semakin bertambah.

”Meski kebutuhan hidup masih sulit memenuhinya, namun yang saya pentingkan saat ini bisa membayar UN anak saya. Dan yang kelas 6 anak juga akan menghadapi UN dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Salah satu tetangganya, Harti (50) mengatakan, Sutarni menjadi satu-satunya tulang punggung keluarganya. Suaminya sudah lama tidak memberikan uang atau nafkah.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ada Kabar Gembira untuk Ribuan Keluarga Miskin di Kudus

Pencairan dana PKH di Kecamatan Jati, tahun kemarin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pencairan dana PKH di Kecamatan Jati, tahun kemarin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Penerimaan bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan untuk ribuan Keluarga Sangat Miskin (KSM) di Kudus, bakal dicairkan Maret 2016.

Hal itu dikatakan Kabid Sosial Dinsosnakertrans Kudus S Trimo. Menurutnya, pencairan selalu dilakukan tiga bulan sekali. Dan pada periode pertama yakni tiga bulan pertama dicairkan pada Maret.

“Waktu persisnya masih menunggu, termasuk pula jadwal pencairan per kecamatan juga belum ada. Namun yang pasti maret sudah cair,” katanya kepada MuriaNewsCom

Bantuan tetap yang diterima adalah Rp 500 ribu per KSM. Sedangkan untuk komponen ibu hamil, menyusui nifas dan anak pra sekolah Rp 1 juta. Pencairan dibantu menjadi empat tahapan selama setahun.

Sedangkan bagi yang memiliki anak SD, bantuan yang didapat adalah Rp 450 ribu, SMP Rp 750 ribu dan SMA Rp 1 juta. Meski demikian, jika semua aspek masuk maka bantuan yang diterima maksimal adalah Rp 3,7 juta.

Dia menjelaskan, progam PKH diperuntukkan untuk menyuplai biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Sebab awalnya progam dibuat untuk membantu keluarga yang kekurangan untuk mensekolahkan anak dan biaya berobat.

Menurutnya, penerima PKH juga dipantau melalui kehadiran anaknya di sekolah. Sebab pendamping akan mengecek langsung dengan datang ke sekolah. Dengan melakukan pemantauan langsung ke sekolah, maka progam itu diharapkan membuat semangat belajar siswa bertambah.

Editor : Akrom Hazami

Kecamatan Bae Kudus Nihil Keluarga ‘Sangat Miskin’

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Di Kabupaten Kudus, ternyata ada satu kecamatan yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang diperuntukkan untuk keluarga sangat miskin (KSM). Wilayah tersebut adalah Kecamatan Bae.

Menurutnya, Kabid Sosial pada Dinsosnakertrans Kudus S. Trimo, Kecamatan Bae tidak ada penerima sejak 2011 lalu, sedangkan Dawe terbanyak semenjak 2011. Dari jumlah penerima PKH tahun 2016 ini yakni 5.484, sebanyak 1.769 berada di Kecamatn Dawe.

”Kami hanya mendapatkan data dari pemerintah pusat saja. Dan dari data yang kami terima, Kecamatan Bae tidak ada penerimanya, jadi kami juga mengikutinya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Trimo mengatakan, delapan kecamatan penerima PKH juga baru terlaksana 2014 lalu. sebab sebelumnya pada awal progam PKH 2013 lalu, di Kudus penerimanya hanya diperuntukkan enam kecamatan saja, tanpa Kecamatan Kota, Mejobo dan Bae.

Dia mengaku awalnya pengajuan juga untuk sembilan kecamatan. Namun, pihaknya hanya menjalankan program yang datanya berasal dari pemerintah pusat saja. Dan jika Kecamatan Bae tidak mendapat, dia beranggapan warga di kecamatan tersebut sudah tidak tergolong sangat miskin.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Jumlah Rumah Tangga Penerima PKH di Kudus Kembali Dipangkas 

Jumlah Rumah Tangga Penerima PKH di Kudus Kembali Dipangkas

Kabid Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus S Trimo (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kabid Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus S Trimo (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kudus yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH), tahun ini kembali dipangkas. Pemangkasan ini, karena keluarga yang sebelumnya menerima bantuan dari program tersebut, sudah tidak layak lagi menerima, sebab sudah dianggap mampu.

Kabid Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus S Trimo mengatakan, penerima dana PKH Kudus tahun ini mengalami penurunan. Jika tahun 2015 lalu, jumlah penerimanya mencapai 5.511, kini pada 2016, jumlah penerimanya sebanyak 5.483. Sedangkan untuk 2014 lalu, jumlah penerima mencapai 5.721.

”Ada penurunan untuk jumlah penerima. Jadi, hal ini juga dapat dijadikan acuan kalau warga miskin di Kudus juga sudah berkurang,” kata Trimo, kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jumlah tersebut bisa terus berkurang setiap tahunnya. Sebab, tiap tahun ada verifikasi yang dilakukan untuk mengetahui kondisi RTS.

Kemudian, mengenai dana untuk PKH di Kudus, tahun ini jumahnya sebanyak Rp 1,692,442,500. Jumlah tersebut, rencananya pencairannya bakal dilakukan empat kali, selama setahun. “Pada periode kali ini rencana akan keluar Maret. Namun, untuk tanggalnya kami juga masih menunggu instruksi dari pemerintah,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

70 Anak Kurang Mampu Demaan Kudus Diupayakan Terus Sekolah

Anak-anak mandi di Kali Gelis, Demaan, Kudus. Pemerintah desa setempat berupaya membantu terus anak-anak yang kesulitan ekonominya agar terus bersekolah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Anak-anak mandi di Kali Gelis, Demaan, Kudus. Pemerintah desa setempat berupaya membantu terus anak-anak yang kesulitan ekonominya agar terus bersekolah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 70 anak-anak di Desa Demaan, Kecamatan Kota, Kudus, diupayakan pemerintah setempat untuk terus bersekolah. Sebab desa amat peduli dengan pendidikan.

Desa berpenduduk sejumlah 6. 654 jiwa,  serta terdiri dari 30 RT dan 7 RW tersebut menggandeng beberapa pihak. Salah satunya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kudus.

Kepala Desa Demaan, M Sugiyono mengatakan desa ini ada salah satu wilayah yang dikenal dengan sebutan warga yang kurang mampu. Desa berada di wilayah emperan Kali Gelis.
Dari informasi yang dihimpun, warga kurang mampu tersebut berada di wilayah RW 4. Atau lebih tepatnya di bagian timur emperan Kali Gelis.

“Warga kurang mampu itu sekitar100 KK atau kurang lebih sejumlah 300 jiwa. Oleh sebab itu, kita selalu bekerjasama dengan Dinas Sosial, Polres Kudus bagian PPA (Perlindungan, Perempuan dan Anak), Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA),” kata Sugiyono.

Kerja sam yang dilakukan itu untuk memberikan arahan, motivasi, serta pendidikan masyarakat. Golnya supaya anak-anak bisa semangat bersekolah.
“Selain ke-70 anak-anak kurang mampu, kita juga telah mendata orang tuanya, sementara ada 15 orang untuk diikutsertakan dalam pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinsosnakertrans.

Mereka mayoritas adalah perempuan atau kalangan ibu-ibu. Dengan materi latihannya adalah Tata Boga, Menjahit dan sebagainya.

Editor : Akrom Hazami

115 Ribu Warga Blora masih Hidup Miskin

Warga miskin berada di salah satu sudut Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

Warga miskin berada di salah satu sudut Kabupaten Blora. (MuriaNewsCom)

 

BLORA – Badan Pusat Statistik (BPS) Blora mencatat angka kemiskinan masih tinggi. Pada data 2014, tercatat masih ada ratusan ribu orang yang masuk kategori miskin.

Kepala Integrasi Pengolahan dan Desimenasi Statistik (IPDS) BPS Blora, M Yamani mengatakan, jumlah warga miskin pada 2014 tercatat ada 115.887 orang.

“Jumlah itu berasal dari 13,66 persen jumlah penduduk Blora yang mencapai 848.369 jiwa,” kata Yamani.

Kendati demikian, BPS mengklaim angka kemiskinan di Blora dari tahun ke tahun menurun. Misal, terhitung sejak 2010 terdapat 146.862 warga miskin. Data itu merupakan 17,70 persen dari jumlah penduduk 829.728 jiwa.

Lagi, pada 2011 terdapat 135.731 warga miskin yang merupakan 16,24 persen dari jumlah penduduk 835.780 jiwa. Pada tahun 2012 terdapat 126.871 warga miskin merupakan 15,10 persen dari jumlah penduduk 840.206 jiwa.

Sedangkan pada 2013 terdapat 123.627 warga miskin yang merupakan 14,64 persen dari jumlah penduduk 844.444 jiwa.
“Ada penurunan meski hanya satu persen dari 2013 ke 2014,” jelas Yamani, (13/01/2016).

Dia menerangkan menurunnya angka kemiskinan karena meningkatnya taraf ekonomi warga Blora. Taraf ekonomi meningkat dari sektor minyak dan pertanian.

“Data tersebut merupakan data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) sampel kabupaten, sementara untuk data 2015 masih belum,” pungkasnya. (RIFQI GOZALI/AKROM HAZAMI)

Warga Miskin di Grobogan Wajib Sekolah dan Rajin ke Posyandu

Penyaluran bantuan program PKH di Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Penyaluran bantuan program PKH di Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Para penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diminta untuk mematuhi komitmen yang sudah ditetapkan. Seperti komitmen mengenai keaktifan anaknya dalam bersekolah, atau aktifnya keluarga mengunjungi posyandu bagi yang mempunyai anak balita.

“Komitmen itu merupakan poin penting buat penerima PKH. Jika selama empat bulan penerima PKH tidak berkomitmen maka bantuannya akan dikurangi sebesar 10% dari jumlah yang diterima,” ungkap Koordinator PKH Grobogan Ahmad Zaini saat penyaluran bantuan di Kantor Pos Purwodadi.

Menurutnya, mulai Selasa (3/11) hinga pekan depan, (11/11), ada penyairan PKH itu tahap ketiga pada gelombang kedua. Jumlah penerima PKH yang tersebar di 19 kecamatan ada 25.993 keluarga sangat miskin (KSM).

Penerima bantuan PKH ini mendapatkan bantuan uang tunai yang nilainya berbeda-beda, bergantung pada komponen keluarganya. Dana yang diterima paling sedikit Rp 112.500 dan paling tinggi Rp 800.000. Namun, dalam setiap pencairan PKH, jumlah yang diterima tersebut dapat berubah-ubah.

“Setiap pencairan kami lakukan validasi data kembali agar penyalurannya sesuai. Jadi jumlah dana yang kami berikan berbeda-beda tergantung kondisi saat itu. Setiap setahun sekali ada tambahan sebesar Rp 500.000, diberikan tepat saat kenaikan kelas,” imbuhnya.
Ditambahkan, untuk penerima PKH yang jauh dari kantor pos dan kantor pos pembantu, pihaknya sudah menyiapkan tim komunitas untuk menjangkau mereka. Saat ini sudah ada enam tim komunitas yang nantinya diterjunkan di Kecamatan Brati, Klambu, Penawangan, Tanggungharjo, Tawangharjo, dan Pulokulon. Tujuan tim ini untuk memastikan agar para penerima mendapatkan bantuan secara utuh. (DANI AGUS/AKROM HAZAMI)

Wagub Jateng Permudah Akses Pendidikan Warga Miskin

Heru Sudjatmoko, Wakil Gubernur Jawa Tengah (kiri) ketika memimpin Rakor TKPKD di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Heru Sudjatmoko, Wakil Gubernur Jawa Tengah (kiri) ketika memimpin Rakor TKPKD di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Heru Sudjatmoko, Wakil Gubernur Jawa Tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemiskinan di wilayah Rembang. Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa rakyat miskin harus tetap bisa mengakses sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan termasuk mengakses pekerjaan. Terkait pendidikan, mantan Bupati Purbalingga itu memiliki jawaban tersendiri.

Saat memimpian rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di lantai IV Kantor Setda Rembang pada Rabu (23/9/2015), dia menegaskan pemerintah harus berbagi peran untuk mempermudah akses pendidikan.

Menurutnya pendidikan gratis bagi anak warga miskin harus ditangani secara bersama, baik pemkab, pemprov dan pemerintah pusat, begitu juga kesehatan dan pekerjaan.

“Pemerintah Kabupaten/Kota harus bisa menggratiskan biaya pendidikan hingga SMP, Pemerintah Provinsi harus bisa menggratiskan biaya pendidikan tingkat SMA dan Pusat di tingkat perguruan tinggi Keluarga miskin juga harus didorong untuk ber-KB, harus ada prioritas mengingat kondisi perekonomian keluarga. Dalam hal ini pemerintah harus agresif atau jemput bola,” kata Heru.

Heru juga sedikit menyelipkan pesan kepada pemerintah desa tantang penggunaan dana desa dari pusat yang nominalnya cukup besar. Menurutnya dana tersebut harus segera dimanfaatkan, salah satunya untuk membuka lapangan pekerjaan di desa. Namun rencana pembangunan infrastruktur jangan sampai dikesampingkan karena bisa memicu pertumbuhan investasi serta perluasan lapangan pekerjaan. (AHMAD FERI/AKROM HAZAMI)

Warga Miskin Jati Wetan Kudus Tertawa akibat Pemdesnya Bagikan Raskin Tak Sesuai Data

Warga menerima raskin di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Warga menerima raskin di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

 

KUDUS – Salah satu warga Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus, penerima beras miskin, Sri Suarti mengutarakan bahwa pembagian raskin ini memang sudah pas. Sebab pemberian sumbangan beras tersebut bisa merata.

Sehingga yang mulanya harus dibagikan sesuai data pemrintah pusat sebanyak 835 penerima, tapi kini datanya telah ditambah menjadi 1000 orang penerima.

“Ya itu baru cocok. Sebab warga miskin yang tidak terdata bisa mendapatkan raskin tersebut. Sehingga mereka bisa merasa senang bahkan mengapresiasi pemdes setempat,” kata Sri.

Selain itu, pihaknya juga berharap pada warga miskin yang memang masuk dalam data tersebut bisa legowo. Lantaran mereka yang seharusnya mendapatkan bagian raskis 3 kg, kini jadi 2 kg pascapemerataan penerimaan raskin.

Menurutnya, pembagian secara merata itu juga bukan kehendak pribadi pihak desa. Pembagian beras miskin telah dimusyawarahkan kepada semua elemen penting di desa. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Gara-gara Takut Warga Miskinnya Ngamuk, Pemdes Jati Wetan Kudus Bagikan Raskin Merata

Warga menerima raskin di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Warga menerima raskin di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

 

KUDUS – Pemerintah Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kudus lebih memilih pembagian beras miskin (Raskin) secara merata ketimbang sesuai data yang ada.

Hal tersebut dilakukan lantaran ingin mengurangi kecemburuan sosial di antara warga miskin lainnya. Terutama mereka yang tidak mendapatkan jatah.

Kepala Desa Jati Wetan Suyitno mengatakan, jika pihaknya membagikan raskin sesuai data dari pemerintah pusat, maka hanya akan menyasar 835 orang miskin saja.

”Namun bila dibagikan secara merata terhadap warga miskin yang ada di desa. Maka dapat menyasar ke hampir 1000 orang raskin yang ada di wilayah tersebut.

“Dalam pemberian beras miskin ini, saya juga sudah kordinasi dengan RT, RW, dan tokoh masyarakat supaya bisa dibagi secara merata atau kuotanya ditambah sehingga menjadi 1000 orang.Meskipun nantinya setiap orang akan mendapatkan 2 kg saka atau yang seharusnya 3 kg,” paparnya.

Pemerintah desa sudah memberikan penjelasan kepada warga miskin supaya tidak saling cemburu. “Bila kita membagikan sesuai data pemerintah pusat sebanyak 835 orang, maka nantinya mendapat 3 kg setiap orangnya. Tapi banyak warga miskin lain yang tidak terdata akan cemburu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihak desa menambah kuota penerima sebanyak 165 orang. Jadi bisa bertambah menjadi sejumlah 1.000 penerima. Menurutnya, dengan pembagian semacam itu, setidaknya bisa membuat warga miskin lainnya ikut merasakan rastis. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)