Usai KPK Tangkap Bunda Sitha, Kini Nursholeh Ditunjuk jadi Plt Wali Kota Tegal

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tampak diiringi Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh saat berkunjung ke kota tersebut, Kamis. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Tegal – Wakil Wali Kota Tegal M Nursholeh menggantikan wali kota Siti Masitha yang non-aktif selepas ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Wali Kota Tegal diserahkan langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kamis ( 31/8/2017).

Penyerahan dilakukan tanpa prosesi khusus. Ganjar awalnya memberi pengarahan pada pejabat dan ASN Pemkot Tegal. Setelahnya SK langsung diserahkan pada Nursholeh. “Semalam saya mendapat surat dari Mendagri tentang penunjukan pelaksana tugas, pagi ini saya tanda tangani,” kata Ganjar.

Gubernur meminta Nursholeh memimpin penataan organisasi dengan berkoordinasi bersama Pemprov Jateng dan KPK. “Poin yang penting itu gimana melayani rakyat agar kita dipercaya rakyat, gimana caranya kita punya kesadaran, caranya sabar, piye carane musibah ini jadi pelajaran agar tidak terulang terus,” pesan Ganjar.

Dalam penataan organisasi, Ganjar berpesan agar jabatan yang masih dipimpin Plt segera didefinitifkan. “Proses seleksi secara terbuka, tidak ada lagi jual beli jabatan,” tegasnya. 

Sementara itu Nursholeh menyatakan siap bekerja sepenuh hati setelah mendapat surat keputusan menjadi Plt Wali Kota Tegal.  “Yang pertama saya lakukan adalah mengikuti arahan dari Gubernur Ganjar Pranowo untuk kembali menata birokrasi di Kota Tegal,” terangnya.

Dia pun berharap agar seluruh jajaran birokrasi mengambil hikmah dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Siti Mashita Soeparno dan tidak melakukan hal serupa karena akan menampar seluruh aparat Pemerintah Kota Tegal. 

Nursholeh mengakui adanya OTT KPK tersebut sangat tidak menggembirakan meski ada sebagian yang melakukan sujud syukur atas kejadian tersebut. “Ada yang menganggap ini kemenangan rakyat Tegal, terutama bagi PNS yang non job,” terangnya. 

Ganjar dalam kesempatan itu menyumpah seluruh pejabat dan ASN Tegal termasuk Nursholeh untuk berikrar antikorupsi . Ganjar sendiri memimpin sumpah. Ia mengucapkan lima sumpah yang ditirukan ASN dan wakil wali kota. Pertama bersumpah tidak akan korupsi, kedua menolak gratifikasi, ketiga tidak ada lagi setoran dari siapapun dalam bentuk apapun, keempat penataan organisasi tanpa jual beli jabatan, serta kelima melayani masyarakat dengan responsif dan terbuka.

“Bapak ibu sudah disumpah dan dicatat Allah, mulai detik ini harus dilaksanakan semua yang diucapkan tadi,” kata Ganjar.

“Siap!,” serempak seluruh ASN menjawab.

Ganjar menyatakan dirinya sangat senang berbincang dan memberi pidato pembekalan serta motivasi pada ASN. Namun yang tidak ia sukai adalah ketika pidato tersebut disampaikan di depan ASN yang pemimpinnya ditangkap KPK.

Ganjar juga menyatakan jabatan para aparatur sipil negara (PNS) yang di-nonjob-kan oleh Walikota nonaktif Siti Masitha harus dikembalikan. Mereka harus menduduki jabatan semula seperti yang diperintahkan pengadilan.

“Yang nonjob nonjob itu kembalikan, angkat lagi, sudah ada keputusan oengadikan harus dilaksanakan sebagai bentuk konstitusionalisme. Kita taat aturan, bahwa nanti ada evaluasi dan penataan yang penting haknya kembalikan dulu,” katanya.

Kritikan tersebut berdampak serius. Pada 21 April 2015, Sitha menerbitkan Surat Keterangan (SK) nonjob dan pembebasan jabatan kepada 15 PNS eselon II dan III. Khaerul Huda salah seorang PNS yang di nonjobkan menyebut terdapat sepuluh PNS eselon II dan lima PNS eselon III. Khaerul dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Khaerul memang dikenal vokal mengkritisi pemerintahan Sitha.

Penerbitan SK ini direspons dengan aksi unjuk rasa sejumlah PNS dan aktivis Kota Tegal. Mereka menggelar orasi dan melakukan aksi mogok bekerja di sejumlah instansi pemerintahan. Bukannya dicabut, jumlah PNS yang dicopot malah bertambah. Adalah Direktur Utama (Dirut) PDAM Kota Tegal, Bambang Sugiarto yang harus rela dicopot dari jabatannya pada 7 Mei 2015. Alasan Bambang dicopot diduga karena dirinya ikut serta dalam beberapa kali aksi menolak kepemimpinan Siti Masitha.

Mereka yang dinonjobkan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan menang. Masitha banding ke PTUN Surabaya namun kemenangan berpihak pada PNS. Hingga Masitha mengajukan peninjauan kembali ke Mahmakah Agung, keputusan tetap berpihak PNS. Meski demikian, sejak putusan berkekuatan tetap pada 2016, Masitha tak juga mengembalikan jabatan PNS.

Editor : Akrom Hazami

Mereka yang Disakiti Wali Kota Tegal Pesta Cukur Gundul dan Sujud Syukur

Sejumlah aktivis dan PNS Kota Tegal melakukan potong gundul. (Grup WhatsApp)

MuriaNewsCom, Tegal – Sejumlah kalangan melakukan pesta cukur gundul usai KPK menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha. Warga melakukannya pada Rabu (30/8/2017). Hal itu sebagai wujud rasa syukur mereka. Sebab, mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan Masitha, atau Bunda Sitha.

Sebagian besar mereka adalah para PNS atau Aparat Sipil Negara (ASN) Kota Tegal yang menggelar aksi cukur gundul di depan rumah dinas Wali Kota Tegal, kompleks balai kota. Adapun pemotongan rambut langsung dilakukan oleh salah satu pemilik kios pangkas rambut Salafudin (50). Setelah Salafudin mencukur rambut mereka, para PNS dan kalangan aktivis berfoto, dengan pose mengepalkan tangan ke atas.

Bowo Laksono, salah satu PNS di Kota Tegal mengatakan, aksi potong rambut merupakan bentuk rasa gembira, karena KPK menangkap Siti Masitha, Selasa (29/8/2017) petang.  Sejak tadi malam hingga siang ini, para PNS meluapkan rasa senangnya atas penangkapan Bunda Sitha.

Bowo menceritakan bahwa selama kepemimpinan Bunda Sitha, sering muncul keresahan di internal PNS. Dia mengaku terkena imbas dari kesewenang-wenangan wali kota. “Gara-garanya saya ikut Imam Badarudin yang dinonjobkan oleh wali kota dan akhirnya dimutasi kerjanya,” katanya.

Sebelum dimutasi dia bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, pimpinan Imam Badarudin. Karena dianggap kritis, Imam di-non-job-kan oleh Wali Kota Tegal. Tindakan itu menimbulkan reaksi dari Bowo dengan melontarkan kritikan kepada wali kota. Tidak lama kemudian Bowo juga dipindahtugaskan sebagai staf di Kelurahan Panggung.”Sekarang di staf Kelurahan Panggung,” kata Bowo.

Wakil Wali Kota Tegal, Nursoleh membenarkan adanya PNS yang di-non-job oleh Sitha.  Tercatat, ada 10 ASN Eselon II dan 5 ASN Eselon III Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, di-non-job-kan setelah menerima Surat Keputusan (SK) Wali Kota Tegal tentang Penjatuhan Pelanggaran Disiplin.

Khaerul Huda (tengah) memperlihatkan rambutnya yang gundul di depan rumah dinas Wali Kota Tegal Bunda Sitha. (Grup WhatsApp)

 

Para ASN yang di-non-job merasa tidak melanggar disiplin, mereka akhirnya menggugat Wali Kota Tegal ke PTUN Semarang. Perkara itu dimenangkan termohon, yaitu Khaerul Huda dan kawan-kawan. Lalu wali kota banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, wali kota kalah lagi. Di tingkat kasasi ke MA, wali kota pun kalah sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Lagi-lagi kalah, PK ditolak.

Kekalahan telak yang dialami wali kota, menyusul keluarnya amar putusan Tolak Peninjauan Kembali (PK) dengan pemohon Wali Kota Tegal dan termohon Khaerul Huda dkk atas putusan PTUN Semarang Nomor : 042/G/2015/PTUN.SMG tertanggal 23 Desember 2015 jo Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 100/B/2016/PT.TUN.SBY tertanggal 8 Juni 2016, maka wali kota harus menempatkan 9 ASN yang di-non-job ke posisi jabatan semula, atau jabatan yang setara. Namun perintah itu tidak digubris oleh wali kota.

Baca jugaWali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Mantan Kabag Humas Pemkot Tegal Khaerul Huda ini mengaku hampir tiga tahun berjuang. Tapi hingga KPK menangkap wali kota, perintah pengadilan itu tak pernah dipatuhi Sitha. Sehingga setelah mendengar bahwa Siti Mashita ditangkap KPK, para ASN non-job datang ke balai kota bergabung dengan para aktivis.

Selang beberapa saat, para ASN non-job pun melakukan doa bersama, serta melakukan sujud syukur. “Ya, kami bersyukur, bahwa kejumawaan wali kota tidak terbukti. Ketidakpatuhanya kepada hukum, tidak bisa mengelah ketika berurusan dengan KPK,” katanya.

Saat ini atau selama kepemimpinan Masitha,lanjut Khaerul, tata kelola pemerintahan kacau. Rusaknya tata kelola pemerintahan Kota Tegal, bisa dilihat dengan adanya 17 pelaksana tugas (Plt) di 17 Dinas. Sepanjang sejarah tidak ada di daerah manapun yang punya belasan Plt, padahal banyak pejabat yang bisa menduduki.

Editor : Akrom Hazami

Wali Kota Tegal Ditangkap KPK Terkait Suap Proyek Pembangunan ICU Rumah Sakit

Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno (http://tegalkota.go.id/

MuriaNewsCom, Tegal – Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno ditangkap KPK, di kota setempat, Selasa (29/8/2017). Penangkapan KPK terhadap Masitha terkait suap dana kesehatan pembangunan fisik ICU di lingkungan Pemkot Tegal sebesar Rp 300 juta. KPK telah mengamankannya dari Masitha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, SMS dan lainnya, Masitha tengah dibawa ke markas KPK. Selain mengamankan, tim satgas KPK juga berhasil mengamankan sejumlah tas berisi uang. Masitha ditangkap sekitar pukul 18.00 WIB di rumah dinasnya, Kompleks Balai kota Jalan Ki Gede Sebayu Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

Salah satu ruang di Pemkot Tegal yang disegel KPK. (Grup WhatApp)

 

Sebelum melakukan penangkapan, lima petugas KPK sempat melakukan penyegelan di Kantor RSUD Kardinah.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah tak menampik pihaknya melakukan OTT di daerah tersebut. Namun Febri belum dapat menjelaskan rinci.”Masih perlu saya pastikan lebih lanjut. Perkembangan akan disampaikan kembali,” kata Febri kepada wartawan.

Salah satu ruang di Pemkot Tegal yang disegel KPK. (Grup WhatApp)

 

KPK sudah menyegel beberapa tempat di Tegal. Tertangkapnya Mashita dibenarkan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. “Barusan saya dapat laporan dan sudah dibawa ke Jakarta,” kata Ganjar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan timnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masista Soeparno.”OTT yang di Jateng akan ‎dirilis besok, karena penyidik kami perlu melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam dulu untuk penentuan status hukumnya,” kata Agus dikutip tribunnews.com.

Editor : Akrom Hazami