Waduh, Proses Pengisian Jabatan Wakil Bupati Grobogan Tidak Bisa Mulus, Ini Sebabnya

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Grobogan – Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Grobogan yang sudah setahun kosong memang sudah mulai dibahas anggota DPRD setempat lewat Pansus I. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, proses pengisian ternyata tidak bisa berjalan mulus.

Sebab, tiga partai koalisi yang mengusung pasangan Sri Sumarni-Edy Maryono dalam Pilkada lalu semuanya mengajukan nama. Dua di antara tiga partai ini menjagokan ketuanya. Yakni, PKB yang mengusung HM Nurwibowo dan Partai Hanura (Setiawan Djoko Purwanto).

“Rekomendasi dari DPP diberikan kepada Ketua DPC Hanura Grobogan Pak Djoko. Kami akan memperjuangkan karena ini bagian dari kehormatan partai,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC Hanura Grobogan Sumarli.

Satu partai koalisi lagi yakni PAN mengusung mantan Ketua DPC Sardjono. Sedangkan satu partai lagi yakni PDIP tidak ikut memunculkan nama karena sudah dapat jatah bupati.

Ketua DPC PAN Grobogan Sutarno mengatakan rekomendasi dari DPP ditujukan kepada mantan Ketua DPC PAN Grobogan Sardjono. Saat ini Sardjono tercatat masih menjadi anggota DPRD Grobogan. “Kami juga mengusulkan nama calon wakil bupati,” katanya.

Beberapa waktu sebelumnya, pihak PKB sudah lebih dulu memunculkan nama yang akan diajukan untuk sebagai calon wakil bupati. Rekomendasi dari DPP sudah didapat beberapa bulan setelah meninggalnya Wakil Bupati Grobogan terpilih Edy Maryono yang berasal dari PKB.

“Rekomendasi DPP sudah kita dapatkan beberapa waktu lalu. Kami saat ini ikut prosedur saja,” kata Ketua DPC PKB Grobogan HM Nurwibowo.

Munculnya tiga nama akan menghambat tahapan pengajuan calon wakil bupati pada pihak DPRD Grobogan. Sebab, sesuai prosedur yang sudah digodog Pansus I, hanya ada dua nama kandidat yang bisa diajukan bupati.

“Sekarang prosedur pengisian wakil bupati sudah jelas. Nama calon yang diajukan harus dua, tidak bisa lebih,” kata Anggota Pansus I Budi Susilo.

Sekretaris DPC PDIP Grobogan Agus Siswanto mengaku telah mengetahui adanya tiga partai pengusung yang mengajukan nama. Terkait kondisi itu, Agus akan segera menjalin komunikasi lagi dengan partai koalisi.

“Saya sudah mengikuti situasi tersebut. Secepatnya, akan kami komunikasikan lagi dengan partai koalisi. Soalnya, syarat nama yang diajukan hanya dua,” ujar Agus yang juga menjabat Ketua DPRD Grobogan itu.

 

Editor : Akrom Hazami

 

Rusunawa Hanya untuk Pengusaha, Bukan PK

Pembongkaran bangunan di Pungkruk dengan alat berat yang dilakukan Kamis kemarin (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pembongkaran bangunan di Pungkruk dengan alat berat yang dilakukan Kamis kemarin (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemkab Jepara bakal menepati janji untuk memberikan tempat tinggal bagi korban pembongkaran bangunan Pungkruk. Namun, pemberian tempat tinggal tersebut dibatasi hanya untuk pengusaha, bukan Pemandu Karaoke (PK).

”Untuk tempat tinggal rusanawa hanya diperuntukkan bagi pemilik bangunan yang dirobohkan, bukan untuk PK,” kata Hadi Priyanto, Kabag Humas Setda Jepara kepada MuriaNewsCom, Jumat (16/10/2015).

Menurutnya, untuk PK sendiri, Pemkab Jepara meminta agar pulang kampung ke tempat asalnya. Tapi, bagi PK yang asli penduduk Jepara, dapat mengajukan ikut pelatihan keterampilan kerja.

Sampai saat ini, sehari usai pelaksanaan eksekusi pembongkaran bangunan di Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, baru empat pengusaha yang menyatakan bakal menerima tawaran Pemkab untuk tinggal di rusunawa.

”Untuk para pengusaha yang bersedia bertempat tinggal di rusunawa sampai sore ini yang mengajukan baru 4 orang,” katanya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pemkab Jepara Janjikan Banyak Hal ke Pemilik Bangunan di Pungkruk, Tapi dengan Catatan

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

JEPARA – Pemkab Jepara bersikeras bakal merobohkan bangunan yang dianggap liar di kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo. Untuk melancarkan rencana tersebut, para pemilik bangunan yang bakal dirobohkan dijanjikan dengan sejumlah hal.

Diantaranya, pemilik bangunan yang bersedia merobohkan sendiri bangunannya diberikan bantuan sekitar Rp 1 juta. Selain itu, setelah bangunan dirobohkan, pemilik bangunan maupun pengusaha dapat menempati los kuliner pengganti yang akan segera dibangun pascaperobohan tersebut.

”Tapi dengan catatan, los ini tidak bisa dipindahtangankan dan dialihfungsikan tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Jepara,” kata Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (9/10/2015).

Menurut Hadi, selain dua hal tersebut juga disampaikan, bagi pengusaha karaoke maupun kuliner yang tidak memiliki tempat tinggal , bisa menempati rusunawa Jobokuto dengan menghubungi Dinas Ciptaruk. Sedangkan bagi karyawan karaoke maupun kuliner yang menginginkan pelatihan keterampilan, Hadi memastikan adanya pelatihan gratis dari pemda.“Silakan menghubungi Dinsosnakertrans,” ungkapnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pemkab Janji Pembongkaran Tak Akan Tertunda Lagi

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

Perobohan bangunan Pungkruk tahap pertama beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

 

JEPARA – Pemkab Jepara ingin meyakinkan kepada publik pembongkaran bangunan di Pungkruk segera dilaksanakan. Bahkan, Pemkab Jepara melalui Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto menyatakan Pemkab berjanji bakal melakukan pembongkaran, setelah enam hari lagi terhitung dari hari ini.

Menurut Hadi, penundaan yang selama ini terjadi dianggap mencukupi masa  toleransi bagi pemilik bangunan untuk membongkar bangunannya secara mandiri. ”Hari ini kami kirimkan surat peringatan terakhir kepada pemilik bangunan untuk bisa dibongkar sendiri,” ujar Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Jumat (9/10/2015).

Lebih lanjut Hadi mengemukakan, pembongkaran ini dilakukan karena pembangunan pantai Pungkruk sebagai kawasan pariwisata kuliner harus segera dimulai. Anggaran pembangunan awal yang tersedia tahun ini, sebesar Rp 1,2 miliar sudah tersedia dan harus segera direalisasikan untuk mewujudkan kawasan Pungkruk sebagaimana rencana tata ruang wilayah, sekaligus memastikan tertutupnya usaha karaoke setempat yang oleh masyarakat ditengarai sebagai salah satu sumber kemaksiatan.

”Batas waktu yang kami berikan adalah enam hari terhitung mulai hari ini. Jika sampai batas itu masih ada bangunan yang berdiri, maka kami yang membongkarnya,” tegas Hadi.

Dia juga mengatakan, dalam surat peringatan terakhir bertanggal 9 Oktober 2015 yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Sholih, Pemda menjanjikan biaya pembongkaran sebesar Rp 1 juta untuk setiap pemilik bangunan yang membongkar sendiri bangunannya.

”Bantuan ini akan diberikan setelah pemiliki benar-benar melakukan pembongkaran,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pengunjuk Rasa Kecele, Tak Satupun Anggota DPRD Jepara di Kantor

Aksi para warga desa Mororejo dan sekitarnya di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Aksi para warga desa Mororejo dan sekitarnya di depan kantor DPRD Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan pengunjuk rasa menuntut pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan tak hanya mendatangi kantor Setda Jepara. Namun juga mendatangi kantor DPRD Jepara. Hanya saja, mereka tak disambut dengan baik. Sebab, ketika mendatangi kantor Dewan itu, tak ada satupun anggota DPRD Jepara yang ada di kantor.

Para penunjukrasa menyampaikan aspirasi mereka dengan berorasi di depan kantor DPRD Jepara. Meski mereka berteriak-teriak meminta agar DPRD Jepara mendukung rencana pembongkaran bangunan Pungkruk, mereka hanya ditemui salah satu staf di Sekretariat Dewan (Setwan), yakni Haridarto.

”Kami mohon maaf karena tidak ada satupun anggota Dewan yang ada di kantor, karena sedang melakukan kunjungan kerja,” kata Haridarto di hadapan pengunjuk rasa, Selasa (6/10/2015).

Hal itu membuat para pengunjuk rasa kecewa. Terlebih, ada satu desakan yang ingin mereka sampaikan kepada anggota Dewan. Sebab, selama ini mereka mengetahui jika realisasi pembongkaran Pungkruk terhambat juga disebabkan adanya anggota Dewan yang menghalang-halangi.

”Kami ingin, semua anggota Dewan membela rakyat. Bukan justru pengusaha karaoke yang telah merusak nama baik rakyat Desa Mororejo,” kata salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Ini Jawaban Wabup Soal Aksi Warga Mororejo

Aksi demo warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo menuntut pemkab segera laksanakan bangunan Pungkruk, Selasa (6/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Aksi demo warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo menuntut pemkab segera laksanakan bangunan Pungkruk, Selasa (6/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemkab Jepara didemo ratusan warga Desa Mororejo dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Mlonggo. Pemkab dituntut agar segera melaksanakan pembongkaran bangunan Pungkruk sebagaimana yang telah direncanakan. Bahkan, warga tersebut menagih janji pemkab Jepara yang sebelumnya menyatakan akan membongkar bangunan Pungkruk pada bulan September lalu, yang sampai saat ini tak kunjung dibongkar.

Menanggapi hal itu, pihak Pemkab Jepara melalui Wakil Bupati Jepara Subroto menyatakan, Pemkab Jepara berkomitmen untuk melekukan pembongkaran. Hanya saja sampai saat ini masih mencari waktu yang tepat.

”Rapat terakhir lalu, disepakati jadwal pembongkaran dilaksanakan antara tanggal 15 hingga 23 Oktober,” kata Subroto di hadapan para pengunjuk rasa, Selasa (6/10/2015).

Menurut Subroto, selama ini Pemkab berupaya keras agar sesegera mungkin melakukan pembongkaran. Hanya saja, ada oknum anggota DPRD Jepara dan LSM serta Pemdes Mororejo yang menghalang-halangi. Sehingga terpaksa harus ditunda.

”Kami mendengarkan aspirasi warga ini, kami akan kabulkan permintaan dan tuntutan untuk segera melakukan pembongkaran bangunan Pungkruk yang dianggap menjadi sumber kemaksiatan,” ungkapnya.

Usai mendengarkan aspirasi para warga tersebut, Subroto juga diminta membuat surat pernyataan yang berisi kapan pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan. Usai dibuat dan ditandatangani, para warga melanjutkan aksi ke kantor DPRD Jepara. (WAHYU KZ/TITIS W)

Muridnya Lakukan Kemaksiatan, Guru Ngaji Ikut Desak Pembongkaran Bangunan Pungkruk

Sejumlah warga yang mengikuti aksi mendesak pembongkaran Pungkruk menyampaikan aspirasinya di hadapan Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah warga yang mengikuti aksi mendesak pembongkaran Pungkruk menyampaikan aspirasinya di hadapan Pemkab Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan warga Desa Mororejo Kecamatan Mlonggo dan sekitarnya menggelar aksi untuk mendesak agar rencana pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. Tak hanya warga biasa, guru ngaji pun turut ikut melakukan aksi ini. Pasalnya, mereka merasa prihatin lantaran ada murid mereka yang berani melakukan kemaksiatan dan penyebabnya dituding karena keberadaan tempat karaoke Pungkruk.

”Murid ngaji saya ada yang sudah berani meminum minuman keras. Bahkan ada yang sudah hamil, padahal masih kecil. Mereka bergaul dengan lingkungan yang menjadi sumber maksiat. Untuk itu, kami minta agar tempat karaoke Pungkruk segera dibongkar,” ujar salah seorang guru ngaji dari Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo yang turut mengikuti aksi tersebut, Ahmad Mudhofir, Selasa (6/10/2015).

Menurutnya, diakui atau tidak, lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan seseorang terlebih anak kecil. Hal itu yang menjadi kekhawatiran bagi warga lantaran lingkungan di Desa Mororejo dan sekitarnya ada tempat karaoke yang dituding jadi sumber Miras dan pelacuran.

”Sekali lagi, kami menginginkan agar tempat karaoke di Pungkruk dibongkar semua sebagaimana rencana Pemkab Jepara yang telah disosialisasikan kepada warga selama ini,” katanya.

Para warga ini melakukan aksi di kantor Setda Jepara kemudian diterima oleh Pemkab Jepara dalam hal ini Wakil Bupati Jepara Subroto, Kasatpol PP Jepara Trisno Santosa, dan Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto. (WAHYU KZ/TITIS W)

Warga ini Desak Pembongkaran Bangunan Pungkruk Segera Dilaksanakan

Ratusan warga gelar demo di depan setda dan kantor DPRD Jepara desak pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ratusan warga gelar demo di depan setda dan kantor DPRD Jepara desak pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilaksanakan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Ratusan warga Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo dan sekitarnya menggelar aksi demo mendesak agar pembongkaran bangunan Pungkruk segera dilakukan. Mereka menggelar aksi di depan kantor Setda Jepara dan di depan kantor DPRD Jepara, Selasa (6/10/2015).

Mereka menilai rencana pembongkaran bangunan Pungkruk terlihat tak serius. Pemkab dianggap plin-plan lantaran kerap kali ditunda-tunda sejak beberapa bulan yang lalu.

”Terakhir ini Pemkab menjadwalkan pembongkaran dilaksanakan pada bulan September, kemudian dilakukan penataan pada bulan Oktober. Tapi, sampai saat ini pembongkaran tak kunjung dilaksanakan,” ujar salah seorang warga Desa Mororejo, Sugiono dalam orasinya.

Menurutnya, selama ini warga sudah menanti-nanti pelaksanaan pembongkaran hingga penataan kawasan Pungkruk. Sebab, warga menilai citra Desa Mororejo sudah sangat buruk dengan keberadaan tempat karaoke yang dianggap sebagai tempat sumber maksiat, seperti miras hingga pelacuran.

”Kami minta ada kepastian kapan pelaksanaan pembongkaran. Kami juga mengecam siapa saja yang menghalang-halangi rencana penataan Pungkruk,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pengusaha Pungkruk Ditembak Seorang Pemuda

Mulud dirawat di RSUD Kartini setelah terkena tembakan di bagian leher dan perutnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mulud dirawat di RSUD Kartini setelah terkena tembakan di bagian leher dan perutnya. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Salah satu pengusaha karaoke yang juga menjadi juru bicara para pengusaha karaoke Pungkruk selama isu pembongkaran, Mulud pagi tadi sekitar pukul 03.30 WIB ditembak dengan pistol. Akibatnya, Mulud mengalami luka pada bagian leher dan perut sehingga terpaksa dilarikan ke RSUD Kartini Jepara, Kamis (3/9/2015).

Pelaku penembakan adalah seorang pemuda yang menjadi tamu di salah satu tempat karaoke di Pungruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Peristiwa bermula dari percekcokan antara pelaku dengan salah seorang penjual makanan yang dikenal dengan Bu Sri. Kemudian, Mulud mencoba melerai, tapi justru dia terkena amukan pemuda itu dan ditembak dengan menggunakan pistol air soft gun.

”Percekcokan dengan Bu Sri karena pemuda itu menyalakan sepeda motor dengan keras dan di-bleyer. Kemudian Bu Sri marah dan pemuda itu diminta pulang. Melihat itu, saya coba lerai tapi pemuda itu melawan dan mengeluarkan pistol,” terang Mulud kepada MuriaNewsCom, Kamis (3/9/2015).

Seketika itu juga, Mulud ditembak pada bagian leher. Peroleh tembakan, Mulud melakukan perlawanan untuk coba meringkus pelaku. Soalnya, Mulud kembali dapat tembakan pada perut sisi kiri. ”Pelaku sempat melakukan tembakan sebanyak lima kali. Hanya saja tembakan yang mengenai saya sebanyak dua kali,” terang dia. (WAHYU KZ/TITIS W)

Muncul Pihak Pro Pembongkaran Pungkruk, Siapa Mereka?

Pembongkaran bangunan di Pungkruk kemarin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pembongkaran bangunan di Pungkruk kemarin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Setelah aksi eksekusi pembongkaran Pungkruk yang belum sesuai dengan harapan Pemkab Jepara. Kini muncul pihak yang mendukung alias pro dengan aksi pembongkaran oleh Pemkab Jepara.

Ketika pembongkaran pada Rabu (19/8/2015) kemarin, mereka sempat hadir dan memberi dukungan ke Pemkab agar terus maju melakukan pembongkaran. Namun, mereka tidak mendekat ke lokasi Pungkruk. Kemudian dikuatkan dengan aduan mereka yang dilakukan ke Wakil Bupati Jepara Subroto, pada Kamis (20/8/2015).

Kepala Bagian Humas Setda Jepara Hadi Priyanto menjelaskan, saat ini sudah nampak dipermukaan adanya pihak yang mendukung langkah Pemkab untuk melakukan pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk. Bahkan, mereka mengklaim mayoritas warga asli Desa Mororejo tidak setuju dengan keberadaan karaoke Pungkruk.

“Mereka (pihak pro-pembongkaran) menyatakan ada 90 persen lebih warga asli Pungkruk yang mendukung kebijakan Pemkab Jepara,” kata Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Kamis (20/8/2015).

Menurutnya, yang menghadap ke Wabup Subroto ada empat anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dari lima anggota BPD. Kemudian dua ketua RT dari empat RT yang ada di Desa Mororejo. Tak hanya membawa suara warga Desa Mororejo,Kecamatan Mlonggo yang mendukung langkah Pemkab, namun juga menyatakan kecewa dengan Kepala Desa atau Petinggi yang memilih membela pihak pengusaha karaoke. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Gagal Merobohkan Semua Bangunan Karaoke di Pungkruk, Pemkab Jepara Bakal Matangkan Strategi

Proses pembongkaran bangunan di Pungkruk yang dilakukan kemarin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Proses pembongkaran bangunan di Pungkruk yang dilakukan kemarin (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Setelah proses eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo yang hanya berhasil membongkar segelintir bangunan kosong, Pemkab Jepara mengagendakan rapat lagi dengan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Jumat (21/8/2015) besok. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humat setda Jepara Hadi Priyanto.

Menurut Hadi, sampai saat ini komitmen Pemkab untuk menata Pungkruk dengan jalan melakukan pembongkaran masih tetap dan tidak berubah. Dalam rapat besok, agendanya untuk membicarakan tindak lanjut sekaligus evaluasi dari pelaksanaan pembongkaran pada Rabu (19/8/2015) kemarin.

“Ada banyak respon dari pelaksanaan pembongkaran kemarin. Banyak yang menyesalkan pembongkaran tidak dilakukan semua bangunan. Itu juga akan dibahas besok terkait langkah-langkah berikutnya seperti apa,” terang Hadi, Kamis (20/8/2015).

Dia menambahkan, sejauh ini belum ada opsi lain selain jalan pembongkaran yang ditempuh untuk melakukan penataan kawasan wisata yang sebetulnya diperuntukkan bagi wisata kuliner tersebut.

Dengan melakukan pembongkaran, maka penataan secara total dapat dilakukan, terutama mengembalikan fungsi utama kawasan tersebut sebagai kawasan wisata kuliner dari kawasan karaoke. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pembongkaran Bangunan Karaoke di Pungkruk Hanya Segelintir, Ini Alasan dari Pemkab Jepara

Kepala Bagian Humas Setda Jepara Hadi Priyanto (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Bagian Humas Setda Jepara Hadi Priyanto (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Eksekusi pembongkaran bangunan karaoke Pungkruk yang semestinya dilakukan pada semua bangunan, nyatanya hanya segelintir bangunan. Pemkab Jepara melalui Kepala Bagian Humas Setda Jepara Hadi Priyanto beralasan, Pemkab tidak mau coba-coba memaksa melakukan pembongkaran, khawatir ada korban lantaran ada upaya perlawanan.

“Eksekusi kemarin, aparat dihadang massa. Sehingga Pemkab tidak mau coba-coba, khawatir ada perlawanan dan ada korban,” kata Hadi Priyanto, Kamis (20/8/2015).

Menurutnya, keputusan untuk hanya membongkar segelintir bangunan saja tersebut diambil setelah melalui negosiasi antara semua pihak, dalam hal ini Pemkab dengan pengusaha karaoke. Dari pengusaha, menurut Hadi sepakat jika nanti akan melakukan pembongkaran sendiri.

“Dari Pemkab sepakat untuk menunda pembongkaran yang masih berpenghuni. Sedangkan dari pengusaha sepakat untuk membongkar sendiri. Jadi kita tunggu saja nanti,” kata Hadi.

Dia menambahkan, ditundanya pembongkaran secara total dalam eksekusi kemarin adalah gangguan teknis. Teknis tersebut nantinya akan dibahas kembali dengan pihak-pihak terkait, terutama eksekutor dilapangan, agar tidak terjadi gejolak lagi. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Suasana Pembongkaran Karaoke Pungkruk Panas, Pentolan Polisi dan TNI ke Lokasi Pungkruk

Pembongkaran Karaoke Pungkruk Jepara hanya dilakukan pada bangunan kosong. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

Pembongkaran Karaoke Pungkruk Jepara hanya dilakukan pada bangunan kosong. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

 

JEPARA – Setelah melalui proses yang alot dan cukup menegangkan. Akhirnya antara Pemkab Jepara dengan pihak pengusaha karaoke Pungkruk mencapai titik temu. Pembongkaran tetap dilakukan. Tapi hanya bangunan yang kosong.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah Kapolres Jepara AKBP Fajar Budianto dan Dandim 0719 Jepara Letkol Inf Adek Chandra turun langsung ke lokasi Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara.

Setelah dua pujuk pimpinan aparat Polisi dan TNI itu sampai dilokasi, akhirnya ada mediasi kembali antara Pemkab Jepara, Pemerintah Desa Mororejo, dengan Pengusaha Pungkruk. Hasilnya, untuk sementara diambil jalan tengah, yakni pembongkaran hanya pada bangunan yang kosong alias sudah tidak beroperasi lagi.

Hal itu membuat sebagian pengusaha karaoke menyatakan sedikit lega. Pasalnya, sejak pagi tadi hingga siang ini proses negosiasi cukup alot. Bahkan sempat terjadi sedikit keributan lantaran aparat ketika mulai merangsek masuk ke kawasan karaoke dihadang massa dan dilempari batu.

“Yang penting bangunan yang masih dihuni tidak dibongkar,” kata salah seorang pengusaha dengan nada tinggi. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Karaoke Pungkruk Jepara Dihancurkan, Wakil Bupati Dilawan Pengusaha

Aparat tampak berhadapan dengan pengusaha Karaoke Pungkruk, Jepara, Rabu (19/8). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Aparat tampak berhadapan dengan pengusaha Karaoke Pungkruk, Jepara, Rabu (19/8). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Mediasi antara pihak Pemkab Jepara dalam hal ini Wakil Bupati Jepara Subroto dengan pihak pengusaha Pungkruk berjalan alot. Karena, Pemkab Jepara bersikukuh untuk melakukan pembongkaran bangunan.

Namun pihak pengusaha tetap dengan pendirian mereka untuk menolak langkah Pemkab tersebut. Mereka tidak terima dengan langkah pemkab tersebut.

Subroto mengatakan, keputusan pembongkaran bangunan di Pungkruk tersebut sudah menjadi keputusan final. Pihaknya mengkalim keputusan tersebut juga atas desakan dari masyarakat dan para tokoh di Jepara.

“Seperti yang saya sampaikan, bahwa bangunan karaoke di Pungkruk ini melanggar aturan, dan tidak berizin. Mereka berdiri di atas tanah milik negara. Sehingga pemkab berhak membongkarnya,” ujar Subroto.

Sementara itu, perwakilan dari pengusaha, Mulud mengatakan, kalau memang alasan pembongkaran adalah karena berdiri di atas tanah milik negara. Pihaknya meminta tak hanya di Pungkruk saja, namun juga bangunan seperti hotel dan restoran yang ada di pantai harus dibongkar.

“Jangan tebang pilih. Apalagi kami di sini juga telah melayangkan gugatan ke PTUN atas surat penggusuran,” kata Mulud. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Tempat Karaoke Pungkruk Jepara Dihancurkan, Perlawanan Panas Pun Berkobar

Perlawanan terhadap pembongkaran Karaoke Pungkruk Jepara mulai berkobar. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

Perlawanan terhadap pembongkaran Karaoke Pungkruk Jepara mulai berkobar. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

 

JEPARA – Suasana kawasan karaoke Pungkruk, Desa Mororejo, Mlonggo, Jepara mulai mencekam. Karena, aparat eksekutor pembongkaran bangunan dihadang dengan api dan ratusan karyawan dan pengusaha dan warga di depan gerbang selamat datang. Penghadang yang didominasi pemuda, dan pemandu karaoke menyerukan amarah mereka.

Aparat eksekutor yang datang dengan ratusan anggota, dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan lengkap dengan peralatan lainnya.

Sampai di depan gerbang, aparat tak langsunh masuk ke kawasan Pungkruk. Namun mobil pemadam kebarakan yang lebih dulu maju untuk memadamkan api yang menghalani akses jalan masuk ke kawasan tempat karaoke itu.

Sampai berita ini ditulis, aparat masih melakukan mediasi dengan sejumlah pengusaha pungkruk agar dapat masuk ke kawasan tempat karaoke itu.

“Di saat semua rakyat merayakan kemerdekaan, di sini tidak. Kami ditindas,” koar salah seorang warga penjual makanan yang dikenal dengan sebutan Mak Lampir itu. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI).

Pembongkaran Karaoke Pungkruk Jepara Berpotensi Ricuh, Pemkab ‘Ngebon’ Satpol PP Provinsi

Bangunan tempat karaoke di Pungkruk. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

Bangunan tempat karaoke di Pungkruk. (MuriaNewsCom/Wahyu Kz)

 

JEPARA – Rencana pembongkaran bangunan karaoke Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, yang akan dilaksanakan Rabu (19/8/2015) besok, bakal berjalan menegangkan. Karena, tak hanya aparat lokal Jepara saja yang akan turun tangan, namun juga aparat Provinsi Jawa Tengah.

Kabag Humas Setda Jepara Hadi Priyanto mengatakan, Pemkab Jepara ingin menunjukkan keseriusannya. Rencananya, Satpol PP Jawa Tengah siap turun tangan untuk menghadapi Pungkruk.

“Rencananya memang ada sekitar 30 aparat Satpol PP Jateng, bahkan Kepala Satpol PP Jateng pak Masrofi dijadwalkan hadir,” ujar Hadi Priyanto kepada MuriaNewsCom, Selasa (18/8/2015)

Menurutnya, Kasatpol PP Jateng tersebut akan memantau langsung jalannya eksekusi pembongkaran bangunan Pungkruk yang dianggap liar tersebut. Dengan demikian, jika sebelumnya direncanakan eksekusi dengan 168 aparat yang terdiri dari 100 Polisi, 20 TNI, 48 Satpol PP Jepara. Kini ditambah 30 Satpol PP Jateng, sehingga total ada 198 aparat. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Masalah Pembongkaran Pungkruk, Polisi Tak Ingin Terjadi ”Bentrok”

Bangunan tempat karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Mlonggo, Jepara. Dalam eksekusi pembongkaran bangunan tersebut, pihak kepolisian cegah konflik dan bentrok. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bangunan tempat karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Mlonggo, Jepara. Dalam eksekusi pembongkaran bangunan tersebut, pihak kepolisian cegah konflik dan bentrok. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Masalah pembongkaran bangunan tempat karaoke di Pungkruk, Desa Mororejo, Mlonggo Jepara, dinilai rentan menimbulkan konflik maupun bentrok. Pihak kepolisian yang nantinya akan turut serta melakukan eksekusi pada 19 Agustus, tak ingin terjadi konflik. Sehingga mereka mengutamakan tindakan persuasif, bukan represif.

Kapolres Jepara melalui Kabag Ops Polres Jepara, Kompol Slamet Riyadi menjelaskan, sesuai rencana, tak kurang dari 100 personel bakal dikerahkan untuk ikut mengamankan pelaksanaan eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk. Hanya saja, proses pembongkaran diharapkan tetap berlangsung kondusif.
”Kami akan mengutaman tindakan persuasif. Peredaman agar massa tidak berlaku anarkis akan dilakukan dengan sejumlah cara,” ujar Slamet Riyadi kepada MuriaNewsCom, Sabtu (15/8/2015).

Menurutnya, yang harus ditegaskan dan dipahami adalah aparat kepolisian yang datang ke sana bertugas untuk mengamankan. Pembongkaran bangunan, kata dia, merupakan tugas dari Pemkab Jepara sebagai pembuat kebijakan. Pihak keamanan sadar bahwa jalannya eksekusi nantinya tidak mudah. Menurutnya, teknis pengamanan tetap disesuikan dengan situasi terakhir.

”Hal ini kami tekankan kepada personel polisi yang bertugas. Sebisa mungkin jangan sampai ada tindak kekerasan,” tegasnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Tak Banyak yang Tertarik Ngisi Kekosongan Kursi Wabup Kudus

ILUSTRASI

ILUSTRASI

KUDUS – Jabatan Wakil Bupati Kudus saat ini benar-benar tak bertuan. Pasca Wabup Abdul Hamid meninggal karena serangan jantung, 16 Januari lalu, kini belum jelas siapa yang mengisi.

Pengisian jabatan wabup sempat menjadi ramai ketika Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh kepada bupati. Namun, aturan tersebut akhirnya diubah menggunakan mekanisme pemilihan di DPRD.

Bursa calon wakil bupati kembali menghangat. Sejumlah nama pimpinan parpol maupun DPRD santer disebut akan maju mencalonkan diri melalui parpol pengusung. Salah satunya adalah nama Ketua DPD Partai Nasdem Kudus, Akhwan yang dikabarkan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai pengusung.

”Kalau memang saya diberi amanah, saya siap untuk dicalonkan,” ujar Akhwan beberapa waktu lalu. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Kudus dan Pati Larang Karaoke, Jepara Bisa Dibanjiri PK

Ilustrasi tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ilustrasi tempat karaoke di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Setelah munculnya Peraturan Daerah (Perda) mengenai pelarangan karaoke di Kabupaten Kudus dan Pati. Kabupaten Jepara berpotensi menjadi tempat migrasi para pemandu karaoke (PK). Pasalnya, sampai saat ini Jepara belum memiliki Perda terkait pelarangan itu.

“Apalagi isu pelarangan karaoke yang baru sebatas aturan dari Bupati sudah bergeser jadi isu status tanah dan upaya pembongkaran Pungkruk saja. Padahal, tempat karaoke juga ada di lokasi lain selain Pungkruk,” kata salah satu pengusaha karaoke Pungkruk, Mulud kepada MuriaNewsCom.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada PK dari Kudus maupun Pati yang bermigrasi ke Pungkruk. Namun potensi migrasi tersebut tetap ada lantaran sampai saat ini di Jepara belum ada aturan pelarangan yang jelas.

“Kalau di kota lain kan jelas, karaoke boleh namun menjadi fasilitas rumah makan atau yang lainnya. Tapi kalau di Jepara isunya malah bergeser,” katanya.

Lebih lanjut Mulud, jika memang ada PK baru yang masuk, pihaknya akan melakukan pengawasan dan pendataan. Pasalnya, saat ini di Pungkruk sendiri ada aturan-aturan yang harus ditaati bagi para PK.

“Kalau di sini PK tidak boleh memakai pakaian mini dan baju juga harus berlengan. Kalau memang ada PK baru dan tidak mau mengikuti aturan tersebut ya, silakan pergi. Mengingat saat ini kondisi karaoke di Jepara jadi bahan pembicaraan banyak pihak,” ujar Mulud.

Sementara itu, salah seorang pemilik kafe caraoke, Bunga (samaran) mengatakan, saat ini dia mengaku kesulitan mencari PK baru. Sejak beredar wacana rencana eksekusi perobohan bangunan karaoke, PK yang pulang kampung saat lebaran sampai saat ini banyak yang belum kembali bekerja.

“Usaha saya cuma ini saja mas, jadi mau gimana lagi kalau tidak buka. Tapi sekarang mencari PK sulit,” katanya. (WAHYU KZ/SUWOKO)

Pemkab Jepara Tunda Pembongkaran Pungkruk, Ada Apa?

Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. (MuriaNewsCom)

Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. (MuriaNewsCom)

JEPARA – Eksekusi pembongkaran maupun perobohan bangunan di Kawasan pantai Pungkruk Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo Jepara ditunda. Jika sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengumumkan pembongkaran akan dilaksanakan pada Senin awal pekan nanti, 27 Juli 2015, namun ditunda menjadi 19 Agustus 2015.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Kabupaten Jepara Trisno Santosa. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat bupati, wakil bupati, dan kapolres jepara pada, Kamis (23/7/2015) kemarin, rencana eksekusi perobohan bangunan karaoke ditunda.

”Berdasarkan rapat tersebut, memang rencana eksekusi ditunda sampai setelah peringatan HUT kemerdekaan. Rapat diikuti Pak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Kapolres. Jadi tak ada alasan lain,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Jumat (24/7/2015).

Menurut Trisno, alasan penundaan eksekusi perobohan bangunan karaoke lantaran, Pemkab masih memberikan kesempatan pemilik bangunan karaoke untuk membersihkan atau membongkar sendiri bangunannya, sebelum ada pembongkaran paksa oleh aparat.

”Surat penundaan itu akan kami kirimkan pada Senin (27/7/2015) awal pekan besok,” kata Trisno.

Sebelumnya, Wakil Ketua Papepung Mulud bersiap mengerahkan semua anggota Papepung untuk melawan aparat penegak hukum yang akan melakukan eksekusi pembongkaran bangunan karaoke di Pungkruk turut Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo Jepara. Hal itu lantaran alasan yang dijadikan landasan terkesan dipolitisi.

”Sebelumnya isu yang digunakan karaoke, kemudian bergeser menjadi isu status tanah. Alasan itu seakan ingin memaksa kami pergi dari sini (Pungkruk),” kata Mulud. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)

Wabup Jepara Jamu Peserta Open House dengan Horog-horog

Wabup Jepara Subroto bersalaman dengan masyarakat Jepara saat open house. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Wabup Jepara Subroto bersalaman dengan masyarakat Jepara saat open house. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Wakil Bupati Jepara Subroto menggelar open house di hari kelima lebaran tahun ini di rumah dinasnya, Selasa (21/7/2015). Warga yang datang dari berbagai elemen masyarakat se-Kabupaten Jepara antusias untuk bertemu langsung wakil bupati.

Salah satu Warga Jepara yang hadir, Hadi, mengatakan open house tersebut dapat mendekatkan masyarakat dengan pemimpin. Dia pun menyambut baik gelar open house itu.

”Manfaat diadakan acara ini dapat menambah rasa cinta kasih terhadap sesama dan meningkatkan rasa kebersamaan antara pemimpin dan rakyat,” ujar Hadi.

Sejumlah tamu dari berbagai elemen lapisan masyarakat yang datang satu persatu ke acara Open House Wakil Bupati, langsung disuguhi dengan berbagai macam makanan, termasuk makanan khas Jepara horog-horog dengan sate kikil.

Pelaksanaan Open House ini berjalan dalam suasana penuh keakraban antara sesama tamu yang hadiri saat itu. Para tamu selain dapat mencicipi berbagai penganan yang disediakan, juga dihibur dengan musik-musik Tradisional. (WAHYU KZ/SUPRIYADI)