Sering Hadiri Kawinan, Ketua DPRD Jateng Anggap Wajar Tunjangannya Naik

Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jateng. (DPRD Jateng)

MuriaNewsCom, Semarang – Dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Anggota DPRD membuat seluruh anggota dewan di Indonesia tersenyum gembira. Pasalnya, dengan dikeluarkanya aturan itu, tunjangan para wakil rakyat itu menjadi bertambah.

Meski selama ini kinerja anggota dewan masing sering menjadi sorotan, namun menurut Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi, peningkatan tunjangan untuk anggota dewan ini merupakan hal yang wajar.

Ini dikarenakan kebutuhan yang dikeluarkan anggota dewan juga cukup besar. Ia mencontohkan, tiap anggota dewan kerap mendapat undangan resepsi penikahan, penawaran pasang iklan di media massa, pengajuan proposoal bantuan hingga hingga keluhan dari masyarakat.

Sehingga gaji dan tunjangan banyak yang digunakan untuk memenuhi hal-hal tersebut. Hal ini menurutnya beda dengan pegawai negeri yang gajinya bisa utuh.

“PNS dengan gaji Rp 10 juta pulang rumah masih utuh. Tapi, buat kami yang duduk di kursi legislator enggak bisa kayak gitu dong. Kita mungkin Rp 50 juta. Karena kan dalam sebulan kira-kira diundang 20 resepsi nikah, khitanan, lahiran dan sejenisnya,” katanya dikutip dari Metrojateng.com, Rabu (23/8/2017).

Politisi PDIP ini merinci,  rata-rata setiap datang ke undangan masyarakat, ia harus nyumbang Rp 500 Ribu. “Kalau sudah kenal paling tidak Rp 1 Juta. Tinggal kalikan saja dengan 20 undangan. Maka wajar kalau kita dapat kenaikan tunjangan. Mungkin idealnya tunjangannya naik lebih dari Rp 10 Juta,” akunya

Sehingga menurut dia, sudah cukup wajar jika tunjangan dewan dinaikkan. Ia menyebut bahwa realisasi kenaikan tunjangan bakal berlaku efektif sejak APBD Perubahan disahkan pada Septemper 2017.

“Ini suatu sangat positif. Saya senang sekali. Dengan tunjangan bagus, gaji lebih mantap, kita merasa lebih cukup,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan dengan ditekennya PP tersebut jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman.

“Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman,” terangnya dikutip dari Detik.com.

Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.

Anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasi yang dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.

Editor : Ali Muntoha