Mimpi Kudus Raih Adipura Paripurna Terhambat Pasar Kotor dan Sampah Sungai

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kudus, Sumiyatun bersama sejumlah anak-anak sedang menikmati taman di TPA Tanjungrejo. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kudus memang mulai mengincar Adipura Paripurna. Anugerah Adipura tertinggi. Rupanya hal itu tak mudah, karena ada beberapa hambatan.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, Sumiyatun menuturkan ada beberapa hambatan. Seperti sulitnya menjaga kebersihan pasar. Salah satunya Pasar Bitingan.

“Di sana (Pasar Bitingan) adalah tempat bongkar muat barang. Untuk itu kebersihan cukup susah, dan itu menjadi wewenang pihak dinas yang terkait. Tapi kordinasi juga kami lakukan,” kata Sumiyatun di Kudus, Jumat (24/2/2017).

Selain itu, ada juga masalah kebersihan sungai. Hingga saat ini, masih ada warga yang rajin membuang sampah di sungai. Padahal dampaknya adalah bencana banjir, dan lingkungan jadi kumuh.

Kawasan pinggiran kota juga kurang dipedulikan. Sampai sekarang, wilayah yang kerap diperhatikan hanya wilayah pusat kota. Untuk mengatasi hal itu semua, pihaknya menangani dengan cara yang tidak biasa.

“Kami buat lomba desa. Lomba ini dilakukan untuk menciptakan kebersihan dan keindahan di tingkat desa. Dan itu juga sudah berjalan,” ungkap dia.

Sementara itu, di antara lokasi penilaian adalah TPA. Loaksi itu menjadi tempat yang paling banyak mendapatkan nilai. Dari sekian aspek, khusus TPA menduduki penilaian hingga 11 persen. Untuk itu, penataan terus dilakukan di kawasan TPA.

Editor : Akrom Hazami

Penanganan Sampah Makan Biaya Rp 2 Miliar 

Petugas kebersihan memindahkan sampah ke gerobak khusus pengangkut sampah, di salah satu sudut di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jumat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Petugas kebersihan memindahkan sampah ke gerobak khusus pengangkut sampah, di salah satu sudut di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jumat. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Untuk membuat  suasana kota Purwodadi bersih dari sampah ternyata juga butuh dukungan biaya yang tidak sedikit. Sebab, banyak personel dan peralatan pendukung yang harus disiapkan untuk mengangkut sampah dari permukiman hingga sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi.

“Untuk penanganan sampah memang butuh dana besar. Tahun 2017 ini, alokasi dana untuk menangani sampah sekitar Rp 2,6 miliar,” Kasi Penanganan Sampah pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Grobogan Noer Rochman.

Menurutnya, sebagian besar dana yang tersedia tersedot untuk biaya operasional. Yakni, honor tenaga harian lepas (THL), bahan bakar dan operasional alat berat di TPA. Lebih lanjut dijelaskan, untuk penanganan sampah pihaknya memiliki 4 dump truk dan 5 truk amrol untuk mengangkut kontainer sampah. Jumlah kontainer keseluruhan ada 40 unit yang tersebar di kawasan kota dan beberapa kecamatan.

Peralatan lainnya berupa 57 becak kayuh, dan 4 becak motor roda tiga. Kemudian, peralatan berat yang siaga di TPA berupa 1 unit backhoe dan 2 unit buldoser. Untuk jumlah THL yang dimiliki sekiar 150 orang. Personel ini, terdiri dari para penyapu jalan raya dan pengambil sampah dari kawasan pemukiman yang ada di kawasan perkotaan. Kemudian, ada lagi tenaga yang ada di TPA serta kru truk yang selain mengambil sampah atau kontainer di kota juga menyisir ke beberapa TPS di kecamatan.

Alokasi dana penanganan sampah tahun ini, tidak terpaut jauh dengan tahun 2016. Kemungkinan, pihaknya akan mengupayakan penambahan sedikit anggaran untuk pengadaan tanah urug di TPA. Dengan penanganan TPA model controlled landfill yang akan dilakukan dalam waktu dekat memang butuh tanah urug untuk melapisi sampah yang sudah ditimbun. Secara berkala, sampah yang sudah dipadatkan akan ditutup dengan lapisan tanah setebal 5-10 cm. Misalnya tiap tiga hari atau seminggu sekali dengan tujuan untuk menutup sampah biar tidak terlihat dan mengurangi bau serta lalat. Setelah dilapisi tanan, diatasnya nanti ditimbun sampah lagi dan begitu seterusnya sampai zona penuh.

“Penanganan TPA model controlled landfill memang harus ada persediaan tanah. Fungsi tanah ini di sisi lain untuk mempercepat proses dekomposisasi sampah supaya mudah terurai,” jelasnya.

Disinggung soal adanya penambahan peralatan pendukung, Noer Rochman menyatakan, untuk sementara belum ada pengadaan baru tahun ini. Peralatan yang ada masih bisa difungsikan untuk menangani sampah. “Beberapa peralatan yang mengalami kerusakan kita upayakan perbaikan dulu. Kalau pengadaan mungkin tahun mendatang. Salah satu kebutuhan yang perlu kita lakukan ke depan adalah meremajakan becak sampah kayuh. Mungkin tahun depan akan kita upayakan,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Penanganan TPA Model Open Dumping jadi Penyebab Utama 

Pekerja memilah sampah di TPA sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pekerja memilah sampah di TPA sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom , Grobogan – Upaya meraih penghargaan bidang kebersihan berupa Piala Adipura memang sudah pernah diraih Pemkab Grobogan. Tidak hanya sekali tetapi empat kali. Masing-masing, pada tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013. Keberhasilan meraih prestasi itu bahkan sudah diabadikan dalam bentuk tugu Adipura di jalan A Yani Purwodadi, tepatnya di perempatan Nglejok, Kelurahan Kuripan.

Dalam penilaian tahun 2014, 2015, dan 2016, piala Adipura gagal diraih lagi. Pada penilaian yang dilakukan tiga tahun tersebut, Kota Purwodadi yang jadi ibukota Kabupaten Grobogan hanya menempati urutan papan tengah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya poin penilian pada tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi. Pasalnya, pengelolaan TPA masih dilakukan secara konvensional dan belum memenuhi persyaratan ramah lingkungan lantaran pengelolaannya masih memakai metode open dumping. Padahal, soal TPA ini skor nilainya paling tinggi dalam penilaian Adipura tersebut.

“Selama TPA masih dikelola dengan model open dumping yang dinilai belum ramah lingkungan maka kesempatan meraih Adipura cukup berat. Soalnya, masalah TPA  sekarang ini jadi salah satu perhatian utama, tidak seperti penilaian beberapa tahun lalu,” jelas Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Grobogan Ahmadi Widodo.

Selain TPA, memang masih banyak indikator penilaian Adipurna tersebut. Seperti, keberadaan bank sampah dan ruang terbuka hijau. Kemudian masalah kebersihan di tempat umum, kantor pemerintahan, dan perkampungan serta partisipasi masyarakat juga jadi bagian dari penilaian.

“Partisipasi masyarakat untuk mendukung Adipura selama ini sudah sangat bagus. Yakni, dengan menata lingkungan masing-masing agar bersih, rapi, asri serta penanganan sampahnya dilakukan dengan baik,” katanya.

Kasi Penanganan Sampah Noer Rochman menegaskan, salah satu poin yang belum maksimal dalam penilaian Adipura tiga tahun terakhir adalah keberadaan TPA yang dikelola dengan open dumping.  Dijelaskan, open dumping yaitu metode penimbunan secara terbuka dan sering disebut metode konvensional. Pada tahap ini sampah dikumpulkan dan ditimbun bagitu saja dalam lubang yang sudah dibuat pada suatu lahan tertentu.

Cara ini cukup sederhana yaitu dengan membuang sampah pada suatu legokan atau cekungan tanpa mengunakan tanah sebagai penutup sampah. Model ini sudah tidak direkomendasi lagi oleh pemerintah karena tidak memenuhi syarat teknis suatu TPA Sampah.

Sebab, open dumping cukup potensial dalam mencemari lingkungan, baik itu dari pencemaran air tanah oleh Leachate (air sampah yang dapat menyerap ke dalam tanah), lalat, serta bau atau polusi.

“Pengelolaan TPA kita selama ini memang seperti itu modelnya. Jadi, satu kaveling kita pakai untuk menimbun sampah selama beberapa tahun. Setelah penuh, penimbunan sampah pindah ke kaveling yang kosong. Jadi model ini praktis tidak ada perlakuan lebih pada sampah,” katanya. 

Editor : Akrom Hazami

Volume Sampah ke TPA Bandengan Jepara 43 Ton Per Hari

Warga memilah sampah di TPA Bandengan Jepara, beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Warga memilah sampah di TPA Bandengan Jepara, beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Bandengan, Jepara, masih terbentur dengan persoalan lahan penampungan yang sudah terlalu penuh (overload). Dalam sehari, banyaknya sampah yang dibuang ke TPA Bandengan mencapai 40 ton.

Kepala UPT TPA Bandengan Lulut Andi Ariyanto menjelaskan, untuk memastikan agar sampah yang terangkut oleh truk pengangkut, pihaknya membongkar sel (area) 5A. Sebab, sel itu yang usianya paling tua dan diperkirakan sudah aman untuk dibongkar. Sebab gas metan yang terkandung diperkirakan sudah tidak ada.

“Tetapi pembongkaran itu masih mengandung risiko. Sebab tidak ada data akurat jika sel atau gunungan sampah itu benar-benar steril dari gas metan yang bisa menyebabkan ledakan atau terbakar,” ujar Lulut kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, meski sudah berusia tahunan, sampah yang sudah dicampur dengan tanah itu masih menimbulkan bau yang cukup menyengat. Tetapi pembongkaran sel 5A tersebut harus dilakukan lantaran dua area baru yang akan digunakan untuk lokasi penimbunan sampah baru belum siap dioperasikan.

“Sampah sisa pembongkaran dibuang di lokasi lain di area TPA. Kita sudah siapkan lokasinya. Kalau area baru, diperkirakan baru bisa digunakan pada 2018,” terangnya

Ia menambahkan, sel 5A yang dibongkar tersebut memiliki luas 58 meter x 27 meter dan 34 meter x 30 meter. Hasil dari pembongkaran tersebut diprediksi bisa bertahan selama dua tahun ke depan.

Dengan cara itu, dua area baru untuk penimbunan sampah, yakni 9A dan 9B baru akan dioperasikan pada 2018, setelah area 5A sudah kembali penuh. Sebab untuk mempersiapkan dua area baru itu, membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga pihaknya membidik anggaran dari pusat melalui Teknis Pengelolaan dan Manajemen Persampahan (TPMP).

Editor : Akrom Hazami

Pemanfaatan Gas Metan TPA Bandengan untuk Warga Dianggarkan Rp 122 Juta

TPA Bandengan. Rencananya gas metan dari TPA ini bakal disalurkan ke rumah warga sekitar (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

TPA Bandengan. Rencananya gas metan dari TPA ini bakal disalurkan ke rumah warga sekitar (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pemkab Jepara melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat berencana menyalurkan gas metan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bandengan untuk warga sekitar. Alokasi anggaran untuk itu telah disiapkan sekitar Rp 122 juta.

“Warga yang akan menerima manfaat sekitar 30 KK. Anggaran itu sebenarnya sudah dialokasikan di dana hibah yang dikemas dalam program lanjutan pemanfaatan gas metan TPA Bandengan,” ujar Kepala BLH Kabupaten Jepara Fathurrahman kepada MuriaNewsCom, Senin (7/9/2015).

Menurutnya, tahun ini program tersebut bakal direalisasikan. Saat ini, pihaknya menunggu proses evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah atas APBD Perubahan yang telah diketok palu beberapa waktu lalu. Sebab, alokasi anggaran untuk pemanfaatan gas metan tersebut ada di APBD Perubahan 2015.

”Kami belum berani melangkah karena masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur. Selain itu, kami juga sebelumnya sempat terganjal adanya UUNomor 23 tahun 2014,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengemukakan, pada aturan tersebut, penerima hibah harus berbadan hukum. Sedangkan penerima hibah yakni warga tidak memiliki badan hukum. Atas masalah tersebut, pihaknya sudah menyelesaikannya.

“Kami sempat konsultasi terkait masalah itu. Kemudian, dana yang semula diambilkan dari dana hibah dialihkan melalui mekanisme perubahan ke belanja modal,” katanya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Wargas Sekitar TPA Bandengan Bakal Nikmati Gas Metan

PA Bandengan. Rencananya, gas metan yang berasal dari TPA bakal disalurkan ke rumah warga (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

PA Bandengan. Rencananya, gas metan yang berasal dari TPA bakal disalurkan ke rumah warga (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Gas metan yang dihasilkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bandengan, Kabupaten Jepara bakal disalurkan ke rumah warga sekitar.Rencananya, hal itu akan direalisasikan pada tahun ini. Sebab, alokasi dana untuk itu sudah dianggarkan di APBD Perubahan 2015.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara  Fathurrahman mengemukakan, sebenarnya pemanfaatan gas metan sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Hanya saja, pemanfaatan hanya dilakukan di internal TPA Bandengan saja.

”Kali ini direncanakan dapat dimanfaatkan warga sekitar. Alokasi anggaran sudah ada, tinggal menunggu realisasinya,” ujar Fathurrahman kepada MuriaNewsCom, Senin (7/9/2015).

Menurutnya, beberapa kajian telah dilakukan. Terutama terkait jangkauan dan banyaknya warga yang akan disaluri gas metan guna membantu kebutuhan energi. Pihaknya mencatat, setidaknya 30 kepala keluarga (KK) bakal menerima manfaat dari penyaluran gas metan tersebut.

”Kami sudah mensosialisasikan rencana ini pada akhir Mei lalu. Survei lapangan juga sudah dilakukan. Jangkauannya cukup jauh, paling dekat diatas 50 meter, karena rumah warga dari TPA juga lumayan jauh,” ungkapnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)