Tak Setuju Perda Toko Modern Disahkan, Dewan Grobogan dari PKB Pilih Keluar Sidang

Anggota fraksi PKB DPRD Grobogan bersiap meninggalkan ruang rapat paripurna setelah menyatakan walk out. (MuriaNewsCom/Grobogan)

MuriaNewsCom, Grobogan – Aksi walk out mewarnai jalannya rapat paripurna DPRD Grobogan, Selasa (15/8/2017). Dalam rapat tersebut tujuh anggota fraksi PKB memilih meninggalkan ruangan saat akan dilakukan pengambilan persetujuan secara voting mengenai Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sebelumnya, rapat paripurna yang dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni itu sempat diskors selama hampir 1 jam karena fraksi PKB menyatakan penolakan. Dalam masa skors dilakukan pembicaraan antara pimpinan dewan, ketua fraksi, dan anggota Pansus I di ruang rapat paripurna II.

Namun pembicaraan dalam masa skorsing gagal mencapai titik temu. Akhirnya, rapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan secara voting. Sebelum voting dilakukan, anggota Fraksi PKB Sukanto meminta izin bicara untuk menyatakan sikap walk out.

Wakil Ketua DPRD Grobogan dari PKB HM Nurwibowo yang sebelumnya duduk di deretan pimpinan juga ikut pula keluar. Ketujuh anggota dewan dari PKB ini keluar ruangan melalui pintu timur.

Selain raperda terkait toko modern, dalam rapat paripurna itu juga membahas persetujuan dua raperda lainnya. Yakni, raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan raperda tentang Retribusi Jasa umum. Dalam kata akhir, semua fraksi sepakat menyetujui dua raperda ini.

Menurut Nurwibowo, sikap walk out itu dilakukan karena beberapa alasan. Antara lain, pihak eksekutif tidak mau melakukan kajian ekonomis terlebih dahulu terkait penataan toko modern. Terutama, soal pembatasan jumlah toko modern yang boleh berdiri di tiap kecamatan.

“Sebelumnya, kami sudah minta agar dilakukan kajian ekonomis dulu. Tujuannya, supaya hasil pembahasan bisa lebih baik lagi dengan adanya kajian ekonomis,” terangnya.

Alasan lainnya, terkait adanya pengurangan kuota jumlah toko modern di Kecamatan Brati, Ngaringan, Geyer, dan Kedungjati. Sebaliknya, di beberapa kecamatan justru ada penambahan kuota. Penambahan kuota di beberapa kecamatan itu disinyalir ada unsur titipan guna mengakomodir kepentingan beberapa pihak.

“Jumlah toko modern yang disepakati boleh berdiri hanya 62 unit di seluruh kabupaten. Soal jumlah ini sebenarnya kami tidak masalah. Hanya ada pengurangan dan penambahan di beberapa kecamatan yang kita persoalkan. Apalagi penentuan itu tanpa ada kajian ekonomis,” tegasnya.

Ia menambahkan, perubahan perda yang dibahas ini sebenarnya punya tujuan untuk keadilan ekonomi. Sebab, peraturan ini dibahas untuk menyempurnakan perda sebelumnya, setelah toko modern menjamur.

Editor : Ali Muntoha

Begini Langkah Dinas Dagsar Kudus untuk Toko Modern yang Main-main dengan Harga

Seorang warga tengah mengamati harga saat berkunjung di supermarket. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Seorang warga tengah mengamati harga saat berkunjung di supermarket. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar berjanji bakal melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terkait ketidak seuaian harga di lebel keranjang barang dengan kasir di toko modern. Ini dilakukan lantaran banyak keluhan maysrakat tentang perbedaan harga tersebut.

”Akibatnya, konsumen harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyesuaikan harga. Hal tersbeut, jelas merugikan konsumen.  Karena itu dalam waktu dekat ini kami akan melakukan sidak harga,” kata Kasi perlindungan konsumen pada Dinas Dagsar Nuratri Sulistiyani.

Ia mengatakan, beberapa keluhan terkait hal itu sudah masuk kepadanya. Keluhan itu muncul, lantaran harga yang tercantum lebih murah dari yang dibayarkan di kasir.

“Kadang tulisan harga yang murah, makanya pembeli sangat tertarik. Ada pula yang promo, beli dua gratis satu. Namun setelah sampai kasir ternyata harganya lain,” katanya ujarnya.

Ia menyebutkan, kejadian seperti itu juga sempat dialaminya. Bahkan, ia sempat protes kepada kasir. Namun, jawaban kasir mengecewakan lantaran hanya menjawab tarif baru belum diganti.

Hal itu, kata dia bukan hanya terjadi di Minimarket. Namun di supermarket juga dapat menjalani hal tersebut. Mengenai tindakan yang dilakukan, pihak dinas sewaktu waktu bakal menindak lanjuti dengan melakukan sidak.

”Kalau susah merugikan konsumen ya, kami yang bertugas. Jadi,sewaktu waktu akan mendatangi toko untuk mengecek harga secara lansung. Jika harga beda maka dapat dilakukan proses hukum,” tegasnya.

Hanya, proses hukum tidak serta merta lansung dinaikan. Sebelumnya petugas akan memberikan pembinaan kepada toko terkait hal itu. Jika demikian hari terdakwa hal yang sama, maka proses hukum akan dilakukan.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar dapat menjadi konsumen yang cerdas. Dengan demikian, maka konsumen tidak dirugikan dengan hal semacam itu

Selain itu pula, jika mendapati hal demikian agar langsung lapor kepada pihak terikat. Hal itu untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi.

Editor: Supriyadi

Pedagang Buah di Jepara Kebingungan Saat Lapaknya Kena Razia Satpol PP

Pedagang buah di Jepara kebingungan ketika Satpol PP mulai merazia lapaknya, Senin (19/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pedagang buah di Jepara kebingungan ketika Satpol PP mulai merazia lapaknya, Senin (19/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di trotoar jalan. Razia kali ini difokuskan di Jalan Jepara – Kudus, tepatnya di kawasan pasar Ngabul dan di Jalan KM Sukri. Pedagang buah yang ada di lokasi pun tak luput dari razia tersebut.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa melalui Kabid Penegakan Perda Nuril Abdillah mengatakan, PKL yang ditertibkan ini sebelumnya sudah diberikan peringatan agar tidak berjualan di trotoar jalan. Hal itu
lantaran keberadaan mereka mengganggu pejalan kaki yang memanfaatkan trotoar jalan itu. Lima pedagang buah yang nekad jualan di trotoar jalan terpaksa ditertibkan.

”Sekitar sepekan yang lalu sudah kami peringatkan agar membereskan dagangannya, namun sampai pagi ini masih nekad,” ujar Nuril kepada MuriaNewsCom, Senin (19/10/2015).

Menurutnya, sebelumnya PKL ini sudah diminta untuk pindah di depan pasar Ngabul baru atau masuk ke pasar buah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun, para pedagang ini tetap bergeming dan bertahan di trotoar jalan.

Lebih lanjut Nuril menjelaskan, PKL yang berjualan di trotoar ini ditertibkan berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Hal ini karena mereka sudah berdagang di tempat yang bukan diperuntukkannya dan menggangu ketertiban pejalan kaki. (WAHYU KZ/TITIS )

PMII Jepara: Dewan Tak Konsisten

PMII Demo (e)JEPARA – Ditundanya revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. DPRD Jepara dinilai tak konsisten.

“Dulu ngomongnya berkomitmen untuk memprioritaskan revisi Perda tentang toko modern, kok malah ditunda. Ini jelas tidak konsisten,” kata Ketua Umum PMII Jepara Ainul Mahfud kepada MuriaNewsCom, sabtu (11/7/2015).

Menurutnya, sejak gagalnya Ranperda tentang toko modern di rapat paripurna, semua toko modern berjejaring di Jepara berani beroperasi. Padahal, jelas dalam kajiannya, banyak toko modern yang melanggar aturan. Itu sebabnya, pihaknya sangat menyesalkan DPRD Jepara yang terkesan melindungi pemodal besar dan menyengsarakan rakyat.

“Menurut kami, pembatasan keberadaan toko modern sangat penting. Sebab, sedikit demi sedikit, keberadaan mereka mematikan sumber penghasilan rakyat kecil terutama pedagang tradisional dan pedagang kecil,” katanya.

Sementara itu, Arik Sunarso, perwakilan fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pembahasan perubahan perda penataan pasar tradisional memang masih membutuhkan tambahan waktu. Hal ini karena masih perlu banyak referensi, termasuk juga bertemu dengan pengusaha toko modern dan pedagang kecil untuk didengar aspirasinya.

“Belum ditetapkannya revisi perda ini tidak menjadi masalah, toh perda penataan pasar yang sudah ada masih cukup relevan jika diterapkan, hanya perlu perubahan-perubahan pasal,” jelasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santoso menyatakan bahwa di dalam draf revisi perda penataan pasar ini terdapat beberapa perubahan. Diantaranya soal jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang diubah menjadi mnimal 2 KM. Jarak ini lebih ketat dari aturan yang ada yakni hanya minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. (WAHYU KZ/SUWOKO)

Revisi Perda Toko Modern Gagal, PMII Jepara Kecewa

PMII Jepara ketika menggelar aksi menuntut revisi Perda tentang toko modern beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

PMII Jepara ketika menggelar aksi menuntut revisi Perda tentang toko modern beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Rencana revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna, Senin (6/7/2015) lalu. Salah satu pihak yang merasa kecewa dengan gagalnya revisi tersebut adalah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara.

Ketua Umum PMII cabang Jepara, Ainul Mahfud mengatakan, pihaknya sangat mengecewakan pihak DPRD Jepara yang tidak mengesahkan revisi Perda tentang toko modern tersebut. Sebab, sebelumnya pihak Dewan maupun eksekutif telah sepakat dan berkomitmen untuk sesegera mungkin merevisi Perda tersebut.

“Perda tentang toko modern itu banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemodal besar. Seperti fakta saat ini, toko modern sudah merebak dimana-mana. Kondisi ini sangat merugikan pedagang tradisional,” kata Ainul kepada MuriaNewsCom, Sabtu (11/7/2015).

Dalam rapat paripurna Senin (6/7/2015 lalu, DPRD Jepara hanya mengesahkan enam ranperda, padahal revisi perda penataan pasar itu masuk dalam pembahasan panitia khusus (pansus) III yang telah dibentuk dewan sebelumnya.

Perwakilan Pansus III DPRD Jepara, M Jamal Budiman menyatakan, ditundanya penetapan revisi perda penataan pasar itu dikarenakan masih diperlukan pengkajian, pendalaman serta telaah yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari perubahan perda itu.

“Sehingga pembahasan ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dapat direalisasikan dan masih diperlukan perpanjangan waktu untuk membahasnya,” ujar Jamal. (WAHYU KZ/SUWOKO)

Enam Ranperda Berjalan Mulus Disahkan Dewan

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara gagal mengesahkan Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Lain halnya dengan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) lainnya. Justru enam Ranperda lainnya mulus hingga akhirnya disahkan dalam rapat Paripurna yang digelar Senin (6/7/2015).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara yang memimpin rapat paripurna tersebut, Dian Kristiandi menyebutkan, enam Ranperda yang disahkan yakni perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2010 Tentng Retribusi Tempat Rekreasi dan Penetapan Desa.

“Sesuai dengan apa yang telah disampaikan masing-masing Pansus, ada enam Ranperda yang telah disepakati. Sedangkan satu Ranperda yakni revisi Perda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum,” ujar Dian Kristiandi, Senin (6/7/2015).

Sedangkan Quriyah dari fraksi PKB meminta agar sesegera mungkin dijadwalkan ulang pembahasan mengenai revisi Perda Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbalanjaan dan Toko Modern itu. “Intinya kita sepakat untuk menunda penetapan revisi perda itu, namun harus segera dijadwalkan kembali pembahasannya,” katanya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Bupati Jepara Tak Masalahkan Ada Penambahan Waktu Revisi Perda Toko Modern, Asal Hasilnya Berkualitas

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Arik Sunarso, perwakilan fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pembahasan perubahan perda penataan pasar tradisional memang masih membutuhkan tambahan waktu. Hal ini karena masih perlu banyak referensi, termasuk juga bertemu dengan pengusaha toko modern dan pedagang kecil untuk didengar aspirasinya.

“Belum ditetapkannya revisi perda ini tidak menjadi masalah, toh perda penataan pasar yang sudah ada masih cukup relevan jika diterapkan, hanya perlu perubahan-perubahan pasal,” jelasnya.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menyatakan, jika memang masih diperlukan tambahan waktu untk melakukan pembahasan revisi perda penataan pasar itu, maka tidak menjadi masalah. Asalkan. penambahan waktu pembahasan itu menjadikan kualitas perda itu semakin baik.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santoso menyatakan bahwa di dalam draf revisi perda penataan pasar ini terdapat beberapa perubahan. Diantaranya soal jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang diubah menjadi mnimal 2 KM. Jarak ini lebih ketat dari aturan yang ada yakni hanya minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pansus Masih Kurang Referensi, Revisi Perda Toko Modern “Sengaja” Gagal Diparipurnakan

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Padahal revisi perda penataan pasar itu masuk dalam pembahasan panitia khusus (pansus) III yang telah dibentuk dewan sebelumnya.

Perwakilan Pansus III DPRD Jepara, M Jamal Budiman menyatakan, ditundanya penetapan revisi perda penataan pasar itu dikarenakan masih diperlukan pengkajian, pendalaman serta telaah yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari perubahan perda itu.

“Sehingga pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dapat direalisasikan dan masih diperlukan perpanjangan waktu untuk membahasnya,” ujar Jamal, Senin (6/7/2015). (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Duh, Toko Modern di Pati Tak Kenal Kata ”Kapok” Jual Produk Kedaluarsa

Petugas gabungan dari Disperindag, DKK, dan Polres Pati tengah memeriksa produk kadaluarsa yang ditemukan di Toko Santana di Jalan P Sudirman Pati, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Petugas gabungan dari Disperindag, DKK, dan Polres Pati tengah memeriksa produk kadaluarsa yang ditemukan di Toko Santana di Jalan P Sudirman Pati, Kamis (2/7/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Petugas gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pati, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati, dan Polres Pati kembali menemukan barang dan produk kedaluarsa. Temuan tersebut didapat saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar swalayan modern di Pati, Kamis (2/7/2015). Salah satunya, Swalayan Luwes dan Toko Santana. Lanjutkan membaca

Batas Minimal 2 Km Diberlakukan, Mayoritas Toko Modern Jepara Terberangus

Jarak Toko 2 (e)

Satpol PP Jepara ketika melakukan razia soal perizinan toko modern di Jepara. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara telah mengusulkan draf revisi Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Salah satu isi draf revisi tersebut adalah perubahan jarak minimal toko modern dari pasar tradisional yang semula 500 meter menjadi 2 kilometer. Lanjutkan membaca

Pemkab Jepara Batasi Jarak Toko Modern Minimal 2 Km dari Pasar Tradisional

Jarak Toko (e)

Satpol PP Jepara ketika melakukan razia soal perizinan toko modern di Jepara. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bersama dengan Dewan Perwakilan Raktay Daerah (DPRD) Jepara telah sepakat merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Lanjutkan membaca

Meski Aturan Membolehkan, Produk IKM Sulit Masuk Toko Modern

Maraknya pertumbuhan toko modern di Jepara diharapkan bisa dimaksimalkan oleh Industri Menengah Kecil (IKM) untuk menjual produknya. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Keberadaan toko modern di Kabupaten Jepara sangat banyak. Namun, keberadaan toko modern tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh industri kecil menengah (IKM) di Jepara lantaran berbagai hal. Padahal, ada aturan yang dapat dimanfaatkan oleh IKM.

Lanjutkan membaca

Produk Industri Kecil Menengah Bisa Dijual di Toko Modern

Toko modern saat dikunjungi Satpol PP ketika mengecek surat izin. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Selama ini banyak toko modern berdiri di Kabupaten Jepara. Namun belum mampu dimaksimalkan oleh industri kecil menengah, untuk dijadikan salah satu tempat perjualan produk mereka. Padahal, hal ini telah diatur dalam aturan mengenai pasar atau toko modern.

Lanjutkan membaca

Aksi PMII Sempat Ricuh

Pengunjuk rasa dari PMII Jepara berada di depan pendapa Kabupaten Jepara. Mereka meminta agar Perda no. 3 tahun 2010 direvisi dan toko modern ilegal segera ditindak tegas. (MURIANEWS / WAHYU KZ)

JEPARA – Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara sempat ricuh. Kericuhan terjadi ketika massa pengunjuk rasa berupaya untuk masuk ke dalam area kantor Bupati Jepara, namun dihalangi oleh petugas keamanan baik dari Satpol PP, Polisi maupun TNI.

Lanjutkan membaca

Sekda Jepara: Revisi Perda Masih Diproses

Pengunjuk rasa dari PMII Jepara berada di depan pendapa Kabupaten Jepara. Mereka meminta agar Perda no. 3 tahun 2010 direvisi dan toko modern ilegal segera ditindak tegas. (MURIANEWS / WAHYU KZ)

JEPARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Sholih, menemui ratusan pengunjuk rasa dari PMII cabang Jepara di depan pendapa Kabupaten Jepara.  Sholih mengatakan, Pemkab Jepara telah berkomitmen untuk membatasi keberadaan toko modern yang selama ini sudah membludak.

Lanjutkan membaca

PMII Jepara Gelar Demo Tentang Toko Modern

PMII Cabang Jepara, menggelar aksi demo tentang keberadaan toko modern di Kabupaten Jepara. Mereka menilai keberadaan toko modern sudah terlalu banyak, bahkan masih ada yang ilegal. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jepara, menggelar aksi demo tentang keberadaan toko modern yang ada di Kabupaten Jepara. Mereka menilai keberadaan toko modern sudah terlalu banyak, bahkan masih ada yang ilegal.

Lanjutkan membaca