KPP Pratama Jepara Siap Genjot Tax Amnesty Tahap Dua

pajek

Petugas sedang melakukan pelayanan khusus tax amnesty di KPP Pratama Jepara, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Setelah sukses pada pelaksanaan program tax amnesty tahap pertama, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menyatakan siap menggenjot program pengampunan pajak tahap dua.

“Sesuai dengan program dari pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, amnesti pajak dilaksanakan tiga tahap. Tahap pertama sampai 30 September 2016, dan kini di bulan Oktober kami melayani amnesti pajak untuk tahap dua,” ujar Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono kepada MuriaNewsCom.

Tahap pertama yang berakhir pada 30 September 2016 lalu, KPP Pratama Jepara tergolong sukses lantaran berhasil di angka deklarasi Rp 1,1 triliun lebih dengan angka tebusan mencapai Rp 23,8 miliar lebih.

Menurut Endaryono, suksesnya pelaksanaan tax amnesty di KPP Pratama di tahap pertama lalu tidak hanya hasil dari kerja keras petugas pajak. Namun juga semua masyarakat yang telah sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa. Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh yang selama ini sudah turut membantu melakukan sosialisasi amnesti pajak.

“Untuk tahap dua ini kami siap untuk lebih meningkatkan intensitas sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu juga akan menggarap beberapa sektor yang barangkali belum optimal di tahap pertama kemarin,” katanya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, pihaknya juga akan mulai memaksimalkan penerimaan di sektor UMKM yang ada di Jepara. Sebab diketahui banyak perusahaan yang berlabel UMKM di Kabupaten Jepara yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti tax amnesty.

“Tetapi jelas UMKM yang memiliki omzet besar. Misalnya UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar hanya dikenakan 0,5 persen dari total harta yang diungkap. Sementara yang mengungkapkan hartanya atau omzetnya di atas Rp 10 miliar, hanya dikenakan 2 persen saja hingga penutupan pelaksanaan Tax Amnesty,” jelasnya.

Ia menegaskan, di luar UMKM, semuanya tetap dikenakan 3 % untuk pelaksanaan amnesti pajak tahap kedua ini. Sedangkan untuk tahap ketiga atau terakhir nanti juga persentase uang tebusan akan naik.

Editor : Akrom Hazami

Deklarasi Amnesti Pajak di KPP Pratama Jepara Tembus Rp 1,1 Triliun

Sejumlah wajib pajak memenuhi ruang pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah wajib pajak memenuhi ruang pelayanan amnesti pajak di KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Periode pertama program amnesti pajak telah ditutup pada 30 September 2016. Sampai batas akhir periode pertama tersebut, deklarasi harta kekayaan wajib pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara tembus di angka Rp 1,1 triliun.

Angka tersebut naik cukup tinggi dibanding beberapa hari menjelang berakhirnya periode pertama pelayanan program amnesti pajak. Selain itu, angka tebusan yang ada juga naik dari sebelumnya dan menembus angka Rp 23,8 miliar. Itu terjadi setelah membeludaknya wajib pajak yang datang ke kantor KPP Pratama pada hari terakhir periode pertama yakni Jumat (30/9/2016).

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, pada hari terakhir periode pertama amnesti pajak, pihaknya menerima wajib pajak hingga malam hari, meski sebelumnya diumumkan pelayanan dibuka hanya sampai petang hari. Itu dilakukan agar semua wajib pajak yang ingin mengikuti program amnesti pajak dapat terlayani.

“Hari terakhir periode pertama program amnesti pajak diikuti 248 wajib pajak. Total wajib pajak yang mengikuti program ini di periode pertama sebanyak lebih dari 800 wajib pajak,” ujar Endaryono, Sabtu (1/10/2016).

Menurutnya, antusiasme masyarakat Jepara cukup tinggi dalam memanfaatkan periode pertama amnesti pajak. Terbukti, peningkatan wajib pajak di hari terakhir periode pertama naik 100 persen jika dibanding di awal-awal program ini digulirkan.

“Data yang sudah masuk ke kami sudah tembus Rp23,8 miliar. Kalau total keseluruhan uang tebusan di periode pertama ini belum masuk ke kami datanya,” kata Endaryono.

Lebih lanjut ia mengemukakan, wajib pajak yang mengikuti program ini, didominasi pengusaha mebel. Baik pengusaha kelas menengah, hingga eksportir. Sedangkan angka paling besar dalam deklarasi maupun tebusan adalah pengusaha industri rokok. Hal ini menunjukan, niat masyarakat mengikuti program amnesty pajak cukup tinggi.

“Gerai-gerai pajak yang kami tempatkan di bank-bank juga ramai dikunjungi wajib pajak. Rata-rata mereka datang berkonsultasi dan minta dihitungkan uang tebusan,” terangnya.

Pihaknya berharap, di periode kedua program amnesty pajak nantinya juga akan banyak diserbu wajib pajak. Ke depan, pihaknya akan lebih gencar mensosialisasikan program pengampunan pajak ini.

Editor : Akrom Hazami

Jelang Batas Akhir Periode I Amnesti Pajak, KPP Pratama Jepara Buka Layanan Hingga Petang

Kepala KPP Pratama Jepara ketika memberikan penjelasan mengenai amnesti pajak kepada para pengusaha di Kecamatan Welahan, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala KPP Pratama Jepara ketika memberikan penjelasan mengenai amnesti pajak kepada para pengusaha di Kecamatan Welahan, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Antusiasme masyarakat Jepara untuk mengikuti program amnesti pajak cukup tinggi. Menjelang batas akhir untuk periode pertama pada 30 September 2016 ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara membuka jam layanan tambahan. Layanan dibuka sampai petang pukul 18.00 WIB.

Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono mengemukakan, jam layanan tambahan tersebut dimulai sepekan sebelum batas akhir periode pertama amnesti pajak. Selain itu, pihaknya juga membuka layanan pada akhir pekan.

“Yang biasanya hanya sampai sore hari, kali ini sampai petang. Yang biasanya akhir pekan libur, jadi tetap masuk dan tetap kami layani,” kata Endaryono kepada MuriaNewsCom, Rabu (28/9/2016).

Menurutnya, semua itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat atau wajib pajak agar semuanya terlayani. Apalagi periode pertama amnesti pajak ini cukup mendapatkan antusiasme yang besar dari mereka.

“Selain jam layanan kita tambah, kita juga sudah menambah lokasi pelayanan. Ada 11 gerai yang tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Jepara. Ada di bank dan ada di pasar modern. Untuk layanan di kantor KPP Pratama sendiri, kami menyediakan ruangan khusus, dengan luas ruangan yang cukup untuk melayani beberapa orang sekaligus,” jelas Endaryono.

Pada prinsipnya, pihaknya memberikan layanan semaksimal mungkin. Di samping itu juga memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak, yang ingin mengikuti program amnesti pajak. Tak hanya itu, pihaknya juga bersedia menerima keluhan dari masyarakat atau wajib pajak mengenai pelayanan yang ada diberikan oleh petugas KPP Pratama Jepara.

Ia menambahkan, membeludaknya masyarakat yang ingin mengikuti program amnesti pajak diantisipasi menjelang batas akhir periode pertama karena pada periode pertama  amnesti pajak ini tarif tebusan sangat rendah. Jika dibanding periode berikutnya, yakni periode kedua dan ketiga, jelas lebih rendah di periode pertama ini.

Editor : Akrom Hazami

Tebusan Amnesti Pajak di KPP Pratama Jepara Capai Rp 12,46 M

KPP Pratama Jepara memberikan sosialisasi mengenai program amnesti pajak kepada para pengusaha di Kecamatan Welahan Jepara, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

KPP Pratama Jepara memberikan sosialisasi mengenai program amnesti pajak kepada para pengusaha di Kecamatan Welahan Jepara, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang berakhirnya batas berakhirnya periode pertama program amnesti pajak pada 30 September 2016, angka tebusan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara sudah tembus Rp 12,46 miliar. Angka tersebut merupakan tebusan dari 173 wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak di KPP tersebut.

“Itu jumlah tebusan yang dibayarkan wajib pajak. Kalau untuk harta kekayaan yang dideklarasikan totalnya sekitar Rp 545,79 miliar,” ujar Kepala KPP Pratama Jepara, Endaryono kepada MuriaNewsCom, Selasa (27/9/2016).

Menurutnya, penentuan angka tebusan tersebut tidak bisa langsung dipersentasekan dari total harta kekayaan yang dideklarasikan. Sebab, masing-masing wajib pajak berbeda-beda angka harta kekayaan yang dideklarasikan.

“Ada yang kena tebusan sangat sedikit dan ada yang agak banyak. Itu sesuai dengan jenis harta kekayaan yang dideklarasikan. Kami menentukan berapa tebusan yang harus dibayar per-wajib pajak, bukan secara global,” terang Endaryono.

Lebih lanjut ia mengemukakan, antusiasme masyarakat Jepara cukup tinggi dalam mengikuti program pengampunan pajak. Beberapa kali dilakukan sosialisasi, juga banyak yang hadir untuk mengikutinya. Selain itu, wajib pajak yang datang sendiri ke kantor KPP Pratama Jepara juga semakin banyak.

“Apalagi mendekati masa akhir periode pertama program amnesti pajak ini. Wajib pajak yang ingin mengikuti amnesti pajak semakin banyak. Mereka tentu ingin mendapatkan tebusan dengan angka yang rendah dari pada saat memasuki periode kedua dan ketiga,” jelasnya.

Endaryono menambahkan, program gerai pelayanan amnesti pajak juga masih tetap berjalan. Selain itu pelayanan mobil keliling untuk melayani konsultasi juga masih dilaksanakan. Diharapkan, masyarakat atau wajib pajak tidak menyia-nyiakan kesempatan mengikuti amnesti pajak pada periode awal ini agar angka tebusan jauh lebih rendah.

Editor : Akrom Hazami

Animo Tinggi, KPP Pratama Jepara Buka 11 Titik Gerai Amnesti Pajak

pajak

Pihak KPP Pratama Jepara terus menyiapkan diri menghadapi program amnesti pajak, Kamis. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Mempertimbangkan animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap program amnesti pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama membuka sebanyak 11 titik gerai amnesti pajak. Gerai tersebut merupakan tempat layanan untuk program amnesti pajak dan ditempatkan di sejumlah lokasi, seperti di perbankan dan toko besar yang ada di Kabupaten Jepara.

Pembukaan pelayanan di luar kantor KPP Pratama tersebut dilakukan di BNI cabang Jepara, Kamis (25/8/2016). Secara simbolis, gerai tersebut dibuka ditandai dengan pemotongan pita di pintu ruangan khusus di lantai satu BNI cabang Jepara.

Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono mengatakan, melalui gerai tersebut diharapkan semakin memudahkan pelayanan amnesti pajak bagi para masyarakat khususnya wajib pajak. Sebanyak 11 titik yang dipilih merupakan tempat yang dinilai strategis bagi masyarakat yang berpotensi memanfaatkan program amnesti pajak.

“Melihat animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap program amnesti pajak, kami membuka layanan di tempat-tempat strategis. Seperti di perbankan agar semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan tentang amnesti pajak,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Kamis (25/8/2016) usai meresmikan gerai amnesti pajak di kantor BNI cabang Jepara.

Menurutnya, khusus di perbankan memang untuk memberikan kemudahan. Ketika di bank, baik di BNI maupun di Bank Mandiri dan BRI, masyarakat bisa konsultasi dan mengurus langsung. Setelah semuanya selesai, berkasnya baru kemudian diserahkan ke kantor KPP Pratama Jepara.

“Digerai ini bisa dilakukan konsultasi dan pengurusan lainnya, termasuk membayar tebusan. Setelah berkas lengkap baru ke kantor KPP Pratama Jepara. Itu lebih mudah dan tidak perlu bolak-balik,” katanya.

Lebih lanjut Endaryono mengemukakan, selain di perbankan pihaknya juga membuka layanan di toko swalayan dan di kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Untuk di kecamatan sendiri, pelayanan menggunakan mobil keliling yang telah terjadwal. Di toko dan di kecamatan tersebut dibuka layanan untuk lebih mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.

“Ibaratnya kita lakukan jemput bola. Selain memudahkan juga mendekatkan layanan ke masyarakat,” katanya.

Sementara itu, pimpinan BNI cabang Jepara, Bagus Ardani Sutoyo mengatakan, pihaknya senang dapat bekerjasama secara langsung dengan KPP Pratama Jepara. Ia mengaku mendukung penuh program pemerintah khususnya memberikan penyadaran untuk taat pajak.

“Seperti yang kita ketahui bahwa pajak sangat penting bagi pembangunan negeri ini. Keuangan negara ditopang oleh sektor pajak. Kami di perbankan sangat mendukung itu,” ungkapnya.

Sejauh ini petugas yang ada di BNI telah dididik mengenai amnesti pajak baik di Jakarta maupun dari KPP Pratama Jepara melalui bintek. Sehingga nantinya pelayanan juga dapat dilakukan oleh petugasnya. Namun rencananya, pelayanan akan tetap didampingi dari petugas KPP Pratama Jepara.

Selain membuka gerai untuk layanan amnesti pajak. KPP Pratama Jepara juga menambah jam layanan. Tidak hanya jam kerja biasa saja, namun juga akhir pekan baik Sabtu maupun Minggu.

Editor : Akrom Hazami

21 Wajib Pajak Ajukan Amnesty Pajak di KPP Pratama Jepara

pajak

Salah satu petugas pelayanan pajak menjelaskan program pengampunan pajak di KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Minat wajib pajak memanfaatkan program tax amnesty (amnesty pajak) tinggi. Antusiasme mereka tampak saat berkonsultasi mengikuti program pemerintah tersebut di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara.

Terhitung sejak efektif dibukanya layanan amnesty pajak, sudah ada sekitar 320 wajib pajak yang datang untuk berkonsultasi.

“Yang datang ke KPP Pratama Jepara banyak, tercatat ada sekitar 320-an wajib pajak yang berkonsultasi. Dari jumlah wajib pajak itu, 21 sudah mengajukan amnesty pajak. Mereka dilayani di ruang khusus pelayanan amnesty pajak yang telah kami sediakan,” ujar Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono kepada MuriaNewsCom, Kamis (18/8/2016).

Menurutnya, baru ada 21 wajib pajak yang mengajukan amnesty pajak karena mayoritas masih menghitung jumlah hartanya untuk selanjutnya dilaporkan. Terutama bagi wajib pajak yang telah berkonsultasi mengenai tata cara pengajuan amnesty pajak.

“Sedangkan jumlah uang tebus dari 21 wajib pajak tersebut mencapai Rp 217 juta. Diharapkan akan terus bertambah dengan semakin banyaknya wajib pajak yang mengajukan amnesty pajak,” katanya.

Ia juga berharap agar sesegera mungkin wajib pajak mengajukan amnesty pajak ini. Karena jika menunggu sampai batas akhir biaya tebusan berbeda dan tentu lebih banyak dibanding tahap pertama ini.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih prima, Endaryono menambahkan, KPP Pratama Jepara membuka layanan amnesty pajak selama tujuh hari penuh. Selain jam layanan di Kantor Pelayanan Pajak yang ditambah, hotline khusus Amnesti Pajak (Tax Amnesty Service) 1 500 745 dan Kring Pajak 1 500 200 juga buka pada hari Sabtu dan Minggu.

Untuk informasi lebih lanjut termasuk kumpulan pertanyaan serta jawaban (Frequently Asked Questions) terkait Amnesti Pajak, wajib pajak bisa berkunjung ke webpage resmi Ditjen Pajak di www.pajak.go.id/amnestipajak.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Khusus Pelayanan Tax Amnesty, KPP Pratama Jepara Tambah Jam Layanan

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menambah jam layanan. Terutama untuk melakukan pelayanan pengampunan pajak (tax amnesty).

Pelayanan dibuka dari Senin hingga Sabtu. Tujuan penambahan jam adalah memaksimalkan pelayanan tax amnesty bagi wajib pajak.

“Sabtu untuk hari biasa libur, tetapi khusus pelayanan tax amnesty ini kami tetap membuka layanan dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Sedangkan untuk hari biasa yakni Senin sampai Jumat dengan jam layanan dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB,” ujar Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono kepada MuriaNewsCom, Sabtu (13/8/2016).

Menurutnya, Sabtu sengaja tetap dibuka layanan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi wajib pajak, guna memaksimalkan program tax amnesty. Penambahan waktu layanan itu dilakukan untuk mengantisipasi kesibukan para wajib pajak.

“Barang kali ada yang tidak ada waktu saat hari kerja biasa Senin-Jumat. Jadi akhir pekan, Sabtu kami buka layanan. Diharapkan dengan tambahan waktu pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty dapat datang langsung ke ruang khusus yang telah disediakan KPP Pratama Jepara. Itu agar menghindari oknum yang meminta imbalan tertentu yang menawarkan jasa pengurusan tax amnesty.

“Selain itu, untuk menghindari antrean, dan penumpukan di akhir periode pertama yakni 30 September 2016, kami mengimbau masyarakat agar tidak menunggu hingga menjelang akhir periode pertama itu,” terangnya.

Ia menambahkan, ketika wajib pajak ingin mengikuti program tax amnesty diharap lebih berhati-hati dengan mengurus sendiri di kantor pajak. Ketika ada pertanyaan atau persoalan, dapat pula datang ke KPP Pratama, atau menghubungi saluran komunikasi resmi Dirjen Pajak, yakni kring pajak di nomor 1500 200.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Jokowi : Keamanan Data Tax Amnesty Dijamin

Presiden Jokowi di hadapan ribuan pengusaha asal Jawa Tengah dan DIY di Hotel Patra Jasa Semarang. (MuriaNewsCom /Wahyu KZ)

Presiden Jokowi di hadapan ribuan pengusaha asal Jawa Tengah dan DIY di Hotel Patra Jasa Semarang. (MuriaNewsCom /Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Semarang – Keamanan data dari program pengampunan pajak (tax amnesty) dijamin. Data tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan apapun, dan tidak dapat diminta oleh siapapun.

Hal itu ditegaskan oleh Presiden Jokowi di hadapan ribuan pengusaha asal Jawa Tengah dan DIY, di Grand Rama Shinta Ballroom Patra Jasa Semarang Convention Hotel, Selasa (9/8/2016) malam.

Menurut Jokowi, jaminan itu telah tertuang dalam Undang-undang tentang pengampunan pajak yang telah disahkan oleh DPR RI. Selain itu, dari semua penegak hukum juga telah menandatangani kesepakatan keamanan data itu.

“Yang mengatakan keamanan data itu Undang-undang, bukan saya. Lembaga penegak hukum sudah tanda tangan untuk tidak menggunakan data pengampunan pajak. Saya tegaskan, keamanan dat dijamin,” tegas Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menerangkan bahwa siapa saja tidak boleh memberikan data pengampunan pajak. Jika ada yang membocorkan data itu, akan dipidana lima tahun.

“Ini peringatan untuk petugas pajak. Ingat, ancamannya lima tahun,” kata Jokowi.

Ia menambahkan, pihaknya secara khusus membuat Satgas untuk mengawasi pengampunan pajak, meskipun menteri keuangan juga memiliki pengawas sendiri.

“Saya awasi sendiri pengampunan pajak ini. Biarkan menteri punya pengawas sendiri. Saya juga bentuk pengawas. Jadi hati-hati kalau mau main-main,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Presiden Sosialisasikan Tax Amnesty di Depan Ribuan Pengusaha Jateng-DIY

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (KORAN MURIA/WAHYU KZ)

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Semarang – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan ribuan pengusaha di Grand Ball Room Rama Shinta, Patra Jasa Semarang Conventions Hotel, Selasa (9/8/2016) malam.

Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi memberikan sosialisasi tentang pemberlakuan Undang Undang Tax Amnesty (UU Pengampunan Pajak), yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 28 Juni lalu. Sosialisasi ini digelar di Semarang setelah di Bandung dengan agenda serupa.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, negara tengah memanggil pengusaha untuk turut peduli masalah ekonomi negara. Pertemuan kali ini adalah sosialisasi pengampunan pajak agar pertanyaan tentang pengampunan pajak bisa terjawab.

”Ada beberapa pertanyaan-penting dari pengusaha terkait pengampunan pajak. Seperti jaminan yang bisa diberikan ketika pengampunan dimanfaatkan. Dan jaminan penggunaan uang dari hasil pengampunan,” kata Ganjar saat mengawali sambutan.

Menurutnya, dalam sosialisasi ini pertanyaan-pertanyaan penting itu akan terjawab karena hadir Presiden Jokowi dan para menteri serta instansi terkait.

Presiden Jokowi gencar mengajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memarkir dananya di berbagai perbankan dan lembaga keuangan di luar negeri untuk membawa pulang ke Indonesia. Sebab, pemerintah sangat memerlukan partisipasi para pemilik dana untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jokowi juga gencar mengajak para pengusaha memanfaatkan pengampunan pajak ini untuk mempercepat pembangunan nasional.

Dari pantauan MuriaNewsCom, acara yang dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB, ribuan pengusaha terlihat antusias dengan hadir di lokasi beberapa jam sebelum acara dimulai. Ratusan personil keamanan terlihat di sekitar lokasi acara.

Para tamu diperiksa secara ketat untuk memastikan keamanan acara ini. Pengusaha yang hadir tidak hanya dari Semarang, namun juga dari semua kota yang ada di wilayah Jawa Tengah bahkan Yogyakarta.

Editor: Supriyadi

Pengusaha Muda di Jepara Didorong Minta Ampunan Pajak

pajak

Hakim Pengadilan Pajak Jakarta Kementerian Keuangan RI Djangkung Sudjarwadi di Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Jepara menggelar halalbihalal atau Syawalan dan sosialisasi pengampunan pajak.

Pada momen penuh ampunan ini, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jepara berharap agar pengusaha di Jepara juga minta ampunan pajak.

“Momentum halalbihalal ini juga semestinya menjadi momentum pengampunan pajak. Suasana bulan yang penuh ampunan ini harus dimanfaatkan dengan memanfaatkan tax amnesty (Pengampunan pajak-red),” ujar Ketua KADIN Jepara Abdul Kohar dihadapan puluhan pengusaha, di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (4/8/2016).

Menurutnya, melalui program tax amnesty tersebut maka dosa-dosa yang telah lalu, yakni dosa tidak tertib dan taat pada pajak dapat diampuni. Selain itu, juga ada jaminan tidak akan diproses secara hukum dosa-dosa yang telah lalu.

Hal senada juga disampaikan narasumber sosialisasi tax amnesty, Hakim Pengadilan Pajak Jakarta Kementerian Keuangan RI Djangkung Sudjarwadi. Menurutnya, kebijakan pengampunan pajak dikeluarkan pada momen yang bertepatan dengan bulan penuh ampunan, yakni bulan Ramadan dan Syawal. Untuk itu, program pengampunan pajak ini juga harus dimanfaatkan.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tax amnesty, yakni pengampunan pajak bagi wajib pajak melalui pengungkapan dan pembayaran sejumlah uang tebusan dengan angka tertentu yang jauh lebih sedikit. Ada banyak keuntungan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh dan taat terhadap pajak, ketika memanfaatkan program pengampunan pajak ini,” ujar mantan Direktur Penagihan pada Ditjen Pajak itu.

Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak juga akan dibebaskan dari segala jeratan sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk kewajiban perpajakan sebelum tanggal 31 Desember 2015 atau dengan kata lain data yang terlapor tak akan bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

“Tax amnesty ini sebelumnya juga telah dilakukan oleh sejumlah Negara di dunia. Seperti di Afrika Selatan, dan beberapa Negara di ASEAN. Jadi tidak perlu kaget dan merasa aneh dengan kebijakan ini,” katanya.

Ia menambahkan, antusiasme masyarakat cukup tinggi merespons adanya kebijakan tax amnesty. Ia mencontohkan, pertemuan di Jakarta Expo baru-baru ini, undangan sekitar 10 ribu pengusaha, tetapi yang datang mencapai tiga kali lipat, sekitar 30 ribu pengusaha. Setelah acara formal selesai, banyak juga pengusaha yang ingin berkonsultasi mengenai tax amnesty.

“Itu menunjukkan bahwa sambutan dari masyarakat sangat baik. Untuk itu harapannya antusiasme itu juga menular di Kabupaten Jepara,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

KPP Pratama Jepara: Ini Keuntungan Manfaatkan Tax Amnesty

Petugas penerima wajib pajak yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty di ruangan khusus pelayanan Tax Amnesty KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas penerima wajib pajak yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty di ruangan khusus pelayanan Tax Amnesty KPP Pratama Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty, yakni pengampunan pajak bagi wajib pajak melalui pengungkapan dan pembayaran sejumlah uang tebusan dengan angka tertentu yang jauh lebih sedikit.

Ada banyak keuntungan bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh dan taat terhadap pajak, ketika memanfaatkan program pengampunan pajak ini.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Endaryono menjelaskan, peraturan dan pelaksanaan mengenai Tax Amnesty telah dimulai. Karena banyak keuntungan yang bisa diterima wajib pajak ketika memanfaatkannya, maka wajib pajak diimbau tidak khawatir untuk memanfaatkan momen ini.

“Tidak perlu khawatir memanfaatkan Tax Amnesty karena selain data wajib pajak dirahasiakan, juga banyak keuntungan yang akan diterima,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Sabtu (30/7/2016).

Lebih lanjut dia menerangkan, wajib pajak  tak perlu khawatir dalam mengikuti program Tax Amnesty karena sesuai Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Wajib pajak juga akan dibebaskan dari segala jeratan sanksi administrasi dan sanksi pidana untuk kewajiban perpajakan sebelum tanggal 31 Desember 2015 atau dengan kata lain data yang terlapor tak akan bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

“Segala data maupun informasi  yang disampaikan wajib pajak melalui surat pernyataan yang tertera juga di jamin aman. Sehingga tidak perlu ragu, apalagi khawatir untuk memanfaatkan Tax Amnesty,” tegas Endaryono.

Adanya kebijakan Tax Amnesty, semestinya menjadi kesempatan emas karena program ini hanya akan berlangsung dalam waktu yang terbatas. Secara resmi hanya diberlakukan selama sembilan bulan saja, dalam tempo tiga periodeyakni muali 01 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 saja.

“Kesempatan ini benar-benar berlaku sangat terbatas. Jadi sangat disayangkan jika dilewatkan begitu saja oleh para wajib pajak pribadi atau badan. Lagi pula, wajib pajak hanya akan dibebankan tarif khusus yang jauh lebih kecil persentasenya. Semakin awal mengikuti, maka akan semakin kecil tarif tebusan yang dikenakan.” terangnya.

Endaryono menyatakan, bagi wajib pajak sendiri juga pasti diuntungkan oleh beragam kemudahan dan keringanan tertentu. Pertama, semua pajak terutang berupa PPh, PPN, dan PPnBM serta sanksi administrasi maupun sanksi pidana akan terhapuskan.

Kedua, terhindar dari pemeriksaan pajak alias tidak bisa dilakukan pemeriksaan pajak atas data-data yang telah dilaporkan. Jika wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pun, maka secara otomatis pemeriksaan tersebut akan dihentikan seketika itu juga ketika mengajukan amnesty pajak.

Ketiga, mendapat penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham. “Yang sudah nampak jelas, wajib pajak akan diuntungkan oleh pengenaan tarif tebusan yang sangat rendah, terbebas dari segala sanksi,” imbuhnya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

 

KPP Pratama Jepara Siap Sosialisasikan Tax Amnesty

tax

 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara bersiap melakukan sosialisasi Tax Amnesty (Pengampunan pajak) kepada masyarakat luas. Salah satu cara yang dilakukan adalah menyasar berbagai kalangan berdasarkan segmentasi tertentu, seperti asosiasi, profesi dan komunitas.

Hal itu seperti yang disampaikan Kepala KPP Pratama Jepara Endaryono. Menurutnya, berbagai cara akan dilakukan untuk mensosialisasikan Tax Amnesty. Salah satu yang dilakukan memang berdasarkan segmentasi, agar dapat lebih efektif. Mengingat, masing-masing wajib pajak mayoritas berasal dari segmentasi tertentu seperti asosiasi pengusaha maupun yang lainnya.

“Sosialisasi akan gencar dilakukan, supaya masyarakat paham dan dapat memanfaatkan Tax Amnesty. Apalagi sejak diwacanakan TaxAmnesty beberapa tahun yang lalu, banyak yang sudah menunggu adanya program ini. Jadi diharapkan setelah program ini diberlakukan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Endaryono kepada MuriaNewsCom, Selasa (19/7/2016).

Lebih lanjut ia mengemukakan, selain segmentasi asosiasi, komunitas dan profesi, juga tidak menutup kemungkinan menyasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Prinsipnya, pihaknya akan berusaha mensosialisasikan program Tax Amnesty secara maksimal.

“Mudah-mudahan saja banyak yang memanfaatkan Tax Amnesty ini. Dari perkiraan saya akan banyak karena aktifitas ekspor di Kabupaten Jepara juga banyak,” terang Endaryono.

Tax Amnesty tersebut, kata Endryono, berlaku bagi semua wajib pajak yang belum melaporkan atau belum 100 persen jujur melaporkan hartanya ke KPP Pratama Jepara. Pihaknya saat ini mengaku sudah mulai memberikan pelayanan konsultasi bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan Tax Amnesty.

“Kami buka layanan konsultasi. Rencananya pekan depan kami sudah memiliki ruangan khusus untuk pelayanan Tax Amnesty. Saat ini baru dipersiapkan desain ruangan dan pembangunanya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, wajib pajak tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaannya. Sebab, dalam pelayanan Tax Amnesty dijamin kerahasiaannya terhadap publik.

Editor : Akrom Hazami