UMK Kudus 2016 Ditentukan Oktober Mendatang

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Penetapan UMK Kudus 2016, bakal ditentukan dalam waktu dekat nanti. Diperkirakan Oktober mendatang, UMK baru Kudus bakal keluar nominalnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kudus Lutful Hakim mengatakan, penetapan UMK kudus belum final pada survey KHL Agustus saja. Melainkan masih ada waktu sampai Oktober dalam melakukan servey KHL.

“Oktober nanti baru diketahui berapa UMK 2016. Kalau sekarang belum bisa dilihat, karena banyak faktor yang mempengaruhinya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, penentuan UMK Kudus juga mempertimbangkan hasil KHL dengan jumlah puluhan item selama setahun. Survey juga dilakukan setiap bulan, sehingga meski KHL Agustus anjlok, namun masih terdorong KHL bulan sebelumnya dan bulan depan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

KSBSI : Pemda dan SPSI Harus Kawal UMK 2016 Agar Tidak Anjlok

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada Agustus yang merosot hingga dibawah besaran UMK Kudus 2015, seharusnya dipertanyakan oleh Pemkab Kudus dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Karena, dalam hal ini, keduanya dilibatkan.

Koordinator KSBI Selamet Mahmudi mengatakan, dalam hal ini pihaknya meminta kepada serikat pekerja dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. Tidak hanya sebatas menaikkan UMK yang menjadi tren setiap tahun, namun juga kenaikan hidup yang layak bagi buruh.

“Hasil survei menunjukkan, peran serikat pekerja menentukan tinggi dan rendahnya nilai UMK di daerah. Dengan kata lain, serikat pekerja yang memiliki legitimasi dari buruh, berpengaruh pada tingkat kesejahteraan buruh,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Peran pemerintah, katanya, diharapkan bisa mengantisipasi merosotnya nilai UMK di Kudus pada tahun 2016. Ironis jika Kabupaten Kudus nominal UMK yang berlaku untuk buruh semakin tidak mensejahterakan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

KHL Lebih Rendah dari UMK, Kosistensi Dewan Pengupahan Dipertanyakan

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Kudus Selamet Machmudi mengatakan, hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh pada bulan Agustus 2015 lebih rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika UMK Kudus saat ini adalah Rp 1.380.000, hasil survey KHL Agustus ini hanya pada angka Rp 1.327.000.

Dengan kondisi ini, dikhawatirkan berdampak terhadap UMK Kudus untuk ke depannya, yakni anjlok dari angka saat ini.

Terkati hal ini, katanya hal itu patut dipertanyakan rasionalitasnya, karena jika dibandingkan situasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang saat ini melemahkan daya beli masyarakat, hal itu dinilai tak sinkron. ”Konsistensi perwakilan pekerja dalam dewan pengupahan patut dipertanyakan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, Keberadaan mereka selalu terlambat dalam mengantisipasi hasil survei yang merugikan buruh. Dari tahun ke tahun kejadiannya sama, yakni pada awalnya bersama Apindo dan Disnakertrans melakukan survei pasar, namun pada akhirnya menolak hasil survei.

Dia menambahkan, kesiapan dewan pengupahan yang dipilih mewakili buruh mengikuti survei KHL nyaris tidak ada sama sekali. Sehingga, tidak memiliki argumentasi riil mengenai kebutuhan buruh sehari-hari.

“Ada 60 item yang dijadikan objek survei yang diduga tidak memiliki kesamaan jenis dan kualitas dengan yang dibeli buruh. Dapat dipastikan upah buruh mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Tren kenaikan upah disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Namun, kenaikan upah belum tentu memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)