Dinsosnakertrans Kudus Bakal Menyurati Perusahaan Tak Penuhi UMK

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kudus telah menggelar pemantauan terhadap perusahaan yang ada di Kudus. Dari sekitar 1200 perusahaan, baik tingkat kecil, sedang hingga besar juga dipantau. Hal tersebut guna mengetahui jumlah upah yang diberikan kepada pekerja, apakah sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus Lutful Hakim melalui Kasi Hubungan Industri Suwarno memaparkan, pihaknya sudah mendata 100 perusahaan yang ada di Kudus. Dari 1.200 perusahaan yang ada di Kudus, yang sudah terdata 100. ”Jumlah tersebut memang rata-rata belum menaikkan upah sesuai UMK Kudus sebasar Rp 1.608.200,” paparnya.

Dia menilai, perusahaan belum menaikan UMK pada tahun 2016 ini lantaran beralasan tidak mampu untuk bisa membayar sesuai UMK yang ditetapkan tersebut. Melihat kondisi itu, pihak Dinsosnakertrans bakal memberikan surat peringatan kepada perusahaan terkait.

”Ya kita akan mengirim surat imbauan atau nota pemeriksaan. Selain itu, kita juga akan menunggu jawaban dari mereka, kapan perusahaan tersebut dapat memberikan upah sesuai dengan UMK di tahun 2016 ini,” tuturnya.

Dia menambahkan, dari pantauannya, rata-rata perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK, yakni perusahaan tekstil, plastik, dan sejenisnya. Pihaknya juga akan mengintensifkan pemantauan terhadap perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK tersebut.

Editor : Titis Ayu Winarni

Survey KHL Anjlok, Inilah Jawaban Pemkab

Suasana audiens pemkab dengan para pendemo di kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Suasana audiens pemkab dengan para pendemo di kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Hasil survey KHL Agustus yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), membuat kalangan buruh ketir-ketir. Bagi pemkab, rendahnya hasil survey disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk survey secara maksimal.

Kepala Dinsosnakertrans Ludhful Hakim mengatakan, cara survey yang dilakukan tim survey terdapat kendala. Yakni dengan tidak membeli produk yang menjadi komoditas survey.

”Jadi dalam survey tidak membeli barang, melainkan hanya bertanya kepada pedagang tentang harganya. Jadi pedagang ya menjawab dengan harga yang rendah supaya laku,” katanya saat audiens dengan pendemo.

Menurutnya, pedagang takut tidak laku kalau mengatakan harga sebenarnya. Dia mengatakan, para tim survey tidak melakukan beli komoditas survey, lantaran anggaran yang disiapkan juga tidak ada. Sehingga dalam survey juga tidak maksimal.

”Kami tidak memihak kepada perusahaaan. Namun kami memihak kepada kebaikan bersama. Bagi buruh dan juga pada perusahaan,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

UMK Merupakan Upah Minimal, Bukan Maksimal

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), merupakan upah yang diberikan kepada buruh. Namun, upah tersebut merupakan upah yang dibayarkan secara minimal, bukan angka yang maksimal.

Koordinator aksi Gerakan Solidaritas Buruh Selamat Mahmudi mengatakan, praktiknya UMK yang diberikan adalah angka maksimal. Dalam praktiknya, para pengusaha menerapkan upah minimum menjadi maksimum.

”UMK merupakan upah bagi buruh lajang yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Kenyataan inilah yang menyebabkan penentuan UMK menjadi penting, baik kuantitas maupun kualitas nominalnya perlu diperjuangkan,” katanya saat aksi.

Menurutnya, kondisi perekonomian tidak menjadi alasan pembenaran merendahkan nominal upah buruh. Upah mendukung produktifitas kerja para buruh.

Rendahnya daya saing buruh disebabkan upah yang hanya mampu dialokasikan untuk mempertahankan hidup buruh sehari-hari. (FAISOL HADI/TITIS W)

Gerakan Solidaritas Buruh Tolak Hasil KHL Rendah

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Gerakan Solidaritas Buruh sedang melakukan aksi treatrikal di depan Kantor Dinsosnakertrans Kudus tolak KHL rendah, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Gerakan solidaritas buruh, menggelar aksi tolak KHL rendah di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, Senin (14/9/2015). Aksi tersebut menubruk upah yang layak, lantaran upah yang ada dinilai terlalu rendah dan tidak cukup untuk kebutuhan.

Koordinator aksi Selamet Machmudi mengatakan, hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menentukan upah minimum buruh di 2016 cukup merisaukan. Bukan hanya lebih rendah dari nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015, tetapi juga tidak mencerminkan situasi ekonomi yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

”Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus diharapkan cermat dalam melakukan survey KHL. Hasil yang didapat harus mencerminkan realitas kebutuhan para buruh untuk dapat hidup secara layak,” katanya saat orasi.

Menurutnya, tidak sekadar melaksanakan rutinitas tahunan dengan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Setiap pergantian tahun upah buruh mengalami kenaikan secara nominal.

Dia mengatakan, upah dengan jumlah rupiah baru itu tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan buruh. Sebab, kenaikan upah hanyalah upaya menyesuaikan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. (FAISOL HADI/TITIS W)

Tenda Keprihatinan Berdiri di Depan Dinsos, Ada Apa?

Tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak, Senin (14/9/2015). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Sebuah tenda keprihatinan berdiri di depan kantor Dinsosnakertrans Kudus, tenda tersebut berdiri sebagai wujud tuntutan upah yang layak.

Tenda tersebut, didirikan oleh gerakan Solidaritas Buruh. Tenda dengan tulisan “Stop Upah Murah, Warning, UMK 2016 Buruh Bersatu Tak Dapat Dilawan,” didirikan semenjak pagi tadi, Senin (14/9/2015).

Dalam aksi yang dilakukan, para demonstran mengadakan orasi dengan pengeras suara guna menyuarakan kepada masyarakat untuk bersama menuntut upah yang layak.

”Kita inginkan upah yang pantas. Kita ini buruh, bukanlah PNS yang semuanya dibiayai pemerintah,” kata Koordinator aksi Selamet Machmudi, saat aksi. Senin (14/9/215).

Menurutnya, tim survey yang melakukan juga tidak pas. Sebab buruh memiliki kebutuhan yang layak, dan dengan upah yang minimum, hanya mampu membiayai hidup mandiri saja.

”Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sudah melakukan survey, dan hasilnya KHL tinggi, yakni Rp 1,7 jutaan. Namun tim survey menilai lebih rendah dari nominal tersebut dan berpotensi berpengaruh pada upah 2016,” jelasnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

SPSI Kudus Adakan Survei Tandingan KHL

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Melihat hasil KHL yang anjlok di Agustus 2015, SPSI Kudus melakuan survei sendiri dalam mengimbangi hasil survey yang dilakukan pemkab. Hal itu dilakukan, lantaran SPSI tidak mau jika nantinya UMK Kudus anjlok, sedangkan kebutuhan selalu naik.

Ketua SPSI Kudus Wiyono mengatakan, pada Sepetember ini sudah dilakukan survei mandiri dari SPSI. Hal itu dilakukan guna melihat kebenaran langsung harga yang berada di lapangan.

“Kami belajar dari daerah lain yang melakukan survei, mereka membeli barang untuk survei. Tidak seperti Kudus yang menanyakan saja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Selain itu, lanjutnya, cara tim melakukan survei juga dinilai kurang tepat. Sebab cara melakukan dengan menggunakan seragam, sehingga pedagang merasa takut.

Dia menambahkan, pedagang hanya memberikan harga bakul kepada tim. Sedangkan ketika SPSI datang, harga yang diterima merupakan harga eceran.

“Kami yakin akan terjadi benturan, namun kami juga memiliki dasar untuk itu, kami iuran secara sukarela dari anggota SPSI dan terkumpul Rp 3 juta. Hasilnya, dalam waktu dekat akan dibahas dan tidak menutup kemungkinan lebih tinggi dari tim,” jelasnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

SPSI Pertanyakan Keseriusan Tim Survei KHL Kudus

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – KHL Kudus pada bulan Agustus yang memiliki nominal lebih rendah, dinilai dapat mengancam penetapan Upah Minum Kabupaten (UMK) 2016 mendatang. Terkait hal ini SPSI Kudus mempertanyakan keseriusan tim dalam melakukan survei KHL tersebut.

Ketua SPSI Kudus Wiyono mengatakan, hasil KHL Agustus 2015 lalu sangat mengecewakan. Sebab Kudus yang kebutuhannya tinggi berada di angka 20 se- Jawa Tengah.

“Dari UMK Rp 1,38 juta menjadi Rp. 1.327.000. Itu ironis jika dibandingkan dengan Kudus yang nilai UMK 2015 berada di peringkat 5 se –Jateng, justru menjadi peringkat 20 dalam KHL,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pihaknya mempertanyakan cara melakukan survei yang dilakukan oleh tim dinilai terdapat kesalahan. Sehingga memunculkan angka KHL yang justru turun.

“Kebutuhan masyarakat justru mengalami kenaikan, namun kenapa malah angka KHL mengalami penurunan, itu yang aneh,” katanya.

Menurutnya, survei yang dilakukan oleh tim hanya menanyakan ke beberapa pedagang saja. Sehingga, tim hanya mendapatkan nominal saja. Padahal, seharusnya survei yang dilakukan juga langsung membeli produknya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

KHL Meningkat, UMK Jepara Diprediksi Naik

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Dari hasil survei lapangan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara bersama pihak terkait, didapati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat Jepara meningkat dari tahun sebelumnya. Diprediksi, peningkatan tersebut akan diikuti besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016 nanti.

Kepala Dinsosnakertrans Jepara melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja (Hubinsaker) Edy Wijayanto menerangkan, berdasarkan pengalaman, tiap tahun UMK di Jepara juga selalu mengalami kenaikan, sejalan dengan kenaikan KHL.

”Dengan hasil survei pada Agustus kemarin, serta berdasarkan pengalaman yang ada, memang ada kemugkinan UMK Jepara akan naik,” ujar Edy kepada MuriaNewsCom.

Hanya saja, katanya, keputusan naik atau tidaknya UMK Jepara tergantung pada hasil rapat dewan pengupahan. Selain itu, penerapan UMK di Jepara sebenarnya juga dilematis. Sebab sebagian besar UMKM tidak bisa menyanggupi besaran UMK yang ditetapkan

Selain berdasarkan besaran nilai KHL itu, penentuan UMK nanti juga akan membandingkan dengan besaran UMK di sejumlah daerah sekitar Jepara. Di antaranya UMK di Kabupaten Kudus dan Demak. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Hasil Survei, KHL di Jepara Diklaim Meningkat

Ilustrasi

Ilustrasi

 

JEPARA – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara telah melakukan survei lapangan terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dari kesimpulan sementara berdasarkan hasil survei terakhir, didapati KHL masyarakat Jepara meningkat dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinsosnakertrans Jepara melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja (Hubinsaker) Edy Wijayanto menjelaskan, berdasarkan hasil survei KHL pada Agustus kemarin mencapai Rp 1,3 juta/bulan. Tahun lalu dibulan yang sama, hanya berkisar Rp 1,1 juta sampai 1,2 juta.

”Kami bersama dewan pengupahan melakukan survei KHL tiap bulan. Hasil terakhir survei pada Agustus kemarin, didapati KHL sebesar Rp 1,3 juta,” kata Edy kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pekan pertama September ini, dewan pengupahan yang terdiri dari instansi terkait, persatuan pekerja dan Apindo akan kembali melakukan survei KHL. Hasil survei ini nantinya akan digunakan sebagai patokan penentuan UMK Jepara pada 2016 nanti.

”Survei akan dilakukan dengan memadukan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) soal inflasi dan lainnya, dengan data hasil survei di lapangan pada harga sejumlah produk barang yang dijadikan item dalam KHL. Survei dilakukan di sejumlah pasar tradisional di Bangsri, Mlonggo, Welahan dan Kalinyamatan,”ungkap Edy.

Pembahasan penetapan UMK sendiri direncanakan akan dilakukan pada akhir September. Sebab pada awal Oktober mendatang, besaran UMK berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan tersebut harus sudah diserahkan ke Pemprov Jateng. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

UMK Kudus 2016 Ditentukan Oktober Mendatang

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Penetapan UMK Kudus 2016, bakal ditentukan dalam waktu dekat nanti. Diperkirakan Oktober mendatang, UMK baru Kudus bakal keluar nominalnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kudus Lutful Hakim mengatakan, penetapan UMK kudus belum final pada survey KHL Agustus saja. Melainkan masih ada waktu sampai Oktober dalam melakukan servey KHL.

“Oktober nanti baru diketahui berapa UMK 2016. Kalau sekarang belum bisa dilihat, karena banyak faktor yang mempengaruhinya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, penentuan UMK Kudus juga mempertimbangkan hasil KHL dengan jumlah puluhan item selama setahun. Survey juga dilakukan setiap bulan, sehingga meski KHL Agustus anjlok, namun masih terdorong KHL bulan sebelumnya dan bulan depan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

KSBSI : Pemda dan SPSI Harus Kawal UMK 2016 Agar Tidak Anjlok

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada Agustus yang merosot hingga dibawah besaran UMK Kudus 2015, seharusnya dipertanyakan oleh Pemkab Kudus dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Karena, dalam hal ini, keduanya dilibatkan.

Koordinator KSBI Selamet Mahmudi mengatakan, dalam hal ini pihaknya meminta kepada serikat pekerja dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. Tidak hanya sebatas menaikkan UMK yang menjadi tren setiap tahun, namun juga kenaikan hidup yang layak bagi buruh.

“Hasil survei menunjukkan, peran serikat pekerja menentukan tinggi dan rendahnya nilai UMK di daerah. Dengan kata lain, serikat pekerja yang memiliki legitimasi dari buruh, berpengaruh pada tingkat kesejahteraan buruh,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Peran pemerintah, katanya, diharapkan bisa mengantisipasi merosotnya nilai UMK di Kudus pada tahun 2016. Ironis jika Kabupaten Kudus nominal UMK yang berlaku untuk buruh semakin tidak mensejahterakan. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)

KHL Lebih Rendah dari UMK, Kosistensi Dewan Pengupahan Dipertanyakan

Ilustrasi 

Ilustrasi

 

KUDUS – Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Kudus Selamet Machmudi mengatakan, hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh pada bulan Agustus 2015 lebih rendah dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika UMK Kudus saat ini adalah Rp 1.380.000, hasil survey KHL Agustus ini hanya pada angka Rp 1.327.000.

Dengan kondisi ini, dikhawatirkan berdampak terhadap UMK Kudus untuk ke depannya, yakni anjlok dari angka saat ini.

Terkati hal ini, katanya hal itu patut dipertanyakan rasionalitasnya, karena jika dibandingkan situasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang saat ini melemahkan daya beli masyarakat, hal itu dinilai tak sinkron. ”Konsistensi perwakilan pekerja dalam dewan pengupahan patut dipertanyakan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, Keberadaan mereka selalu terlambat dalam mengantisipasi hasil survei yang merugikan buruh. Dari tahun ke tahun kejadiannya sama, yakni pada awalnya bersama Apindo dan Disnakertrans melakukan survei pasar, namun pada akhirnya menolak hasil survei.

Dia menambahkan, kesiapan dewan pengupahan yang dipilih mewakili buruh mengikuti survei KHL nyaris tidak ada sama sekali. Sehingga, tidak memiliki argumentasi riil mengenai kebutuhan buruh sehari-hari.

“Ada 60 item yang dijadikan objek survei yang diduga tidak memiliki kesamaan jenis dan kualitas dengan yang dibeli buruh. Dapat dipastikan upah buruh mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Tren kenaikan upah disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan hidup. Namun, kenaikan upah belum tentu memenuhi syarat kelayakan,” ujarnya. (FAISOL HADI/KHOLISTIONO)