HARI BURUH : Kantor SPSI Kudus Akan Digusur untuk Pusat Perbelanjaan

Foto Kantor SPSI Kudus yang akan digusur. (MuriaNewsCom/Edy Sutryono)

Foto Kantor SPSI Kudus yang akan digusur. (MuriaNewsCom/Edy Sutryono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana penataan kawasan pusat kuliner Taman Bojana Kudus berimbas ke kantor Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus.

Karena hasil rapat di ruang Setda Pemkab Kudus, 23 April 2016 lalu, kantor KSPSI yang berada di Jalan Sunan Muria akan digusur bersamaan dengan penataan pusat kuliner khas, Taman Bojana, untuk dibangun pusat perbelanjaan.

Menurut Wakil Kepala Humas KSPSI Kudus, Nur Khozin, dari hasil rapat Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan tiga pilihan kepada pihak SPSI. Yakni akan dibangunkan gedung baru jika mempunyai tanah, dapat mengunakan gedung pemerintah yang kosong serta yang ketiga yakni tidak akan diberikan apapun jika melakukan perlawanan.

Sejauh ini pihaknya belum menentukan sikap karena masih menunggu rapat internal namun pihaknya merasa diintimidasi dengan opsi ketiga. Dikatakan khozin, gedung yang dipakai sebagai kantor KSPSI sebenarnya bukan milik Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Kalau berdasarkan fakta sejarah bahwa gedung tersebut adalah gedung buruh yang sudah ada sejak tahun 1960-an saat terjadi pergolakan buruh yang kemudian muncul peristiwa tahun 1965, dengan status tanah gendom seluas hampir 1 km dari mulai gedung butuh sampai kantor Pengadilan Negeri Kudus,” ujarnya.

Sementara itu, Khozin menyayangkan jika akhirnya tiba-tiba di tahun 2000-an, Pemkab Kudus mempunyai sertifikat hak guna pakai tanah.

“Harusnya Pemkab Kudus bijaksana karena di gedung seluas 256 meter persegi tersebut ada ratusan ribu buruh tergabung dalam konfederasi SPSI. kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap kinerja para pengurus SPSI,” tuturnya.

Dia menambahkan, rencana penggusuran tersebut merupakan kado terburuk di Hari Buruh, 1 Mei. Selain itu, itu Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Kudus, Mas’ud mengakui akan melakukan penataan kawasan pusat kuliner Taman Bojana termasuk gedung SPSI. Karena kawasan tersebut kumuh.

Namun pihaknya membantah jika melakukan intimidasi terhadap SPSI dengan tidak mengizinkan melakukan perlawanan. Yang mana pihaknya memang memberikan sejumlah opsi serta menunggu jawaban dari pihak SPSI.

Editor : Akrom Hazami

DPRD Kudus Dukung UMK 2016 di Atas Survey KHL

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Wakil Ketua DPRD Kudus, Nurhudi sangat mendukung tuntutan agar usulan UMK 2016 yang diajukan melebihi besaran survey KHL. Karena menurutnya, survey KHL yang dilakukan tripartit belum merepresentasikan kebutuhan riil buruh.

”Saya kira survey yang dilakukan dewan pengupahan sangat tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Harga yang disurvey jelas merupakan harga yang terendah,” kata Nurhudi yang juga merupakan mantan aktivis buruh tersebut.

Menurut Nurhudi, dalam survey KHL biasanya harga daging dipilihkan yang paling murah, tempat kos dipilih yang di luar kota. Selain itu, harga kebutuhan yang disurvey dipastikan tidak sesuai dengan harga yang ada di pasar.

Untuk itu, Nurhudi mendukung agar UMK Kudus 2016 mendatang bisa mencapai peringkat kedua Jawa Tengah. Posisi tersebut dinilai cukup layak untuk kabupaten Kudus sebagai kota industri. (MERIE/KHOLISTIONO)

SPSI Kudus Desak Usulan UMK di Atas KHL

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Kabupaten Kudus, Wiyono meminta agar besaran usulan upah minimum kabupaten (UMK) Kudus 2016 yang akan diajukan oleh dewan pengupahan nanti, harus lebih tinggi dari angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ditetapkan.

”Kami tetap akan mendesak agar usulan UMK 2016 dari Dewan Pengupahan nanti lebih tinggi dari KHL yang sudah ada,” kata Wiyono, Kamis (1/10) kemarin.
Menurut Wiyono, desakan tersebut sangat beralasan mengingat usulan UMK mendatang harus menyesuaikan inflasi, bahkan kemungkinan kenaikan harga BBM. Apalagi, kebijakan harga BBM dari pemerintah akan mengikuti harga pasar.

”Kami ingin usulan UMK nanti juga mempertimbangkan kemungkinan inflasi maupun kondisi riil di masyarakat. Jangan sampai setelah ditetapkan nanti, upah buruh tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup setelah harga BBM naik,” katanya.
Diakui Wiyono, sesuai keputusan Dewan Pengupahan, angka KHL untuk Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar Rp 1.368.000. Angka tersebut didasarkan pada hasil survey bulan September lalu.

Hanya saja, menurut Wiyono, angka KHL tersebut jelas tidak bisa dijadikan cerminan dari kebutuhan riil para buruh. Bahkan, dari SPSI juga melakukan survey KHL tandingan sebagai pembanding yang hasilnya sebesar Rp 1.703.592.
”Survey KHL yang dilakukan SPSI memang hanya sebagai pembanding. Dan pada kenyataannya, selisih KHL antara hasil survey dari Dewan Pengupahan dan SPSI memang sangat tinggi,” tandasnya.

Oleh karena itu, dalam pembahasan penentuan usulan UMK nanti, Wiyono berharap desakannya tersebut mendapat respon positif dari elemen tripartit lainnya. Sehingga, usulan UMK Kudus 2016 yang akan diajukan ke gubernur nanti bisa sesuai dengan harapan. (MERIE/KHOLISTIONO)