Disdikpora Kudus Upayakan Bantuan SMA Sederajat

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus masih mengupayakan adanya bantuan ke SMA / SMK.  Supaya pendidikan gratis selama 12 tahun bisa kembali dilakukan.

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo mengatakan, selama ini Kudus sudah menggratiskan pendidikan selama 12 tahun. Gratisnya pendidikan itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya berhenti lantaran alih fungsi pengelolan SMA sederajat ke pemerintah provinsi.

“Kami mengusahakan akan ada bantuan kembali. Meski sudah dialihkan provinsi, namun kami ingin memberikan pendidikan yang berkualitas di Kudus. Bagaimanapun juga, lokasi berada di Kudus,” katanya di Kudus, Selasa (21/3/2017).

Pihaknya tak bisa menjanjikan apakah bantuan akan didapatkan SMA / SMK dalam waktu dekat. Yang jelas, usaha dipastikan dilakukan, yakni dengan berkomunikasi dengan Bupati Kudus Musthofa dan juga legislatif.

Rencananya, usulan bantuan akan dilayangkan ke DPRD dalam waktu dekat. Harapannya, pada APBD Perubahan nanti dapat disetujui.

Sebelumnya, saat DPRD Provinsi datang ke Kudus, Disdikpora juga mengeluhkan adanya proses bantuan. Harapannya, dari provinsi dapat segera mengeluarkan aturan yang memperbolehkan kabupaten membantu pendidikan dalam hal-hal yang sudah ditentukan.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Kudus Berharap Ada Pergub Tentang Bantuan SMA

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Joko Susilo mengungkapkan, pihaknya mendorong Pergub soal pemkab boleh memberikan bantuan ke sekolah menengah atas (SMA) pascapengelolaan di tangan pemerintah provinsi.

“Kami tak bisa berbuat banyak, mau membantu tak bisa karena terganjal aturan. Jadi kami minta kepada dewan yang hari ini datang, agar dapat membantu kami,” kata Joko saat ada kunjungan DPRD Jateng di Kudus, Selasa (28/2/2017).

Jika Pergub keluar maka kabupaten bakalan menyesuaikan dengan aturan yang muncul. Seperti misalnya, jika kabupaten hanya boleh membantu sebagain kecil pendidikan, maka itulah yang bakal ditepati.

Mengenai langkah pemkab, kata Joko, pihaknya akan sesegera mungkin konsultasi dengan bupati pascasurat resmi Gubernur diterima. Setelah itu, barulah soal kesiapan seperti anggaran bakalan disesuaikan dalam pengajuan di dewan. “Kami akan senang membantu, bagaimanapun SMA bertempat di Kudus, sehingga kami juga yang merasakannya,” ucapnya.

Dia juga berharap supaya sekolah dapat digratiskan hingga 12 tahun. Dia tak ingin, jika sampai ada yang membayar lantaran kekurangan pembiayaan dan anggaran.

Editor : Akrom Hazami

Pemerintah Provinsi Kewalahan Tangani SMA Se-Jateng

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Joko Susilo (tengah) bersama Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy’ari menjelaskan peralihan SMA ke provinsi. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Hasan Asy’ari mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng kewalahan dengan adanya pengalihan SMA dari kabupaten ke provinsi. Itu dirasakan lantaran peralihan status tersebut dianggap terlalu mendadak dan kurang siap.

Hal itu diungkapkan Hasan di Kudus, Selasa (28/2/2017). Menurut Hasan, kewalahan sangat dirasakan, khususnya dalam bidang anggaran. “Kami harus akui, provinsi mengalami kedodoran atas hal tersebut. Namun dari kami upaya maksimal sudah kami laksanakan dengan seksama,” katanya di aula Disdikpora Kudus.

Guna menyikapi agar tak  kedodoran, maka pada persiapan anggaran berikutnya membutuhkan penambahan anggaran khusus di bidang pendidikan. Konsekuensi itu harus dilakukan, mengingat banyaknya sekolah yang diambil alih provinsi.

“Pelimpahan ini jelas menyisakan persoalan dalam alokasi anggaran, sarpras dan juga pola kordinasi serta pola anggaran yang masih belum mapan. Kami maklum ini hal yang baru. Sehingga membutuhkan sejumlah pembenahan,” ucapnya.

Sejumlah kabupaten juga menginginkan adanya pengelolaan yang dapat dibantu dari kabupaten. Pemkab tak mau tinggal diam. “Kami akan mendorong adanya Pergub, yang mana menyebutkan kabupaten boleh membantu pendidikan di wilayah masing-masing. Tentunya dalam koridor tertentu atau lebih dispesifik,” imbuh dia.

Editor : Akrom Hazami

Disdikpora Kudus Tunggu Sikap Provinsi Soal SMA-SMK

Siswa dari salah satu SMA di Kudus mengikuti kegiatan, beberapa waktu lalu. Pemkab Kudus masih menunggu upaya pemerintah provinsi soal kelanjutan penanganan SMA-SMK. (MuriaNewsCom)

Siswa dari salah satu SMA di Kudus mengikuti kegiatan, beberapa waktu lalu. Pemkab Kudus masih menunggu upaya pemerintah provinsi soal kelanjutan penanganan SMA-SMK. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus, hingga kini masih belum mengetahui sikap dari provinsi terkait pengelolaan SMA SMK di wilayahnya. Disdikpora berharap nantinya sikap provinsi sama dengan harapan pemkab.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Joko Susilo mengatakan, pendidikan gratis hingga tingkat SMA sebelumnya masih menjadi andalan daerahnya. Pihaknya khawatir jika nantinya tidak lagi gratis, bisa membuat gejolak. “Harusnya dapat lebih maju lagi dengan pengelolaan provinsi,” katanya kepada MuriaNewsCom di Kudus, Selasa (10/1/2017).

Dengan adanya pengalihan status pengelolaan, pihak dinas akan menyesuaikan dengan aturan itu. Seperti halnya satu bidang di Pendidikan Menengah (Dikmen) dihapuskan karena sudah tidak fungsi.

Sekarang, kata dia, pada bidang Dikmen per 1 Januari 2017 sudah dihapuskan. Untuk para pegawai disebar, ada yang di bidang pendidikan nonformal informal (PNFI) dan bidang lainnya seperti olahraga dan sebagainya.

Ditambahkan, saat ini pihaknya fokus pada pengelolaan SD dan SMP, baik swasta dan negeri. Apalagi, sistem informasi pendidikan nusantara (Sipintar) sudah diluncurkan. Harapannya, pendidikan di Kudus semakin maju dan berkualitas.

Sekda Kudus Noor Yasin mengatakan, keluhan tentang orang tua tingkat SMA yang khawatir membayar uang sekolah sudah diterimanya. Untuk itu upaya dilakukan agar tidak ada keluhan dari warga

“Namun upaya mengejar sekolah gratis hingga 12 tahun diupayakan, jika tidak bisa bantuan ya kami berikan hibah untuk pendidikan,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Disdikpora Kudus Pastikan Bantuan untuk SMA Tetap Ada Meski Dikelola Provinsi

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo (MuriaNewsCom)

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pengelolaan SMA di Kudus yang dikelola provisi mulai tahun depan, dipastikan tidak akan mengurangi perhatian pemerintah. Sebab bantuan untuk sekolah tingkat atas masih ada.

Hal itu dikatakan kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo. Menurutnya meski dikelola provinsi namun Pemkab Kudus juga masih memiliki tugas memastikan program berjalan lancar. Sehingga siswa di Kudus masih dapat haknya.

”Kudus itu wajib belajar 12 tahun. Jadi ke depan akan terus dilanjutkan dengan berbagai upaya. Meskipun pengelolaan sudah di provinsi,” katanya kepada MuriaNewsCom

Ia mencontohkan, untuk bantuan pendamping BOS juga masih akan diberikan untuk sekolah hingga tamat wajib belajar 12 tahun. Hal itu dilakukan lantaran sekolah memang membutuhkannya dan sudah berjalan secara rutin.

”Perhatian pendidikan oleh pemkab sangat tinggi, bahkan untuk 2016 anggaran pendidikan melebihi 25 persen,” ungkapnya

Kepala Dinas pendidikan Jateng Nurhadi Amiyanto mengatakan awal 2017 dipastikan pengelolaan sudah di provinsi. Sebab tahanannya sudah selesai, termasuk juga pada pendataan dan cocok cocokan aset.

”Kita akan mulai 2017, sesuai dengan rencana. Kalau sekarang sudah selesai mencocokkan aset yang diberikan kabupaten ke kami,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

 

 

Kadisdik Jateng: Harusnya Daerah Bersyukur Karena SMA Bakal Dikelola Provinsi

Kepala Disdik Jateng Norhadi saat memberikan lebel di kendaraan pengiriman naskah UN. (MuriaNewsCom)

Kepala Disdik Jateng Norhadi saat memberikan lebel di kendaraan pengiriman naskah UN. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pengelolaan sekolah jenjang SMA yang dikelola Provisi, dipastikan akan dimulai pada 2017 mendatang. Dengan pengelolaan tersebut, sekolah diharapkan tidak menurunkan intergritasnya. Apalagi aturan tersebut dilakukan untuk membantu dunia pendidikan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas pendidikan Jateng Nurhadi Amiyanto. Menurutnya, diambil alihnya  SMA oleh provinsi seharusnya membuat kabupaten akan senang. Hal itu diyakininya lantaran kabupaten tidak perlu repot memikirkan jenjang pendidikan atas.

”Harusnya kabupaten kota bersyukur, sebab mereka hanya perlu fokus kepada tingkat dasar saja. Yakni pada tingkat SD dan jenjang SMP,” katanya kepada MuriaNewsCom

Sementara, untuk jenjang SMA akan lebih difokuskan oleh provinsi. Termasuk sarana dan kebutuhan lainnya termasuk dengan bidang pengajar juga akan menjadi tanggungjawab provinsi.

”Kan malah lebih fokus, hanya di tingkat dasar saja. Jika ada yang lulusan SMP tidak dapat melanjutkan sekolah akan menjadi tanggung jawab kami,” ujarnya

Sedangkan, lanjutnya, jika yang putus sekolah ditingkat dasar, maka akan menjadi kewenangan kabupaten untuk mengurusnya. Hanya, kemungkinan itu sangat kecil sebab lebih fokus pada jenjang dasar saja.

Dia menambahkan, meski dikelola provinsi, namun yang dididik juga siswa dari kabupaten tersebut. Sehingga tidak perlu dirisaukan tentang keberlangsungan peserta didik di kabupaten atau kota.

Editor: Supriyadi

Cihui… 86 Siswa SMA di Jepara Diajari Buat Proposal

Para peserta pelatihan penyusunan proposal penelitian serius mengikuti latihan di kampus Undip turut Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Jepara, Selasa (3/5/2016). (MuriaNewsCom/WahyuKZ)

Para peserta pelatihan penyusunan proposal penelitian serius mengikuti latihan di kampus Undip turut Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Jepara, Selasa (3/5/2016). (MuriaNewsCom/WahyuKZ)

 

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 86 siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Jepara mengikuti pelatihan penyusunan proposal penelitian. Kegiatan ini digelar di kampus Undip Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, Jepara.

Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Jepara ini digelar selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (3-4/5/2016). Selain menghadirkan narasumber juga ada sejumlah instruktur profesional untuk memberikan materi mengenai penyusunan proposal penelitian.

Kepala DRD Jepara Nur Kukuh menjelaskan, ini merupakan rangkaian lomba karya ilmiah yang digelar DRD Jepara. Sehingga arah dari pelatihan ini adalah untuk mengajari para siswa dan guru pembimbing bisa membuat proposal penelitian.

Jumlah peserta, tidak hanya 86 siswa, tetapi juga ada sekitar 29 guru pembimbing dari masing-masing sekolah. Nantinya, dalam proses pelatihan ini bakal dibagi kedalam beberapa kelompok.

”Jadi nanti dibagi beberapa kelompok, lalu mereka memunculkan ide penelitian. Nantinya akan diarahkan oleh instruktur,” kata Nur Kukuh kepada MuriaNewsCom, Selasa (3/5/2016).

Dia menerangkan, ini digelar untuk mengembangkan riset di kalangan pelajar. Jika pada tahun 2015 lalu hanya pembimbing yang ikut, tetapi tahun ini dilibatkan pelajar.

”Itu berdasarkan masukan dari guru pembimbing untuk melibatkan langsung para siswa. Apalagi saat ini mereka sudah memiliki asosiasi guru pembimbing ilmiah,” ujarnya.

Dia juga mengemukakan, sesuai dengan tema awal, yakni menciptakan inovasi yang bisa jadi terobosan di Jepara khususnya, untuk ilmu pengetahuan di Kabupaten Jepara. Maka, para peserta diharapkan mampu membuat produk proposal penelitian yang bagus.

Diantara instruktur yang dihadirkan seperti, Zainul Arifin, Adi Sasongko, Herioso, Setyono dan yang lainnya. Kegiatan ini mendapatkan sambutan an6g positif dari peserta baik siswa maupun pelajar.

Ini seperti yang dikatakan Miftahul Umum, salah seorang peserta. Menurutnya, kegiatan ini baik untuk meningkatkan kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Editor: Supriyadi

SMA/SMK di Kudus Bakal Dikelola Provinsi Pada Awal 2017

sma (e)

Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus  Akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten diserahkan kepada pemerintah provinsi. Salah satunya adalah pengelolaan pendidikan menengah.

Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto mengatakan, pengelolaan pendidikan menengah dari yang semula dilakukan masing-masing kabupaten, pada awal 2017 nanti, hal itu akan dilakukan oleh provinsi.

“Saat ini kami sudah mencocokkan data dari kabupaten dan kota, dan semua sudah masuk, jadi tinggal mencocokkan apakah benar atau tidak. Jadi, nanti semua bakal dikelola langsung oleh provinsi khusus pendidikan tingkat SMA sederajat,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Pencocokan data yang dilakukan, kata dia membutuhkan waktu beberapa bulan. Meski demikian, tahun ini juga dipastikan rampung, sehingga awal 2017 langsung dijalankan.

Mencocokkan data,kata dia, merupakan langkah setelah verifikasi. Hal itu dilakukan guna mengetahui jumlah aset dan lain sebagainya.

Ia katakan, pengelolaan pendidikan menengah yang dilakukan provinsi, nanti hanya sekolah berstatus negeri saja. Sedangkan untuk sekolah swasta dan madrasah, pada awal 2017 nanti belum dilakukan.

“Mudah- mudahan semua berjalan  dengan lancar. Sebab ini juga dilakukan guna kemajuan dunia pendidikan di Jawa Tengah ,” Harapnya.

Editor : Kholistiono

Bejat! Pelaku Menjual Dua Siswi di Pati kepada Pria Hidung Belang Melalui Media Sosial

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Pati – Prostitusi online mulai merambah ke Pati. Dua gadis di bawah umur yang statusnya masih belajar di salah satu sekolah di Pati terlibat prostitusi online yang ditawarkan untuk menemani pria hidung belang di salah satu hotel di Pati.

M, gadis yang masih berusia 16 tahun merupakan lulusan sekolah menengah pertama (SMP) pada 2014. Sementara itu, SN yang berusia 17 tahun diketahui masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Menurut pengakuan pelaku, Andro, kedua korban dijajakan melalui media sosial. Setelah pembeli tertarik dengan foto yang dipajang di media sosial, pembeli mengontak pelaku.
Dari situ, peran pelaku melantarkan pembeli dan korban. Tempat untuk bersenggama laiknya suami istri ditentukan pembeli dan dibayar oleh pembeli.

”Dari hasil pengakuan pelaku, ia menawarkan korban melalui media sosial. Tempat yang menentukan pelanggan dan yang banyak pelanggan,” ujar Dir Reskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Gagas Nuraha kepada MuriaNewsCom.

Yang lebih bejat lagi, korban dipaksa untuk melayani persetubuhan dengan pelaku dengan cara diancam akan disebarluaskan perbuatan korban kepada keluarga maupun masyarakat.
”Persetubuhan pelaku dengan para korban dilakukan di hotel, setelah tamu pergi,” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya masih mendalami kasus tersebut dengan mengambil keterangan dari para saksi, korban dan tersangka. ”Kasus ini akan terus kami dalami,” pungkasnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Siswi di Pati yang Dijadikan PSK Dihargai Rp 700 Ribu untuk Tamu Hotel

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Pati – Ironis. Perdagangan anak di bawah umur untuk dijajakan kepada pria hidung belang mulai merambah ke Pati. Salah satunya, kasus perdagangan orang yang dilakukan Andro yang melibatkan dua siswi di salah satu sekolah di Pati.

Andro mengaku, dua siswi tersebut dihargai Rp 700 ribu oleh tamu di salah satu hotel di Pati. Sebanyak Rp 500 ribu diberikan kepada korban, sisanya Rp 200 ribu diminta Andro sebagai imbalan.

”Rabu (23/3/2016) sekitar pukul 19.00 WIB lalu, kita bersama dengan Satgas Perlindungan Anak Jawa Tengah menangkap tangan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan dua korban berinisial M berusia 16 tahun dan SN berusia 17 tahun. Pelaku kami tangkap di salah satu hotel berbintang di Pati,” ujar Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jateng AKBP Sri Susilowati kepada MuriaNewsCom.

Dari hasil pengakuan pelaku, kata dia, setiap melayani tamu, korban mendapatkan Rp 700 ribu sekali transaksi. Sementara itu, pelaku mendapatkan Rp 200 ribu. ”Pelaku juga mengaku, tempat yang menentukan pelanggan. Tempat juga yang membayar pelanggan. Jadi, pelaku dan korban terima bersih,” imbuhnya.

Pelaku diancam dengan Pasal 76 i jo Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 jo 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana paling singkat tiga tahun dan selama-lamanya 15 tahun.

Editor : Titis Ayu Winarni

Al-Ma’ruf Satu-satunya Tim SMA Yang Bertanding Di Abizam Cup

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Tim voli putra SMA NU Al-Ma’ruf akan mengikuti turnamen voli indoor Abizam Cup 2015 yang akan digelar di Mayong, Jepara mulai 26 Agustus nanti. Yang menarik, tim yang diarsiteki pelatih Muhadi ini akan menjadi satu-satunya tim tingkat SMA yang ikut bertanding.

Hal itu disampaikan langsung oleh panitia Abizam Cup, Masrukin kepada MuriaNewsCom.”Ada 12 tim yang akan bertanding nanti dalam sistem knock out. Diantaranya adalah Porvit, Perhutani Pati, Berlian Muda, SMA NU Al-Ma’ruf dan dua tim dari Teluk dan Cepogo,” ujar Masrukin.

Kontestan akan mengikuti technical meeting dan drawing pada 24 Agustus dan pertandingan pertama akan digelar pada 26 Agustus. Masrukin punya pandangan tersendiri tentang pertandingan yang digelar malam hari selama kompetisi berjalan.
“Dari panitia yang terdiri dari Karang Taruna dan pemuda di Bendowagen Mayong, ingin menghibur masyarakat sekitar dan sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-70,” katanya.

Karena mayoritas warga sekitar bekerja sebagai pengrajin genting, maka pertandingan siang maupun sore dirasa akan menggangu aktivitas mereka. Karena itu, digagaslah pertandingan di malam hari.

“Baik lapangan maupun lampu penerangan sudah tersedia dan cukup memadai. Bisa dilihat sendiri nanti pas pertandingan,” kata Masrukin.

Ini merupakan kali keduanya pihaknya menggelar kompetisi voli indoor. Dia berusaha meningkatkan kualitas, salah satunya dengan menyediakan hadiah, total Rp 5 juta dan trofi. (IQBAL NA’IMY/KHOLISTIONO)