Ini Alasan Kenapa Dana Cukai Begitu Diperlukan

Ilustrasi Animasi

Ilustrasi Animasi

MuriaNewsCom, Kudus – Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, bukan semata-mata sebuah dana cuma-cuma dari pemerintah pusat. Namun, ada alasan kenapa dana cukai begitu diperlukan.

Salah satu alasannya adalah bagaimana dana cukai ini, bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Kudus. ”Juga bagaimana dana cukai digunakan untuk mengurangi pengangguran di wilayah ini, sehingga masyarakat akan bisa semakin sejahtera,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kudus Putut ”Win” Winarno.

Menurut Win, tujuan utama penerimaan dana cukai di Kudus ini, selain memang Kudus adalah daerah penghasil cukai terbesar di Indonesia, juga karena untuk bisa menguatkan perekonomian masyarakat.

”Dalam ketentuan penggunaan cukai kan, memang sudah dijelaskan bagaimana penggunaannya itu lebih ditekankan kepada penguatan ekonomi masyarakat. Itu juga yang kita laksanakan saat ini,” jelasnya.

Win mengatakan, tidak sedikit kemudian masyarakat yang sudah berhasil memiliki usaha atau ketrampilan sendiri. Semuanya berkat pelatihan dan pengembangan kemampuan, di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menerima dana cukai.

Masing-masing SKPD, menurut Win, memiliki tanggung jawab untuk bisa menggelar berbagai program, yang tujuan akhirnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

”Ada banyak program dari masing-masing SKPD penerima dana cukai. Misalnya saja di Bagian Humas ini, kami kebagian peran untuk terus melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dana cukai. Termasuk manfaatnya bagi masyarakat Kudus ini,” terangnya.

Semua kegiatan yang dilakukan itu, adalah bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, termasuk juga sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

”Belum lagi banyak kegiatan lainnya, dari mulai pembenahan infrastruktur hingga pelatihan, yang sudah dijalankan selama ini. Sehingga kita semua yakin bahwa dana cukai akan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kudus ke depannya,” imbuhnya. (HMS/SOS/CUK)

Editor: Merie

Nama SKPD di Kudus Akan Diganti

Sejumlah PNS dari berbagai SKPD Kudus melakukan kegiatan upacara, beberapa waktu lalu. Sejumlah SKPD akan berganti nama. (MuriaNewsCom)

Sejumlah PNS dari berbagai SKPD Kudus melakukan kegiatan upacara, beberapa waktu lalu. Sejumlah SKPD akan berganti nama. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Perubahan nama SKPD di Kudus, bakal terjadi di 2017. Dari sekian banyak SKPD yang ada, beberapa dirombak dan diganti namanya seperti nama dinas.

Hal itu disampaikan Sekda Kudus Noor Yasin dalam Rapat Paripurna, kantor DPRD setempat, Senin (5/9/2016). Menurutnya, perombakan akan berjalan pada 2017. Sebab, pada tahun ini pemkab akan menyelesaikan program yang ada di tiap SKPD.

“Tahun ini masih sama, rencana 2017 sudah mulai dilaksanakan. Jadi nama dan penanganan juga akan batu,” katanya saat Paripurna

Menurutnya, dinas tersebut terbagi dalam tiga tipe, yakni A,B dan tipe C. Hal itu  juga tergantung pada besar kecilnya bidang yang ada di sana.

Pad tipe A, di antaranya Disdikpora, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu, nama lain yang juga berubah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Serta Dinas Pertanian dan Pangan. Selain itu, terdapat pula Dinas Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan hidup.

Sedangkan untuk tipe B, terdapat dua dinas, yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas PU dan Penataan Ruang. Untuk tipe C terdapat  Disbudpar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal, dan Perizinan terpadu satu pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“Untuk instansi yang berhubungan, dapat saling berkomunikasi. Hal itu guna mempersiapkan 2017 mendatang,” imbuhnya.

Sementara untuk badan, terdapat badan pengelolaan pendapatan, keuangan, aset. Badan Kepegawaian  Pendidikan, dan Kepegawaian. Serta badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dia berharap mampu menata kinerja yang lebih efektif, efisien dengan kebutuhan dan juga proposional. Sesuai dengan kebutuhan dan keuangan daerah serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

12 Laporan Penyelewengan SKPD Kudus Sudah Dikantongi Kejari

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Hasran Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Hasran Harahap S. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus, masih menyelidiki laporan yang diberikan masyarakat. Nantinya, Kejari akan menyelidiki hingga April mendatang.

Kepala Kejari Kudus Hasran Harahap S mengatakan, selama 2015 lalu, laporan yang diterima sebanyak12 laporan. Semuanya laporan yang masuk hingga kini masih dalam proses penyelidikan.

“Kita selidiki hingga kisaran Maret April mendatang. Apalagi kami dari kejaksaan juga sudah bertambah personalnya,” kata Hasran kepada MuriaNewsCom.

Dia membantah kalau selama 2015 kejaksaan dianggap “tidur” atau tak menggubris laporan. Sebab laporan yang masuk tetap ditindaklanjuti oleh tim.

Dari 12 Laporan yang masuk, kata dia, tidak semuanya berjalan. Sebab dua laporan di antaranya sudah dicabut oleh pihak pelapor.

“Kalau memang tidak ada yang salah kenapa harus dilaporkan. Makanya ada yang dicabut. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan,” ujarnya.

Dibeberkannya sedikit, jika semua laporan yang sudah masuk tidak ada yang berasal dari penyelewengan desa. Melainkan dari sektor lain seperti SKPD dan instansi lain.

Dari penyelidikan yang dilakukan, pihaknya mendorong untuk mengembalikan kerugian negara. Sebab kerugian yang ada jumlahnya tidak terlalu besar.

“Klaim misalnya pembangunan proyek, ukuran besinya atau beratnya itu kurang, maka kita harapkan dapat segera dikembalikan ke kas negara kekurangannya. Sebab nominalnya tidak besar,” jelasnya.

Pihaknya tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Melainkan lebih pada menyelidiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Editor : Akrom Hazami