Material SIM Langka, Satlantas Polres Wonosobo Luncurkan Aplikasi Ini

Kegiatan ujian SIM di Mapolres Wonosobo, beberapa waktu lalu. Kini, polres setempat meluncurkan aplikasi keren. (Tribratanewswonosobo)

MuriaNewsCom, Wonosobo – Satlantas Polres Wonosobo meluncurkan Aplikasi Layanan Informasi Masyarakat (ALIM). Tujuannya agar mereka tetap bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di tengah terkendalanya distribusi material Surat Izin Mengemudi (SIM).

Aplikasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat apakah SIM yang dibuatnya sudah selesai dicetak atau belum. Sejauh ini, ALIM imasih menginduk di website tribratanewswonosobo.com. Masyarakat yang menginginkan informasi tersebut bisa mengaksesnya secara langsung.

Selain untuk pelayanan SIM, ALIM juga diperuntukkan agar masyarakat mengetahui apakah SIM, STNK, BPKB dan TNKB yang dibuat sudah jadi/cetak atau belum/masih proses.

Kasat Lantas Polres Wonosobo AKP SS Udiono menjelaskan jika ALIM dibuat untuk memudahkan masyarakat. “Semisal warga yang memiliki kesibukan atau kediamanannya cukup jauh dengan kantor Satlantas Polres Wonosobo akan sangat terbantu,” katanya dikutip dari tribratanewswonosobo.

Mereka tidak usah datang ke Satlantas kalau hanya ingin tahu sudah jadi belum SIM/STNK/BPKB/TNKB. Karena sudah diumumkan di dalam layanan ini.

Warga cukup mengecek di website, dan akan tahu SIM sudah jadi atau masih dalam proses. Masyarakat tidak perlu kecewa bila sudah jauh-jauh datang ke Satlantas ternyata belum jadi.

Selanjutnya, semisal SIM sudah jadi maka masyarakat bisa langsung ambil di Satlantas Polres Wonosobo. “Dengan kata lain, datang ke Satlantas pasti sudah jadi, tapi ya harus pada jam kerja,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Sebulan Blanko SIM di Pati Kosong, Ribuan Pemohon Diberi Surat Jalan

Seorang pemohon tengah mengikuti ujian SIM di Satlantas Polres Pati, Kamis (10/8/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sudah sebulan ini blanko surat izin mengemudi (SIM) di Satlantas Polres Pati kosong. Hal itu disebabkan belum adanya distribusi material SIM dari Korlantas Polri. 

Sejak mengalami kekosongan blanko pada 13 Juli 2017, jumlah pemohon SIM di Pati sudah mencapai 5.751 orang. Pemohon sebagian besar membuat SIM baru maupun perpanjangan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak Satlantas memberikan surat jalan kepada ribuan pemohon. Surat itu bisa ditunjukkan kepada petugas saat ada pemeriksaan dalam operasi lalu lintas.

“Surat itu bersifat sementara. Nanti kalau ketersediaan blanko dari Korlantas Polri sudah turun, pemohon bisa mengambil SIM di Satlantas dengan menunjukkan surat tanda bukti SIM sementara,” ujar Kasatlantas Polres Pati AKP Ikrar Potawari, Kamis (10/8/2017).

Dalam sehari, Satlantas menerima sekitar 300 permohonan pembuatan SIM baru maupun perpanjangan SIM. Mereka tetap dilayani seperti biasanya, dari jam 08.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Dari pantauan MuriaNewsCom di lokasi ujian SIM, sejumlah pemohon terlihat sedang berkendara di lintasan uji SIM yang disediakan. Mereka yang lolos ujian mendapatkan tanda bukti SIM sementara hingga ketersedian material SIM dari Korlantas Polri turun.

Kanit Regident Satlantas Polres Pati Iptu Komang Kharisma menambahkan, format tanda bukti SIM sementara sudah ditentukan Korlantas. Ada beberapa kode yang disematkan dalam surat tersebut, sehingga tidak bisa dipalsukan.

“Kami sudah melakukan pendataan kepada ribuan pemohon yang saat ini memegang tanda bukti SIM sementara. Kalau SIM sudah jadi, kami akan memberikan pemberitahuan via telepon atau SMS,” tutur Iptu Komang.

Adapun prosedur untuk mengambil SIM, cukup menunjukkan tanda bukti SIM sementara setelah ada pemberitahuan dari pihak Satlantas. Dia berharap, material SIM dari Korlantas segera turun agar ribuan pemohon di Pati bisa segera memiliki SIM.

Editor : Ali Muntoha

E-KTP Berlaku Seumur Hidup, Kenapa SIM Harus Diperpanjang?

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

KETIKA pemerintah mengeluarkan kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) berlaku seumur hidup, dan tak perlu diperpanjang, kemudian muncul banyak pertanyaan dari orang-orang di desa-desa, kenapa aturan yang sama tidak berlaku untuk surat izin mengemudi (SIM)? Jika E-KTP hanya cukup satu kali membuat, dan seterusnya sampai si pemilik meninggal dunia, tak perlu diperpanjang lagi, mengapa SIM harus diperpanjang setiap lima tahun sekali?

Pertanyaan langsung muncul ketika Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan dua Surat Edaran  (SE) terkait perberlakuan KTP Elektronik yang berlaku seumur hidup. Di mana, dalam SE bernomor 470/295/SJ tersebut, ditujukan pada para Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga  nonkementerian. Sedangkan SE bernomor 470/296/SJ yang juga dikeluarkan tertanggal 29 Januari 2016, ditujukan pada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Seorang kawan terus “gerundel” beberapa saat setelah selesai melakukan perpanjangan SIM A di Satlantas Polres Pati. Ia merasa tak habis pikir, mengapa E-KTP yang dulu juga harus diperpanjang kini sudah bisa berlaku seumur hidup, sementara SIM harus diperpanjang.

Ia terus gerundel karena ia merasa repot ketika harus melakukan perpanjangan SIM. Karena biaya yang dikeluarkan harus lebih tinggi, terlepas ada pungutan liar (pungli) atau tidak, karena ia sekarang tidak tinggal di Pati, melainkan di Ibu Kota Jakarta.

Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk biaya pulang kampung? Belum lagi berapa kerugian yang harus dideritanya karena harus meninggalkan pekerjaanya dalam waktu beberapa hari hanya untuk mengurus perpanjangan SIM. Maklum saja, ia bukanlah karyawan kantoran atau pegawai negeri yang mendapatkan gaji tetap tiap bulannya.

Ia hanyalah seorang sopir taksi, yang mendapat pemasukan tiap hari jika narik. Dalam pekerjaannya itu, SIM menjadi sesuatu yang wajib, jika SIMnya mati maka bisa gawat berurusan dengan polisi. Oleh karenanya, mau tidak mau dia harus pulang kampung untuk mengurus perpanjangan SIM.

Justru saat ini bukan muncul kebijakan untuk membuat SIM berlaku seumur hidup, melainkan ada kebijakan yang lebih baru, yang lebih rumit. Pemilik SIM yang terlambat memperpanjang SIMnya, atau telat memperpanjang, atau memperpanjang saat SIM sudah habis masa berlakunya, maka sudah tidak bisa lagi.

Artinya pemohon harus mengajukan pembuatan SIM baru lagi jika ingin memiliki surat izin tersebut. Artinya, pemohon harus melalui proses pembuatan SIM dari awal lagi, mulai dari tes kesehatan, tes teori, hingga tes praktik.

Biaya yang dikeluarkan pun jauh lebih mahal ketika harus membuat SIM baru. Jika proses perpanjangan SIM biaya yang dipatok hanya Rp 75 ribu untuk SIM C dan Rp 80 ribu untuk SIM A, maka pembuatan SIM baru jauh lebih mahal. Dari website tribratanewspolrespati.com disebutkan, biaya pembuatan untuk SIM A, B1, dan B2 adalah Rp 120 ribu, sementara SIM C adalah Rp 100 ribu.

Ini biaya standar yang ditetapkan oleh Polri. Jumlahnya akan membengkak jika ternyata oknum kepolisian ini main-main, atau istilah sekarang yang lagi tenar yakni melakukan pungli. Atau katakanlah melalui jasa calo atau perantara, biayanya bisa mencapai Rp 250-200 ribu lebih untuk mengurus SIM C.

Dan lagi, kenapa SIM harus diperpanjang, dan kini aturannya lebih ribet lagi? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, SIM adalah bukti kompetensi mengemudi dan bukti registrasi pengemudi yang memuat keterangan identitas lengkap.

Sehingga SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Polisi menyebut, SIM berbeda dengan kartu tanda penduduk (KTP). Selain sebagai jati diri atau identitas, SIM juga merupakan alat bukti bahwa pemegang SIM memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan jenis SIM itu sendiri.

Sehingga menurut penulis, kenapa SIM harus diperpanjang, karena sebagai alat kontrol bagi kepolisian untuk memantau kondisi pengendara. Perpanjangan SIM dilakukan, sebagai upaya untuk memantau bahwa pemilik SIM masih layak untuk mendapatkan SIM dan mengoperasikan kendaraan bermotor. Karena pada suatu kondisi, bisa saja orang bisa kehilangan kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor, sehingga sudah tidak layak untuk mendapatkan SIM.

Misalnya, kehilangan penglihatan, atau terjadi kecacatan yang berakibat tidak memungkinkannya untuk mengoperasikan kendaraan. Oleh karenanya, dalam perpanjangan SIM tetap harus melampirkan surat keterangan kesehatan mata dan lainnya.

Jadi SIM selain sebagai identitas pengendara, tetapi juga sebagai alat kontrol oleh polisi terhadap pengendara. SIM sangat penting, karena dengan memiliki surat ini berarti pengendara sudah dianggap layak dan mampu mengoperasikan dan mengendarai kendaraan bermotor.

Karena pentingnya SIM inilah, Polri seharusnya memberikan pelayanan yang mudah dan simple untuk proses perpanjangan SIM. Sebagai contoh, perpanjangan SIM online setidaknya harus seperti Samsat online yang bisa melayani perpanjangan pajak kendaraan di seluruh Indonesia.

Karena pada beberapa kasus, fasilitas SIM online (biasanya pakai mobil SIM keliling) hanya bisa dilakukan untuk memperpanjang SIM untuk satu wilayah tertentu saja. Selain itu, yang paling penting yakni, hilangkan pungutan-pungutan tak jelas, atau pungli-pungli dari proses perpanjangan SIM ini.

Kita mengapresiasi program yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memberantas habis praktik pungli. Saat ini seluruh instansi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan perhubungan darat, termasuk perpajakan kendaraan ramai-ramai melakukan sidak untuk membuat para tukang pungli kapok.

Semoga juga muncul terobosan baru dari Polri untuk pelayanan pembuatan atau perpanjangan SIM yang lebih mudah, simple namun juga terukur tanpa merepotkan si pemohon. Sehingga fungsi dari SIM akan benar-benar terwujud, sehingga SIM tak lagi hanya sekadar surat sakti agar lolos dari tilang polisi, tapi benar-benar sebagai bukti kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor. (*)

Material Plat Nomor Kendaraan Habis, Berkah atau Masalah?

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BAGI Anda yang memiliki motor baru atau sedang menganti plat nomor kendaraan karena masanya habis, jangan kaget jika hanya diberi secarik kertas oleh petugas Satuan Lalulintas (Satlantas) yang bertugas di Samsat.

Hal ini lantaran, material Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau bahan pembuat plat nomor kendaraan habis sejak bulan Mei lalu. Ironisnya, habisnya stok tersebut skalanya nasional dan belum tahu kapan material tersebut ada lagi.

Akibatnya, banyak antrean pembuatan plat nomor kendaraan menumpuk. Salah satunya di Kabupaten Jepara.

Hingga awal September, kabupaten yang dikenal dengan Kota Ukir tersebut sudah ada penumpukan hingga 20 ribu pemohon. Jumlah tersebut tentu sangat besar. Apalagi, setiap harinya, jumlah itu terus bertambah.

Jika dalam empat bulan saja sudah ada 20 ribu, maka ada sekitar lima ribu pemohon dalam satu bulan. Sedangkan jika dihitung per hari ada sekitar 166 pemohon (5 ribu dibagi 30 hari) yang datang ke samsat untuk meminta plat nomor.

Itu di Jepara, kabupaten paling barat di eks Karesidenan Pati dan tidak di lalui jalur utama pantura. Lantas bagaimana dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Surabaya? Sayang banyak media yang tak menjamahnya.

Usut punya usut, habisnya material TNKB ternyata berasal dari faktor teknis. Menurut Kasatlantas Polres Jepara AKP Andhika Wiratama, keterlambatan pasokan material karena proses tender TNKB belum selesai dan masih dalam proses.

Hal itu tentu sangat mengejutkan. Polisi yang terkenal dengan tindakan cepatnya saat razia ternyata dibuat lamban seperti keog dalam proses tander TNKB. Sementara, image tander proyek yang melibatkan uang puluhan miliar tentu erat kaitannya dengan ‘permainan’. Tapi, mari kita berdoa semoga persepsi itu tidak ada di Polri.

Di luar hal itu, masyarakat yang tak mendapatkan plat nomor sudah pasti kecewa dan was-was. Alasan utamanya tentu khawatir jika ditilang polisi.

Perasaan tersebut sangat wajar dan bisa dimaklumi. Bayangkan saja, saat ada razia polisi di jalan, mereka yang sudah mengenakan helm, sepion lengkap, STNK, lampu menyala, dan plat nomor kendaraan ada, tapi tidak memiliki SIM sudah pasti lebih tenang.

Bahkan, bisa jadi tidak ikut diperiksa, karena dilihat sudah lengkap. Lantas, bagaimana jika tidak ada plat nomor kendaraan. Sudah tentu akan diperiksa dan diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Termasuk SIM dan berbuntut pada penilangan.

Hanya, AKP Andhika Wiratama meminta warga yang belum bisa mendapatkan plat kendaraannya untuk tidak panik. Apalagi, jika harus membuat plat palsu. Selain melanggar undang-undang hal itu juga tidak dibenarkan.

Ia pun berkali-kali menegaskan jika plat nomor tidak menjadi masalah. Asal bisa menunjukkan STNK dan kertas yang diberikan samsat setempat sebagai bukti. Hanya, jika dalam pemeriksaan diketahui ada pelanggaran lain akan tetap ditilang.

Meski begitu, banyak masyarakat yang memilih untuk datang ke pemberi jasa pembuatan plat nomor kendaraan. Mereka berbondong-bondong pesan plat nomor sesuai STNK yang dimiliki.

Pembuatannya pun tak memerlukan waktu lama. Bahkan, hanya dalam hitungan jam. Itu lebih menyenangkan dari pada harus menunggu Samsat yang tak ada kepastian kapan plat nomor akan jadi.

Namun, pembuatan plat nomor dari pemberi jasa itu tidak gratis. Mereka harus membayarnya. Besarannya berkisar antara Rp 30 ribu hingga Rp 65 ribu. Jumlah itu sesuai dengan permintaan pemesan.

Para penjual jasa ini juga terbilang cukup lihai. Mereka memiliki plat yang bertuliskan Satlantas Polri dan logo Polri yang tertera di plat kendaraan. Tulisan dan logo itu juga asli dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi, berupa daur ulang plat kendaraan yang sudah kedaluarsa.Plat yang seperti ini biasanya yang paling mahal.

Sepintas polisi tentu sulit membedakan. Bahkan nyaris tak ada perbedaan. Jika tidak teliti, sudah pasti mereka akan tertipu. Hal itu sering menjadi solusi para pemilik kendaraan untuk ambil aman.

Dengan stigma tersebut, tak ayal jika tempat pembuatan plat nomor ramai dan menjadi jujugan para pengendara. Terlebih, di kota-kota besar termasuk Jepara sendiri terdapat banyak sekali jasa pembuatan plat nomor. Polisi pun tahu itu.

Salah satu pemberi jasa di Kecamatan Nalumsari bahkan mengaku bisa melayani 10 hingga 25 pembuatan plat nomor dalam satu hari dengan dibantu dua orang karyawan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan jumlah di hari-hari biasa yang hanya mencapai 15 plat nomor.

Sementara uang yang dapatkan dalam satu hari bisa mencapai Rp 1 juta. Hal itu juga sudah terjadi sejak Mei lalu. Hanya jumlah itu bukan jumlah konstan. Setiap hari berubah-ubah. Kadang banyak kadang juga sedikit.

Sedangkan bahan baku pembatan plat berasal dari plat kendaraan yang sudah tidak berlaku yang didapat dari tukang rosok maupun pemulung. Satu kepingnya, kadang plat nomor dihargai mulai dari Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu tergantung tahunnya. Praktis, hal itu membuat para pembuat plat nomor panen besar.

Berkaca dari itu, kalau memang yang dilakukan para penjual jasa melanggar undang-undang, pihak kepolisian harus lebih tegas. Kalaupun ada tindakan, mereka harus segera memberikan sosialisasi.

Tujuannya, selain untuk mengedukasi juga untuk mengarahkan kalau apa yg dilakukan itu salah. Kalau tidak segera dilakukan, pemberi jasa pembuatan plat nomor kendaraan tak akan tahu.

Hanya, polres setempat harus sering kali melapor ke satlantas terkait kondisi di lapangan. Semakin lama material tertunda, masyarakat akan semakin jengah. Ini pun bisa mengurangi kepercayaan publik. Terlebih keterlambatan kali ini berkaitan dengan tander yang dilakukan.

Lantas, bagaimana menurut Anda, apakah habisnya material plat nomor ini. Berkah atau musihab(*)

Polres Kudus Membolehkan Remaja Belum Cukup Umur Mencoba SRC di Alun-alun

Service Reading Cross (SRC) yang digelar oleh Polres Kudus di Alun-alun Simpang 7 Kudus, saat Car Free Day (CFD) hari ini Minggu (17/1/2016) bertujuan sosialisasi pembuatan SIM. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Service Reading Cross (SRC) yang digelar oleh Polres Kudus di Alun-alun Simpang 7 Kudus, saat Car Free Day (CFD) hari ini Minggu (17/1/2016) bertujuan sosialisasi pembuatan SIM. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Kanit Dikyasa Polres Kudus Iptu Ngatmin mengatakan, program Service Reading Cross (SRC) ini bukan hanya digunakan untuk masyarakat yang ingin mengurus pembuatan surat izin mengemudi (SIM) saja. Terlihat remaja seusia SMA yang belum memenuhi persyaratan membuat SIM, juga diperbolehkan mencoba.

”Disaat program SRC digelar di CFD, program tersebut bukan hanya untuk orang yang mengurus kepemilikan SIM. Namun juga bagi siapa saja yang ingin mecoba diperbolehkan. Bahkan bagi anak-anak seusia SMA yang belum cukup umur untuk mendapatkan SIM, juga bisa mencoba SRC  di alun-alun ini,” papar Iptu Ngatmin.

Kegiatan yang diselenggarakan Polres Kudus, yang digelar di Alun-alun saat CFD pada Minggu (17/1/2016) ini bertujuan membuat masyarakat lebih paham akan tata cara proses mengurus SIM. Salah satu pengunjung CFD yang mengikuti SRC Polres Kudus Iwan S, mengatakan acara ini sangat positif dan bermanfaat sekali sekaligus menambah pengetahuan masyarakat tentang tata cara pembuatan SIM.

”Kegiatan atau even ini bisa mendidik serta mengarahkan masyarakat untuk lebih paham dalam membuat SIM,” katanya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Sosialisasi SIM Polres Kudus Ini Menarik Perhatian Masyarakat

Service Reading Cross (SRC) yang digelar oleh Polres Kudus di Alun-alun Simpang 7 Kudus, saat Car Free Day (CFD) hari ini Minggu (17/1/2016) bertujuan sosialisasi pembuatan SIM. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Service Reading Cross (SRC) yang digelar oleh Polres Kudus di Alun-alun Simpang 7 Kudus, saat Car Free Day (CFD) hari ini Minggu (17/1/2016) bertujuan sosialisasi pembuatan SIM. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Kegiatan Service Reading Cross (SRC) yang digelar Polres Kudus di Alun-alun Simpang 7 Kudus saat Car Free Day (CFD) hari ini Minggu (17/1/2016), bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat cara membuat Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kanit Dikyasa Polres Kudus Iptu Ngatmin mengutarakan, program ini merupakan untuk mendekatkan serta memberikan pengetahun terhadap masyarakat, yang berkeinginan membuat SIM. ”Pengetahuan itu meliputi, tes praktik, dan arahan yang diberikan langsung oleh Polres Kudus,” paparnya.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, disaat masyarakat yang mendaftar dan menjalani SRC tersebut serta dinyatakan lulus, maka pihak polres akan memberikan rekomendasi kelulusan.

”Selanjutnya mereka bisa datang ke kantor Polres hanya untuk melalukan tes administrasi, foto, dan tes inavis saja. Sehingga tidak harus mengantre untuk SRC lagi,” terangnya.

Dia menilai, dengan adanya program SRC setiap satu bulan sekali di saat CFD, maka masyarakat yang tidak membuat SIM juga mengetahui progam atau proses tata cara pembuatan SIM. Sehingga memudahkan mereka ketika ingin mengurus SIM.

Meski dilakukan sekali dalam sebulan, nampak antusias pengunjung CFD yang mengikuti SRC. Sedikitnya ada 25 orang yang tertarik ikut SRC tersebut.

”Untuk SRC ini biasanya masyarakat yang minat itu sekitar 20 hingga 25 orang. Tetapi, bagi yang hanya sekedar ingin mencoba saja juga monggo,” imbuhnya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Warga Jepara Masih Bingung Urus SIM

Warga melakukan antre pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Jepara, Selasa (12/1/2016). Pengurusan SIM d Jepara masih membingungkan bagi warga yang baru pertama kali mengurusnya, karena mereka harus mengurus berbagai dokumen yang letaknya tidak jadi satu. Seperti harus ke tempat-tempat di luar kantor polres, misal cek kesehatan di depan kantor Polres Jepara dan pengurusan sertifikat mengemudi di tempat kursus. Belum lagi waktu prosesnya masih lama dan melewati antrean panjang. Hal itu membuat warga lebih memilih menggunakan jasa calo. Pengirim : Yusuf, warga Jepara

Warga melakukan antre pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Jepara, Selasa (12/1/2016). Pengurusan SIM d Jepara masih membingungkan bagi warga yang baru pertama kali mengurusnya, karena mereka harus mengurus berbagai dokumen yang letaknya tidak jadi satu. Seperti harus ke tempat-tempat di luar kantor polres, misal cek kesehatan di depan kantor Polres Jepara dan pengurusan sertifikat mengemudi di tempat kursus. Belum lagi waktu prosesnya masih lama dan melewati antrean panjang. Hal itu membuat warga lebih memilih menggunakan jasa calo. (Pengirim : Yusuf, warga Jepara)

Aturan Baru: 14 Hari Sebelum Habis Masa Berlakunya, SIM Harus Segera Diperpanjang

Ilustrasi SIM

Ilustrasi SIM

 

REMBANG – Aturan baru dari Korlantas Polri terkait waktu toleransi untuk perpanjangan suarat izin mengemudi (SIM), ternyata bukan hanya setelah masa berlaku habis. Bahkan, sebelum masa berlaku habis, SIM harus segera diperpanjang.

Informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, berdasarkan Surat Pembaruan bernomor ST/2653/XII/2015 dari Korlantas, perpanjangan SIM harus dilaksanakan sebelum habis masa berlakunya dengan tenggang waktu 14 hari.

Kasat Lantas Polres Rembang AKP Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi ketika dikonfirmasi, membenarkan salah satu poin dalam aturan baru menyebutkan hal tersebut. Menurutnya, perpanjangan SIM harus dilaksanakan sebelum habis masa berlakunya, dengan tenggang waktu 14 hari sebelum tanggal habis masa berlaku.

”14 hari sebelum habis masa berlakunya, harus sudah diperpanjang. Kemudian kalau sudah habis, tenggang waktu untuk memperpanjang bukan 1 tahun tetapi 3 bulan,” kata Ghifar ketika dihubungi MuriaNewsCom, Senin (11/1/2016).

Lebih lanjut, Ghifar menegaskan aturan tersebut berlaku di wilayah Rembang mulai tanggal 31 Maret 2016. ”Kemudian, ini berlakunya mulai 31 Maret, bukan 1 Maret 2016,” tandasnya.

Bagi pengendara yang masa berlakunya tinggal 1 pekan namun belum diperpanjang, apakah kena tilang atau tidak, menurut Ghifar hal itu situasional. ”Karena ini aturan baru, jadi situasional. Tergantung apakah potensi laka dan situasi pengendara, kalau ada pelanggaran lain akan kami tindak,” pungkasnya. (AHMAD WAKID/TITIS W)

Aturan Baru: Perpanjangan SIM Terlambat 3 Bulan Lebih, Harus Buat SIM Baru

Ilustrasi SIM

Ilustrasi SIM

 

REMBANG – Selain aturan baru terkait klasifikasi Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda motor (SIM C). Ternyata, aturan baru dari Korlantas Polri juga mempersingkat waktu toleransi untuk perpanjangan SIM.

Menurut informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, aturan yang tertuang dalam Surat Pembaruan bernomor ST/2653/XII/2015, juga memberikan batasan waktu perpanjangan SIM.

Salah satu aturan pembatasan waktu, yakni terkait perpanjangan SIM paling lambat 3 bulan sejak tanggal habis masa berlakunya. Jika lebih dari 3 bulan dari masa berlakunya namun belum diperpanjang, maka harus membuat sesuai prosedur dari awal alias membuat SIM baru.

Kasat Lantas Polres Rembang, AKP Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi membenarkan adanya aturan baru ini. Sesuai petunjuk dari Korlantas Polri, kata Ghifar, jika SIM kadaluarsa lebih dari 3 bulan harus membuat seperti prosedur baru.

”SIM yang habis masa berlakunya, dapat diperpanjang tidak melebihi batas waktu tiga bulan, terhitung sejak tanggal habis masa berlakunya. Jika lewat dari tiga bulan harus membuat seperti prosedur baru,” terangnya ketika dihubungi MuriaNewsCom, Senin (11/1/2016).

Dijelaskan olehnya, jika sebelumnya batas toleransi yang diberikan adalah 1 tahun, namun sekarang dipersingkat menjadi 3 bulan saja. ”Yang awalnya tenggang waktunya satu tahun, diperpendek menjadi tiga bulan,” jelasnya.

Menurutnya, untuk wilayah Rembang direncanakan mulai memberlakukan aturan ini pada tanggal 31 Maret 2016. ”Untuk aturan ini, berlaku mulai tanggal 31 Maret nanti,” jelasnya. (AHMAD WAKID/TITIS W)

Catat Ya Bikers! SIM C Tidak Berlaku untuk Semua Sepeda Motor

Kasat Lantas Polres Rembang AKP Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi mengajari anak-anak bermain game edukatif yang dilengkapi dengan aplikasi berbasis keselamatan lalu lintas beberapa waktu yang lalu (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Kasat Lantas Polres Rembang AKP Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi mengajari anak-anak bermain game edukatif yang dilengkapi dengan aplikasi berbasis keselamatan lalu lintas beberapa waktu yang lalu (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Para pengendara sepeda motor wajib mengetahui aturan baru pada tahun 2016 dari Korlantas Polri. Aturan baru yang dimaksud yakni berkaitan dengan klasifikasi SIM C.

Menurut informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, Korlantas telah mengeluarkan Surat Pembaruan bernomor ST/2653/XII/2015. Dalam surat tersebut, di antaranya adalah keputusan mengenai klasifikasi SIM C.

Sesuai aturan baru, SIM C dikelompokkan menjadi 3 golongan yang diklasifikasikan berdasarkan kapasitas mesin motor (CC). Tiga golongan SIM C tersebut adalah yakni SIM C (polos), SIM C1, dan SIM C2.

SIM C (polos) diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor berkapasitas mesin kurang dari 250 CC. Sedangkan SIM C1 dan SIM C2, masing-masing untuk pengendara sepeda motor berkapasitas 250-500 CC, dan pengendara sepeda motor berkapasitas mesin 500 CC ke atas.

Kasat Lantas Polres Rembang AKP Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi ketika dikonfirmasi MuriaNewsCom membenarkan adanya aturan baru tersebut. Namun, untuk wilayah Rembang, lanjut Ghifar, masih dalam tahapan sosialisasi.

Pihak Satlantas Polres Rembang hingga saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Korlantas Mabes Polri. “Hingga saat ini, kami masih menunggu petunjuk Korlantas. Sesuai petunjuk dari Korlantas sekitar bulan Februari sampai April 2016,” ujarnya, Senin (11/1/2016). (AHMAD WAKID/KHOLISTIONO)

Satlantas Polres Jepara Buat Game Simulator SIM

Kasatlantas Polres Jepara AKP Andhika Wiratama. (MURIA NEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Dalam rangka mengikuti lomba peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Satlantas Polres Jepara melakukan beberapa inovasi. Salah satunya membuat game simulator tes uji teori SIM berupa aplikasi Android. Rencananya, game ini akan di-launching dalam waktu dekat ini.

Lanjutkan membaca