Soal Migas, Pemkab Blora Jangan Bicara Uang Saja

 

BAGI-HASIL-MIGAS

 

MuriaNewsCom, Blora – Keinginan Pemkab Blora untuk melepas sektor minyak dan gas (migas) dari pendapatan daerah karena hasilnya yang tidak seberapa, ditolak berbagai kalanga.

Salah satunya dari kalangan anggota DPRD Blora. Anggota Komisi A Siswanto mengatakan, dirinya menolak pernyataan jika Blora harus melupakan sektor migas. Menurutnya, pemerintah tidak boleh melupakan migas.

”Seharusnya pemerintah tidak hanya melihat berapa uang yang masuk pada pemkab. Melainkan efek lainnya. Jadi, sektor migas tidak boleh dilupakan, karena kita tidak bisa bicara soal uang masuk saja,” tuturnya.

Dikatakan Siswanto, selain tetap mengelola minyak dengan baik, pemerintah juga harus mendidik generasi daerah untuk bersekolah terkait perminyakan. Di mencontohkan Sekolah Tinggi Energi Migas (STEM).

”Misalnya STEM itu. Meski berada di Blora, namun bukan orang Blora sendiri yang bersekolah di sana. Nah, seharusnya pemerintah berpikir ke arah sana,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Senada dengan Siswanto, anggota Komisi B DPRD Blora Arifin Muhdiarto mengatakan, pemerintah harus memperjuangkan semua potensi yang ada di Blora. Baik potensi migas maupun non-migas.

”Menurut saya, semua harus tetap diusahakan. Migas memang belum optimal, namun harus tetap diperjuangkan,” ungkapnya.

Seiring dengan pengoptimalan potensi migas tersebut, lanjut dia, pemerintah juga wajib memperjuangkan potensi-potensi lainnya. Sebab, semua potensi di Blora harus dioptimalkan. ”Semua potensi menurut kami harus dikembangkan dengan maksimal,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Pemkab Blora Jangan Tolak Sektor Migas

 

BAGI-HASIL-MIGAS

 

 

MuriaNewsCom, Blora –Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Blora Samgautama Karnajaya menyampaikan beberapa waktu lalu, bahwa Blora sudah saatnya bangkit dan tidak mengandalkan sektor migas. Pasalnya, sampai saat ini sektor tersebut masih belum bisa jadi primadona bagi daerah.

Di sisi lain, tenaga ahli Komisi VII DPR RI Seno Margo Utomo mengatakan, apa yang disampaikan kepala Bappeda itu tidak sejalan dengan tujuan Pemkab Blora itu sendiri.

”Yang mana sampai saat ini masih mengupayakan pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun, saya melihat bahwa upaya pemkab sendiri juga masih belum bisa dikatakan optimal,” jelasnya, Sabtu (30/4/2016).

Seno mengatakan, jika pemkab sampai ada yang melupakan sektor migas, itu adalah hal yang keliru. Karena upaya pemkab sendiri untuk mencukupi kebutuhannya, juga belum bisa dikatakan maksimal.

Menurut mantan anggota DPRD Blora itu, Blora jangan sampai putus semangat dalam mengupayakan dana bagi hasil (DBH) migas. ”Dalam hal ini harus diperjuangkan bersama-sama dengan daerah lain, yang sama-sama tergabung dalam ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil Minyak),” ujarnya.

Karena itulah, Seno menganggap bahwa sektor migas masihlah sektor yang bisa diperhitungkan. Sehingga pemkab tidak semestinya kemudian melepaskan pendapatan dari sektor ini begitu saja.

Editor: Merie