Kebijakan Lima Hari Sekolah Dinilai Bisa Memicu Kegaduhan Baru

Siswa siswi SMP N 1 Kaliori sedang menjalani proses pembelajaran di ruang komputer beberapa waktu lalu. Terkait kebijakan lima hari sekolah oleh Kemendikbud, dinilai justru menimbulkan kegaduhan baru.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Terkait kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menerbitkan kebijakan sekolah selama lima hari dalam seminggu, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak keras rencana penerapan kebijakan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi. Ia menyebutkan, dengan penerapan kebijakan sekolah hanya selama lima hari dalam seminggu, justru akan muncul kegaduhan baru.

“Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami meminta Kemendikbud untuk mengurungkan kebijakan itu,” ungkap Arwani.

Arwani menjelaskan, perubahan jam belajar siswa bukanlah solusi tepat untuk mereformasi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Menurutnya, masih banyak hal yang selayaknya lebih diperhatikan, yakni pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa, kesejahteraan guru yang terjamin, dan sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas yang memadai.

“Kebijakan perubahan jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan,” imbuhnya.

Menurutnya, sistem pendidikan saat ini sudah berjalan dengan baik, termasuk pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah diniyah, dan lainnya. Jika nantinya kebijakan tersebut benar diterapkan, praktis akan mematikan lembaga pendidikan di luar jam sekolah.

Arwani mencontohkan, madrasah diniyah sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan ini menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI. “Jika kebijakan ini dipaksakan maka sama saja menganggap semua itu ahistoris,” tegasnya.

Dia menambankan, saat ini DPP PPP akan memerintahkan Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan ini dan meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius.”Kebijakan ini harus bisa diperhatikan lagi demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

Ada Banyak Cara Dekat dengan Orangtua Tanpa Sekolah Lima Hari

Mukti Sutarman, kepala SMP 1 Mejobo. (MuriaNewsCom/Hana Ratri)

Mukti Sutarman, kepala SMP 1 Mejobo. (MuriaNewsCom/Hana Ratri)

 

KUDUS – Kebijakan tidak diberlakukannya sekolah lima hari di Kudus disetujui oleh Mukti Sutarman, kepala SMP 1 Mejobo. Ditemui di ruang kerjanya, Sutarman mengatakan alasan sekolah lima hari belum dapat dilakukan di wilayah Jawa Tengah.

”Jadi edaran tentang sekolah lima hari ditujukan agar hubungan anak dengan orang tua semakin dekat. Menurut saya ada banyak cara untuk dekat dengan orang tua tanpa harus sekolah lima hari. Cara tersebut ya dengan cara sederhana, misalnya berkomunikasi lewat handphone atau saling menyapa pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas,” kata Sutarman.

Sutarman sudah membiasakan cara tersebut di lingkup keluarganya. Kepada anak-anaknya pun Sutarman selalu berkomunikasi meski dirinya jarang ada di rumah. Contoh seperti ini, menurut Sutarman merupakan hal yang sederhana untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dengan anak. Tanpa perlu berlibur pada hari Sabtu.

”Kalau di Jakarta diberlakukan sekolah lima hari itu saya rasa tidak apa-apa. Karena ekonomi masyarakat di Jakarta berada di kalangan menengah ke atas. Para orang tua sibuk mencari nafkah sehingga kurang ada waktu dengan anak. Maka, sekolah lima hari di sana menjadi kebutuhan khusus. Kalau di Jawa Tengah, sekolah lima hari membuat anak pulang sore, kurang ada kegiatan di luar sekolah,” sambungnya.

Disinggung terkait dengan kearifan lokal, Sutarman juga menanamkan aspek keagamaan dan kesenian di sekolahnya. Kesenian terutama ditanamkan di sekolah ini, seperti ekstrakurikuler karawitan, olahraga, dan sebagainya. Hal tersebut dikembangkannya dalam rangka membentuk otak kiri dan kanan para peserta didik agar menjadi seimbang. (HANA RATRI/TITIS W)

Utamakan Kearifan Lokal, Jadi Alasan Kudus Tak Menerapkan Kebijakan Sekolah Lima Hari

Sriatie, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Kudus (MuriaNewsCom/Hana Ratri )

Sriatie, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Kudus (MuriaNewsCom/Hana Ratri )

 

KUDUS – Beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Kota Semarang, Grobogan, dan beberapa daerah lain sudah menerapkan sekolah lima hari. Namun, di Kabupaten Kudus tidak memberlakukan kebijakan Gubernur Jateng tersebut. Karena, seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Kudus ingin menerapkan kearifan lokal pada peserta didik.

“Kalau sekolah lima hari diberlakukan, anak-anak akan pulang sore. Nanti kegiatan ekstra tidak bisa dilakukan,” kata Sriatie, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Kudus.

Sriatie mengatakan, ada beberapa alasan Kabupaten Kudus tidak menerapkan kebijakan sekolah lima hari tersebut. Pertama, siswa akan mengalami kejenuhan dalam belajar. Kedua, bagi guruakan mengalami beban psikologi, fisik, dan kesehatan mental juga terganggu. Terakhir, bagi orangtua yang menerapkan pendidikan agama di rumah, tentunya tidak bisa lagi dilakukan jika sang anak pulang sekolah terlalu sore.

“Tiap daerah memiliki keputusannya sendiri, sementara di Kabupaten Kudus lebih mementingkan kearifan lokal. Penyampaian materi nanti juga tidak efektif,” tambahnya.

Selain itu, pencapaian ketiga aspek para siswa harus dioptimalkan. Dengan mengutamakan kearfian lokal, maka aspek-aspek yang meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif perlu diseimbangkan kepada siswa, dengan mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler setelah pelajaran reguler. (HANA RATRI/KHOLISTIONO)

Sekolah Lima Hari Dinilai Mematikan Lembaga Pendidikan Non Formal

Ratusan pelajar tingkat SMA dan SMK tengah mengikuti salah satu kegiatan di Pendapa Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan pelajar tingkat SMA dan SMK tengah mengikuti salah satu kegiatan di Pendapa Kabupaten Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

PATI – Pemberlakukan sekolah lima hari dalam sepekan di Jawa Tengah dinilai mematikan lembaga pendidikan non formal. Hal ini disampaikan Hamidulloh Ibda, pemerhati pendidikan asal Pati.

Mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Negeri Semarang ini menilai, pemberlakuan sekolah lima hari yang saat ini tengah diuji coba di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan kejuruan (SMK), dalam jangka panjang bisa diberlakukan di tingkat sekolah dasar. Dengan demikian, lembaga pendidikan non formal seperti madrasah diniyah (madin) dan TPQ akan mati.

”Belum lagi murid di tingkat SMA yang juga mengikuti pendidikan non formal di pondok pesantren. Hal ini disebabkan sekolah lima hari dipastikan menambah jam belajar murid hingga sore. Padahal, pendidikan non formal seperti keagamaan sebagian besar berlangsung sore,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Selasa (4/8/2015).

Ia menambahkan, pendidikan non formal di Pati jumlahnya sangat banyak, terutama Pati bagian utara yang terdapat pondok pesantren. Karena itu, kebijakan sekolah lima hari harus dibarengi dengan kebijakan lain yang bisa dilihat dari berbagai aspek.

”Jika kebijakan itu dinilai efektif, sebaiknya perhatikan aspek pendidikan non formal. Misalnya, jam belajar tetap seperti yang semula agar tidak mematikan lembaga pendidikan non formal,” imbaunya. (LISMANTO/TITIS W)

Sekolah Lima Hari Itu Bagus, Asal…

Muhammad Kanzunuddin, dosen PGSD UMK. (MuriaNewsCom/Hana Ratri)

Muhammad Kanzunuddin, dosen PGSD UMK. (MuriaNewsCom/Hana Ratri)

KUDUS – Beberapa waktu terakhir ini, wacana sekolah lima hari menjadi tren topik di bidang pendidikan. Terutama di Jawa Tengah, yang beberapa daerah sudah menerapkan sekolah lima hari yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Namun, adanya agenda sekolah lima hari ini terdapat pro dan kontra. Terutama dari kalangan pendidikan. Seperti Muhammad Kanzanuddin, praktisi pendidikan dari PGSD UMK.

“Sekolah lima hari itu boleh, tetapi harus dikaji lagi. Sekolah lima hari itu tidak apa-apa, tetapi waktu untuk berkreativitas membentuk pribadi siswa jangan sampai dihilangkan. Agar selain mendapatkan ilmu pengetahuan, siswa juga diajak untuk berkreasi mandiri,” ungkapnya, saat ditemui MuriaNewsCom.

Menurut Kanzanuddin, sekolah lima hari belum dapat diterapkan di Kudus. Pasalnya, sekolah lima hari dinilai tidak cocok diterapkan di desa-desa yang sudah menggunakan kebiasaan bersekolah selama enam hari dalam sepekan.

Namun, Kanzanuddin juga setuju dengan tujuan dari sekolah lima hari ini. Yakni agar waktu antara siswa dengan keluarga juga efektif dibandingkan di sekolah. Akan tetapi, hal tersebut harus dipertimbangkan lagi. Alasannya, tidak semua orang tua siswa pada hari Sabtu libur bekerja.

“Kalau sekolah lima hari diterapkan. Pada hari Sabtu anak-anak libur, tetapi pada hari itu juga orang tua siswa ada yang masih bekerja, terus nanti si anak yang mengontrol siapa? Malah jadi tidak efektif. Apalagi untuk orang tua siswa SMP dan SMA. Padahal, kalau di hari Sabtu mereka sekolah, masih ada yang mengontrol,” pungkasnya. (HANA RATRI/SUWOKO)