Ganjar Ingin Satpol PP Jateng Nguwongke Liyan

Wagub Heru Sudjatmoko saat memberikan dukungan kepada personel Satpol PP di Kabupaten Jepara, Selasa. (Diskominfo Jepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ingin agar personel Satuan Pamong Praja (Satpol PP) di Jateng lebih humanis. Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada Jambore Satpol PP ke VII, di Desa Kelet, Kecamatan Keling-Jepara, Selasa (29/8/2017). 

“Kita ingin Satpol PP lebih humanis, lebih dekat dengan rakyat dan persuasif dalam banyak hal. Ini kapasitas yang harus dipenuhi di tengah tekad dan semangat kita memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat,” ujar Ganjar dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko. 

Di samping itu Ganjar ingin sebagai personel penegak peraturan daerah, tidak bertindak kasar namun tetap tegas. Hal itu karena dalam tugas keseharian, aparat satpol pp selalu bersinggungan dengan masyarakat yang memiliki beragam watak dan kepentingan.

“Di sinilah profesionalitas ditunjukan, tegas itu penting tapi berbeda dengan kasar, tegas itu perlu tapi kasar harus dihindari. Lakukan dengan pendekatan humanis, kultural, sosiologis dan pahami agar terlihat simpatik di masyarakat,” katanya. 

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan tugas Satpol PP juga memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat agar mengerti tentang regulasi serta peraturan. Dengan demikian, ia berharap agar pelanggaran terhadap perda dapat ditekan.  “Humanis artinya harus melakukan pelayanan terhadap mayarakat dan nguwongke liyan (menghargai nilai kemanusiaan),” pungkas Gubernur Jawa Tengah. 

Sementara itu Heru Sudjatmoko mengungkapkan, ajang jambore Satpol PP merupakan kesempatan bagi personel untuk meningkatkan kemampuan, kepekaan, kepedulian dan rasa empati atas kondisi masyarakat.  Adapun kegiatan Jambore Satpol PP ke 7 Jawa Tengah digelar selama empat hari sampai Kamis (31/8/2017) dan diikuti 360 orang. 
Editor : Akrom Hazami

Satu Tempat Karaoke Lengkap dengan Pemandunya di Jati Wetan Kudus Masih Nekat Beroperasi

Petugas Satpol PP menggrebek Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jatiwetan, Jati, Kudus. (Facebook Djati Solechah)

MuriaNewsCom, Kudus –  Satpol PP Kudus jengah akibat masih adanya tempat karaoke yang nekat beroperasi sekarang. Adalah Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jati Wetan, Jati.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya melakukan giat operasi ke tempat karaoke tersebut, Senin (7/8/2017) malam. Hasilnya mengejutkan, yakni Satpol mendapati Dinasty masih beroperasi.

“Pertama petugas kami datang ke lokasi. Dan menemukan kafe  (Dinasty) dalam keadaan tertutup. Karena tak percaya, petugas terus menunggu hingga dini hari. Akhirnya setelah beberapa kali mengutak-atik akal, kami memadamkan listrik, dan ternyata kafenya pun dibuka,” kata Djati kepada MuriaNewsCom, Selasa (8/8/2017).

Dari penelusuran Satpol PP, pelanggan yang datang ke kafe langsung dipersilakan masuk. Petugas kafe mengunci tempat dari dalam, dan lampu langsung dimatikan. Hal itu untuk menimbulkan kesan kalau kafe sudah benar-benar tutup, dan bisa mengelabui petugas.

Petugas Satpol PP menggrebek Resto dan Karaoke Dinasty di Desa Jatiwetan, Jati, Kudus. (Facebook Djati Solechah)

 

“Sebenarnya kami sudah kerap mendapatkan laporan akan masih bukanya kafe tersebut. Sayangnya, saat petugas beberapa kali melakukan giat, kafe ditemui dalam keadaan tertutup. Namun laporan masyarakat tak berhenti, hingga petugas melakukan sejumlah cara guna memastikannya. Seperti semalam misalnya,” ujarnya.

Saat ini, Satpol sudah membawa sejumlah perlengkapan karaoke di kafe tersebut. Seperti LCD dan juga soundsystem. Semuanya diamankan di kantor Satpol PP. Pemilik kafe juga dipanggil.

Editor : Akrom Hazami

Satpol PP Kudus Diprotes Gara-gara Tertibkan Baliho Cabup yang Melanggar

Petugas Satpol PP saat melakukan penertiban baliho cabup di Kudus yang melanggar. (FACEBOOK)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemilik baliho calon Bupati Kudus 2018, tidak sedikit yang protes, akibat Satpol PP melakukan penertiban baliho melanggar, beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, Satpol PP Kudus gencar menertibkan baliho milik bakal calon bupati, karena melanggar aturan seperti tak berizin hingga menyalahi tempat pemasangan. Hal ini disampaikan Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah, kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Jumat (4/8/2017).

“Ada perwakilan dari pemilik baliho cabup yang protes. Bentuknya macam-macam. Mulai dari yang komplain ke kantor Satpol PP, atau menghubungi nomor saya secara langsung,” kata Djati.

Biasanya, dia atau petugasnya, memberikan alasan kenapa penertiban dilakukan. Pihaknya berpatokan pada aturan yang berlaku. Jadi, aksi penertiban tidak dilakukan semena-mena.

Kendati demikian, tidak sedikit yang tetap kesal. Sampai, ada pula dari perwakilan salah satu cabup yang berkata kasar kepadanya dan mengklaim telah mengantongi surat izin. Begitu, Satpol PP mengecek ke bagian perizinan, baliho yang berizin hanya beberapa saja.

Misalnya, ada salah satu baliho terpasang di Jalan UMK. Di izinnya hanya untuk satu baliho. Tapi yang terpasang lebih dari satu baliho. “Ada juga yang izinnya memasang di jalan apa, malah dipasang di jalan apa. Tidak sesuai izin. Hal demikian juga kami tertibkan, karena jelas melanggar,” ungkapnya.

Selain tak berizin, lokasi pemasangannya juga melanggar Perda nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas Perda Tingkat II Kudus nomor 10/1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Kudus.
Ada baliho yang dipasang melintang di jalan, ditempelkan pada pohon penghijauan, pada tiang listrik serta tiang lampu pengatur lalu lintas.

Akibat tindakannya, Satpol PP sempat dicap memihak ke salah satu calon bupati, oleh calon lain. Pihaknya menegaskan akan tetap melakukan penindakan terhadap baliho yang ilegal.

Editor : Akrom Hazami

Ibu Penjual Miras di Besito Kudus Terus Membandel

Petugas mengamankan miras dari toko milik Nuryati di Desa Besito, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Penjual minuman keras (miras) Nuryati (54), warga Desa Besito RT 7 RW 7, Gebog, Kudus, benar-benar tak kapok berurusan dengan Satpol PP setempat. Satpol PP kembali mengamankannya, di toko milik Nuryati, pada Rabu (5/7/2017). Padahal beberapa waktu lalu, pemilik toko telah terjerat kasus tersebut.

Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah menuturkan, pihaknya bereaksi setelah adanya laporan keresahan warga ihwal penjualan miras. Satpol PP segera menindaklanjuti ke lokasi. Hasilnya, petugas mendapati botol miras dalam jumlah besar disimpan di toko milik Nuryati.

“Ada lebih dari 50 krat yang kami amankan. Miras tersebut terkumpul dari berbagai jenis dan merek dengan kadar alkohol yang berbeda-beda,” kata Djati saat melakukan penindakan di lokasi.

 

Dari catatan Satpol PP,  pemilik toko sudah dua kali terjerat persoalan soal penjualan miras. Pertama pada 2010 lalu, yang bersangkutan sudah diproses tipiring. Kemudian perkara kembali terulang saat 2014 lalu, dan kembali dilakukan tipiring. Kini, perkara kembali terulang dengan kasus serupa.

Sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, pemilik atau penjual akan dipanggil terlebih dahulu, guna pemeriksaan lebih lanjut  “Sebenarnya tempat penjualan miras sudah beberapa kali diwaspadai,  karena beberapa kali pula kedapatan,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan, aktivitas penindakan berlangsung lancar. Aksi juga menjadi perhatian masyarakat.

Editor : Akrom Hazami

Kawasan Menara Kudus Kini Sepi Pengemis

Petugas Satpol PP Kudus saat melakukan razia pengemis di kawasan Menara, Sabtu (1/4/2017). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pengemis yang biasa mangkal di kawasan Menara Kudus, kini mulai berkurang. Indikasinya, Satpol PP Kudus telah melakukan razia dan menemukan berkurangnya jumlah pengemis dari sebelumnya.

Ini tak lepas dari sosialisasi larangan meminta-minta yang diadakan pemkab setempat, beberapa hari lalu. Seperti yang diadakan di Demaan, Kecamatan Kota. Banyak dari pengemis kawasan Menara Kudus merupakan warga desa tersebut.

Plt Kepala Satpol PP Kudus Eko Hadi Djatmiko mengatakan, setelah sosialisasi di Demaan, pihaknya segera melakukan penertiban di sejumlah titik. Salah satunya di kawasan Menara Kudus yang merupakan titik favorit.

“Pagi harinya kami langsung operasi. Hasilnya sangat berbeda, dengan tak ada lagi pengemis di kawasan Menara Kudus asal wilayah Demaaan,” kata Eko di Kudus, Sabtu (1/4/2017).
Sebagian besar pengemis yang ditertibkan merupakan warga Gebog. Pengemis dari wilayah tersebut juga mendapatkan peringatan dari Satpol PP.

“Hingga sekarang kami juga masih melakukan operasi. Dan hasilnya memang bagus dengan tidak adanya lagi pengemis yang nampak di Menara Kudus,” ujarnya.

Dia menegaskan pihaknya akan meningkatkan razia pengemis. Mengingat keluhan masyarakat juga kerap muncul.

Editor : Akrom Hazami

 

Pedagang Pasar Pagi Purwodadi Bandel, Ini Rencana Satpol PP  

Berbagai instasi menggelar rakor untuk penertiban pedagang Pasar Pagi Purwodadi yang jualan lagi di tempat lama. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kembalinya puluhan pedagang Pasar Pagi Purwodadi untuk berjualan di tempat lama mendapat perhatian serius dari Pemkab Grobogan. Terkait masalah itu, pemkab setempat bahkan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan melibatkan berbagai instansi, Selasa (28/2/2017).

Rakor yang dilangsungkan di ruang rapat wakil bupati dipimpin Asisten I Mokh Nursahid. Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Satpol PP Bambang Panji, Plt Kepala Diperindag Markus Sutoko, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman M Chanif.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai instansi. Antara lain, dari PT KAI, Dishub, Polres Grobogan, Kodim 0717, BPPKAD, Dinas Koperasi dan UMKM, bagian hukum, serta bagian tata pemerintahan. Perwakilan dari kelurahan Purwodadi dan warga sekitar bekas Stasiun Kereta Api Purwodadi.

Dalam rakor tersebut, Nursahid meminta masukan dari berbagai pihak yang hadir dalam kesempatan tersebut. Tujuannya, untuk mencari solusi terbaik dalam menangani kembalinya puluhan pedagang pasar pagi ke lokasi lama. Yakni, di sepanjang jalan Banyuono.

“Dalam rakor tadi, banyak masukan yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita akan meminta pihak Satpol PP segera melakukan penertiban pada pedagang yang jualan lagi di lokasi lama. Untuk penertiban, kita minta Satpol berkoordinasi dengan instansi lainnya,” tegas Nursahid, usai rakor.

Sebelum bertindak, Satpol diminta lebih dulu melakukan upaya persuasif pada pedagang dan warga sekitar. Warga diminta agar tidak menyediakan tempat untuk jualan para pedagang. Hal itu diperlukan karena sebagian pedagang itu mendirikan lapak di pekarangan atau teras rumah warga.

“Kita butuh dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menertibkan pedagang. Termasuk dengan warga sekitar. Soalnya, kalau jualannya di pekarangan atau teras rumah warga, kita tidak bisa ambil tindakan,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Bandel Jualan di Luar Pasar Pagi, Satpol PP Grobogan Tertibkan Pedagang 

Satpol PP Grobogan berupaya menertibkan pedagang yang bandel berjualan di luar Pasar Pagi, Senin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Puluhan pedagang Pasar Pagi Purwodadi yang menggelar dagangannya di pelataran mulai ditertibkan Satpol PP, Senin (13/2/2017). Belasan Satpol mendatangi satu persatu pedagang dan meminta mereka pindah ke dalam pasar.

“Kami mohon pengertiannya pada pedagang semua untuk masuk ke dalam pasar. Di dalam masih ada tempat berjualan. Di luar pasar merupakan lokasi parkir dan bongkar muat barang,” kata Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Grobogan Sarjiyo saat mendatangi lapak pedagang yang ada di pelataran.

Sebelum meminta pindah, petugas juga melakukan pendataan identitas pedagang yang berjualan di pelataran tersebut. Dari pendataan diketahui di antara pedagang itu ternyata banyak yang sudah dapat lapak jualan di dalam pasar. Namun, mereka enggan menempati jatahnya dan pilih jualan di luar.

Sebagian pedagang lainnya merasa keberatan untuk pindah dari pelataran. Mereka berdalih tak dapat jatah tempat di dalam pasar.”Saya jualan di sini karena gak dapat tempat di dalam pasar. Kalau, jualan di dalam, tempat kami di mana?,” kata beberapa pedagang pada petugas.

Terkait keluhan ini, Sarjiyo bisa memaklumi. Namun, pihaknya tetap meminta pedagang untuk masuk ke dalam pasar. Pedagang yang tidak dapat jatah, untuk sementara dibolehkan menempati tempat yang masih kosong sambil menunggu penataan lebih lanjut. “Tempat kosong didalam ditempati dulu bagi yang belum dapat jatah. Yang pasti, depan pasar harus bersih dari pedagang. Kalau semuanya sudah masuk akan memudahkan penanganan selanjutnya,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, penertiban pedagang di pelataran dilakukan menindaklanjuti perintah Bupati Sri Sumarni saat melangsungkan sidak di pasar pagi, Minggu (12/2/2017). Saat sidak pukul 06.00 WIB, Sri sempat dibikin kaget melihat banyak pedagang yang berjualan di pelataran dan pinggir jalan depan pasar. “Lho, ini kok banyak banget yang jualan di luar pasar. Kondisi ini membuat kawasan di luar pasar malah jadi semrawut,” cetusnya ketika sidak.

Terkait kondisi itu, Sri Sumarni langsung memerintahkan Kasatpol PP supaya segera menertibkan sebagian pedagang Pasar Pagi Purwodadi yang memilih berjualan di luar. Sebab, sebagian besar pedagang itu sudah mendapatkan jatah tempat berjualan didalam pasar yang baru seminggu lalu diresmikan. Sri meminta pedagang yang jualan di luar pasar agar didata. Jika terbukti mereka sudah dapat jatah tempat didalam maka supaya dicoret saja. “Kalau nggak mau jualan didalam coret saja. Kasihkan pada pedagang lain yang masih butuh tempat,” ucapnya.

Tindakan tegas memang perlu dilakukan. Sebab, jika dibiarkan maka semua pedagang akan memilih jualan di luar pasar.

Editor : Akrom Hazami

Komisi A DPRD Kudus Nilai Kantor Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tak Layak

Satpol PP saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kudus di kantornya, Kamis (26/1/2017). (ISTIMEWA)

Satpol PP saat menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kudus di kantornya, Kamis (26/1/2017). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto menilai gedung kantor Satpol PP tidak layak.  Tidak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengalami hal serupa. Agar pelayanan kepada masyakat bisa lebih baik, maka pihaknya akan berupaya ikut membantu sesuai peranannya.

“Selain Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengeluhkan hal serupa,” kata Mardijanto di Kudus, Kamis (26/1/2017).

Wakil rakyat asal Partai Demokrat itu sepakat jika masalah di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus itu butuh penanganan maksimal. Seperti halnya, OPD tersebut butuh gedung baru untuk menunjang kinerja.

Pihaknya akan mengusulkannya pada APBD Perubahan 2017. Untuk tahap pertama pembangunan gedung Satpol PP, diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 3 miliar.

“Di pembahasan APBD Perubahan 2017 akan kami munculkan anggaran perbaikan gedung dua OPD tersebut. Kami berharap kinerja keduanya maksimal dengan fasilitas yang mencukupi,” ujarnya.

Diketahui, dua OPD di Kabupaten Kudus mengeluhkan kondisi kantor pascapenataan ulang OPD baru di lingkungan Pemkab Kudus.  Kepada Komisi A DPRD Kudus, Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas gedung.

Plt Kepala Satpol PP Abdul Halil mengeluhkan kondisi kantor yang sudah tidak layak. Selain tidak cukup untuk menampung sekitar 60 staf kantor di tiga bidang, atap sejumlah ruang juga bocor.

“Gedung ini lebih baik dibongkar total dan dinaikkan agar lebih tinggi dari jalan. Kami juga butuh sejumlah ruangan baru untuk menunjang kegiatan kami,” kata Halil.

Kantor Satpol PP kini menempati gedung eks Kantor Ketahanan Pangan di Kaliputu. Sebelumnya, Satpol PP menempati areal Pendapa Kabupaten Kudus. Pihaknya membutuhkan tambahan ruangan seperti tempat untuk penampungan sementara pengemis, gelandangan, dan anak jalanan yang terjaring razia.

Apalagi saat ini Raperda tentang pengemis, gelandangan, dan anak jalanan sudah rampung dibahas DPRD dan menunggu pengesahan. “Jika nanti perda itu diundangkan, tentu kami harus melakukan penegakan dan melakukan razia di jalanan. Kami bingung di mana mereka akan kami tempatkan,” ujarnya.

Satpol PP juga membutuhkan ruangan khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan gudang untuk menampung barang sitaan. “Kami berharap Komisi A bisa mengalokasikan anggaran perbaikan total gedung Satpol PP,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Lucunya Aksi 3 PNS yang Dirazia saat Keluyuran pada Jam Kerja di Grobogan

Anggota Satpol PP gabungan dari Provinsi Jateng dan Pemkab Grobogan sedang melangsungkan kegiatan penegakan disiplin di tempat keramaian. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Satpol PP gabungan dari Provinsi Jateng dan Pemkab Grobogan sedang melangsungkan kegiatan penegakan disiplin di tempat keramaian. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Aparat Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Satpol PP Grobogan menggelar operasi penegakan disiplin di sejumlah kantor dan pusat keramaian di Kota Purwodadi, Kamis (19/1/2017). Dalam kegiatan ini, ada tiga Aparat Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dari sejumlah instansi yang berhasil terjaring razia di sejumlah titik.

Banyaknya petugas yang terlibat dalam razia membuat para PNS itu tidak bisa berkutik. Termasuk mereka yang hendak kabur ketika sudah berada lokasi parkiran kendaraan. Soalnya, beberapa petugas juga sudah menghadang di pintu keluar kendaraan.

Razia yang dilakukan petugas gabungan itu dilakukan dalam dua tahap. Razia tahap pertama dilakukan di Kantor Balai Pelaksana Teknis (BPT) Bina Marga Provinsi wilayah Purwodadi mulai pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan ke kantor Samsat Grobogan. Di instansi tersebut, petugas tidak mendapati adanya pegawai yang bolos.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan di Pasar Induk Purwodadi, dan Swalayan Luwes di Jalan R Suprapto Purwodadi. Di tempat keramaian ini, petugas berhasil menjaring tiga ASN yang masih ada di dalam maupun yang sudah selesai belanja.

Dari tiga ASN ini, satu orang merupakan pegawai puskesmas, satu guru SD dan satu guru SMP. Kemudian, ada satu perangkat desa dan seorang guru swasta di Madrasah Ibtidaiyah yang juga terjaring razia.

Saat diperiksa petugas, para pegawai tidak bisa menunjukkan surat tugas dari pimpinannya. Selanjutnya, pegawai yang kedapatan keluyuran pada jam kerja itu langsung didata identitasnya.

Kabid Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Jateng Sukar menyatakan, tiga ASN yang terjaring razia dikenai sanksi tertulis dan dua pegawai swasta dikenai sanksi teguran. Untuk pembinaan selanjutnya diserahkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Grobogan.

“Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan dan menertibkan ASN agar tidak keluar kantor kecuali ada urusan kedinasan. ASN yang berada di luar kantor pada jam kerja harus disertai penugasan dengan surat yang jelas. Begitu juga dengan pegawai swasta di institusi pendidikan dan pemerintahan desa, mereka juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan siswa,” jelasnya pada wartawan.

Selain razia, pihaknya juga menggelar sosialisasi terkait kewenangan Satpol PP Jateng dalam menegakkan peraturan daerah pada instansi level provinsi yang ada di Grobogan. Selain di instansi pemerintahan, juga dilakukan sosialisasi di SMAN 1 Purwodadi. Seperti diketahui, mulai tahun 2017 ini, SMA dan SMK beralih jadi kewenangan provinsi.

“Kegiatan di SMAN 1 Purwodadi hanya sosialisasi dan mengecek presensi saja,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Siapa Sangka, Pemilik Ribuan Miras di Kudus Adalah Pedagang Kelontong

Satpol PP menunjukkan ribuan botol miras di Kabupaten Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Satpol PP menunjukkan ribuan botol miras di Kabupaten Kudus, Rabu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemilik ribuan botol miras yang disita Satpol PP Kudus, ternyata Kamdani RT 3 RW 1, Desa Gulang, Kecamatan Mejobo. Kamdani merupakan seorang pedagang kelontong di daerahnya yang nyambi jualan miras.

Plt Badan Satuan Polisi Pamong praja (Satpol-PP) Kudus Abdul Halil mengatakan, pemilik berwirausaha sebagai penjual kelentong. Namun di balik itu semua, dia berjualan miras dalam skala yang sangat besar. “Kami menduga dia merupakan distributor miras. Hal itu terlihat dari banyaknya miras yang disimpan dalam gudang miliknya di Desa Jepang, Mejobo tersebut,” katanya kepada MuriaNewsCom 

Sebenarnya pemilik sudah beberapa kali berganti usaha. Sebelumnya, usaha yang pernah digelutinya adalah bisnis potong ayam. Namun bisnisnya itu tutup. Sedangkan lokasi gudang jadi temapt menyimpan miras.

Hanya, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait barang haram itu muncul dan dipasarkan. Sebab, rencananya pemilik baru akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh petugas Satpol PP pekan depan. “Pelaku baru kami mintai keterangan pekan depan. Namun berdasarkan catatan kami, pelaku merupakan orang baru dalam usaha minuman keras,” ujarnya.

Dikatakannya, petugas akan menyeret pelaku ke dalam ranah hukum. Karena aktivitasnya melanggar peraturan daerah dengan menjual miras. Peraturan Daerah (Perda) yang dilanggar adalah Perda Nomor 12/2004 tentang Minuman Beralkohol. Ancamannya denda maksimal Rp 5 juta dan kurungan tiga bulan.

Editor : Akrom Hazami

Jurus Satpol PP Kudus Kurangi Pengemis Nakal

Warga beraktivitas di Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga beraktivitas di Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus memiliki skala prioritas dalam menjalankan razia pengemis di kawasan Menara. Pada bulan tertentu, petugas lebih disiagakan dalam beroperasi dibandingkan dengan biasanya.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, pada saat ramai peziarah biasanya jatuh pada sebelum Ramadan atau saat bulan Asyura. Pada saat itu, petugas satpol PP datang semenjak habis Subuh hingga Zuhur tiba. “Karena memang banyak pengemis pada saat itu. Makanya kami datang lebih pagi supaya mereka tidak menganggu peziarah,” katanya kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Sabtu (10/12/2016).

Menurutnya, pada saat sekarang ini, Satpol PP  tidak menerapkan pola demikian, namun hanya melakukan patroli rutin. Hal itu melihat berkurangnya peziarah pada saat sekarang ini. Biasanya, kata Halil, patroli dilakukan sekitar pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Kemudian patroli selanjutnya dilakukan pada pukul 15.00 WIB ke atas hingga Maghrib tiba. Pada jam itu, diketahui pengemis banyak berkeliaran.

Namun, belakangan diketahui petugas kalau pengemis suka “kucing-kucingan” dengan petugas. Sehingga jadwal patroli terkadang dibuat dengan tidak teratur supaya bisa menindak para pengemis. “Kami sadari masih kurang maksimal. Tapi kami masih berupaya terus operasi supaya mereka bisa kapok,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pengemis di Menara Kudus Minta-Minta Secara Paksa ke Peziarah

Warga beraktivitas di kawasan Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga beraktivitas di kawasan Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  Pengemis di kawasan Menara Kudus memiliki jam khusus operasi. Biasanya, para pengemis mulai meminta-minta saat petugas Satpol PP tidak melakukan razia.

Hal itu diungkapkan Mashot, seorang pekerja di kawasan kawasan Menara Kudus. Mashot mengatakan, sepengetahuannya pengemis beraksi sebelum petugas Satpol PP menggelar patroli rutin. Menurutnya, para pengemis terlihat saat habis Subuh hingga maksimal pukul 07.00 WIB.

“Biasanya petugas dari Satpol PP mulai patroli di atas jam 07.00 WIB. Padahal, pada saat jam itu, para pengemis sudah pulang lantaran tahu betul kapan petugas akan menggelar razia atau patroli,” kata Mashot, kepada MuriaNewsCom, Sabtu (10/12/2016) di kawasan Menara.

Menurutnya, hal itu sudah berlangsung lama. Tepatnya sejak beberapa pekan terakhir. Tidak heran jika petugas sering mendapati kawasan Menara bersih dari pengemis.

Padahal, katanya yang hampir tiap hari bekerja di kawasan Menara Kudus, para pengemis masih saja mengganggu para peziarah yang datang. Bahkan tak luput juga sedikit memaksa peziarah agar memberikan uang kepada pengemis.

“Seperti halnya menarik pakaian peziarah agar diberi uang. Selain itu juga, pengemis selalu mengejar peziarah supaya mendapatkan apa yang diinginkan yang katanya sodakoh,” ujarnya.

Selain menarik pakaian peziarah, pengemis juga sering mengucapkan hal yang tidak sepatutnya diucapkan. Seperti mendoakan yang buruk kepada peziarah yang tidak memberikan uang kepada pengemis.

Dia berharap, pemerintah bisa tegas dalam memberantas keberadaan pengemis di kawasan Menara. Sebab tak hanya peziarah yang mengaku resah, namun juga para pedagang di kawasan Menara.

Editor : Akrom Hazami