Karaoke Nakal Pati, Satpol PP Siap Ngotot lagi

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa menunjukkan contoh segel yang dicopot kembali dari pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa menunjukkan contoh segel yang dicopot kembali dari pengusaha karaoke. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati bakal menempuh langkah yustisi, setelah upaya penertiban karaoke dengan melakukan penyegelan gagal di sejumlah tempat karena ada perlawanan.

Gagalnya penyegelan bukan hanya saat upaya penyegelan berlangsung, tetapi juga sejumlah segel yang sudah terpasang ternyata dicopot kembali dari pengusaha karaoke. Kesal dengan langkah tersebut, pihaknya bakal menempuh jalur hukum.

“Kami tidak akan menyerah. Kami tetap akan menegakkan Perda yang sudah menjadi representasi produk hukum masyarakat Pati. Saat ini, kami mengupayakan jalur hukum,” ujar Kasatpol PP Pati Hadi Santosa.

Sayangnya, upaya itu terkendala dengan tenaga penyidik PNS yang bekerja di Satpol PP hanya satu orang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Pati Wisnu Wijayanto meminta supaya penyidik Satpol PP bisa berkoordinasi dan konsultasi dengan penyidik di Polres Pati.

“Minimnya SDM penyidik memang diakui jadi kendala. Tapi, jangan sampai itu menyurutkan langkah Satpol PP untuk menempuh langkah yustisi. Mereka bisa konsultasi dengan penyidik di Polres Pati untuk menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke untuk dibawa ke ranah hukum,” tutur Wisnu.

Wakapolres Pati Kompol Sigit Bambang Hartono mengaku tidak masalah bila penyidik Polres di Pati dimintai konsultasi dengan penyidik Satpol PP. “Yang penting ada koordinasinya,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Berantas Karaoke Nakal Pati, Ini Masalah Satpol PP

Curhatan PKL Sosrokartono Kudus yang Kini Bebas Kejaran Satpol PP

 Suasana Pasar Kaliputu yang kian ramai setelah PKL Sosrokartono pindah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Suasana Pasar Kaliputu yang kian ramai setelah PKL Sosrokartono pindah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Sosrokartono Kudus Joko Santoso mengatakan, dirinya beserta pedagang yag lain sudah lega. Setelah ratusan PKL di pasar Desa Kaliputu.

“Ya kami sudah plong ! Bisa dipindah di pasar ini. Kita juga tidak dioyak-oyak lagi oleh Satpol PP,” katanya.
Dia melanjutkan, untuk perpindahan PKL ke pasar Desa Kaliputu sudah berlangsung hampir  dua minggu yang lalu. Selain itu,untuk PKL yang tergabung dalam paguyuban
PKL Sosrokartono sebanyak 68 orang dan PKL yang tidak tergabung dalam paguyuban itu ada 60 orang.

Total ada 128 PKL yang sudah mendapatkan lapak di tempat baru itu. Sementara, untuk lapak yang berada di Pasar Kaliputu, setiap lapaknya ditempati dua orang pedagang.

“Untuk ukuran lapak, setiap lapaknya berukuran 2.5 m x 1.5 m.Namun lapak tersebut berisi dua meja yang diisi oleh dua pedagang,” tuturnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, pasar yang berada di gang 5 Desa Kaliputu tesebut kini sudah diisi oleh sekitar 128 pedagang.

Pihaknya juga patuh aturan membayar keamanan dari desa Rp 2 ribu setiap 5 hari sekali per pedagang. Sedangkan retribusi kebersihan dan lainnya belum ada.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Melihat Jalan Sosrokartono Kudus Tak Lagi Semrawut 

Berantas Karaoke Nakal Pati, Ini Masalah Satpol PP

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa (kanan) menjelaskan kendala penegakan Perda di lapangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Hadi Santosa (kanan) menjelaskan kendala penegakan Perda di lapangan. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ada sejumlah kendala yang dikeluhkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati terkait dengan penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang mengatur karaoke.

Salah satunya, minimnya personel untuk melakukan penertiban, sumber daya manusia (SDM) yang sebagian sudah tua, hingga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang hanya satu orang.

“Terus terang saja, kami terkendala SDM. Selain personelnya minim, ada beberapa personel yang sudah tua, sehingga kemarin penyakitnya sempat kambuh waktu melakukan penertiban dan mendapatkan perlawanan dari pihak pengusaha karaoke,” kata Kasatpol PP Pati Hadi Santosa.

Tak hanya itu, tenaga penyidik yang hanya satu orang membuat langkah yustisi yang bakal dilakukan kuwalahan. Padahal, langkah yustisi dianggap penting setelah langkah nonyustisi tidak berhasil dilakukan.

“Langkah yustisi mengharuskan penyidik untuk melakukan penyidikan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke. Kalau tenaga penyidiknya cuma satu, terus terang saja akan kewalahan,” ungkapnya.

Kendati begitu, pihaknya akan terus mengupayakan penertiban karaoke, baik dari aspek nonyustisi maupun yustisi. Mereka bakal melakukan penertiban lanjutan hingga Perda benar-benar bisa ditegakkan.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : GP Ansor Pati Desak Perda Karaoke Pati Ditegakkan

Begini Cara Heru Sutiyono Satpol PP Kudus Merawat Orang Gila

Beberapa rekan Heru Sutiyono Satpol PP Kudus lainnya berkunjung ke Yayasan Jalma Sehat. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa rekan Heru Sutiyono Satpol PP Kudus lainnya berkunjung ke Yayasan Jalma Sehat. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah dimasukkan ke Yayasan Jalma Sehat yang berada di Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo. Orang gila yang didapat dari pinggir jalan tersebut langsung diterapi. Dan masa penyembuhan pun dapat dijalankan.

Baca juga : Sungguh Mulia Satpol PP Kudus Ini, Tak Hanya Merazia Tapi Juga Merawat Orang Gila dengan Sukarela

Heru Sutiyono salah satu personel Satpol PP Kudus mengatakan, dirinya dalam merawat orang gila tersebut adalah dengan latihan kerja. Jika orang gila yang sudah dirawat dan dinyatakan sembuh dan bisa berkomunikasi normal serta tidak berhalusinasi, maka mereka pun ditugasi merawat kambing dan membantu menjemur gabah.

”Dengan melakukan kegiatan itu, mereka juga mendapat uang lelah,” kata Heru.

Dia melanjutkan, bagi orang gila yang baru didapat dari pinggir jalan, maka dilakukan isolasi terlebih dahulu. Supaya bisa beradaptasi dan tidak membahyakan pasien lainnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, rata-rata dari 38 orang gila yang masih dirawat tersebut kini lebih dari separohnya sudah dinyatakan bisa diberi tugas. Sebab mereka mayoritas bisa merawat kambing dan membantu pekerjaan lainnya.

Salah satu perawat orang gila di Jalma Sehat Kudus Tyas Ika memaparkan, penyembuhan ini memang bertahap. ”Yaitu dengan cara memantau, mendekati secara persuasif, dan mengontrol,” ungkapya.
Diketahui, tempat perawatan orang gila tersebut mempunyai tenaga sebanyak tujuh orang. Baik dari mulai penjaga, juru masak, dokter, maupun bagian pemulihan kejiwaan dengan cara terapi.

Dia menambahkan, yang penting kesabaran, ketelitian dan harus bisa mengetahui perubahannya. Sehingga disaat sudah dinyatakan sehat, baik itu dilihat dari interaksi komunikasi, berkurangnya halusinasi dan lainnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Sungguh Mulia Satpol PP Kudus Ini, Tak Hanya Merazia Tapi Juga Merawat Orang Gila dengan Sukarela

Di Yayasan Jalma Sehat, Kudus Heru Sutiyono mencukur rambut orang gila sebelum dimandikan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Di Yayasan Jalma Sehat, Kudus Heru Sutiyono mencukur rambut orang
gila sebelum dimandikan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Merazia pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Begitu halnya dengan tugas Heru Sutiyono (50) yang merupakan anggota Satpol PP Kudus. Dirinya tak sekadar menjalankan tugas merazia orang gila, namun bahkan merawat bahkan menyembuhkan orang gila secara sukarela.

”Saya menjadi satpol PP yang tugasnya merazia PGOT, justru tergugah untuk bisa melakukan kegiatan sosial. Seperti halnya mendirikan yayasan Jalma Sehat, yang memang saya khususkan untuk orang gila,” paparnya.

Tempat penyembuhan orang gila yang berada di Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo ini selalu menjadi tujuan untuk bisa dijadikan penyembuhan orang gila. ”Untuk pasien, kami dapatkan dari orang gila di pinggir jalan. Orang gila tersebut pasti tidak diakui keluarganya. Bahkan sudah gila bertahun-tahun,” ujarnya.

Dia melanjutkan, pasien orang gilanya saat ini sebanyak 38 orang. Selain itu, pasien yang sudah dipulangkan lantaran sudah dianggap sehat dan sembuh ada sekitar 120 orang.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, tempat perawatan orang gila yang berdiri sekitar 1,5 tahun silam tersebut kini bisa menampung 150-an pasien.

”Sejauh ini kami sudah memulangkan orang gila yang dianggap sehat, sembuh ke alamatnya masing-masing. Baik yang ada di Kudus ataupun luar Kudus. Akan tetapi untuk saat ini pasien kita tingal 38 orang,” tegasnya.

Editor: Titis Ayu Winarni

Lebih Profesional Emban Tugas, Anggota Satpol PP Jepara Diberi Pembinaan Khusus

Pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Jepara yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP Trisno Santoso dengan didampingi Sekretaris Satpol PP Jepara, Kepala Bidang Penegakkan dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Jepara dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Jepara.(MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Jepara yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP Trisno Santoso dengan didampingi Sekretaris Satpol PP Jepara, Kepala Bidang Penegakkan dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Jepara dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Jepara.(MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara diberi pembinaan oleh Pemkab setempat, Senin (7/3/2016), di ruang rapat 1 Setda Jepara. Pembinaan tersebut diberikan agar semua anggota Satpol PP paham keberadaannya sangat penting.

Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan, pembinaan bagi seluruh jajaran Satpol PP ditujukan untuk memberikan pemahaman keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

”Lingkup tugas Satpol PP termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas). Oleh sebab itu, Satpol PP diharapkan mempunyai profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya. Di samping pada saat yang sama dapat bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif (antisipasi-mendeteksi),” ujar Subroto.

Menurut dia, yang lebih penting lagi, setiap aparat Satpol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum (perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadi konflik.

”Diharapkan, semua Anggota Satpol PP dan Linmas kedepan selalu menampilkan performa profesional. Karenanya, aparat Pol PP dan Linmas perlu dibekali kemampuan pemikiran yang jernih, kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kabupaten Jepara Trisno Santoso dalam laporannya mengungkapkan, tenaga sukarela Sat Pol PP se-Kabupaten Jepara mencapai 109 Personel. Hal tersebut dipandang perlu merekrut tenaga sukarela untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dimana Satpol PP Jepara masuk dalam kategori tipe B dengan jumlah personel 150 sampai 200 personel, dari jumlah tersebut maka ideal jelas masih dikatakan belum.

”Kalau bicara ideal ya kita butuh sekitar 200 orang personel. Saat ini hanya punya 109 orang, kekurangannya kami atasi dengan meminta bantuan personel dari TNI, kepolisian dan Linmas,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Pesona Satpol PP Ayu yang Rayakan Hari Jadi di Tahun Kabisat

Ulfah, salah satu tenaga kontrak di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ulfah, salah satu tenaga kontrak di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Semua orang merasakan ulang tahun hampir setiap tahun, akan tetapi berbeda dengan gadis cantik yang bertugas menjadi tenaga kontrak di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus tersebut.

Ya, dia adalah Ulfah, gadis yang berusia 20 tahun ini ternyata lahir di tahun kabisat. Yakni khusus lahir pada 29 Februari. Sedangkan Tahun Kabisat adalah tahun khusus di mana biasanya jumlah hari dalam satu tahun dihitung 365 hari, maka pada tahun kabisat menjadi 366 hari.

Penambahan jumlah 1 hari tersebut hanya terjadi 4 tahun sekali dan hanya ada di bulan Februari saja. Oleh karenanya pada tahun 2016 ini disebut sebagai tahun Kabisat karena bulan Februari berakhir pada angka 29 bukan 28.

“Alhamdulillah dengan datangnya tahun kabisat atau tanggal lahir saya 29 Feberuari, di tahun 2016 ini, saya msih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,”katanya.

Gadis dua bersaudara dari Desa Bulung Kulon RT 4 RW 6 Kecamatan Jekulo tersebut juga sempat memberikan makanan ringan kepada rekannya di pos Satpol PP yang letaknya berada paling ujung areal kantor Pemkab Kudus.

“Ya meskipun hanya datang 4 tahun sekali, yang penting harus selalu bersyukur. Dan mudah mudahan ke depannya cita cita saya sebagai pegawai Pemkab (PNS) bisa tercapai serta membanggakan orang tua yang melahirkan serta membesarkan saya,” ungkap gadis yang kini duduk di bangku Universitas Terbuka jurusan Ilmu Pemerintahan semester 4.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga :

Kisah Zulia, Satpol PP Cantik Perayu Orang Gila 

Satpol PP Blora Siap Tangkap Pelajar yang Ketahuan Bolos

Sri Handoko, Kepala Satpol PP Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Sri Handoko, Kepala Satpol PP Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora siap menindak tegas bagi pelajar yang ketahuan membolos saat jam pelajaran.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Satpol PP Blora Sri Handoko, pihaknya akan intensif dalam pembinaan pelajar yang ketahuan bolos. ”Biasanya mereka nongkrong dan masih mengenakan seragam sekolah,” jelas Sri Handoko kepada MuriaNewsCom (02/02/2016).

Menurutnya, akhir-akhir ini terjadi peningkatan siswa yang bolos saat jam pelajaran. ”Bagi pelajar yang tertangkap akan kami panggil orang tuanya, dan kepala sekolah dimana mereka belajar,” kata Sri Handoko.

Bagi pelajar yang terkena razia, lanjut Sri Handoko, pihaknya mewajibkan untuk melaporkan diri setiap pagi di kantor Satpol PP. Sebagai upaya pemantauan bahwa siswa tidak membolos lagi saat jam pelajaran. Selain itu, siswa juga diberi surat peringatan agar tidak mengulangi lagi tindakan tercela itu, yakni bolos saat jam pelajaran.

Selain fokus terhadap pelajar yang bolos, Sri Handoko mengungkapkan, Satpol PP juga melakukan penyisiran di tempat-tempat yang biasa digunakan remaja untuk mabuk. ”Kami juga fokus di tempat-tempat yang biasa digunakan remaja mabuk, seperti GOR dan lapangan golf. Hal tersebut merupakan upaya dalam meminimalisir kenakalan remaja yang ada di Blora,” kata Dri Handoko.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ratusan PK Kepung Kantor Satpol PP Pati

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ratusan PK mengepung Kantor Satpol PP Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ratusan pemandu karaoke (PK) dari berbagai tempat hiburan karaoke di Pati menggeruduk dan menduduki paksa Kantor Satpol PP Pati, Kamis (21/1/2016) sore.

Aksi tersebut dilakukan untuk melawan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke di Pati yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pasukan keamanan dari Satuan Shabara Polres Pati dikerahkan untuk melakukan pengamanan Kantor Satpol PP Pati yang dikepung ratusan PK dan pengusaha karaoke.

Sementara itu, ratusan personel Satpol PP yang akan melakukan eksekusi masih berada di Kantor Pemkab Pati, sebelum berangkat menuju lokasi karaoke yang akan disegel.

“Kasian PK bang. Berikan mereka kesempatan untuk bisa makan. Pemerintah jangan hanya mikir tinggal eksekusi saja,” kata Musyafak, salah satu pengusaha karaoke di Pati.

Kuasa hukum pengusaha karaoke Nimerodi Gulo juga hadir dan mengawal aksi PK yang mengepung Kantor Satpol PP.

Editor : Kholistiono

Pengusaha Karaoke di Pati Akan Melawan Jika Satpol PP Lakukan Eksekusi

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo (kiri) bersama dengan Ketua Paguyuban Karaoke Pati Heri Susanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Pemkab Pati melalui Satpol PP rencananya akan melakukan eksekusi terhadap tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013. Eksekusi itu rencananya akan dimulai pada Kamis (21/1/2016) besok hingga akhir Januari 2016.

Namun, pihak pengusaha karaoke justru akan melakukan perlawanan. Hal ini ditegaskan Kuasa Hukum Paguyuban Karaoke Pati Nimerodi Gulo.

“Dasarnya apa mereka mau melakukan eksekusi? Putusan MA saja belum turun di Pengadilan Negeri. Lagipula, tidak ada sanksi yang tercantum dalam Perda,” kata Gulo saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (20/1/2016).

Pihaknya juga akan melaporkan ke Polda Jawa Tengah jika Satpol PP menyalahgunakan wewenang dengan melakukan eksekusi yang tidak ada dasar hukumnya. Karena itu, ia meminta agar Satpol PP tidak anarkis dan arogan dalam melakukan eksekusi tempat karaoke yang tidak ada dasar hukumnya.

“Kalau dia mau anarkis, kami dari segi hukum akan laporkan mereka ke Polda. Kalau mau main anarkis, teman-teman pengusaha karaoke katanya juga siap kalau diajak anarkis. Teman-teman siap melakukan perlawanan,” tambahnya.

Editor : Kholistiono

200 Personel Satpol PP Pati Siap Eksekusi Tempat Karaoke dan Prostitusi Terselubung

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Kasatpol PP Pati Suhud saat digeruduk pengusaha karaoke beberapa bulan yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada 200 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati disiapkan untuk melaksanakan eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Eksekusi itu rencananya akan dilaksanakan pada Kamis (20/1/2016) besok.

Kepala Satpol PP Pati Suhud mengatakan, masih ada sekitar 23 tempat karaoke di Pati yang tidak tertib dan melanggar Perda. Namun, secara nyata, kata dia, hanya ada sekitar 16 tempat karaoke yang masih nekat beroperasi meski melanggar aturan Perda.

“Ada sekitar 200 personel yang kami siapkan untuk eksekusi tempat karaoke yang melanggar Perda. Kami diberikan waktu pemerintah sejak 21 Januari hingga akhir Januari untuk melakukan penertiban,” kata Suhud kepada MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, tempat karaoke yang terindikasi terdapat prostitusi tersebulung juga akan ditindak tegas. “Hotel berbintang di Pati juga menyediakan fasilitas karaoke. Itu tidak melanggar Perda karena sebagai bentuk fasilitas hotel. Tapi, jika ada indikasi prostitusi tersebung juga akan kami tertibkan,” imbuhnya.

Untuk mengawal proses eksekusi itu, pihaknya rencananya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI. Sejumlah SKPD terkait juga dilibatkan untuk melancarkan penegakan Perda karaoke.

Editor : Akrom Hazami

Satpol PP Kudus Siap Menyamar untuk Tindak Pengemis di Kawasan Menara

Pengemis meminta-minta kepada peziarah makan Sunan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pengemis meminta-minta kepada peziarah makan Sunan Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Satpol PP Kudus, memiliki cara tersendiri dalam menindak keberadaan pengemis di kawasan Menara Kudus. Dalam melakukan penindakan, Satpol PP tidak mau terkecoh oleh pengemis yang harusnya ditangkap malah kabur.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengungkapkan, jika cara biasa dalam menangkap pengemis dinilai kurang efektif. Sebab pengemis akan langsung lari berhamburan begitu mendengar suara Satpol PP dan melihatnya di kawasan Menara.

”Makanya kami tidak mau kalau menertibkan dengan cara biasa. Harus disiasati cara menindaknya seperti apa,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Cara yang dilakukan, adalah dengan memasang anggota di sana dalam jumlah tertentu. Berbeda dengan anggota lain, anggota yang dipasang tidak berpakaian seragam melainkan pakaian bebas. Tugasnya, adalah mencari info apakah di kawasan sana ada pengemis yang beroperasi apa tidak.

Setelah dinyatakan ada aktivitas pengemis, lanjutnya, maka petugas akan datang dari berbagai sisi. Hal itu dilakukan untuk memastikan pengemis tidak bisa kabur saat dirazia.

”Ya meskipun ada saja yang lolos karena banyaknya pengemis. Mereka juga yang dalam waktu tidak lama langsung meminta-minta lagi. Padahal kami tidak mungkin berjaga di sana terus menerus,” ujarnya.

Seperti halnya tadi, rencananya petugas Satpol PP mengadakan razia kepada para pengemis di lingkungan Menara. Hanya setelah petugas keliling, ternyata sudah tidak ada pengemis di kawasan Menara, sehingga operasi tidak jadi dilaksanakan.

”Yang kami khawatirkan itu kalau mereka sampai memaksa peziarah. Itu jelas lebih parah dibandingkan hanya dengan meminta minta saja,” ujarnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Hore! Tahun Baru, Satpol PP Blora Huni Kantor Baru

Pemotongan tumpeng oleh Pj Bupati Blora dalam rangka menempati kantor Satpol PP Blora yang baru bersama Sri Handoko Kasatpol PP Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Pemotongan tumpeng oleh Pj Bupati Blora dalam rangka menempati kantor Satpol PP Blora yang baru bersama Sri Handoko Kasatpol PP Blora. (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Menjelang tahun baru ada yang baru pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora, mulai Kamis (31/12/2015) instansi tersebut menempati kantor baru. Tepatnya di jalan Blora – Cepu sebelah barat Kecamatan Jepon depan Mapolres Blora.

Sebelumnya instansi tersebut menempati eks rumah makan Sari Rasa yang tepatnya disebelah timur Mapolres Blora. Pindahnya kantor tersebut dikarenakan kontrak pada tempat sebelumnya sudah habis, meski kondisi kantor baru belum memadai untuk ditempati. Seperti belum terpasangnya keramik lantai dan pagar pembatas luar serta belum tersedianya tempat parkir. ”Kontrak di Sari Rasa Habis, kalau kita tidak pindah kita bisa diusir,” ujar Sri Handoko Kasatpol PP.

Anggaran pembangunan gedung Satpol PP Kabupaten Blora pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebanyak Rp 1,7 miliar, dari jasa tersebut untuk jasa konsultan pengawas sebanyak 36 juta, sisanya1,664 juta dilakukan pelelangan di unit layanan pengadaan (ULP) dengan pemenang lelang PT Putra Laksana. ”Anggaran sisa 40 juta, dikembalikan ke kas daerah,” tutur Sri Handoko.

Dalam menempati kantor baru dihadiri oleh Pejabat Bupati Blora, Ihwan Sudrajat. Dalam sambutannya, penempatan kantor baru harus diimbangi dengan semangat baru. Meski kondisi belum selesai sepenuhnya. ”Dalam kekurangan kantor akan dilengkapi pada APBD 2016,” tutur Ihwan Sudrajat. (RIFQI GOZALI/TITIS W)

Satpol PP Blora Pastikan Bikin Tak Tenang Pasangan yang Nekat Berbuat Mesum

GOR Mustika Blora yang bakal menjadi sasaran razia Satpol PP pada malam pergantian tahun (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

GOR Mustika Blora yang bakal menjadi sasaran razia Satpol PP pada malam pergantian tahun (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

BLORA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora Sri Handoko menegaskan, pada malam pergantian tahun baru nanti, pihaknya bakal menyisir sejumlah tempat yang disinyalir dijadikan tempat mesum bagi pasangan muda-mudi, khususnya fasilitas umum.

Setidaknya, beberapa tempat yang bakal menjadi sasaran di antaranya halaman belakang GOR Mustika Blora, Taman Bangkle dan beberapa tempat lainnya.

Ia mengatakan, pihaknya bakal bersinergi dengan kepolisian dalam mengamankan perayaan malam pergantian tahun. “kami akan lakukan penyisiran di sejumlah tempat, seperti di GOR Mustika dan taman Bangkle,” ungkapnya kepada MuriaNewsCom (28/12/2015).

Demi keamanan dan kenyamanan, pihaknya juga telah melakukan razia di tempat hiburan malam yang telah dilakukan sebelumnya, yang merupakan rangkaian dari pengamanan Natal dan Tahun Baru.
Ia juga memastikan, bahwa pada malam pergantian tahun nanti, semua tempat hiburan malam dipastikan tutup. (RIFQI GOZALI/KHOLISTIONO)

Ini Pembelaan Satpol PP Kudus yang Gagal Tutup Tambang Batu Ilegal

Suasana di lokasi penambangan batu ilegal di Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

Suasana di lokasi penambangan batu ilegal di Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

 

KUDUS – Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil membantah adanya tekanan dari warga sehingga gagal memasang portal di lokasi tambang batu ilegal di perbatasan Desa Menawan, Kecamatan Gebog dan Desa Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Senin (21/9/2015)

“Melihat kondisi di lapangan, kami akan kedepankan upaya persuasif baik kepada warga yang bekerja sebagai penambang, maupun pengusaha pemilik lokasi tambang,” ujarnya.

Selain di Soco, lokasi tambang batu yang kini tengah menjadi perhatiannya tersebar di Desa Kajar, Dukuh Waringin, dan Japan. Ketiganya berada di Kecamatan Dawe. “Kami akan terus memantau lokasi tambang,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Kudus Agus Imakudin mengatakan, lokasi penambangan batu di Soco mendesak untuk ditutup karena menyalahi aturan. Terlebih ketika melihat lokasi, rawan terjadi longsor ketika musim hujan tiba.

“Warga juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan. Tidak hanya mementingkan mendapat penghasilan saja. Lokasi tambang rawan longsor jika musim hujan tiba,” katanya.

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang RTRW Tahun 2012-2031 disebutkan, lokasi yang boleh ditambang hanya di Dukuh Kedungmojo, Desa Tanjungrejo, Dukuh Wonosari, Desa Rejosari, dan Desa Gondoharum, ketiganya di Kecamatan Jekulo. Satu lokasi lainnya yaitu Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan.

“Pengusaha perlu bersabar. Selain di empat lokasi yang sudah diatur dalam Perda RTRW, berarti usahanya ilegal,” katanya. (MERIE /AKROM HAZAMI)

Satpol PP Ditantang Penambang Batu Ilegal di Kudus

 

Suasana di lokasi penambangan batu ilegal di Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

Suasana di lokasi penambangan batu ilegal di Kudus. (MuriaNewsCom/Merie)

KUDUS – Warga yang bekerja di lokasi tambang batu ilegal di perbatasan Desa Menawan, Kecamatan Gebog dan Desa Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus menantang Satpol PP setempat,, Senin (21/9/2015).

Karena tim gabungan aparat Satpol PP dan anggota lintas Komisi DPRD Kudus, dan LSM akan memasang portal di lokasi itu.

“Jika akses ditutup dan usaha kami dilarang, kami ya tetap akan kerja. Ini satu-satunya pekerjaan utama kami,” kata Nur Hadi Sipin (50), salah seorang penambang batu di lokasi.

Warga yang lain justru menantang aparat untuk menyiapkan pekerjaan bagi mereka. Nur Hadi menambahkan, warga bisa cepat mendapat penghasilan dari bekerja di lokasi tambang. Dalam sehari warga bisa menerima upah antara Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu. “Pertanian tidak bisa diandalkan,” ujarnya.

Kedatangan mereka ditanggapi dingin oleh warga. Bahkan lokasi penambangan sepi aktivitas. (MERIE /AKROM HAZAMI)

Bosan Sama Satpol PP, PKL Taman Seribu Lampu Cepu ‘Tobat’

Sejumlah lapak PKL di salah satu sudut taman Seribu Lampu Kota Cepu, Blora. (MuriaNewsCom/Priyo)

Sejumlah lapak PKL di salah satu sudut taman Seribu Lampu Kota Cepu, Blora. (MuriaNewsCom/Priyo)

 

BLORA– Karena bosan sama Satpol PP karena kerap ditegur, Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Taman Seribu Lampu Kota Cepu tobat.

Yakni mereka sepakat untuk mengemasi lapak mereka usai berjualan. Kesepakatan tersebut diambil dalam forum pertemuan dan dialog yang digelar di kantor kecamatan setempat.

Dengan dipimpin langsung Camat Cepu, Mei Nariyono, pertemuan diikuti sejumlah perwakilan dari paguyuban PKL. Di antaranya Mandiri, Taman Seribu Lampu dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Serta sejumlah lurah. Forum tersebut dimaksudkan untuk merumuskan kesepahaman bersama terkait penggunaan ruang publik.

“Selama ini izin berjualan di Taman Seribu Lampu telah diberikan kepada para pedagang. Sehingga dengan kelonggoran ini ada imbal balik positif dari para PKL. Yaitu usai berjualan, lapak yang digunakan berjualan dikemasi. Itu saja,” kata Camat Cepu, Mei, Jumat(14/8/2015).

Menurutnya selain lapak, permasalahan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan PKL di taman itu adalah sampah. Karenanya ia meminta kesadaran para pedagang untuk mengemasi sampah sisa berjualan dan membuangnya di tempat yang telah disediakan.

Apalagi di taman itu juga telah disediakan tempat pembuangan sementara (TPS) yang sebenarnya diperuntukkan bagi para PKL. Namun, masih banyak pedagang yang belum memanfaatkannya.

“Kita hanya ingin, keberadaan Taman Seribu Lampu sebagai ruang publik tetap bersih, rapi dan tertib, jadi meski dibolehkan berjualan kebersihan tetap harus dijaga,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua paguyuban PKL Mandiri, Suharno menyatakan, keharusan mengemasi lapak usai berjualan sebenarnya telah dipahami sejak awal. Hal tersebut juga sudah disampaikan kepada para pedagang yang lain.

Namun, masih saja ada anggota paguyuban yang masih mengabaikan hal tersebut. Terutama pedagang baru dan berasal dari luar Kota Cepu. Demi tercipta dan terjaganya kebersihan dan ketertiban di taman itu, dia meminta anggota tertib.

“Kami tidak bisa menyalahkan petugas. Jika memang sudah tidak bisa ditata silahkan diangkut saja lapaknya,” tegasnya. (PRIYO/AKROM HAZAMI)

Satpol PP Kudus Marah dan Siapkan Ribuan Anggotanya untuk Tangkap Peneror Pencibir di Pamflet

Pengguna jalan melintas dekat tiang traffic light yang terdapat pamflet cibiran ke Satpol PP di salah satu ruas Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Ribuan kader siaga Satpol PP Kudus, siap dikerahkan untuk mengamankan penempel pamflet cemooh kepada institusinya. Ribuan kader tersebut terjaring dari setiap desa di Kudus.

Hal ini terkait beberapa daerah keramaian di Kudus, terpasang pamflet yang bertulisan cibiran kepada Satpol PP Kudus. Dalam pamflet tersebut tertulis seruan perlakuan Satpol PP Kudus.

Dalam kertas putih tersebut, tertulis jelas. “Stop Kekerasan Satpol PP Terhadap Manusia”. Kalimat tersebut tertulis dengan menggunakan huruf kapital dan mudah ditemukan di tembok – tembok keramaian dan tiang traffict light.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, ribuan kader Satpol PP sudah dikoordinasi dengan baik untuk hal-hal yang urgen. Sehingga jika nantinya terjadi hal yang di luar kontrol, maka dapat digunakan kapanpun.

“Mereka dapat kami minta untuk mengontrol dan mencari pelaku yang melakukan hal tersebut. Namun itu nanti dulu kalau memang sudah mulai tidak terkontrol,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Ribuan kader tersebut, terdiri dari sembilan kader satpol PP yang berada di setiap desa. Dan di Kudus terdapat 132 desa, sehingga jumlah kader yang ada mencapai 1.188 kader.

“Untuk pamfletnya kami sudah membuangnya. Terdapat petugas yang rutin keliling untuk langusng membuang kalau menjumpai hal semacam itu,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Satpol PP Kudus Mulai Galau Gara-gara Dicibir Lewat Pamflet

Pengguna jalan melintas dekat tiang traffict light yang terdapat pamflet cibiran ke Satpol PP di salah satu ruas Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

KUDUS – Kepala Satpol PP Abdul Halil mengatakan, meski hingga kini belum diketahui siapa dalang di balik pamflet yang menempel di jalan umum. Namun pihaknya berharap pelaku berani menampakkan diri. Bukan tanpa sebab. Melainkan guna menemuinya untuk merundingkan akar permasalahan.

“Selama ini tidak ada namanya, alamat apalagi nomor yang dapat dihubungi. Jadi silakan saja bagi yang menjadi pelaku penempelan pamflet tersebut, dapat menemui saya secara langusng atau datang ke kantor satpol PP,” kata Halil, kepada MuriaNewsCom, Selasa (4/8/2015).

Menurutnya, undangan tersebut bukan hanya untuk yang melakukan penempelan pamflet saja. Melainkan juga untuk masyarakat yang merasa tidak mendapat keadilah oleh satpol PP. Sebab selama ini satpol PP selalu menjalankan tugasnya sesuai aturan.

“Kami ini penegak perda, jadi sudah menjadi tugas kami untuk menindak hal yang melanggar aturan di Kudus,” ujarnya.

Dia menegaskan, mengenai apa yang beredar di sepanjang pamflet, dia tidak mau pusing. Sebab pihaknya menegaskan kalau sama sekali tidak terpengaruh mengenai keberadaan pamflet tersebut.

Beberapa daerah keramaian di Kudus, terpasang pamflet yang bertulisan cibiran kepada Satpol PP Kudus. Dalam pamflet tersebut tertulis seruan perlakuan Satpol PP Kudus.

Dalam kertas putih tersebut, tertulis jelas. “Stop Kekerasan Satpol PP Terhadap Manusia”. Kalimat tersebut tertulis dengan menggunakan huruf kapital dan mudah ditemukan di tembok – tembok keramaian dan tiang traffict light. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Satpol PP Kudus Diserang Pamflet Cibiran yang Terpasang di Banyak Sudut Kota

Pengguna jalan melintas dekat tiang traffict light yang terdapat pamflet cibiran ke Satpol PP di salah satu ruas Kudus. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

KUDUS – Beberapa daerah keramaian di Kudus, terpasang pamflet yang bertulisan cibiran kepada Satpol PP Kudus. Dalam pamflet tersebut tertulis seruan perlakuan Satpol PP Kudus.

Dalam kertas putih tersebut, tertulis jelas. “Stop Kekerasan Satpol PP Terhadap Manusia”. Kalimat tersebut tertulis dengan menggunakan huruf kapital dan mudah ditemukan di tembok – tembok keramaian dan tiang traffict light.

Tulisan tersebut, mengatas namakan Kudus Bersatu. Hingga kini masih belum diketahui siapakah dalang yang menempelkan tulisan provokasi tersebut.

“Kami sudah tahu tentang hal tersebut, kami juga mencari siapa yang melakukan hal tersebut,” kata kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil saat dihubungi MuriaNewsCom, Selasa (4/8/2015).

Beberapa daerah yang terdapat tulisan tersebut, seperti di perempatan Jember, perempatan Kojan dan sekitar tapi jalan. Beberapa di antaranya sudah rusak. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Satpol PP Cepu Bredeli Spanduk Liar

Sejumlah spanduk dan reklame yang diamankan oleh petugas Satpol PP Kecamatan Cepu, Selasa (28/7/2015). (MuriaNewsCom/Priyo)

BLORA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, mencopot dengan paksa spanduk dan reklame liar sepanjang jalan protokol Cepu. Selain itu, spanduk kadaluarsa juga tidak luput dari jamahan satpol PP.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi kesan kumuh yang ditimbulkan. Ratusan spanduk dan reklame liar berhasil diamankan petugas dan dibawa ke kantor kecamatan setempat.

”Spanduk yang diamankan adalah spanduk tanpa izin dan spanduk yang sudah habis masa berlakunya. Tentu spanduk tersebut telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang ada,” jelas Dahlan Rosidi, Kepala Satpol PP Kecamatan Cepu Selasa (28/7/2015).

Menurutnya, banyak reklame dan spanduk liar kadaluarsa tersebut tentu melanggar Perda Nomor 6 Tahun 1990 tentang K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan reklame. Sebab dalam aturan yang ada, perihal pemasangan spanduk, ada beberapa tempat yang dilarang untuk dipasang spanduk maupun reklame sudah ditentukan dan sudah ada space iklan sendiri yang disediakan.

”Ada juga di taman, memasang reklame pada pohon dengan cara dipaku, memasang spanduk melintang di jalan protokol, memasang berdekatan atau memenempel dengan fasilitas publik, serta beberapa tempat lain, tentu sangat mengganggu pemandangan dan itu tentu melanggar,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, banyaknya spanduk liar yang ada di Kecamatan Cepu dikarenakan di Cepu masih kekurangan panggung spanduk. Sehingga hal itu menjadi pemicu menjamurnya pemasangan spanduk dengam sembarangan.

”Kota Cepu sudah semakin ramai, jadi perlu kiranya ada penataan panggung spanduk pada titik strategis di wilayah Cepu. Agar bisa enak dipandang dan kesan kumuh bisa hilang,” terangnya. (Priyo/TITIS W)

 

 

Satpol PP Akui Pemasangan Banner di Pohon Melanggar Perda K3

Kepala Satpol PP Sri Hnadoko. (MuriaNewsCom/PRIYO)

Kepala Satpol PP Sri Hnadoko. (MuriaNewsCom/PRIYO)

BLORA – Kepala Satuan Polisi Pramong praja (Satpol PP) Kabupaten Blora Sri Hadoko mengakui pemasangan pamflet ataupun banner yang dipaku dengan pohon melanggar perda. Yakni, melanggar perda nomor 6 1990 yang mengenai K3(ketertiban,keindahan dan kebersihan) dan SE Gubernur Jawa Tengah.
”Pemasangan tersebut tidak benar dan sudah melanggar perda nomor 61990” jelas kepala satpol PP sri handoko senin(29/6/2015). Lanjutkan membaca

Lokalisasi dan Karaoke di Pati Jadi Sasaran Operasi Pekat

f-Lokalisasi (e)

Petugas keamanan dari Satpol PP, Polisi dan TNI menyisir kawasan lokalisasi Lorong Indah Pati, Senin (22/6/2015) malam. Operasi tersebut selesai hingga Selasa (23/6/2015) dini hari pukul 01.00 WIB. (MURIANEWS/LISMANTO)

PATI – Sejumlah petugas keamanan dari Satpol PP, polisi dan TNI menggelar operasi penyakit masyarakat (pekat) di sejumlah lokalisasi dan tempat hiburan karaoke di Pati, Senin (22/6/2015) malam hingga Selasa (23/6/2015) dini hari. Lanjutkan membaca

Berulangkali Digerebeg, Sofiatun Tak Jera Jual Miras

Sofiatun terkena razia, tertangkap menjual Miras di dalam warungnya di Desa Bangsri Jepara, Senin. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

Sofiatun terkena razia, tertangkap menjual Miras di dalam warungnya di Desa Bangsri Jepara, Senin. (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Kepala Bidang Ketertiban dan Penegakan Perda Satpol PP Jepara Nuril Abdilah menyatakan, pihaknya telah berulangkali merazia warung milik Sofiatun di Desa Bangsri Jepara. Namun, Sofiatun masih saja tidak jera. Hasilnya, dalam razia ini belasan liter gingseng siap oplos berhasil diamankan. Lanjutkan membaca