Satpol PP Jepara Tangkap Siswa Bolos Sekolah

satpol-pp-1024x611

MuriaNewsCom, Jepara – Dua siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Jepara ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara, Selasa (27/9/2016). Mereka terjaring razia saat bolos sekolah dan sedang nongkrong di sebuah warung kopi yang ada di kawasan Kelurahan Pengkol, Kecamatan Kota, Jepara.

Keduanya adalah KT (17) dan JF (16), siswa SMA N 1 Jepara. Sebetulnya, keduanya tengah nongkrong bertiga, hanya saja satu siswa lainnya berhasil melarikan diri saat Satpol PP datang dengan kendaraan roda empat ke lokasi sekitar pukul 09.00 WIB.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa mengemukakan, keduanya diketahui bolos sekolah sejak pagi. Mereka berpamitan kepada orang tua berangkat sekolah namun tidak sampai di sekolah malah nongkrong di warung kopi.

“Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa beberapa titik sering digunakan oleh pelajar yang nongkrong di jam-jam sekolah. Kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan razia. Kami menyisir ke beberapa tempat, namun kami hanya mendapatkan dua pelajar yang sedang nongkrong,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Selasa (27/9/2016).

Pihaknya mengamankan kedua pelajar tersebut ke kantor Satpol PP. Kemudian, mereka diberi pembinaan dan diminta menandatangangi surat pernyataan mengakui kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Petugas juga melaporkan mereka ke pihak sekolah. Akhirnya, sekitar pukul 11.00 WIB mereka dijemput dua guru untuk mengikuti pelajaran.

Lebih lanjut ia mengatakan, razia siswa bolos sekolah dilakukan petugas seminggu sekali. Lokasinya beberapa titik yang memang biasa dijadikan tempat tongkrong siswa. Seperti di taman-taman atau warung.

Ia membeberkan, beberapa lokasi yang biasa dijadikan tempat nongkrong siswa saat bolos sekolah, diantaranya, Taman Gelora Bumi Kartini (GBK), Taman Makam Pahlawan, dan Pantai Teluk Awor.

“Ada yang hanya sekadar nongkrong dan kumpul-kumpul. Ada juga yang pacaran. Biasanya mereka di tempat-tempat aga sepi seperti di taman malam pahlawan,” katanya.

Dia menambahkan, razia dilakukan agar mereka tak bolos lagi. Setelah dirazia mereka diberi pembinaan. Baik dengan mengisi peryataan lalu gurunya dipanggil maupun dengan cara dihukum keliling lapangan. Tujuannnya, memberikan efek jera.

Editor : Akrom Hazami

9 PK Cantik Konangan Satpol PP Kudus Sedang Layani Pelanggan

PK 2 (e)

Petugas Satpol PP meminta keterangan sejumlah PK di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekitar Sembilan orang Pemandu Karaoke (PK) cantik berhasil diamankan Satpol PP Kudus, dari tempat karaoke dan kafe di Gulang, Mejobo, Kudus.

Mereka diamankan petugas saat sedang melayani pelanggannya. Kedatangan petugas membuat pesta di tempat karaoke itu bubar.

Sarjono, salah seorang petugas Satpol PP Kudus mengatakan, kafe tersebut termasuk baru beroperasi.

“Total ada Sembilan orang, hari ini baru kami panggil untuk diberikan pengarahan dan pembinaan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kesembilan PK tersebut, berasal dari berbagai wilayah. Seperti dari dalam kota, atau juga dari luar kota.

Sembilan orang itu harus membuat perjanjian di atas materai Rp 6 ribu tentang apa yang dilakukan. Dalam perjanjian itu, mereka juga tidak akan menjadi PK di Kudus.

“Jika masih nekat melanggar perjanjian oleh apa yang mereka tanda tangani. Maka kami pastikan akan menempuh jalur hukum,” kata Sarjono saat meminta keterangan kepada sejumlah PK.

Purnomo, Kasi penegak Perda Satpol PP Kudus menambahkan, berdasarkan pengalaman, setelah tertangkap petugas, PK tidak ada yang berani melanggar kesepakatan.

“Di Kudus, PK adalah pelanggaran. Sebab, aturannya menyebutkan dilarang ,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PKL Nantang Satpol PP Kudus, 2 Lapaknya Pun Dibongkar Paksa

Sejumlah petugas Satpol PP membongkar lapak PKL di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sejumlah petugas Satpol PP membongkar lapak PKL di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus membongkar dua lapak PKL Senin (1/8/2016).

Kedua lapak tersebut, diketahui jika pemiliknya nantang. Yakni tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah disampaikan.

PKL yang dibongkar adalah PKL di jalan R Agil Kusumadya atau di dekat dengan DPRD Kudus ke selatan, dan di jalan Museum kretek. Di masing-masing tempat ada satu buah lapak yang dibongkar paksa.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengungkapkan, PKL tersebut berjualan di kawasan yang dilarangt.  Sebelumnya, pedagang sudah mendapat  peringatan. Tapi pemilik lapak belum juga membongkar.

“Keduanya terpaksa kami tertibkan lantaran pemilik tidak datang untuk membongkar. Untuk itulah kami terpaksa membongkarnya,” katanya.

Menurutnya, khusus untuk lapak yang terdapat di jalan Museum kretek, hasil bongkaran diminta pemilik. Sebab ketika usai bongkar, pemilik datang ke lokasi.

Sementara untuk di jalan R Agil, pemilik tak datang sampai pembongkaran lapak dilakukan. Bahkan hingga lapak berupa kayu dan atap dibawa ke kantor Satpol, tidak juga pemilik datang.

“Besar kemungkinan pemilik sudah meninggalkan lapak itu. Jadi tidak ada yang datang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya ada lapak lainnya yang juga harus dibongkar. Namun para pemilik meminta negosiasi agar lapak dibongkar sendiri.

“Ada tiga lapak lain yang harusnya dibongkar namun tadi sudah tanda tangan perjanjian. Rencana maksimal 8 Agustus mendatang harus sudah bersih,” ungkapnya.

Dia menambahkan, patroli rutin akan terus digalakkan untuk menciptakan kondisi yang tertib dari PKL. Tidak hanya untuk patroli pada pagi dan siang hari saja yang dilakukan, melainkan pula pada malam hari.

Editor : Akrom Hazami

 

PGOT di Kudus Akan Ditertibkan Jauh Hari Jelang Mudik

Jpeg

Kasi Tibum Tranmas Satpol Pp Kudus Sukrin Subiyanto. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kudus gerah dengan keberadaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

Apalagi untuk mempersiapkan diri terkait arus mudik nanti, Satpol PP berharap PGOT tidak ada. Atau Kudus bersih dari keberadaan PGOT. Seperti yang biasa berkeliaran di terminal, pasar, maupun perempatan.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melalui Kasi Tibum Tranmas Satpol PP Sukrin Subiyanto mengatakan, saat ini pihaknya gencar merazia penyakit masyarakat itu.”PGOT itu kan termasuk penyakit masyarakat,” kata Halil.

Dia menilai, bila PGOT tidak dirazia , ditakutkan bisa menggangu para pemudik. Terlebih di saat yang berada di terminal. Sebab razia ini juga didasari dengan Perda Nomor 10 tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.

Selain di terminal, pihaknya juga akan mengintensifkan razia PGOT di pasar. Sehingga masyarakat bisa lebih nyaman untuk berbelanja menjelang hari raya mendatang.

“Sasaran kita memang itu. Yakni terminal dan pasar pasar yang ada di Kudus. Sehingga dengan adanya intensifnya razia itu, para pemudik yang ada di terminal bisa nyaman, dan bagi warga yang ingin berbelanja di pasar juga bisa enak,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

PKL Takjil di Grobogan Semrawut, Satpol PP Pun Bertindak

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Anggota Satpol PP menertibkan PKL yang berjualan di bahu jalan di Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Upaya penertiban PKL dilakukan Satpol PP selama Ramadan ini. Hal tersebut dilakukan lantaran sejak bulan puasa ini, muncul PKL baru berjualan hingga memakan bahu jalan raya.

Pantauan di lapangan, ruas jalan yang dimanfaatkan PKL adalah Jalan R Suprapto dan Jalan A Yani. PKL meluber sampai menghambat arus lalu lintas.

Akibatnya, kondisi tersebut seringkali mengganggu arus lalu lintas. Sebab, bahu jalan tersebut merupakan areal parkir kendaraan bukan untuk berjualan.

“Para PKL di bahu jalan tersebut telah mengganggu kelancaran lalu lintas. Mereka berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan fungsinya,” kata Kasi Pengawasan dan Tindakan (Wasdak)Satpol PP Grobogan Agus Sumarsana.

Menurutnya, tingkat konsumsi masyarakat memang meningkat, terutama jelang berbuka puasa. Oleh sebab itu, kami berupaya melakukan penertiban dan pembinaan pada PKL agar tidak berjualan dijalanan.

Salah satu kendala dalam mengarahkan PKL itu adalah banyaknya pedagang yang berjualan. Dalam satu titik bisa dipakai jualan beberapa orang.

“Di sejumlah titik, kalau pagi dipakai berjualan si A. Tetapi, siang, sore atau malamnya yang jualan sudah ganti orang lain,” jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya sepanjang bulan Ramadan ini akan terus melakukan penertiban. Dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum sesuai Perda Grobogan No 15 Tahun 2014.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Jelang Ramadan, PSK Kudus Ini Tobat di Kantor Satpol PP

satpol pp e

PSK dimintai keterangan di kantor Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu PSK yang berasal dari Pasuruhan Kidul, Kudus, NC (30) mengaku tobat. Hal itu diungkapkannya saat terjaring razia Satpol PP Kudus.

“Saya berjanji tidak akan menjalani pekerjaan ini. Selain itu, bila sudah dibina oleh Dinas Sosial dan mempunyai kreativitas, saya akan menjadi wiraswata,” kata NC di hadapan Satpol PP.

Dia mengaku melakoni kerja tersebut hampir satu tahun. Dia terpaka terjun ke lembah hitam sepulangnya dari rantau di Jakarta. Di Ibu kota dia bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 1 juta. Dia kembali ke Kudus karena tidak betah.

Di Kudus, dia menjadi PSK. Dari penghasilannya melayani pria hidung belang, NC bisa mengirimkan uang ke keluarganya Rp 200 ribu per bulan. “Saya berpindah-pindah melayani tamu,” tambahnya.

Satpol PP Kudus memang akan menggalakkan razia penyakit masyarakat. Terutama jelang Ramadan dan selama bulan suci.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, dalam razia yang digelar terakhir, ada dua PSK yang terazia. Adalah SS (22) warga Gemiring Lor, dan NC.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, keduanya akan diserahkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kudus untuk bisa dibina, dilatih kerja dan sebagainya.

“Supaya ke depannya tidak menjadi penyakit masyarakat di sekelilingnya. Sementara itu, kita juga akan menggelar razia ke tempat tempat yang disinyalir untuk tempat pacaran atau mesum. Sehingga disaat bulan suci, keberadaan PSK atau PGOT bisa tertata,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Anak Punk Bikin Satpol PP Kudus Deg-degan

Kasi Tibum Tranmas Satpol PP Kudus Sukrin Subiyanto. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kasi Tibum Tranmas Satpol PP Kudus Sukrin Subiyanto. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kekhawatiran Satpol PP Kudus terhadap tindakan anak punk membuat instansi tersebut segera mengambil langkah. Langkah itu yakni dengan cara melakuan razia anak punk secara gencar, di sudut wilayahnya.

Dari laporan yang diterima Satpol PP, anak punk sering meresahkan warga. Terlebih kepada penumpang bus atau angkutan umum. Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melalui Kasi TibumTranmas Sukrin Subiyanto mengatakan, dari pantauannnya memang saat ini klasifikasi tempat yang menjadi persinggahan anak punk yaitu terminal.

“Sebab terminal itu merupakan tempat transit atau berangkatnya bus dan kendaraan besar lainnya. Yang mana, keberadaan anak punk itu biasanya mendompleng kendaraan. Baik itu truk, atau kendaraan lainya dari satu wilayah ke tempat lain.

Satpol PP Kudus menyimpulkan anak punk banyak ditemukan berada di Terminal Induk Bus Jati. Sebab terminal tersebut merupakan terminal besar, serta berada di dekat jalur patura. Terlebih tempatnya dekat perbatasan Kudus dan Demak.

Sementara itu, untuk menertibkannya, Satpol PP akan menggelar razia di terminal, maupun tempat yang disinyalir berkumpulnya anak punk, lainnya. “Bila tidak diperketat, maka bisa meresahkan masyarakat. Kadang mereka juga kerap mengenakan aksesoris yang berpotensi membahayakan. Seperti contoh ikat pinggang berbandul besi, senjata tajam, dan sejenisnya,” ujarnya.

Selain terminal,pihaknya juga akan mengintensifkan razia di wilayah pertokoan, dan mal. Sebab tempat itu sering dibuat istirahat anak punk. Sehari sebelumnya yakni pada Rabu (4/5/2016), Satpol PP menertibkan anak punk dari jalanan kota setempat.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : 5 Anak Punk Panik Dikejar Satpol PP Kudus 

Jadi Punk Gara-gara Enggak Dibelikan HP Orang Tuanya

Jpeg

Anak punk yang diamankan Satpol PP Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Salah satu anak punk yang terkena razia Satpol PP Kudus KDA (15) Warga Kaliwungu Kudus menceritakan, dirinya lebih memilih hidup di jalanan lantaran ingin mencari kebebasan.

“Sebenarnya saya juga pernah bersekolah. Namun di saat saya minta handphone ataupun fasilitas lainnya selalu ditolak oleh orang tua, maka saya lebih baik seperti ini sejak sekitar 2 tahun yang lalu,” bebernya.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, bocah yang ditangkap di Satpol PP di Jalan Sunan Kudus ini ternyata orang tuanya mempunyai warung makan.

“Sebenarnya orang tua saya itu mempunyai warung makan di Jalur lingkar Kudus. Dan saya pilih seperti ini lantaran apa yang saya minta tidak selalu diberikan. Oleh sebab itu mending hidup kayak gini,” ujarnya.

Sementara itu, terkait instansi pendidikan di mana dia belajar, dia tidak bersedia untuk menyebutkan secara lengkap sekolahnya tersebut. Di saat yang sama, anak punk ARF (19) dari Janggalan Kota, Kudus mengatakan, dirinya dahulu sempat menjadi buruh bangunan di Surabaya, Jawa Timur.

“Di situ saya merasa tertantang untuk hidup mandiri di jalanan. Saya juga ikut menjalani kehidupan ini. Dan kehidupan ini asyik, bebas tanpa beban,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

5 Anak Punk Panik Dikejar Satpol PP Kudus 

Satpol PP Sebel Razia Pengemis Kaya di Kompleks Menara

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa pengemis yang beroperasi di kompleks Menara Kudus, adalah pengemis kaya. Petugas Satpol PP sampai sebel harus bolak-balik merazia mereka.

Hal itu diketahui dari siapa saja pengemis yang selalu terkena razia dari Satpol PP Kudus. Dari data yang ada, rupanya yang terjaring razia adalah pengemis yang sama terus.

Mereka berulangkali terkena razia, menandakan jika pengemis-pengemis itu tidak kapok. Apalagi, tidak ada hukuman yang diberlakukan untuk mereka. Satpol PP hanya memberikan pembinaan saja.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, setiap kali melakukan razia, pengemis tersebut kerapkali tertangkap kembali. Hal itu sudah terulang beberapa kali.

”Mereka tidak pernah kapok dan selalu mengemis. Sebab tiapkali razia, ya pengemis-pengemis itu saja yang tertangkap kembali,” katanya kepada MuriaNewsCom, Kamis (28/4/2016).

Halil mengatakan, setelah ditangkap, memang tidak ada hukuman yang menjerat para pengemis. Mereka hanya diberikan pembinaan petugas, meskipun pembinaan kerapkali dilanggar.

Para pengemis yang berkedok itu, menggunakan baju kusut dengan memasang wajah melas. Dan itu ternyata banyak yang tertipu dengan gaya seorang pengemis.

Bahkan, tiap hari penghasilan seorang pengemis di kawasan Menara Kudus, melebihi gaji seorang pegawai. Karena penghasilan mereka rata-rata Rp 200 ribu per harinya. Tinggal kalikan saja berapa sebulannya.

”Kalau penghasilan mereka bisa mencapai Rp 200 ribu. Tapi mereka tidak kapok karena sudah menjadi pilihan mereka para pengemis,” ungkapnya.

Editor: Merie

Membandel, Pengemis Menara Tetap Saja Beroperasi

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP merazia gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan Menara Kudus. Meski sudah berulangkali dilakukan razia, namun mereka masih membandel. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kudus kembali menggelar razia untuk pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) di Kudus. Hal itu dilakukan lantaran keberadaan PGOT sudah banyak meresahkan masyarakat.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, kegiatan razia PGOT sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Razia dilakukan diutamakan tempat keramaian, atau sekitar kompleks Menara Kudus.

”Saat ramai peziarah atau pengunjung menara, kami lebih tingkatkan razia. Dari hasil penindakan, tertangkap sembilan pengemis menara yang bisa kami amankan,” katanya, Kamis (28/4/2016).

Kesembilan pengemis itu berasal dari warga Demaan. Mereka adalah Kapol (35), Sumirah (60), Nita (30), Siti (27), Sukini (36), Zulaikah (64), Pi’ah (24), Munzainah (28), dan Nor Hidayah (28).

Kesembilan pengemis itu, langsung dilakukan pembinaan. Hal itu dilakukan sesuai dengan aturan, yakni Perda Nomor 10 Tahun 1993 tentang K3. Selain itu, razia ini juga untuk melindungi peziarah.

”Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman para pengunjung kompleks makam Sunan Kudus. Khususnya juga bagi para peziarah di kawasan menara,” jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya akan semakin rutin melakukan razia. Dengan demikian maka pengunjung menara juga semakin merasa aman, selama berada di sana.

Editor: Merie

Satpol PP Kudus Kekurangan Personel, Duh

Satpol PP

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus Abdul Halil melalui Kasi Penegak Perda Purnomo mengakui bahwa jumlah anggota Satpol PP sangat minim.

“Satpol PP yang bertugas di Kudus memang sangat minim yakni berjumlah 73 personel. Dan itupun bila tugas di lapangan saat merazia di malam hari, kita sering mengajak anggota lain yang sif pagi. Begitu juga saat merazia di waktu pagi hari, kita megajak anggota lain yang bertugas sif sore,” kata Purnomo.

Kekurangan jumlah anggota itulah, yang membuat kinerja Satpol PP menjadi tumpang tindih. Dengan banyaknya tugas, menurutnya, jumlah ideal anggota Satpol PP yang bertugas di kantor pemkab, sekitar 150 orang.

Terkait kewenangan Satpol PP yang berada di tingkat kecamatan, menurutnya itu beda. Pihaknya tidak bisa menginstruksikkan tugas kepada Satpol PP kecamatan.

“Satpol PP kecamatan itu langsug di bawah instruksi camat masing-masing,” tambahnya.

Editor : Akrom Hazami

Penjual Miras Kudus Ternyata Biasa Bohongi Satpol PP

Jpeg

Petugas Satpol PP memperlihatkan barang bukti hasil razia miras di Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kasi Penegak Perda Satpol PP Kudus Purnomo mengatakan, kepekaan dan ketelitian anggota yang menggelar razia minuman keras (miras) itu patut diapresiasi.

Karena para penjual selalu mengelabui petugas dengan menampilkan botol kosong di dalam kerat atau wadah minuman keras tersebut.

“Saat ada razia, rata-rata penjual miras itu selalu menaruh botol kosong di dalam kerat. Akan tetapi petugas yang ada di lapangan tidak serta merta terkecoh. Sebab dalam razia itu, para petugas juga sangat teliti dan fokus untuk mencari minuman itu di mana tempat untuk menyembunyikan. Tapi ternyata miras tersebut ditutupi dengan botol kosong bekas minuman ringan,” paparnya.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, botol kosong itu merupakan bekas botol minuman ringan. Sehingga saat diletakkan di kerat, petugas akan kurang jelas jika itu miras.

Sebelum menggelar razia, pihaknya juga menyelidiki terlebih dahulu ke lapangan. Supaya di saat kegiatan razia itu berlangsung bisa tepat sasaran sesuai informasi yang diterimanya.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Ratusan Botol Miras Disita dari Warung di Kudus

Satpol PP Kudus Pertimbangkan Bakal Bentuk Bagian Intel di Kesatuannya

Pansus I LKPj Bupati saat sidak ke Kantor Satpol PP Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Pansus I LKPj Bupati saat sidak ke Kantor Satpol PP Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kudus mengakui tidak adanya bagian intel dalam kesatuannya membuat kinerjanya kurang terprogam. Namun, soal penindakan yang dilakukan dipastikan tidak akan kendor.

Hal itu disampaikan Kasi Penegak Perda Purnomo saat Pansus I LKPj Bupati sidak kemarin. Menurutnya, selama ini memang tidak ada bagian intel dalam Satpol PP.

“Belum pernah ada, nantinya dapat dipertimbangkan apa yang menjadi masukan dari pihak pansus ini,” katanya

Meski demikian, pihaknya memastikan tidak ada kendala yang berarti terkait penindakan yang dilakukan Satpol PP. Sebab, selama ini penindakan sudah rutin dilakukan oleh para petugas.

Penindakan yang dimaksud, mulai dari penertiban spanduk yang ilegal dan kedaluwarsa, penindakan miras di toko dan warung, hingga penindakan galian C dan karaoke.

“Kami rutin melakukan penindakan,bahkan setiap hari kami melakukan patroli keliling Kudus. Hal itu dilakukan untuk menegakkan aturan di Kudus,” ujarnya.

Dalam sidak yang dilakukan Pansus I LKPj Bupati, anggota dewan diajak ke gudang untuk melihat hasil penindakan. Disana banyak baliho serta miras hasil penertiban beberapa waktu lalu.

Editor : Kholistiono

Anggota Dewan Bilang Satpol PP Butuh Intel

 

 

Anggota Pansus I DPRD Kudus saat melakukan peninjauan langsung ke kantor Satpol PP Kudus, Kamis (14/4/2016).(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Anggota Pansus I DPRD Kudus saat melakukan peninjauan langsung ke kantor Satpol PP Kudus, Kamis (14/4/2016).(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pansus I DPRD Kudus melalukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satpol PP. Hasilnya adalah, Pansus I memberikan masukan agar menambahkan seksi intel pada Satpol PP Kudus.

Ketua Pansus I Mardijanto mengatakan, untuk Satpol PP sebenarnya sangat membutuhkan adanya yang membidangi intel. Dengan demikian, maka dalam menjalankan progam dan informasi dapat lebih tertata.

”Selama ini tidak pernah ada intel. Padahal posisi intel sangat dibutuhkan di sana. Jika tidak ada, maka dalam melaksanakan tugas kurang terprogram,” katanya.

Dia mencontohkan seperti yang dilakukan sekarang. Satpol PP sudah melakukan tugasnya dengan menindak miras dan baliho yang ilegal. Hal itu dianggap kurang, dengan tidak adanya bidang intel di sana.

Sehingga, Satpol PP terkesan hanya bertindak ketika ada laporan saja. Sedangkan dengan adanya intel, maka dapat membuat informasi lebih tertata dan dapat dikembangkan dari apa yang ditemukan di lapangan.

”Namun jangan hanya jabatan intel saja yang didapat. Melainkan juga dengan orangnya yang pas dan mendukung pemerintah. Jangan malah intel yang suka bermain sendiri dan mengancam warganya,” ujarnya.

Dia berharap masukan itu dapat ditindaklanjuti. Mengingat pentingnya peran Satpol PP dalam menegakkan aturan di Kudus. Dia juga berharap dalam menindak dapat diturunkan, tidak hanya jika terdapat laporan saja.

Editor: Merie

Satpol PP Bilang Tak Tolerir Banner Langgar Aturan

razia banner satpol-tyg pkl 20.00 wib

Aparat Satpol PP sedang menertibkan banner yang dinilai melenceng dari tempat pemasangannya, di sejumlah jalan protokol di Kudus. (MuriaNewsCom/EDY SUTRIYONO)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Upaya penegakan peraturan daerah (perda) yang mengatur soal pemasangan banner atau spanduk, terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil menjelaskan, razia banner baik yang diberi stempel izin atau tidak, akan terus selalu dilakukan.

”Sebab razia yang kami sasar adalah pada banner yang memang dipasang tidak sesuai ketentuan. Baik itu dipaku, diikat dengan pohon, maupun sejenisnya,” ujarnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (13/4/2016).

Dari hasil penertiban tersebut, Satpol PP Kudus menertibkan berbagai jenis banner. Mulai banner promosi produk makanan dan minuman, promosi properti, dan banner-banner yang lain.

”Yang penting itu bukan masalah stempel berizin atau tidak. Namun pemasangannya. Sebab bila pemasangannya salah, maka akan mengakibatkan kesemrawutan jalan. Seperti halnya menceng, terlalu di tepi jalan, atau terlalu berhimpitan dengan banner yang lainnya,” paparnya.

Dia melanjutkan, untuk saat ini, pihak Satpol PP sudah menertibkan ratusan banner. Baik itu yang berizin atau yang tidak berizin.

Hal serupa dibenarkan Kasi Tibum Tranmas Sukrin. Dia mengatakan, yang penting pihak Satpol PP selalu menertibkan banner itu. ”Meskipun itu izin, tapi pemasangannya seenaknya saja, maka akan bisa dirazia atau disita,” imbuhnya.

Editor: Merie

Lho, Banner Berizin Kok Tetap Dirazia Satpol PP

satpol spanduk (e)

Salah satu banner atau spanduk yang sudah mempunyai izin yang ditertibkan Satpol PP Kudus karena salah pemasangannya. (MuriaNewsCom/EDY SUTRIYONO)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Demi membuat lingkungan Kudus lebih indah dan nyaman, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus mengintensifkan razia banner atau spanduk yang berada di pinggir jalan.

Operasi tersebut tak hanya menyasar kepada banner atau spanduk tidak berizin saja. Akan tetapi spanduk yang sudah mendapatkan izin pemasangan dari dinas terkait juga ditindak.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, meskipun di pinggir jalan ada spanduk yang terdapat stempel berizin dari dinas terkait, tapi tetap akan ditindak dengan baik.

”Kita menertibkan spanduk atau banner yang sudah berizin itu, lantaran pemasangannya tidak sesuai ketentuan yang ada,” paparnya kepada MuriaNewsCom, Rabu (13/4/2016).

Dia menilai, pemasangan spanduk atau banner promosi yang sudah berizin itu harus rapi, tidak terlalu rapat atau berhimpitan dengan spanduk lainnya, tidak dipaku ke pohon, tidak terlalu menepi di ruas jalan, tidak menceng dan dan harus memakai tiang bambu.

”Bila ketentuan itu dilanggar, maka Satpol PP akan menertibkan banner itu. Meskipun sudah ada stempel izin dari dinas terkait,” katanya.

Penertiban berbagai spanduk tersebut tentunya untuk pelaksanaan penegakan perda. Sehingga penertiban itu dapat memberikan ruang indah dan nyaman di Kota Kudus ini.

”Yang penting kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Yakni mengawasi banner atau sapnduk yang memang cara pemasangannya keliru,” imbuhnya.

Editor: Merie

Ribuan Kades Siaga Trantib Ditugaskan Amankan Desa

Petugas Satpol PP dari Kudus dan Jawa Tengah saat melakukan sosialisasi kawasan tertib di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kudus, Rabu (6/4/2016). Mereka juga dibantu Kader Siaga Trantib yang sudah dibentuk sebelumnya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP dari Kudus dan Jawa Tengah saat melakukan sosialisasi kawasan tertib di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kudus, Rabu (6/4/2016). Mereka juga dibantu Kader Siaga Trantib yang sudah dibentuk sebelumnya. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Selain membagikan stiker atau pamflet yang dipasang di jalan-jalan yang termasuk kawasan tertib, Petugas Satpol PP Kudus juga dikerahkan dalam mengamankan kawasan pedesaan.

Tugas pengamanan desa itu, diberikan kepada Kader Siaga Trantib (KST) yang sudah dibentuk sebelumnya. Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, jumlah KST sendiri adalah 1.188 petugas.

Di mana masing-masing desa berisi sembilan orang anggota KST. Halil menjelaskan, tugas mereka adalah memantau dan memberikan informasi kepada petugas Satpol PP.

”Kalau ada pelanggaran, contohnya pemasangan banner yang tidak sesuai dan sebagainya di daerah mereka bertugas, maka memberikan laporan kepada kami. Nanti langsung ditindaklanjuti. Dan KST ini tidak diperkenankan melakukan tindakan, lho. Hanya memberikan informasi,” katanya, kepada MuriaNewsCom, Rabu (6/4/2016).

Hal yang sama dituturkan Kabid Tranmas Perwakilan Kasat Pol PP Jawa Tengah Sukar. Menurutnya, sekecil apapun bentuk pelanggarannya, wajib ditangani.

Seperti penempatan material bangunan di jalan yang tidak segera dibersihkan oleh pemiliknya, maka petugas Satpo PP harus segera bertindak membersihkan.

”Jadi tidak hanya menangani pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar (PGOT), PKL, dan reklame. Tapi material jalan juga tugasnya Satpol PP. Dan penertiban kawasan tidak hanya berkutat di seputar perkotaan. Tapi, juga ke pedesaan, maka dibentuklah KST,” paparnya.

Ditambahkannya, laporan pelanggaran wajib dilaporkan ke Satpol PP Jawa Tengah. Tujuannya agar ada evaluasi dan pembenahan. ”Dan Kudus ini tidak menyangka akan menjadi juara umum kawasan tertib di tingkat provinsi, lho. Ini kan, sangat bagus,” imbuhnya.

Editor: Merie

Satpol PP ”Usir” PGOT dan PKL dengan Pamflet

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengingatkan pemilik toko di sepanjang Jalan Ahmad Yani, soal ketertiban lalu lintas, pada operasi yang berlangsung Rabu (6/4/2016).(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengingatkan pemilik toko di sepanjang Jalan Ahmad Yani, soal ketertiban lalu lintas, pada operasi yang berlangsung Rabu (6/4/2016).(MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus memiliki cara tersendiri untuk menertibkan pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT) dan pedagang kaki lima (PKL). Khususnya di Jalan Ahmad Yani.

Petugas Satpol PP cukuo menyebar ratusan pamflet di sepanjang jalan yang cukup sibuk di Kudus tersebut. Pemasangan di Jalan Ahmad Yani sendiri, merupakan langkah pertama, sebelum memasangnya di jalan-jalan lainnya.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, jalan-jalan yang tergolong kawasan tertib di antaranya kawasan Simpang Tujuh, Jalan A Yani, dan Jalan Loekmono Hadi.

Meski demikian, progam ini berkelanjutan dan tidak menutup kemungkinan sampai ke ruas jalan pinggiran kota. ”Nantinya akan kita pasangi semua. Khususnya daerah yang menjadi tujuan kawasan tertib,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (6/4/2106).

Pemasangan pamflet itu dilakukan Satpol PP bersama dengan tim Satpol Jawa Tengah (Jateng). Selain memasang imbauan, mereka juga memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait hal itu.

Bukan hanya pamflet yang berisi imbauan tertib itu yang dilakukan. Namun proses penertiban juga dilakukan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Misalnya motor saat melihat motor yang diparkir di trotoar sembarangan, petugas langsung menegurnya di tempat.

Halil langsung mengingatkan kepada pemilik motor, supaya memindahkan kendaraannya. ”Tolong motornya diparkir yang rapi, ini menganggu orang yang berjalan kaki. Di mana Jalan A Yani ini termasuk kawasan tertib dari segala macam pelanggaran. Jadi, mohon dipatuhi. Dan bagi yang punya toko untuk membantu ketertiban parkir,” katanyanya.

Dikatakan Halil, dengan adanya hal semacam itu, masyarakat bakal lebih tahu tentang daerah yang benar-benar terlarang untuk hal-hal yang mengganggu ketertiban. ”Sehingga kalau ada yang melanggar, akan kami tindak,” imbuhnya.

Editor: Merie

Reklame Kedaluwarsa Marak Terlihat di Kudus

upload jam 1345 reklame angel 1 (e)

Petugas Satpol PP menertibkan reklame yang sudah kedaluwarsa (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus Penertiban terhadap atribut dan reklame kedaluwarsa kembali dilakukan oleh Satpol PP Kudus. Puluhan atribut reklame diturunkan paksa, karena masa berlakunya telah habis.

Atribut dan reklame tersebut diturunkan diberbagai lokasi dan jalan protokol di Kota Kudus. Dari atribut yang diamankan tersebut, sebagian besar spanduk dan banner terdiri dari unsur dunia usaha, kesehatan, pendidikan dan spanduk milik beberapa unsur pemerintahan.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melaui Kasi Tibum Tranmas Sukrin mengatakan, pihaknya hampir tiap hari melakukan pengecekan dan penertiban, dan setiap hari pihaknya mendapatkan reklame yang sudah kedaluwarsa.

“Umumnya izin sudah habis. Namun banner tetap terpasang di pinggir jalan, tanpa ada yang mengambil nya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, sebenernya yang bertugas membersihkan adalah mereka yang juga memasangnya. Namun, kenyataanya,banner dibiarkan ditempat tanpa diambil sama sekali oleh pemilik.

Selain itu, menurutnya, SKPD pemberi izin  seharusnya juga melakukan pengecekan mengenai masa berlakunya izin atribut atau reklame. Dengan hal itu, ada saling kerjasama antara pihak terkait.

“Kami terus melakukan pengecekan terkait keberadaan reklame yang sudah kedaluwarsa. Sebab, kami melihat hal.itu sebagai sebuah pelanggaran. Jadi kami melakukan penindakan dengan langsung mengambilnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, hampir semua banner yang terpasang tidak pernah diambil oleh pemilik. Sehingga, hingga kini ratusan banner dapat diambil tiap pekan. Dan banner tersebut menumpuk di gudang Satpol PP.

Editor : Kholistiono

 

Ciee…, Lagi Razia, Anggota Satpol PP Ini Diajak Foto Bareng Sama Cewek-cewek

Beberapa petugas Satpol PP diajak foto bareng warga (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Beberapa petugas Satpol PP diajak foto bareng warga (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kamis (24/3/2016) malam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus melakukan razia di kawasan Menara Kudus, salah satunya di Taman Ganesha.
Ada yang cukup unik dalam razia tersebut. Beberapa petugas justru diajak foto bareng oleh beberapa cewek-cewek dan pengunjung di Taman Ganesha.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melaui Kasi Tibum dan Tranmas Sukrin mengungkapkan, usai menertibkan beberapa pedagang yang dinilai menyalahi aturan dan mengganggu akses jalan peziarah, kemudian petugas bergerak ke Taman Ganesha.

“Kalau untuk di Taman Ganesha situasinya kondusif. Malahan petugas diajak foto bareng para pengunjung taman. Bahkan mereka sampai antri untuk bisa foto bersama petugas Satpol PP,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Hal seperti ini, menurutnya menjadi nilai positif bagi Satpo PP. Karena, masyarakat mulai tahu mengenai tugas dan kewajiban dari Satpol PP. Masyarakat tidak lagi mengecap Satpol PP sebagai petugas yang tak bersahabat dengan PKL dan lain sebagainya.

“Dalam melakukan penertiban, kami mengedepankan tindakan yang humanis dan tidak arogan. Sehingga, ketika mereka ditertibkan juga tidak melawan. Hal ini juga, sesuai dengan arahan Bapak Bupati Kudus Musthofa,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Razia Satpol PP di Kawasan Menara Kudus Sasar Pedagang Kojek dan Wedang Ronde

Petugas Satpol PP saat melakukan penertiban pedagang di kawasan Menara Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP saat melakukan penertiban pedagang di kawasan Menara Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus melakukan razia di kawasan Menara Kudus pada Kamis (24/3/2016) malam. Razia kali ini menyasar ke beberapa pedagang kojek dan wedang ronde yang mangkal di kawasan tersebut.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melaui Kasi Tibum dan Tranmas Sukrin mengatakan, penertiban terhadap pedagang kojek dan wedang ronde tersebut dikarenakan dianggap mengganggu peziarah.
“Dalam penertiban terhadap pedagang, sedikitnya ada delapan pedagang kojek yang kami tertibkan.

Kemudian juga ada dua pedagang wedang ronde. Mereka kami tertibkan, karena lapak mereka mengganggu akses jalan para peziarah, makanya harus ditindak,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Meski beberapa kali pihaknya melakukan penertiban terhadap pedagang yang ada di kawasan Menara Kudus, namun, ada saja pedagang yang masih membandel. Untuk itu, pihaknya memberikan tindakan tegas agar ada efek jera.

“Seperti beberapa waktu lalu ketika kami melakukan razia, ada pedagang yang membandel. Dalam hal ini, terpaksa kami melakukan pembinaan secara khusus terhadap pedagang tersebut. Kursinya kami ambil, dan satu pekan baru boleh diambil,” ungkapnya.

Ia katakan, kegiatan tersebut sebenarnya tidak menyasar kepada pedagang, namun, yang lebih utama adalah untuk meminimalisasi keberadaan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT).

Editor : Kholistiono

Pemecah Batu Ilegal Sungai Rahtawu Lari Tunggang Langgang

Satpol PP Kudus menyita satu palu yang digunakan pemecah batu ilegal di Desa Rahtawu, Kudus.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Satpol PP Kudus menyita satu palu yang digunakan pemecah batu ilegal di Desa Rahtawu, Kudus.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Para pemecah batu ilegal lari tunggang langgang, begitu tahu akan ada Satpol PP Kudus menertibkannya di Dukuh Krajan, Rahtawu, Gebog, Jumat (25/3/2016).  Hal itu membuat Satpol PP tidak mendapati aktivitas pemecah batu ilegal.

Ketua Regu 1 Bagian Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kudus Maskar mengatakan,  kendati tidak menemukan aktivitas pemecah batu ilegal, namun pihaknya berhasil menyita satu alat pemecah batu, yaitu sebuah martil. “Alat itu kita bawa dari tepi sungai Desa Rahtawu,” kata Maskar.

Dia menilai, kegiatan pemecah batu selain ilegal, juga berpengaruh merusak lingkungan alam. Mulai dari bencana longsor, banjir dan lainnya. Apalagi, batu besar di sungai biasanya mampu menjadi penopang arus yang deras.

Biasanya, batu hasil aktivitas itu dijual ke warga luar daerah. Seperti yang disampaikan salah seorang warga setempat, Somadi (60). Sepengetahuannya, pemecah batu menjual hasil ke pembeli khusus. Yakni pembeli yang datang ke lokasi dengan menggunakan mobil colt pikap. Harga batu sekitar Rp 200-250 ribu per colt pikap. “Kualitas batu di sini cukup bagus,” ujar Somadi yang enggan menyebutkan siapa pemecah batu ilegal itu.

Kepala Desa Rahtawu, Gebog Sugiyono kesulitan untuk mendeteksi aktivitas pemecah batu ilegal di wilayahnya. Biasanya, pemecah batu ilegal beraksi dengan cara berpindah-pindah. “Di lokasi yang terdapat batu besar di sungai,” kata Sugiyono.

Editor : Akrom Hazami

PGOT Masalah Klasik yang Sulit Diatasi Pemkab Blora

PGOT terjaring razia Satpol PP Blora di wilayah Kecamatan Kota beberapa waktu lalu. (Murianews)

PGOT terjaring razia Satpol PP Blora di wilayah Kecamatan Kota beberapa waktu lalu. (Murianews)

 

MuriaNewsCom, Blora – Keberadaan Pengamen Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) sampai saat ini kuantitasnya masih sangat banyak. Tak terkecuali di Kabupaten Blora. Di Blora ada dua titik yang menjadi favorit bagi PGOT, yakni di Kecamatan Blora Kota dan Cepu.

Hartanto Wibowo, Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnaketransos) Kabupaten Blora mengungkapkan, keberadaan PGOT sulit untuk dideteksi. Hal itu dikarenakan, keberadaan PGOT tidak menetap pada salah satu tempat saja. Ia berpindah-pindah. ”Sampai saat ini kami tidak memilki data jelas menangani PGOT yang ada di Kabupaten Blora,” jelas dia.

Ia juga mengungkapkan pihaknya sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, ia hanya bisa melakukan pembinaan tatkala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban dan menjaring PGOT yang kemudian dilimpahkan ke pihaknya. ”Kami sebagai birokrasi dengan porsi mengatasi permasalahan sosial, kami hanya bisa melakukan pembinaan dari hasil penertiban Satpol PP,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan, keberadaan PGOT tidak menentu. Menurutnya, keberadaan PGOT di Blora mayorits berdatangan dari daerah sekitar, misalnya dari Bojonegoro dan Rembang. ”Tak menutup kemungkinan, dari Blora sendiri juga banyak,” jelas dia.

Untuk menanggulanginya, pihaknya menempatkan PGOT yang terjaring razia oleh Satpol PP dan dilimpahkan kepada pihaknya untuk dibina. ”Kami punya rumah singgah untuk mereka (PGOT), namun entah kenapa setiap kali kita tampung di sana, tidak sampai dua hari mereka sudah kabur dari rumah singgah,” pungkasnya.

Sampai saat ini, di Blora dan Cepu masih berkeliaran orang-orang yang seharusnya menjadi tnaggung jawab negara, tak terkecuali dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Blora terkesan belum serius dalam menaggulanginya.

Editor : Titis Ayu Winarni 

Ngeri! Satpol PP Kudus Razia Remaja Pacaran Hingga ke Makam

Salah satu motor di parkir di tepi makam yang di duga milik remaja yang berpacaran. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah satu motor di parkir di tepi makam yang di duga milik remaja yang berpacaran. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Keberadaan makam yang digunakan sebagai tempat pacaran di Kudus, menjadi perhatian serius bagi petugas Satpol PP. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pengintaian terhadap dua makam di Kudus.

Kasi Ketertiban Umum (Tibum) pada Satpol PP Kudus Sukrin Subiyanto mengatakan, Satpol PP setiap hari melakukan aktivitas rutin razia dengan berkeliling Kudus. Bukan hanya menertibkan lokasi keramaian saja, melainkan mendatangi makam di Kudus.

”Khususnya makam yang digunakan untuk pacaran. Hal itu kami lakukan secara rutin dari hari ke hari,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Sayangnya, dalam melakukan tindakan razia sering kali pelaku berhasil lolos. Meski demikian, petugas tetap melakukan penertiban dengan patroli secara rutin.

Dalam melakukan patroli keliling, beberapa makam di Kudus menjadi sasaran Satpol PP. Selain taman, ternyata makam juga digunakan untuk pasangan remaja berpacaran.

Dalam melakukan razia, Satpol PP tidak hanya mendatangi pada pagi dan siang hari saja. Melainkan pada sore dan malam hari juga melakukan hal yang sama dengan menjalankan razia rutin dengan patroli keliling.

”Mudah-mudahan dapat mengurangi kelakuan remaja yang di luar batas norma kesopanan. Yang jelas jika ada yang menemukan dapat langsung memberikan informasi kepada kami,” ungkapnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Ganjar Pranowo Minta Aparat Satpol PP Melek Media Sosial

Anggota Satpol PP dari berbagai daerah di Jawa Tengah memeriahkan HUT Satpol PP di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota Satpol PP dari berbagai daerah di Jawa Tengah memeriahkan HUT Satpol PP di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) diminta untuk melek media sosial. Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usai memimpin upacara HUT Satpol PP ke-66 dan Linmas ke-54 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Alun-alun Pati, Rabu (16/3/2016).

Dengan melek medsos, Satpol PP diharapkan bisa memantau perkembangan masyarakat, termasuk aspirasi dan keluhan-keluhan di lapangan. Terlebih, Satpol PP bisa memanfaatkan medsos untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

”Melalui media sosial, masyarakat yang punya unek-unek bisa langsung menyampaikan keluhan atau gagasan kepada Satpol PP secara cepat dan efektif. Aspirasi dari media sosial itu untuk dijadikan bahan pertimbangan, kemudian ditanggapi dengan cepat,” ujar Ganjar di depan awak media.

Selain itu, Ganjar meminta agar Satpol PP lebih disiplin, tegas, berdedikasi tinggi untuk kepentingan negara, sekaligus humanis. ”Sudah bukan zamannya lagi aparat Satpol PP main gropyokan, apalagi pungli saat melakukan penertiban. Bukan zamannya,” tutur gubernur yang aktif di twitter ini.

Pendekatan humanis yang dimaksud Ganjar, antara lain mengendepankan senyum, salam, dan sapa pada setiap penertiban Perda. Melalui cara itu, Ganjar berharap Satpol PP tidak lagi identik dengan galak dan tidak manusiawi.

Satpol PP mesti bisa memberikan kesan sebagai aparat penegak yang profesional, berwibawa dan disegani. ”Satpol PP harus lebih ramah dalam menyelesaikan persoalan. Setelah itu, penertiban dijalankan bila memang melanggar perda,” ungkapnya.

Ganjar juga menilai, kualitas sumber daya manusia (SDM) Satpol PP di daerah masih kurang mumpuni. Karenanya, Pemda diminta untuk memfasilitasi dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi anggota Satpol PP. Pelatihan itu yang menjadi bekal saat menjalankan tugas sebagai penegak Perda.

Menanggapi hal itu, Bupati Pati Haryanto mengaku bakal menginstruksikan Kasatpol PP dan BKD Kabupaten Pati untuk menggelar pelatihan bagi anggota Satpol PP. ”Pelatihan dan pendidikan untuk Satpol PP memang menjadi hak bagi aparatur sipil negara, termasuk Satpol PP. Ini segera kita agendakan untuk meningkatkan kualitas SDM di tubuh Satpol PP,” tukas Haryanto.

Editor : Titis Ayu Winarni