Main Kartu Remi saat Jam Sekolah, Belasan Pelajar di Jepara Digelandang Satpol PP

Belasan pelajar mendapatkan pembinaan di Kantor Satpol PP Jepara, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Belasan pelajar mendapatkan pembinaan di Kantor Satpol PP Jepara, Senin (30/1/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Belasan pelajar tingkat SMP dan SMA terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara, Senin (30/1/2017). Mereka diketahui keluyuran saat jam sekolah berlangsung. Sebagian terjaring razia justru saat sedang main kartu remi. 

Terhitung, ada 14 siswa terkena razia. Sebanyak 10 pelajar di antaranya dari SMP 1 Jepara. Satu siswa dari SMP 5 Jepara, satu siswa dari SMA PGRI, satu siswa dari SMK Pertanian, dan satu siswa dari SMK Islam Jepara. 

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa melalui Kasi Ketertiban Masyarakat Anwar Syadat mengatakan, belasan pelajar yang bolos sekolah itu didapat dari beberapa tempat.

Pertama, petugas menyisir kawasan Gedang Sawo. Di kawasan tersebut, petugas mendapati satu siswa sedang nongkrong di warung. Petugas kemudian menyisir kawasan Stadion Glora Bumi Kartini (GBK). Petugas mendapati satu siswa nongkrong di pinggiran tribun. 

”Setelah itu, petugas menyisir kawasan Pantai Teluk Awur. Karena biasanya di sana sering jadi tempat nongkrong. Ternyata benar, dua siswa SMA juga nongkrong. Keduanya sempat lari begitu petugas datang tapi akhirnya ketangkap,” katanya. 

Dari Teluk Awur,  petugas bergeser ke kawasan Kelurahan Panggang, Kota. Di kawasan tersebut petugas mendapat 10 siswa dari SMP 1 Jepara. Tepatnya di Gang Ari Backery. Sebanyak 10 pelajar bolos bersama-sama. Mereka nongkrong di rumah salah satu warga. Entah apa yang mereka lakukan. Namun, dari rumah warga tersebut petugas mendapati kartu remi. ”Begitu petugas datang mereka berhamburan. Satu siswa ada yang sakit,” ujarnya.

Mereka langsung dibawa ke kantor petugas untuk mendapat pembinaan. Petugas memberi hukuman menghafal Pancasila dan mengisi surat pernyataan untuk tidak mengulangi tindakan serupa. Selain itu, petugas juga memberi hukum push up di halaman Kantor Satpol PP Jepara.

Dia menambahkan, belasan pelajar terpakasa diangkut petugas karena bolos sekolah. Saat jam pelajaran berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB, justru mereka keluyuran. ”Operasi rutin kami lakukan antara pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.30 WIB ,” katanya.  

Editor : Kholistiono

Bandel, 2 PKL Demak Dibawa Satpol PP Jepara ke Meja Hijau

Dua PKL bandel asal Demak saat menjalani sidang setelah terbukti bersalah melanggar Perda K3, Rabu (5/10/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Dua PKL bandel asal Demak saat menjalani sidang setelah terbukti bersalah melanggar Perda K3, Rabu (5/10/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Gara-gara tidak mengindahkan peringatan Satpol PP untuk tidak berjualan di trotoar dan bahu jalan dengan mobil bak terbuka, dua Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jepara terpaksa berurusan dengan hukum. Ini lantaran, petugas Satpol PP sudah jengah dan membawa urusan pelanggaran tersebut ke pengadilan.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa menjelaskan, kedua pedagang itu adalah Melani Adi Yulianto dan Endri Utomo. Keduanya merupakan pedagang buah dari Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Mereka terbukti bersalah melanggar Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan (K3).

”Sebelum kita meja hijaukan, kami sudah berulangkali memberikan peringatan. Bahkan beberapa kali melakukan penyitaan perlengkapan jualan. Penertiban yang terakhir malah mau bentrok. Ini pertama kali Satpol menyidangkan PKL,” ujar Trisno usai persidangan, Rabu (5/10/2016).

Menurutnya, bagi pelanggar Perda yang ditindak Tipiring ancamannya kurungan penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. Namun, dalam Tipiring pertama ini, hakim pengadilan negeri (PN) Jepara hanya menjatuhkan vonis denda Rp 200 ribu bagi keduanya.

”Pertimbangan hakim, karena baru melanggar pertama dan mereka ini PKL. Tapi kedepan kalau sampai masih nekad berjualan di trotoar harapan kami hukumannya maksimal biar jera,” tandas Trisno.

Ia menambahkan, hukuman bagi yang melanggar aturan Perda tersebut diharapkan selain membuat jera juga dapat menjadi peringatan bagi yang lain. Terutama yang selama ini kerap mendapatkan peringatan dari Satpol PP Jepara.

Editor: Akrom Hazami

Satpol PP Jepara Terima Bantuan Kendaraan Senilai Rp 1,6 Miliar

Petugas Satpol PP Jepara mengecek armada bantuan yang diterima dari Kemendagri, Rabu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Satpol PP Jepara mengecek armada bantuan yang diterima dari Kemendagri, Rabu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara menerima bantuan dari Kementerian Dalam Negeri berupa kendaraan senilai Rp 1,6 miliar. Bantuan tersebut berupa satu unit dalmas, satu unit truk pengangkut, satu unit mobil panwal, satu mobil patroli dan dua unit minibus.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa mengatakan, kendaraan operasional tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Tidak semua kabupaten atau kota mendapatkan bantuan tersebut.

“Ini bantuan dari pemerintah melalui dana alokasi khusus. Kebetulan kami mengajukan untuk kendaraan operasional dan disetujui,” ujar Trisno Santosa kepada MuriaNewsCom, Rabu (28/9/2016).

Menurutnya, hampir semua kabupaten di Jawa Tengah mengajukan bantuan. Ada yang berupa kendaraan operasional, dan ada yang berupa infrastruktur kantor dan yang lainnya. Namun yang mendapatkan persetujuan hanya ada enam kabupaten.

“Salah satunya Kabupaten Jepara. Selain itu juga ada Kabupaten Wonosobo, Magelang dan Brebes. Hampir semua kabupaten di Jawa Tengah mengajukan, namun yang di ACC hanya enam,” ungkap Trisno.

Lebih lanjut ia mengemukakan, dengan adanya bantuan tersebut, kini kendaraan operasional yang dimiliki Satpol PP Jepara sudah lengkap. Sebelumnya, pihaknya sudah memiliki satu unit dalmas, satu unit panwal dan satu unit mobil patroli. Selain itu juga ada kendaraan roda dua yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jepara berupa tujuh motor tril, dan tujuh motor CB150R.

“Sebelumnya kami belum punya truk pengangkut. Dengan bantuan ini, sekarang kami sudah punya kendaraan operasional lengkap. Tetapi untuk kendaraan baru ini, belum bisa digunakan karena masih proses uji KIR,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Satpol PP Jepara Ancam Pidanakan Penjual Miras

Proses sidang kasus miras yang memasuki persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jepara, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Proses sidang kasus miras yang memasuki persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jepara, baru-baru ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Setelah memiliki personel penyidik sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara kini mengancam memidanakan para penjual minuman keras (Miras) yang terjaring razia. Sejauh ini sudah ada dua orang yang diproses di pengadilan.

Satu di antaranya adalah Sunarso, warga RT 15/ RW 4, Kelurahan Ujung Batu, Kota. Sunarso dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) karena melanggar Pasal 6 ayat 1 Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang larangan menjual minuman beralkohol. Setelah dilakukan penggrebekan di tokonya di kawasan Ujung Batu, Sunarso akhirnya disidang di Pengadilan Negeri Jepara, Rabu (30/8/2016) lalu.

Kepala Satpol PP, Trisno Santosa melalui Kasi Tubuntranmas, Anwar Syadat, menjelaskan, dalam proses hukum di pengadilan, Sunarso hanya didenda Rp 500 ribu subsider satu bulan kurungan dari tuntutan denda Rp 50 juta.

“Pelaku memilih membayar denda dari pada dikurung selama sebulan. Sebenarnya tipiring pada pelanggar perda sudah dua kali kami lakukan. Ini akan terus dilakukan hingga para penjual miras di Jepara memiliki efek jera. Agar mereka tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari,” ujar Syadat kepada MuriaNewsCom, Jumat (2/9/2016).

Menurutnya, meski saat ini denda yang diberikan ringan, lama kelamaan mereka akan kapok. Sebab, jika kembali diketahui lagi menjual miras, tentu denda akan lebih tinggi dan hukuman akan lebih berat.

Selain Sunarso, lanjutnya, dalam operasi yang digelar pada pekan lalu ini, petugas juga berhasil mengamankan miras milik Sugiyanti di kawasan terminal Jepara. Petugas berhasil menyita tiga botol anggur kolesom, dua botol kecil congyang, dan 20 botol bir angker.

Sementara dari kawasan TPI Rembulung, Kecapi, petugas berhasil menyita15 botol bir angker, dua botol congyang kecil, satu botol anggur merah, dan satu botol anggur kolesom.

Syadat menambahkan, dua penjual miras lainnya tersebut tidak ditipiring karena barang bukti yang disita sedikit. Mereka hanya diberi peringatan dan dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Editor : Akrom Hazami

Karaoke di Jepara Disebut Tak Ada Lagi yang Buka Selama Ramadan Ini

Aparat Satpol PP merazia sejumlah tempat karaoke dan tempat-tempat yang diduga menjual miras (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Aparat Satpol PP merazia sejumlah tempat karaoke dan tempat-tempat yang diduga menjual miras (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

     MuriaNewsCom, Jepara – Di Kabupaten Jepara, selama bulan suci Ramadan semua tempat karaoke dilarang beroperasi. Pelarangan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Jepara tersebut, sejauh ini dipatuhi para pengusaha karaoke di Kota Ukir. Hal ini terlihat, saat aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia, hasilnya semua tempat karaoke tutup.

Kepala Satpol PP Jepara, Trisno Santosa melalui Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jepara, Sutarno mengatakan, pihaknya menggelar razia dalam rangka operasi penyakit masyarakat pada bulan Ramadan ini. Hasilnya, tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengusaha karaoke dan tidak ditemukannya minuman keras (Miras) serta pasangan mesum.

“Ini menunjukkan, bahwa indikasi di lapangan pengusaha karaoke mematuhi aturan pelarangan beroperasi selama bulan Ramadan. Tentu saja ini baik, karena peraturan ditaati,” ujar Sutarno kepada MuriaNewsCom, usai melakukan razia Selasa (14/6/2016) malam tadi.

Menurutnya, sejumlah tempat yang dirazia mulai dari wilayah kota, yakni di kawasan terminal lama, di kawasan Stadion Gelora Bumi Kartini, di Shoping Center Jepara, kemudian di wilayah Kecamatan Batealit, Kecamatan Pecangaan hingga Kecamatan Kedung. Hasilnya, semuanya kondusif tidak ditemukan penyakit masyarakat.

“Kami kebetulan melakukan razia secara gabungan, menggandeng TNI dari Kodim 0719/Jepara, dan Polres Jepara. Harapannya kondisi yang baik ini tetap terjaga sampai ke depannya,” ungkap Sutarno.

Dia menambahkan, sejauh ini tidak ada pengusaha karaoke yang mengajukan keberatan mengenai aturan pelarangan operasi. Sehingga, mereka semua berkewajiban untuk memenuhi aturan yang dikeluarkan Pemkab Jepara melalui SE Bupati Jepara tersebut.

Editor : Kholistiono

 

Alami Gangguan Penglihatan, Rumah Nenek di Jepara Ini Dijadikan Tempat Penyimpan Miras

Petugas Satpol PP mengamankan miras dari   rumah nenek yang mengalami gangguan penglihatan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Satpol PP mengamankan miras dari rumah nenek yang mengalami gangguan penglihatan. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Berbagai cara dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk menyembunyikan perilaku melanggar aturan. Seperti yang terjadi di Desa Mambak Kecamatan Pakisaji, Jepara. Salah seorang warga menyembunyikan barang bukti minuman terlarang di salah satu rumah yang dihuni nenek yang memiliki gangguan penglihatan alias rabun.

Hal itu diketahui oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kabupaten Jepara saat melakukan razia. Satu target yang dirazia adalah rumah milik Ali yang diduga menyimpan Miras. Namun saat dirazia petugas tidak mendapatkan barang bukti.

Kemudian razia juga dilakukan di rumah yang ada di dekat rumah Ali. Satu rumah yang dihuni oleh Ngatemi, nenek yang memiliki gangguan penglihatan justru ditemukan barang bukti Miras. Namun, aparat menduga kuat bahwa Miras tersebut milik Ali.

”Ali sudah menjadi target operasi kami. Dugaan kuat barangbukti Miras ini milik Ali,” kata Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa kepada MuriaNewsCom, Kamis (2/6/2016).

Menurut dia, jarak antara rumah Ali dengan rumah tersebut sangat berdekatan. Setelah meminta keterangan sejumlah tetangga, rumah tempat menyimpan Miras tersebut diketahui milik Mintar, 45, warga RT 3 RW 4 Desa Mambak Kecamatan Pakisaji. Saat ditanya, barang bukti Miras tersebut milik siapa, para tetangga memilih bungkam. Sementara, Mintar sendiri saat Satpol PP datang tidak ada di rumah.

”Tetangga tidak tahu minuman itu milik siapa, sedangkan pemilik rumah tidak ada. Kuat dugaan minum-minuman itu milik Ali, karena dia sudah menjadi target kami,” ungkapnya.

Trisno menambahkan, ratusan liter Miras yang ditemukan dikemas dalam 10 jerigen besar dan beberapa botol air mineral berukuran 1 liter. Sebagain ciu masih asli, beberapa jerigen sudah dicampur dengan perasa siap edar.

”Minuman-minuman ini kami amankan ke kantor, sementara pemilik rumah besok secara resmi akan kami panggil datang ke kantor untuk dimintai keterangan,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Pedagang di Pasar Lebak Mengaku Tak Tahu Ada Larangan Jual Rokok Ilegal

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pedagang di pasar tradisional yang terkena razia rokok illegal mengaku tak tahu menahu soal aturan pelarangan penjualan rokok illegal tersebut. Bahkan, mereka juga mengaku tak tahu kalau rokok yang dijualnya tersebut merupakan rokok illegal.

Hal itu seperti yang dikatakan salah seorang pedagang kelontong di pasar Lebak, Faizah. Menurut dia, rokok yang dia jual tersebut merupakan titipan dari sales masing-masing produsen. Dia mengaku tidak mencermati jika rokok tersebut menggunakai cukai palsu.

”Saya tidak tahu kalau tidak boleh. Apalagi masalah pita cuakainya. Ada sales titip ya, saya jual,” ujar Faizah kepada MuriaNewsCom, Rabu (1/6/2016).

Dari toko milik Faizah, aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara berhasil mengamankan empat merk rokok ilegal. Meski puluhan bungkus rokok diamankan Satpol PP, Faizah mengaku tidak merugi. Itu lantaran sistem jual-beli dengan sales, menggunakan sistem titip.

”Tidak masalah kalau ini disita. Saya hanya dititipi, bayarnya sesuai jumlah rokok yang terjual,” kata Faizah.

Dari toko milik Faizah, Satpol PP menyasar toko milik Ning dan Indar. Dari kedua toko ini, Satpol PP berhasil mengamankan 11 merk rokok bodong. Lebih dari 300 bungkus rokok tanpa cukai dan cukai palsu berhasil diamankan.

Editor: Supriyadi

Ribuan Rokok Ilegal Diamankan Satpol PP Jepara

Petugas Satpol PP menunjukkan rokok ilegal yang ditemukan di Pasar tradisional Desa Lebak, Kecamatan Pakisaji, Jepara, Rabu (1/6/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Satpol PP menunjukkan rokok ilegal yang ditemukan di Pasar tradisional Desa Lebak, Kecamatan Pakisaji, Jepara, Rabu (1/6/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Ribuan batang rokok illegal yang terbungkus dalam ratusan pack diamankan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Jepara. Ribuan batang rokok tersebut diamankan dari sejumlah pedagang di pasar tradisional Desa Lebak, Kecamatan Pakisaji, Jepara, Rabu (1/6/2016).

Kasi Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Jepara Anwar Sadad mengemukakan, ribuan batang rokok tersebut menjadi barang bukti yang diamankan. Dari pengakuan pedagang, barang bukti tersebut berasal dari sales masing-masing produk yang dititipkan pada pedagang di pasar tersebut.

”Rokok-rokok ilegal itu dititipkan oleh sales masing-masing produsen rokok pada pedagang. Pedagang yang menjual mengaku tidak mengetahui jika menjual rokok dengan cukai palsu atau tanpa cukai dapat bermasalah,” ujar Sadad kepada MuriaNewsCom, Rabu (1/6/2016).

Menurut dia, rokok-rokok ilegal diproduksi industri rumahan. Bungkus rokok dan namanya dibuat semirip mungkin dengan bungkus dan nama-nama rokok yang beredar di pasaran secara legal.

”Sekilas mirip dengan rokok asli. Nama dan bungkusnya persis aslinya,” kata Sadad sembari menunjukan rokok illegal tersebut.

Dia menambahkan, operasi pita cukai rokok palsu dan rokok tanpa pita cukai merupakan kegiatan rutin jajarannya. Pasalnya, Satpol PP Kabupaten Jepara juga memperoleh dana bagi hasil cukai sebesar Rp.80 juta setiap tahun.

Editor: Supriyadi

Pemkab Jepara Tak Mampu Kabulkan Tuntutan Petani Kepuk Jepara Terkait Galian C

Bendungan sungai yang roboh akibat dampak aktifitas galian C di Desa Kepuk, Bangsri, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bendungan sungai yang roboh akibat dampak aktifitas galian C di Desa Kepuk, Bangsri, Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mendapatkan aduan dari petani yang berada di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara soal aktifitas penambangan galian C meresahkan. Meski begitu, Pemkab Jepara tak mampu mengabulkan tuntutan petani yang menginginkan agar aktifitas galian C ditutup.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebupaten Jepara Trisno Santosa menjelaskan, pihanya sebagai aparat di tingkat Kabupaten Jepara tidak memiliki wewenang terkait penambangan yang ada. Sebab, wewenang sudah diambil alih semua oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

”Untuk itu, kami dengan para warga dan petani sepakat masalah ini akan disampaikan ke Pemprov karena wewenang ada disana semua,” ujar Trisno Santosa kepada MuriaNewsCom, Rabu (1/6/2016).

Menurut dia, mengenai keluhan dan tuntutan yang disampaikan oleh petani tersebut telah sampai di pucuk pimpinan Pemkab Jepara yakni Bupati Jepara. Pihaknya juga mengaku diperintahkan untuk mampu menjembadani masalah ini dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang ESDM pada Dinas Bina Marga Pengairan ESDM Jepara, Ngadimin yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut Ngadimin, pihaknya akan berkordinasi dengan ESDM Provinsi. Bahkan, rencananya dalam waktu dekat akan dilakukan inspeksi mendadak oleh Pemprov ke sejumlah aktifitas galian C di Jepara.

”Kami sebenarnya sudah mulai berkoordinasi dengan Pemprov. Nantinya akan ditinjau ulang masalah aktifitas penambangan tersebut yang dianggap warga dan petani menganggu itu,” ungkap Ngadimin.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima dari ESDM Provinsi Jawa Tengah, galian C yang dikeluhkan oleh petani Desa Kepuk tersebut mengantongi ijin. Hanya saja, ketika menganggu lingkungan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Editor: Supriyadi

Mobil Pikap Penjual Miras Parkir di Komplek Setda Jepara, Ada Apa?

Mobil Miras hasil sitaan Satpol PP Jepara diparkir di kompleks Setda Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Mobil Miras hasil sitaan Satpol PP Jepara diparkir di kompleks Setda Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebuah mobil pikap yang digunakan untuk menjual minuman keras (Miras), berada di komplek Setda Kabupaten Jepara. Mobil tersebut merupakan sitaan Satpol PP Jepara dari penjual Miras yang ada di terminal Jepara. Kini mobil tersebut diamankan di sebelah selatan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara turut komplek Setda Jepara.

Kasi Penegakan Perda Satpol PP Jepara Supriyanto mengatakan, mobil pikap tersebut diamankan pada Rabu (25/5/2016) siang kemarin. Penyitaan mobil itu dilakukan karena pemiliknya membandel, setelah beberapa kali diperingatkan tetap saja menjual Miras.

”Penyitaan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari razia yang kami lakukan. Ternyata penjual memang tidak kapok meski sebelumnya barang bukti Miras sudah kami amankan. Kini mobil yang dibuat jualan diamankan,” ujar Supriyanto, Kamis (26/5/2016).

Menurut dia, penjual Miras dengan mobil pikap tersebut berkedok sebagai penjual jamu. Tetapi saat dirazia sering ditemukan barang bukti Miras. Selain dari hasil razia, pihaknya juga mendapatkan informasi dari masyarakat kalau penjual jamu menggunakan pikap itu selalu menjual Miras, terutama jenis congyang.

”Mobil pikap ini sudah tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Tiap hari, mobil itu terparkir di area terminal. Mobil tersebut baru difungsikan saat malam hari,” terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya sengaja menempatkan mobil pikap itu di lahan kosong di area Setda Jepara.

Editor: Supriyadi

Catat, Perda Miras di Jepara Nol Persen Alkohol

Petugas Satpol PP Jepara saat melakukan razia miras belum lama ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Satpol PP Jepara saat melakukan razia miras belum lama ini. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kabupaten Jepara memiliki aturan pelarangan minuman keras (Miras) maupun Minuman Beralkohol (Minol), yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2013. Hal itu sebagai bukti bahwa semua jenis Miras di Kabupaten Jepara dilarang.

Meski begitu, adanya Perda tersebut tak semata-mata mampu menghilangkan minuman haram tersebut hilang dari kota ukir. Pasalnya, petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara masih kerap menemukan barang bukti Miras dari hasil razia yang dilakukan.

Kepala Satpol PP Jepara, Trisno Santosa mengatakan, pihaknya selalu menggalakkan razia ke sejumlah tempat ang diduga menjadi tempat peredaran Miras. Dari hasil razianya, banyak ditemukan miras berbagai merk dan kemasan masih banyak beredar di masyarakat.

”Di dalam Perda sudah jelas, Jepara 0 persen alkhohol. Sudah sering kami razia, bahkan di tempat yang semula ditemukan barang bukti, ketika dirazia lagi juga masih ada lagi. Mereka tidak jera meskipun usdah diberi sanksi,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Selasa (24/5/2016).

Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 sudah disebutkan, bahwa penggunaan minuman beralkohol di Jepara hanya dibolehkan untuk ritual keagamaan, upacara adat, pengobatan, dan tamu hotel berbintang.

Berkait dengan sanksi bagi penjual minol, ditambahkan Trisno, jika seorang pedagang baru sekali terjaring razia minol, maka hanya diberi peringatan dengan mengisi surat pernyataan. Tapi jika sudah terjaring razia berulang kali akan dikenakan sanksi Tipiring.

”Sanksi tipiring pidana tiga bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. Tapi biasanya putusan hakim tidak maksimal, kelihatannya celah itu yang dimanfaatkan penjual,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Konangan Mesum di Pereng, Muda-mudi Ini Digelandang Satpol PP Jepara

Petugas Satpol PP Jepara meminta keterangan kepada pasangan mesum yang tertangkap basah di Pereng. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Petugas Satpol PP Jepara meminta keterangan kepada pasangan mesum yang tertangkap basah di Pereng. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara saat ini mulai gencar melakukan razia terhadap penyakit masyarakat (Pekat). Hal itu dilakukan seiring dengan semakin dekatnya bulan suci Ramadan tahun ini.

Kepala Satpol PP Jepara, Trisno Santosa mengatakan, pihaknya memang saat ini tengah gencar melakukan razia. Salah satu sasarannya adalah tempat-tempat yang diduga menjadi tempat mesum, dan melakukan perilaku pekat lainnya.

”Salah satunya di kawasan Pereng Desa Mulyoharjo, Kecamatan Kota. Meskipun sering dijadikan sasaran razia, tempat disana memang masih sering digunakan untuk mesum,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Jumat (20/5/2016).

Menurut dia, Kamis (19/5/2016) malam hingga Jumat dini hari tadi, pihaknya melakukan razia. Lokasi pertama yang didatangi adalah pemukiman warga di kawasan Pereng tersebut. Di lokasi tersebut, sejumlah kamar di rumah-rumah warga setempat sengaja disewakan untuk pasangan mesum.

Saat mendatangi salah satu rumah, Satpol PP Jepara mendapati pasangan muda-mudi tengah berbuat mesum di salah satu kamar, yakni ML (35) dan MY (30). Kedua muda mudi tersebut tak dapat mengelak saat anggota Satpol PP memergokinya.

”Si laki-laki mengaku baru pertama kali menyewa kamar di kawasan Pereng. Sementara, pasangannya, lebih banyak diam dan menutup wajah saat ditanya,” kata Trisno.

Lebih lanjut Trisno menyampaikan, rumah-rumah di kawasan Pereng sudah berulangkali dirazia. Namun, pemilik rumahnya nampaknya tidak kapok. Bahkan, kegiatan menyewakan kamar untuk pasangan berbuat mesum sudah berulangkali didemo warga.

”Pemilik rumah sudah berulangkali kami beri peringatan. Kalau sampai nanti diulangi lagi, pemilik rumah dan pelaku mesum yang tertangkap basah akan kami tindak tipiring,” tegas Trisno.

Selain menyasar kawasan Pereng, Trisno beserta anak buahnya juga melakukan razia di kawasan terminal lama. Lokasi ini disinyalir dijadikan tempat mangkal para pekerja seks komersial. Terbukti saat petugas datang, banyak wanita yang lari berhamburan.

”Di terminal lama, begitu kami datang mereka (PSK) langung berhamburan lari,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

Lebih Profesional Emban Tugas, Anggota Satpol PP Jepara Diberi Pembinaan Khusus

Pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Jepara yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP Trisno Santoso dengan didampingi Sekretaris Satpol PP Jepara, Kepala Bidang Penegakkan dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Jepara dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Jepara.(MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Jepara yang diserahkan kepada Kepala Satpol PP Trisno Santoso dengan didampingi Sekretaris Satpol PP Jepara, Kepala Bidang Penegakkan dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Jepara dan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Jepara.(MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara diberi pembinaan oleh Pemkab setempat, Senin (7/3/2016), di ruang rapat 1 Setda Jepara. Pembinaan tersebut diberikan agar semua anggota Satpol PP paham keberadaannya sangat penting.

Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan, pembinaan bagi seluruh jajaran Satpol PP ditujukan untuk memberikan pemahaman keberadaan Satpol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

”Lingkup tugas Satpol PP termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas). Oleh sebab itu, Satpol PP diharapkan mempunyai profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainnya. Di samping pada saat yang sama dapat bermitra dengan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan preemtif (antisipasi-mendeteksi),” ujar Subroto.

Menurut dia, yang lebih penting lagi, setiap aparat Satpol PP harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum (perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadi konflik.

”Diharapkan, semua Anggota Satpol PP dan Linmas kedepan selalu menampilkan performa profesional. Karenanya, aparat Pol PP dan Linmas perlu dibekali kemampuan pemikiran yang jernih, kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kabupaten Jepara Trisno Santoso dalam laporannya mengungkapkan, tenaga sukarela Sat Pol PP se-Kabupaten Jepara mencapai 109 Personel. Hal tersebut dipandang perlu merekrut tenaga sukarela untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dimana Satpol PP Jepara masuk dalam kategori tipe B dengan jumlah personel 150 sampai 200 personel, dari jumlah tersebut maka ideal jelas masih dikatakan belum.

”Kalau bicara ideal ya kita butuh sekitar 200 orang personel. Saat ini hanya punya 109 orang, kekurangannya kami atasi dengan meminta bantuan personel dari TNI, kepolisian dan Linmas,” imbuhnya.

Editor : Titis Ayu Winarni

Asyik Main PS, 12 Pelajar di Jepara Digaruk Satpol PP

Belasan pelajar yang terjaring razia Satpol PP (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Belasan pelajar yang terjaring razia Satpol PP (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Aparat penegak perda dan ketertiban masyarakat kembali melakukan penertiban kepada para siswa yang membolos atau diketahui tengah nongkrong di jam sekolah. Dalam razia kali ini, aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara berhasil menciduk 12 siswa yang diketahui tengah nongkrong dan main playstation.

12 siswa tersebut terdiri dari 10 siswa tingkat SMA dan dua lainnya siswa tingkat SMP. Mereka diciduk saat diketahui keluyuran dan main playstation di wilayah Kecamatan Kota Jepara, Kamis (4/2/2016).

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa menjelaskan, razia terhadap pelajar yang keluyuran di jam sekolah tersebut digelar rutin. Selama satu bulan terakhir ini, pihaknya hampir setiap pekan melakukan razia ke sejumlah tempat yang biasa dijadikan nongkrong pelajar.

“Selain berdasarkan laporan masyarakat, kami juga sudah mengetahui tempat-tempat yang biasa dijadikan nongkrong oleh pelajar. Kami lakukan razia dari dua arah dan akhirnya bisa mengamankan mereka,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Kamis (4/2/2016).

Menurut dia, 12 pelajar yang tertangkap di tempat penyewaan playstation tersebut tidak hanya yang sekolah di wilayah Kecamatan Kota, tetapi juga diketahui ada beberapa pelajar yang sekolah di wilayah Kecamatan Tahunan.

“Setelah kami amankan, mereka kami beri pembinaan berupa nasehat dan hukuman seperti berlari di lapangan dan menghafalkan pancasila,” kata Trisno.

Dia mengimbau kepada penyedia penyewaan playstation untuk tidak melayani para pelajar yang mau main playstation pada jam sekolah. Selain itu, dia mengimbau agar para pelajar yang dipulangkan lebih dini bisa langsung pulang, tidak keluyuran mengenakan seragam sekolah.

Baca juga : Lagi Asyik Nongkrong di Kafe pada Jam Masuk Sekolah, Belasan Siswa SMP Diciduk Satpol PP

Editor : Kholistiono

Satpol PP Minta PKL di Trotoar Bersihkan Dagangannya Sendiri

Pedagang buah di Jepara kebingungan ketika Satpol PP mulai merazia lapaknya, Senin (19/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pedagang buah di Jepara kebingungan ketika Satpol PP mulai merazia lapaknya, Senin (19/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pedagang kaki lima (PKL) di jalan trotoar yang ada di Jalan Jepara – Kudus terkena razia yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka diminta untuk membersihkan barang
dagangannya sendiri sebelum dibersihkan secara paksa.

Kepala Satpol PP Jepara, Trisno Santosa melalui Kabid Penegakan Perda Nuril Abdillah mengatakan, pihaknya menggelar razia PKL pada Senin (19/10/2015) sejak pagi tadi. Ada beberapa PKL yang terkena razia, namun pihaknya tidak langsung melakukan pembongkaran atau pembersihan paksa.

”Tidak melakukan penyitaan barang milik pedagang. Satpol PP lebih memilih jalur kekeluargaan dan meminta pedagang membersihkan dagangannya sendiri,” ungkap Nuril kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, jika nanti masih belum dibersihkan, akan dilakukan pembersihan paksa. PKL yang ditertibkan ini sebelumnya sudah diberikan peringatan, agar tidak berjualan di trotoar jalan. Hal itu lantaran keberadaan mereka mengganggu pejalan kaki yang memanfaatkan trotoar jalan itu.

Dia menambahkan, PKL yang berjualan di trotoar ini ditertibkan berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Hal ini karena mereka sudah berdagang bukan diperuntukkannya dan mengganggu ketertiban pejalan kaki.

Selanjutnya, kata Nuril, Satpol PP akan terus melakukan penertiban PKL yang melanggar perda. Di antaranya yakni di sepanjang Kaliwiso dan Jalan Mangunsarkoro, Jepara. ”Penertiban ini kita lakukan untuk persiapan penilaian pertama adipura dan kegiatan penertiban rutin,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pedagang Buah di Jepara Kebingungan Saat Lapaknya Kena Razia Satpol PP

Pedagang buah di Jepara kebingungan ketika Satpol PP mulai merazia lapaknya, Senin (19/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Pedagang buah di Jepara kebingungan ketika Satpol PP mulai merazia lapaknya, Senin (19/10/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Satuan Polisi Pamog Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di trotoar jalan. Razia kali ini difokuskan di Jalan Jepara – Kudus, tepatnya di kawasan pasar Ngabul dan di Jalan KM Sukri. Pedagang buah yang ada di lokasi pun tak luput dari razia tersebut.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa melalui Kabid Penegakan Perda Nuril Abdillah mengatakan, PKL yang ditertibkan ini sebelumnya sudah diberikan peringatan agar tidak berjualan di trotoar jalan. Hal itu
lantaran keberadaan mereka mengganggu pejalan kaki yang memanfaatkan trotoar jalan itu. Lima pedagang buah yang nekad jualan di trotoar jalan terpaksa ditertibkan.

”Sekitar sepekan yang lalu sudah kami peringatkan agar membereskan dagangannya, namun sampai pagi ini masih nekad,” ujar Nuril kepada MuriaNewsCom, Senin (19/10/2015).

Menurutnya, sebelumnya PKL ini sudah diminta untuk pindah di depan pasar Ngabul baru atau masuk ke pasar buah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Namun, para pedagang ini tetap bergeming dan bertahan di trotoar jalan.

Lebih lanjut Nuril menjelaskan, PKL yang berjualan di trotoar ini ditertibkan berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3). Hal ini karena mereka sudah berdagang di tempat yang bukan diperuntukkannya dan menggangu ketertiban pejalan kaki. (WAHYU KZ/TITIS )

Lagi Asyik Main PS, 7 Siswa Jepara Diciduk Satpol PP

Tujuh siswa tingkat SMA di Jepara diamankan Satpol PP karena diketahui main PS pada jam sekolah (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Tujuh siswa tingkat SMA di Jepara diamankan Satpol PP karena diketahui main PS pada jam sekolah (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Nasib apes dialami beberapa pelajar di Kabupaten Jepara. Karena, ketika mereka asyik main Playstation (PS), mereka terkena razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara. Mereka diamankan di markas Satpol PP Jepara dan dilakukan pembinaan.

Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santosa menjelaskan, pihaknya mengamankan tujuh siswa tingkat SMA yang bolos sekolah dan sedang main PS, di salah satu tempat penyewaan PS di kawasan Kota Jepara, pada jam sekolah, Selasa (22/9/2015).

“Ada tujuh siswa yang kami amankan. Masing-masing dari SMA N Tahunan ada dua siswa, SMA Islam Jepara ada dua siswa dan tiga siswa dari SMK N Jepara,” ujar Trisno Santosa kepada MuriaNewsCom, Selasa (22/9/2015).

Menurutnya, ketujuh siswa tersebut diamankan beserta sepeda motor mereka. Setelah diamakan, siswa tersebut sempat mendapatkan hukuman ringan. Kemudian, Satpol PP memanggil pihak sekolah masing-masing dan orangtua mereka. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)

Pengusaha Karaoke Pungkruk Melawan, Satpol PP Masih Enggan Bersikap

Kepala Satpol PPJepara  Trisno. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Kepala Satpol PPJepara Trisno. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara menyatakan belum memiliki sikap terhadap reaksi penolakan dan upaya perlawanan dari para pengusaha karaoke di Pungkruk, yang ditunjukkan pada Senin (27/7/2015) kemarin.  Lanjutkan membaca

PMII Jepara: Dewan Tak Konsisten

PMII Demo (e)JEPARA – Ditundanya revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. DPRD Jepara dinilai tak konsisten.

“Dulu ngomongnya berkomitmen untuk memprioritaskan revisi Perda tentang toko modern, kok malah ditunda. Ini jelas tidak konsisten,” kata Ketua Umum PMII Jepara Ainul Mahfud kepada MuriaNewsCom, sabtu (11/7/2015).

Menurutnya, sejak gagalnya Ranperda tentang toko modern di rapat paripurna, semua toko modern berjejaring di Jepara berani beroperasi. Padahal, jelas dalam kajiannya, banyak toko modern yang melanggar aturan. Itu sebabnya, pihaknya sangat menyesalkan DPRD Jepara yang terkesan melindungi pemodal besar dan menyengsarakan rakyat.

“Menurut kami, pembatasan keberadaan toko modern sangat penting. Sebab, sedikit demi sedikit, keberadaan mereka mematikan sumber penghasilan rakyat kecil terutama pedagang tradisional dan pedagang kecil,” katanya.

Sementara itu, Arik Sunarso, perwakilan fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pembahasan perubahan perda penataan pasar tradisional memang masih membutuhkan tambahan waktu. Hal ini karena masih perlu banyak referensi, termasuk juga bertemu dengan pengusaha toko modern dan pedagang kecil untuk didengar aspirasinya.

“Belum ditetapkannya revisi perda ini tidak menjadi masalah, toh perda penataan pasar yang sudah ada masih cukup relevan jika diterapkan, hanya perlu perubahan-perubahan pasal,” jelasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala Satpol PP Jepara Trisno Santoso menyatakan bahwa di dalam draf revisi perda penataan pasar ini terdapat beberapa perubahan. Diantaranya soal jarak antara toko modern dan pasar tradisional yang diubah menjadi mnimal 2 KM. Jarak ini lebih ketat dari aturan yang ada yakni hanya minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. (WAHYU KZ/SUWOKO)

Revisi Perda Toko Modern Gagal, PMII Jepara Kecewa

PMII Jepara ketika menggelar aksi menuntut revisi Perda tentang toko modern beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

PMII Jepara ketika menggelar aksi menuntut revisi Perda tentang toko modern beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Rencana revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern gagal diparipurnakan oleh DPRD Jepara dalam rapat paripurna, Senin (6/7/2015) lalu. Salah satu pihak yang merasa kecewa dengan gagalnya revisi tersebut adalah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara.

Ketua Umum PMII cabang Jepara, Ainul Mahfud mengatakan, pihaknya sangat mengecewakan pihak DPRD Jepara yang tidak mengesahkan revisi Perda tentang toko modern tersebut. Sebab, sebelumnya pihak Dewan maupun eksekutif telah sepakat dan berkomitmen untuk sesegera mungkin merevisi Perda tersebut.

“Perda tentang toko modern itu banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemodal besar. Seperti fakta saat ini, toko modern sudah merebak dimana-mana. Kondisi ini sangat merugikan pedagang tradisional,” kata Ainul kepada MuriaNewsCom, Sabtu (11/7/2015).

Dalam rapat paripurna Senin (6/7/2015 lalu, DPRD Jepara hanya mengesahkan enam ranperda, padahal revisi perda penataan pasar itu masuk dalam pembahasan panitia khusus (pansus) III yang telah dibentuk dewan sebelumnya.

Perwakilan Pansus III DPRD Jepara, M Jamal Budiman menyatakan, ditundanya penetapan revisi perda penataan pasar itu dikarenakan masih diperlukan pengkajian, pendalaman serta telaah yang meliputi aspek yuridis, sosiologis dan filosofis dari perubahan perda itu.

“Sehingga pembahasan ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dapat direalisasikan dan masih diperlukan perpanjangan waktu untuk membahasnya,” ujar Jamal. (WAHYU KZ/SUWOKO)