Lakukan Pungli, 6 Juru Parkir di Tempat Pariwisata Jepara Dicokok Polisi

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho melakukan interogasi kepada jukir yang lakukan pungli, di Mapolres Jepara, Kamis (29/6/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Diduga melakukan pungutan liar (pungli) parkir, enam juru parkir di obyek wisata pantai Bandengan, Empurancak dan Teluk Awur dicokok polisi. Mereka diketahui memanfaatkan momen libur lebaran, untuk mengeruk keuntungan dari jasa parkir ataupun penitipan kendaraan tanpa seizin resmi pemerintah daerah.Sulistyono (47) seorang operator penitipan mobil di Pantai Teluk Awur mengatakan, untuk momen lebaran, harga tiket parkir sebesar Rp 10 ribu. Sedangkan diwaktu normal, hanya sebesar Rp 5000. 

Kepada pewarta ia mengakui tiket penitipan mobil adalah cetakannya sendiri, bukan berasal dari pemerintah kabupaten ataupun kelurahan. Untuk momen lebaran kali ini, dirinya telah mencetak 10 bendel tiket, yang masing-masing berisi sekitar 100 lembar karcis. 

“Sudah tiga kali lebaran ini. Kalau sebelumnya kan belum seramai sekarang pantainya. Kalau uang dari parkir ini kami setorkan juga ke Kelurahan setiap bulan Rp 150 ribu,” kata dia.

Ia mengatakan, setiap kali masuk ke obyek wisata pantai tersebut, dikenai tiket masuk sebesar 1000 rupiah. Lalu jika membawa mobil, dikenai biaya tambahan sebesar Rp 10 ribu di hari Lebaran. Sementara untuk motor, tidak dikenai biaya parkir. Dengan besaran itu, ia mengaku sempat ada keluhan dari warga juga.

“Ya ada keluhan dari warga, biasanya Rp 5000 untuk penitipan, ini kok sampai Rp 10.000, tetapi tidak banyak. Kalau mobilnya rusak kami ya ikut bertanggungjawab kok, ikut membetulkan,” kilahnya. 

Sementara itu, pengelola parkir liar di Pantai Pasir Putih Bandengan Sukri menyebut, tarif penitipan mobilnya lebih ringan. Hanya saja, untuk momen lebaran, dikenai biaya pergundul.

“Kalau harga Rp 5000 itu per orang. Namun untuk harga tersebut kami juga memberikan kompensasi kepada lingkungan RW setempat,” akunya.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho menyampaikan, keenam orang ini terbukti memungut tanpa izin resmi pemerintah daerah.

“Berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa telah terjadi tindakan pungli di tempat masuk wisata, yang tidak berdasarkan persetujuan pemerintah. Hasilnya pun tak disetorkan kepada pemerintah. Selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegas Kapolres Jepara.

Dirinya juga mengimbau agar warga masyarakat tak enggan melapor, bila merasa menjadi korban pungli. Ia memberikan dua saluran pengaduan yakni lewat hotline dan media sosial.

“Silakan melapor melalui hotline Saber Pungli di 081229739081 atau melalui instagram @humas.resjepara. Silakan laporkan jika ada pungli, bila dimintai uang tanpa kejelasan, ataupun tiket tanpa cap atau dasar nomornya. Bisa direkam ataupun difoto. Tidak hanya terbatas pada tempat wisata, tapi pada saat rekam ktp atau apa saja,” pesan AKBP Yudianto.

Selain meminta keterangan pengelola parkir, polisi juga menyita uang hasil pungli sejumlah Rp 4.026.000, yang berasal dari ketiga obyek wisata tersebut. 

Editor: Supriyadi

Hajar Pungli, Ini yang Dilakukan di Grobogan

  Bupati Grobogan Sri Sumarni mengukuhkan Satgas Saber Pungli di pendapa kabupaten setempat, Senin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)


 Bupati Grobogan Sri Sumarni mengukuhkan Satgas Saber Pungli di pendapa kabupaten setempat, Senin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Menyusul daerah lain, keberadaan satuan tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) akhirnya terbentuk di Kabupaten Grobogan. Pembentukannya untuk menghajar praktik pungli yang ada di wilayah itu.

Satgas Saber Pungli yang terdiri 57 personel dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni di pendapa kabupaten, Senin (16/1/2017).

Mereka yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli ini adalah para pejabat dari lintas sektoral. Yakni, dari Polres Grobogan, Kodim 0717 Purwodadi, Kejakasaan Negeri Purwodadi dan Pemkab Grobogan.

Pembentukan Satgas Saber Pungli itu berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor 700/ 34/ 2017. Dalam keputusan tersebut, posisi Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli dijabat Wakapolres Grobogan. Sedangkan wakilnya dijabat Inspektur Kabupaten Grobogan.

Dalam susunan Satgas Saber Pungli itu terbagi dalam beberapa kelompok kerja. Antara lain kelompok ahli, intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Sri mengatakan, pungli telah menjadi musuh bersama, karena menghambat pelayanan pemerintah dan dapat memberatkan rakyat. Oleh sebab itu, guna menekan praktik pungli dibentuk satuan tugas khusus dari pusat hingga daerah.

“Tugas dari Satgas ini cukup berat mengingat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan di lapangan. Meski begitu, tidak boleh ada keraguan untuk menyapu bersih praktik pungli di Grobogan,” tegasnya.

Dijelaskan, tugas dari Satgas Saber Pungli juga perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Caranya, masyarakat bisa menyampaikan informasi atau pengaduan apabila ditemukan adanya pungli di lingkungan sekitarnya.

“Untuk pemberantasan pungli ini jadi tugas kita bersama. Kami akan membuka ruang sebesar mungkin untuk pengaduan masyarakat terhadap temuan pungli. Kami mengimbau kepada semua elemen masyarakat untuk menjauhi dan menghindari pungli,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Tim Saber Pungli Kudus Diminta Pantau Modin yang Fasilitasi Administrasi Perkawinan

pungli-kawin

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus telah berupaya memberantas pungutan liar (Pungli) dalam sistem birokrasi pemerintahannya. Salah satu upayanya membentuk Tim Unit Pemberantasan Pungli berdasaran surat keputusan Bupati Kudus No: 715/195/2016 tanggal 22/12/2016 sebagai tindak lanjut Inpres Jokowi.

Bupati sebagai pengendali dan penanggungjawab, Wakapolres Kudus selaku Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dijabat Inspektorat Kudus dan Wakil Ketua II dijabat Kasi Intel Kejari Kudus. Sekretaris dijabat Kabag Ops Polres Kudus. Tim didukung empat kelompok kerja (Pokja), yakni Unit Inteljen, Unit Pencegahan, Unit Penindakan, dan Unit Yustisi.

Menurut Moh Rosyid, dosen STAIN Kudus, ada hal yang terlewatkan bahwa satu hal yang menjadi grundelan warga yang kawin atau mengawinkan dibebani secara alami dan tertradisi yakni memberi ‘suap’ pada modin (perangkat) desa. “Modin memfasilitasi administrasi perkawinan,” katanya di rilis pers.

Di sisi lain, Kemenag memberlakukan biaya gratis bagi muslim yang perkawinannya dilaksanakan di KUA pada jam kerja. Tetapi karena modin desa bukan pegawai Kemenag (KUA) maka ‘bola’ penegakan pungli di tangan bupati.

Perlu sinergi antara tim unit pemberantasan pungli Pemkab Kudus dengan Kemenag Kudus manyikapi hal ini bila tradisi pungli benar-benar ingin disirnakan.

Editor : Akrom Hazami

Cegah Pungli, Kudus Bentuk Tim Saber Pungli

Sekretaris Daerah Kudus Noor Yasin memberikan keterangan soal pembentukan Tim Saber Pungli.  (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sekretaris Daerah Kudus Noor Yasin memberikan keterangan soal pembentukan Tim Saber Pungli.  (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekretaris Daerah Kudus Noor Yasin mengatakan, daerahnya menentang adanya praktik pungutan liar (pungli). Untuk itu, pihaknya membentuk Tim Saber Pungli.

“Ini berdasar pada Surat Perintah Bupati Kudus Nomor 700/1162/15 tanggal 25 April 2016 mengenai review anggaran. Jadi mulai dari awal hingga akhir pasti diawasi,” katanya di tempat kerjanya, Selasa (27/12/2016).

Komitmen memberantas pungli tidak hanya ada di level pemkab, tapi juga seluruh pemerintah desa. Sebab, pemerintah desa telah menandatangani pakta integritas soal pencegahan penyelewengan. Dia juga menginstruksikan, bagi PNS harus hati-hati dan tak melakukan pungli. Kepala dinas, atau yang sejajar dapat mengawasi anggotanya supaya tidak  melakukan pungli.

“Ini merupakan upaya dalam mewujudkan pemkab yang bersih, dan bebas dari pungli. Hal itu dilakukan di semua kalangan, termasuk juga tingkat desa,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami