Polres Pati Didesak Lebih Serius Tangani Dugaan Pungli Seleksi Perangkat Desa

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Pati – Polisi diminta untuk segera memproses laporan dugaan pungutan liar (pungli) pelaksanaan seleksi perangkat desa di Bulumanis Lor dan Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso. Desakan itu disampaikan praktisi hukum Nimerodi Gulo, Jumat (4/8/2017).

Menurutnya, pelaksanaan seleksi perangkat desa di kedua desa tersebut memenuhi unsur tindak pidana, karena memungut uang dari calon sebagai syarat. Namun, hingga saat ini menurut dia, belum ada perkembangan berarti dalam pengusutan kasus tersebut.

“Kami sudah datang ke Mapolres Pati untuk menanyakan perkembangan laporan tersebut. Jangan lama-lama memprosesnya. Kami meminta agar penanganannya serius, karena menyangkut kepentingan banyak orang,” kata Gulo.

Bahkan, dia menyarankan kepada polisi untuk menghadirkan ahli hukum untuk melakukan penyelidikan apakah pungutan untuk seleksi perangkat desa bertentangan dengan hukum atau tidak. Dia ingin kasus tersebut menjadi percontohan bagi masyarakat di Pati agar tidak mengulangi kasus yang sama.

Pasalnya, pungutan berupa uang sebagai syarat untuk mengikuti seleksi perangkat desa akan menutup kesempatan bagi warga potensial yang tidak punya uang. Bila ada kesepakatan bersama, kata Gulo, hal itu tidak ada dasar hukumnya sehingga dianggap bertentangan dengan hukum.

“Bupati atau presiden pun kalau melakukan kesepakatan jahat yang bertentangan dengan hukum, itu saja tidak boleh. Jadi meski ada kesepakatan untuk memungut uang dalam seleksi perangkat desa, itu tidak ada dasar hukumnya,” tuturnya.

Karena itu, Gulo menegaskan bila setiap warga negara harus punya kesempatan yang sama, termasuk dalam hal seleksi perangkat desa. Dalam peraturan daerah (perda), memang disebutkan dana penyelenggaraan seleksi perangkat desa berasal dari APBD dan dana lainnya.

Tapi, dana lain yang dimaksud berasal dari sumber yang sah, bukan dari kesepakatan jahat. Dia menyebutkan, dana yang sah misalnya sumbangan. Sayangnya, sumber dana lain dalam seleksi perangkat di Desa Bulumanis Lor dan Ngemplak Kidul ditarik dari calon, sebagai syarat wajib sehingga dinilai melawan hukum.

Di Bulumanis Lor, iuran untuk mengikuti seleksi mencapai puluhan juta rupiah. Sementara di Ngemplak Kidul, calon diwajibkan membayar Rp 1 juta, di mana ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan panitia seleksi.

Editor : Ali Muntoha

Oknum BPD Nglojo Rembang jadi Sasaran Tim Saber Pungli

Puluhan traktor di area Kantor Dinas Pertanian Rembang yang akan diberikan kepada kelompok tani di Rembang beberapa waktu lalu.(Dok.MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Rembang – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) membidik seorang oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nglojo, Kecamatan Sarang, Rembang.

Anggota BPD yang berinisial AR tersebut diduga terlibat dalam kasus pungutan liar bantuan traktor dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang.

Dari informasi yang dihimpun, pria tersebut  hingga  Kamis siang (13/7/2017) masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Rembang.

Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Rembang, Kompol Pranandya Subyakto menjelaskan, bahwa pihaknya menerima informasi dari masyarakat, terkait dugaan pungutan liar bantuan traktor di Desa Nglojo.”Setelah dapat informasi kita lalu bergerak cepat mengamankan yang bersangkutan,” katanya.

Dia melanjutkan dalam pemeriksaan itu, ada indikasi terjadi pungutan liar terhadap kelompok tani. Di mana pungutan liar tersebut sekitar Rp 8 – 15 juta.

Sementara itu, saat disinggung mengenai administrasi, ia mengutarakan, bahwa bantuan traktor tersebut seharusnya tidak dipungut biaya. “Dalam pembagian traktor, mestinya tidak dipungut biaya sepeserpun. Namun untuk sementara, AR berstatus sebagai saksi terperiksa,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini status dan peran AR masih didalami. “Masih kita periksa, apakah nantinya mengindikasikan bahwa AR bergerak sendiri atau ada rekannya,” ucapnya.

Dia menambahkan, soal barang bukti, berupa traktor maupun bukti uang, dirinya masih menunggu laporan dari penyidik.”Kita masih menunggu hasil pemeriksaan yang ada,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Tim Saber Pungli Endus Jual Beli Kursi di Sebuah SMP di Jepara

Kapolres Jepara  AKBP Yudianto Adhi Nugroho. (kiri) (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Tim Saber Pungli Polres Jepara mengendus adanya ptaktik pungli di sebuah sekolah menengah pertama yang ada di wilayah tersebut. Diketahui ada oknum guru yang meminta bayaran, agar mendapatkan jatah kursi.

“Jadi kami menerima informasi adanya pungli di sebuah SMP yang ada di Jepara, setelah anggota melakukan penggeledahan oknum guru mengumpulkan uang dari orang tua murid. Alasannya untuk membeli peralatan sekolah, nilainya Rp 2,5 juta,” jelas Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho, Selasa (4/7/2017). 

Berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap oknum guru berinisial MR, LA dan FK, pungutan yang mereka lakukan memang tak memiliki landasan apapun. Adapun, proses pemeriksaan terhadap tertuduh dilakukan pada Senin (4/7/2017).

Menurut Kapolres Jepara, jumlah total pungli tersebut adalah Rp 61 juta. Adapun, orang tua siswa yang telah menyerahkan uang kepada oknum guru sebanyak 25 orang.

“kita masih mendalami peran masing-masing tersangka, hingga saat ini ada 12 orang terperiksa. Selain itu kita akan memanggil dinas terkait. Saat ini masih terus kita kembangkan,” ucapnya. 

AKBP Yudianto melanjutkan, pihaknya terus menanti informasi dari masyarakat atas praktik pungli yang ada di Jepara. Dirinya mempersilakan menghubungi hotline tim saber pungli Polres Jepara.

“Silakan melapor melalui hotline Saber Pungli di 081229739081 atau melalui instagram @humas.resjepara. Silakan laporkan jika ada pungli, bila dimintai uang tanpa kejelasan, ataupun tiket tanpa cap atau dasar nomornya. Bisa direkam ataupun difoto. Tidak hanya terbatas pada tempat wisata, tapi pada saat rekam KTP atau apa saja,” tuturnya.

Editor : Kholistiono

Napi di Jepara Bisa Pindah Sel Sesuka Hati Hanya dengan Bayar Rp 500 Ribu, Benarkah?

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Jepara – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Jepara mengendus adanya indikasi pungli di Rutan IIB Jepara. Modusnya adalah memberikan sejumlah uang agar napi atau tahanan bisa berpindah sel.

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho mengatakan, sesuai laporan besaran untuk berpindah “kamar” sel adalah Rp 500 ribu.

Kasus bermula ketika AJ meminta sejumlah uang kepada keluarganya, sehingga ia yang berstatus tahanan titipan itu bisa berpindah sel. Dalam pelaksanaannya, uang tersebut tak langsung masuk ke dalam rutan, namun melalui narapidana lain yang bertugas sebagai tukang parkir, yakni SA.

Uang itu kemudian diserahterimakan kepada tamping blok bernama AE. Setelahnya, uang tersebut baru disampaikan kepada AJ lagi.

“Kemarin di lapas (dugaan pungli) sudah kita tindaklanjuti, ada permintaan uang sejumlah Rp 500 ribu, untuk dapat pindah kamar. Namun dalam pelaksanaannya memakai tangan napi,” kata Kapolres Jepara, Jumat (30/6/2017).

Mendengar laporan tersebut, pihaknya lantas melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan ketiga pelaku. Dalam kesaksiannya, baik AJ, SA dan AE menyangkal uang tersebut sebagai mahar berganti kamar sel. Adapun, kejadian itu berlangsung pada Selasa (20/6/2017).

Mereka menyatakan, uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi selama di dalam rutan. Namun polisi tak begitu saja percaya. Dalam pemeriksaan, pihaknya juga mengamankan uang sejumlah Rp 250 ribu.  “Kami masih terus mendalami kasus ini,” ujar AKBP Yudianto. 

Terpisah. Kepala Rutan IIB Jepara Slamet Wiryono menampik adanya praktik pungli dalam fasilitas yang ia pimpin. Meski begitu, ia mengaku berterimakasih, pihak kepolisian membongkar praktik beredarnya uang di rutan.

“Ngomongnya minta uang untuk pindah kamar. Namun bukan, itu atas iuran mereka sendiri, untuk kebersihan kamar. Ya nyuci, ya angkut air dan sebagainya,” kata dia.

Slamet menjelaskan, di setiap kamar rutan terdapat jadwal piket narapidana atau tahanan. Jika seorang pesakitan tak melaksanakan kewajibannya, maka membebankan kepada napi lain. Untuk itu, mereka harus membayar uang pengganti. 

Namun ia mengakui, sebenarnya praktik peredaran uang dalam penjara secara bebas memang tak dibenarkan.

“Kalau uang milik tahanan atau napi harusnya masuk ke register D. Dikelola oleh petugas, untuk kemudian diberikan secara bertahap atau terkontrol kepada warga binaan, yang memiliki uang tersebut,” lanjutnya. 

Ia mengaku terbuka, bila tim saber pungli melakukan penyelidikan. Hal itu dikatakan Slamet, turut membantu tugasnya dalam upayanya bersih-bersih ke jajaran internalnya.

“Kalau semisal ada petugas yang terlibat, malah membantu saya untuk membersihkan. Untuk mengantisipasi kejadian berulang, kami akan sering melakukan razia kepada napi,” tutur Slamet.

Editor : Ali Muntoha

Tak Boleh Ada Kata Malas Bagi Tim Saber Pungli

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BELUM lama ini tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kabupaten Rembang mendapat gelontoran dana yang terbilang fantastis. Di luar dugaan, tim yang dibentuk untuk mengintai dan memberantas orang-orang pengutil uang rakyat itu mendapat dana hingga Rp 1,1 miliar.

Dana tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rembang tahun 2017. Jumlah tersebut bisa saja bertambah. Penambahan itu berdasarkan kajian yang bisa dituangkan dalam APBD Perubahan, pertengahan tahun mendatang.

Hanya, untuk pemegang dan pengelola dana tersebut dipasrahkan melalui inspektorat Kabupaten Rembang selaku pengguna anggaran.

Secara matematis, dana tersebut memang cukup besar. Wakapolres Rembang sekaligus ketua pelaksana tim Saber Pungli Rembang, Kompol Pranandya Subyakto bahkan mengakui dana tersebut cukup banyak. Atas peranan pemerintah daerah tersebut, ia pun siap untuk mengoptimalkan kinerja.

Apalagi, saat ini Tim Saber Pungli tengah membidik tiga target dugaan pungli. Namun, sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti. Jika sudah lengkap, ia memastikan akan melakukan tindakan.

Warning tersebut seakan menjadi sinyal kepada anggota Tim Saber Pungli Rembang untuk tak malas-malasan. Terlebih lagi sejauh ini, setidaknya ada 60 personel yang berasal dari berbagai lembaga yang dipercaya untuk menjadi tim sapu bersih.

Beberapa di antaranya dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian, TNI, dan beberapa lembaga pemerintahan. Sejak awal dilantik, mereka juga sudah bersumpah untuk melakukan semua tugas yang diemban. Salah satunya melakukan tindakan tanpa pandang bulu.

Di sisi lain, adanya uang operasional hingga Rp 1,1 miliar tersebut menjadi komitmen bersama untuk melindungi rakyat dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Terlebih lagi, uang yang ada di APBD berasal dari uang rakyat. Jalurnya bisa jadi melalui pembayaran retribusi, pajak, denda, dan lain-lain. Karena itu, semboyan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat harus dijunjung tinggi.

Di akui atau tidak, kasus pungli sangat sulit ditertibkan. Jika petugas tak menemukan tangkap tangan, sudah pasti prosesnya akan lama. Ujung-ujungnya, penyelidikan atas dugaan pungli tersebut ditutup. Gara-garanya, petugas tak memiliki cukup bukti.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, kerjasama dengan semua pihak harus dilakukan. Sekecil apapun informasi, petugas pungli harus tanggap dan segera melakukan penyelidikan. Jika ditunda-tunda, khawatirnya akan menguap.

Butuh Efek Jera

Di sisi lain, pengungkapan kasus pungli tentu butuh efek jera. Jika ada temuan dan cukup bukti, petugas harus berani melakukan tuntutan maksimal. Tujuannya, oknum pegawai lain tak akan berani coba-coba untuk melakukan hal yang sama.

Efek jera sendiri, tak harus dilakukan secara ekstrem. Tak perlu potong tangan ataupun sejenisnya. Efek jera di sini, yang terpenting bisa memberikan sanksi, baik moral ataupun sosial yang tak gampang dilupakan orang lain.

Dengan kata lain, orang akan mengingat hal tersebut. Jika pelaku kembali ke masyarakat, anak kecil ataupun orang yang tak tahu hukum pun tahu kalau ia adalah seorang yang suka melakukan pungutan.

Hal itu penting dilakukan. Karena, diakui atau tidak, pungutan liar di masyarakat sering terjadi. Namun, jumlahnya yang berbeda. Kebanyakan di masyarakat bawah, terutama di desa jumlah pungutan sangat minim.

Misalkan saja, untuk mendapat surat dari desa harus membayar Rp tiga ribu. Jumlah tersebut memang kecil. Namun, orang yang membutuhkan sangat banyak. Bayangkan saja jika ada 100 warga yang membutuhkan surat tiap hari, maka pungli dalam satu bulan bisa mencapai Rp 9 juta. Jumlah yang sangat fantastis dan melebihi gaji PNS.

Dengan perumpamaan tersebut, sudah saatnya tim saber bekerja keras untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum harus ditegakkan dengan menjalin komunikasi bersama antarlini. Dengan begitu ketentraman di masyarakat bisa terbangun. (*)

Usai Dikukuhkan, Tim Saber Pungli Siap Tancap Gas

 Bupati Rembang Abdul Hafidz saat udah Dikukuhkan di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/13/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)


Bupati Rembang Abdul Hafidz saat udah Dikukuhkan di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/13/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang telah dikukuhkan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz di Pendapa Museum RA Kartini, Kamis (29/12/2016).

Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli yang kini juga menjabat sebagai Wakapolres Rembang Kompol Pranandya Subyakto mengatakan, usai dilantik, timnya akan langsung bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim katanya, segera melakukan koordinasi untuk menindak adanya praktik pungli di Rembang.

β€œTim Saber Pungli ini terdiri dari berbagai elemen. Di antaranya, dari jajaran kepolisian, TNI, kejaksaan dan instansi lainnya. Dalam tim ini,  ada 4 kelompok kerja atau pokja. Keempat pokja itu yakni pokja unit intelijen, pokja unit pencegahan, pokja penindakan dan pokja unit yustisi,” bebernya.

Dia melanjutkan, masing-masing pokja memiliki peran tersendiri. Pokja intelijen nantinya bertugas untuk mendeteksi laporan yang masuk, kemudian pokja pencegahan untuk mencegah adanya tindakan pungli. Jika ada penangkapan, maka akan diserahkan ke pokja penindakan. Bilamana itu memang terindikasi kasus kriminal atau pungli, maka akan diserahkan ke pokja yustisi.

Menurutnya, Tim Saber Pungli ini nantinya tidak berseragam, tigak menggunakan mobil dinas dan siap berada di tengah-tengah masyarakat. Pemda, katanya, juga telah siap membentuk SOP terkait penindakan praktik pungli yang ada di Kabupaten Rembang.

Lebih lanjut dirinya memperingatkan, agar instansi-instansi yang diduga ada oknum yang melakukan praktik pungli, untuk segera menghentikan praktik tersebut. Jika tidak, Tim Saber Pungli sewaktu-waktu akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang masih berani melakukan pungli.

Dirinya juga berharap, supaya masyarakat dapat berpartisipasi, untuk bersama-sama memberantas pungli di Rembang. “Setiap laporan, nantinya dipastikan akan ditindaklanjuti secara prosedural. Meski tidak tertangkap tangan, tim akan tetap melakukan proses hukum apabila terbukti melakukan pungutan liar,” imbuhnya.

Apabila mengetahui atau menemukan praktik pungli, masyarakat juga  bisa melaporkan kepada Tim Saber Pungli, dengan menghubungi nomor 081 227 48 5050.

Editor : Kholistiono