Sunani Kaget Rumahnya Jadi Mewah Setelah Dibangun Kodim 0733 Semarang

Sunani (kiri) berbincang dengan personel TNI Kodim 0733 BS Semarang usai rumahnya direhab dalam program TMMD Reguler Ke-99 TA 2017.
(Kodim 0733 Semarang)

SEMARANG – Sunani (67) warga Kalisegoro RT 01 RW I tak menyangka rumahnya yang sebelumnya reyot dan tak layak huni, pada Rabu (2/8/2017) sudah berubah menjadi megah setelah direhab dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa Reguler Ke-99 TA 2017.

Kodim 0733 BS Semarang selaku pelaksana TMMD Reguler di wilayah Kota Semarang pada kegiatan ini berhasil merehab 20 Rumah Tak Layak Huni (RTLH) warga Kalisegoro. 

Pasiter Kodim 0733 BS Semarang mewakili Dandim 0733 BS Semarang Letkol Inf M Taufiq Zega mengatakan bahwa rehab RTLH termasuk over prestasi. Pasalnya yang sebelumnya bangunan rumah dindingnya setengah bata dan setengah kayu, namun pada pelaksanaannya justru dibuat dinding bata semua.

Selain itu lantainya pun tidak plesteran semen, melainkan pasangan keramik. “Pada masing-masing rumah juga kita buatkan teras dari baja ringan”, ungkap Kapten Inf Suradi.

Sunani yang menerima penyerahan rumah bercat hijau tersebut mengaku kaget dan bahagia, karena rumahnya justru dibuat dengan dinding tembok. padahal sebelumnya merupakan pasangan papan dan sudah banyak yang rapuh.

“Kula nggih sagetipun matur sembah nuwun dateng bapak-bapak tentara. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang paring piwales (Saya bisanya bilang terima kasih kepada bapak tentara, semoga Allah yang membalas)”, ungkap Sunani.

 

Pencairan Dana Rehab RTLH di Jepara Baru 50 persen

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Pencairan dana rehabilitas Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD limpahan Dinsos baru 50 persen. Adapun jumlahnya mencapai 1.171 unit.

Hal itu dikatakan oleh Anisah Salmah, Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Disperkim) Jepara. Tidak hanya itu, pihaknya kini juga dibebani rehab RTLH yang berasal dari APBD murni kabupaten untuk Disperkim Jepara sebanyak 500 unit.

“Untuk limpahan dari Dinsos sebanyak Rp 5 juta untuk sebanyak 1.171 pencairan telah 50-60 persen. Untuk yang belum tercairkan kami akan undang pemangku wilayah seperti camat untuk segera mencairkan dana tersebut,” tuturnya. 

Dirinya menyebut, untuk proses pencairan seharusnya sudah siap. Namun demikian, sebagian pemangku wilayah mengaku belum mendapatkan sosialisasi. “Nanti kita sosialisasikan dengan petinggi dan camat kembali,” imbuhnya. 

Sementara itu, sebanyak 500 target unit RTLH telah terbangun dua unit, bekerja sama dengan TNI pada giat TMMD tahap I di Bangsri. Di Bulan Juli, akan ada 10 unit yang direncanakan dibangun. Sementara sisanya akan dilelang dalam paket besar. 

Adapun, dalam pembuatan unit RTLH semua material akan diberikan dalam bentuk barang. Hal itu untuk menghindari penyelewengan, yang mungkin terjadi bila diwujudkan dalam bentuk uang. 

Anisah merinci, untuk RTLH yang berasal dari limpahan Dinsos diberi dana sebesar Rp 5 juta untuk masing-masing rumah. Sementara, untuk 500 unit garapan Disperkim diberi dana Rp 15 juta.

Editor : Kholistiono

Puluhan Ribu Rumah di Pati Tak Layak Huni

Ilustrasi. Sebuah rumah terbuat dari papan berlantai tanah di Kawasan Pucakwangi, Pati.(MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dari 370.878 rumah di Kabupaten Pati, sebanyak 33.278 rumah di antaranya dinyatakan tidak layak huni. Artinya, 8,9 persen rumah di Kabupaten Pati masuk dalam kategori tidak layak huni.

Hal itu diungkap Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pati, Febes Mulyono. Kondisi rumah tidak layak huni tersebar di 21 kecamatan di Pati.

Jumlah rumah tak layak huni terbesar di Kecamatan Jaken yang mencapai 4.317 unit, disusul Kayen sebanyak 3.482 unit, Sukolilo 2.327 unit, Tambakromo 2.145 unit, dan Winong 2.016 unit. Selanjutnya, secara berturut-turut adalah Juwana 1.988 unit, Margoyoso 1.881 unit, Jakenan 1.832 unit, Trangkil 1.671 unit, Dukuhseti 1.557 unit, Tlogowungu 1.355 unit, Gabus 1.299 unit, Batangan 1.147 unit, Wedarijaksa 1.119 unit, Pucakwangi 1.092 unit, Tayu 1.033 unit, Pati 802 unit, Cluwak 689 unit, Gunungwungkal 644 unit, Margorejo 456 unit, dan Gembong 426 unit.

Data tersebut akan dijadikan sebagai acuan Pemkab Pati untuk mendata program bedah rumah dari Kementerian Sosial RI. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dilakukan dengan kerja sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa.

“Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat. Rumah yang tidak layak akan berpengaruh pada sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas kerja. Karena itu, program bedah rumah sangat perlu dicanangkan,” kata Febes.

Saat ini, ada empat desa di tiga kecamatan yang diajukan Pemkab Pati ke Kemensos untuk mendapatkan program bedah rumah. Melalui tahap verifikasi, keempat desa tersebut dianggap darurat untuk diberikan bantuan, yakni Desa Pelemgede dan Wateshaji, Pucakwangi, Desa Srikaton Kayen dan Mojoluhur Jakenan. Masing-masing rumah akan diberikan bantuan bedah rumah, mulai dari Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta sesuai dengan tingkat kelayakan hunian.

Editor : Kholistiono

400 Rumah Tak Layak Huni di Pati Bakal Dibedah Kemensos

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pati Dwi Suhartono. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 400 rumah tak layak huni di empat desa di Kabupaten Pati rencananya akan dibedah Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Keempat desa tersebut adalah Desa Pelemgede dan Wateshaji, Kecamatan Pucakwangi, Desa Srikaton, Kecamatan Kayen dan Desa Mojoluhur, Kecamatan Jakenan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pati Dwi Suhartono mengatakan, masing-masing desa tersebut mendapatkan jatah bedah rumah sebanyak seratus unit. Rumah-rumah yang mendapatkan program bedah rumah sudah dilakukan verifikasi Dinsos Pati, sebelum mendapatkan bantuan Kemensos.

“Kami masih menunggu keputusan Kemensos untuk melaksanakan program bedah rumah. Sebab, kami tidak punya kewenangan untuk urusan kebijakan. Semua keputusan kegiatan ada pada kementerian,” ujar Dwi.

Program bedah rumah tahun ini sebetulnya sudah diajukan ke Kemensos pada 2016 lalu. Namun, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait keputusan Kemensos. Namun, pihaknya memastikan bila program tersebut akan berjalan tahun ini.

Dia menambahkan, warga yang mendapatkan program bedah rumah sudah melalui tahap verifikasi. Mereka dipilih dari warga berpenghasilan rendah, tanah milik sendiri, dan belum menerima bantuan bedah rumah, termasuk syarat administrasi pendukung.

Setiap rumah rencananya akan mendapatkan bantuan anggaran bedah rumah, mulai dari Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta. Kendati begitu, Dinsos Pati mengajukan kepada Kemensos untuk mengucurkan anggaran senilai Rp 15 juta per rumah.

Dana itu sebatas digunakan warga untuk melakukan renovasi pada bagian rumah yang mengalami kerusakan. Karena itu, rencana anggaran Rp 15 juta dari Kemensos diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memperbaiki rumah agar menjadi lebih layak huni.

Editor : Kholistiono

Anggaran Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jepara Tahun Ini Naik Drastis

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Anggaran untuk renovasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Jepara tahun 2017 ini naik drastis. Dari sebelumnya, tahun 2016 yang hanya Rp 5 juta per rumah, tahun ini menjadi Rp 15 juta per rumah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jepara Ashar Ekanto mengatakan, pelaksanaan program renovasi rumah tak layak huni tahun ini juga berbeda dengan tahun lalu. “Kalau tahun lalu hanya renovasi, tahun ini pembangunan tuntas. Nanti kami priotiaskan di satu titik dulu. Setelah selesai baru pindah ke titik yang lain. Sehingga pembangun di satu titik nanti bisa sampai 100 persen. Rumah dengan label merah atau kondisi buruh kami prioritaskan,” ujarnya.

Menurutnya, anggaran pembangunan rumah tidak layak huni tahun ini sebesar Rp 7,5 miliar. Jumlah tersebut diperuntukkan untuk 500 rumah tidak layak huni di Jepara. Rinciannya, masing-masing rumah mendapat Rp 15 juta.

Namun demikian, meski ada kenaikan anggaran untuk setiap rumah yang mendapatkan program perbaikan yang tak layak huni, masih banyak rumah yang belum tertangani. Sebab, secara keseluruhan, data rumah yang tak layak huni di Jepara mencapai 61.528 unit. Baik itu meliputi rumah dengan kondisi sedang (label hijau) dan kondisi buruk (label merah).

“Jumlah tersebut tersebar di setiap kecamatan di Jepara. Data tersebut kemungkinan bertambah karena saat ini masih proses verifikasi. Setelah kami tinjau data tersebut beberapa waktu lalu masih ada beberapa yang belum dimasukkan. Saat ini kami masih dalam proses verifikasi,” ujarnya.

Verifikasi data, katanya, juga dilakukan pada 500 rumah yang akan mendapat bantuan tahun ini. Sehingga, pembangunan kemungkinan baru bisa dilakukan setelah Februari mendatang

Editor : Kholistiono

Polisi Jepara Bantu Dirikan Rumah Tak Layak Huni 

Polisi membantu warga membangun rumah yang semula tak layak huni di Jepara. (Tribratanewsjepara)

Polisi membantu warga membangun rumah yang semula tak layak huni di Jepara. (Tribratanewsjepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Bhabinkamtibmas Desa Jinggotan, Kepolisian Sektor Kembang, Polres Jepara Brigadir Eko S bersama Linmas melakukan gotong royong bedah rumah milik mbah Tuji (70) warga Rt 1 Rw 4, Desa Jingotan, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Kapolsek Kembang AKP Budi Wiyono melalui Bhabinkamtibmas Brigadir Eko S menyampaikan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. “Bhabinkamtibmas sebagai pionir terdepan harus selalu hadir di tengah masyarakat baik susah ataupun senang,” katanya di lokasi dikutip dari Tribratanewsjepara.

Sehingga polisi dapat saling berbagi dan ikut merasakan apa yang dirasakan warga. Rumah yang sebelumnya berdinding gedeg atau bambu ini diganti dengan Kalsibot dengan ukuran rumah panjang 7 m, lebar 4 m, tinggi 3 m dengan pekerja anggota Linmas Desa Jinggotan sekitar 12 orang.

“Program ini diharapkan tersebut dapat di teruskan atau berlanjut kepada warga tidak mampu yang lain sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat terbantu dalam kelayakan rumah hunian,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan partisipasi aktif bagi warga yang mampu atau berada untuk turut mendukung program ini.

Mbah Tuji yang rumahnya dibedah menuturkan, bahwa dirinya sangat senang dengan adanya kegiatan ini. “Jelas, sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada petinggi dan Linmas serta Bhabinkamtibmas yang telah memberikan bantuan berupa bedah rumah,” kata Mbah Tuji.

Editor : Akrom Hazami

Warga yang Punya Rumah Tak Layak Huni di Kudus Kini Bisa Tersenyum

rumah e

Bupati Kudus Musthofa saat memberikan sambutan usai penyerahan bantuan bedah rumah kepada warga yang memiliki rumah tak layak huni.

 

 

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa berharap warga memiliki tempat tinggal yang layak huni. Tak heran jika pemerintah mengalokasikan anggaran pemerintah daerah untuk pemberian bantuan bedah rumah. Yakni untuk rumah tidak layak huni (RTLH).

Khusus mengenai bantuan bedah rumah, bupati berharap bisa menggugah partisipasi masyarakat sekitar. Dengan dipimpin kepala desa dan tokoh masyarakat sekitar (termasuk RT dan RW), masyarakat bisa bergotong royong untuk membantu membangun tempat tinggal yang layak.

”Saya mohon pak camat dan kepala desa untuk ikut mengarahkan membantu saudara-saudara kita ini,” kata Musthofa.

Bahkan secara tegas, Kapolres Kudus   AKBP Andy Rifa’i dan Dandim 0722 Kudus Letkol Czi Gunawan Yuda Kusuma menyatakan siap membantu dalam pelaksanaan bedah rumah warga yang menerima bantuan ini. Pihaknya akan membantu melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta polsek dan koramil yang ada di setiap kecamatan.

”Saya mohon pak camat dan kepala desa bisa mengatur dan memberikan informasi kepada kami mengenai pelaksanaan bedah rumah ini,” kata Andy didampingi Dandim mengenai bedah rumah yang malam itu diserahkan untuk 18 orang.

Pada kesempatan usai acara Tarawih dan Silaturahmi Bersama (Tarhima) dengan masyarakat di Musala An-Nur Jekulo, Senin (6/6/2016), bupati menyerahkan berbagai bantuan melalui Sekda, Ketua DPRD, dan Forkopinda serta Camat.

Disampaikan bupati lagi, tujuan kegiatan ini adalah untuk silaturahmi. Yang tentunya akan mempererat persaudaraan antara bupati dan pejabat dengan seluruh masyarakat Kudus.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyinggung soal mengenai pendidikan dan kesehatan. Pihaknya telah membebaskan biaya kesehatan di kelas III rumah sakit. Termasuk pendidikan yang kini telah digratiskan dari SD hingga SMA negeri.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Asyik, 985 Rumah Tak Layak Huni di Jepara Bakal Diberi Bantuan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 985 rumah tidak layak huni di Kabupaten Jepara, tahun ini akan diberikan bantuan oleh Pemkab Jepara melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara. Jumlah tersebut berdasarkan pengajuan yang diterima pada tahun 2015 lalu dan akan direalisasikan tahun ini.

Kepala Dinsosnakertrans Jepara M Zahid melalui Kasi Rehabilitasi Sosial Joko Setyowanto mengatakan, jumlah tersebut yang direncanakan dibantu tahun ini. Itu merupakan hasil pengajuan yang masuk di instansinya pada tahun 2015 lalu.

”Ya, yang mengajukan tahun lalu akan direalisasikan tahun ini. Dari APBD 2016 ini memang 985 rumah yang akan diberi bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni,” ujar Joko kepada MuriaNewsCom, Jumat (13/5/2016).

Menurut dia, masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 5 juta. Dana tersebut diperuntukkan bagi meraka yang memang rumahnya tidak layak huni dan tergolong warga miskin. Namun, diakuinya dana tersebut tidak seberapa karena memang tujuannya hanya sebagai stimulus dan bantuan saja.

”Programnya bukan bedah rumah, tetapi renovasi rumah tidak layak huni. Dana itu bisa dijadikan stimulus dan tambahan semacam subsidi bagi yang tidak mampu,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengemukakan, sejumlah persyaratan harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Misalnya membuat proposal yang diketahui oleh Petinggi dan Camat, membuat rencana anggaran, surat keterangan miskin, dan foto copy identitas lengkap baik KTP maupun Kartu Keluarga (KK).

”Juga mencantumkan foto rumahnya. Kalau untur survey diserahkan kepada Kecamatan masing-masing. Sebab, segitu banyak tenaga kami tidak cukup kalau melakukan survey satu persatu secara langsung,” katanya.

Editor: Supriyadi