Terkait Molornya Penyelesaian Proyek Pembangunan Rumdis Bupati Rembang, Ini Kata PPK

Terkait Molornya Penyelesaian Proyek Pembangunan Rumdis Bupati Rembang, Ini Kata PPK

Salah seorang pekerja terlihat sedang beraktivitas dalam proyek pembangunan Rumah Dinas Bupati Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Terkait dengan molornya penyelesaian proyek pembangunan Rumah Dinas Bupati Rembang, Ismail, Kepala Bagian Umum Pemda Rembang yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) enggan disebut lamban dalam hal tersebut.

“Molornya penyelesaian proyek itu ya karena rekanan menghadapi beberapa kendala. Baik itu materialnya yang datang terlambat, cuaca ataupun yang lainnya. Misalnya, kalau hujan malam hari turun, ketika akan dilembur itu nggak bisa,” katanya.

Kemudian, terkait pengajuan perpanjangan waktu yang sudah dilayangkan oleh rekanan, dalam hal ini PT. Dinasti Praja Kencana asal Pati, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak terkait lainnya.

“Kalau molor, jelas denda akan diberlakukan, karena itu juga sudah ada di klausul perjanjian. Kemudian, untuk surat permohonan perpanjangan waktu, itu tidak serta merta kita setujui. Namun kita rembug bersama-sama intansi terkait terlebih dahulu,” paparnya.

Dia melanjutkan, untuk saat ini, progres pengerjaan proyek pembangunannya baru mencapai 60 persen. Progres tersebut, meliputi terpasangnya plafon atap, pengecatan, penerapan sebagian genteng. Sepekan lagi, katanya, juga akan mulai pengerjaan granit bawah atau lantai.

Editor : Kholistiono

Penyelesaian Proyek Rumdis Bupati Rembang Molor

 Para pekerja yang mengerjakan pembangunan Rumah Dinas Bupati Rembang terlihat sedang memilah kayu untuk dipasang di bagian atap. Penyelesaian proyek ini dipastikan molor dari ketentuan waktu yang ada. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Para pekerja yang mengerjakan pembangunan Rumah Dinas Bupati Rembang terlihat sedang memilah kayu untuk dipasang di bagian atap. Penyelesaian proyek ini dipastikan molor dari ketentuan waktu yang ada. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Penyelesaian proyek pembangunan Rumah Dinas Bupati di Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang dipastikan molor dari waktu yang sudah ditetapkan, yakni 13 Agustus hingga 9 Desember 2016.

Kepastian molornya pengerjaan proyek tersebut berdasarkan surat permohonan perpanjangan waktu yang sudah dilayangkan pihak pelaksana proyek dari PT. Dinasti Praja Kencana asal Pati . “Iya, pihak rekanan proyek sudah mengajukan surat permohonan perpanjangan pekerjaan hingga 25 Desember mendatang,” ujar Konsultan pengawas, Mulyono Sukarno.

Dengan adanya surat permohonan perpanjangan waktu tersebut, nantinya akan dibahas lebih lanjut lagi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim teknis, dinas terkait. Pembahasan tersebut, katanya, bisa menyangkut dengan adanya penerapan denda, dan hal lainnya yang tidak menimbulkan kerugian negara.

Menurutnya, hingga saat ini progres pengerjaan proyek yang dianggarkan sebesar Rp 4,77 miliar tersebut, baru sekitar 60 persen. “60 persen itu mulai dari pengerjaan atap 20 persen, lantai 20 persen dan mekanikal dan electrical 20 persen,” imbuhnya.

Dia menilai, rekanan proyek saat ini sudah menjalankan pekerjaan pembangunan Rumah Dinas Bupati Rembang dengan maksimal dan sudah memiliki itikad baik.

“Kalau menurut kita, rekanan sudah beritikad baik. Sebab bahan bagunan baik itu genteng, kayu, material juga sudah siap. Meskipun kemarin-kemarin terkendala pengirimannya atau juga terkendala cuaca. Tinggal apakah nantinya kita menyetujui permohonan perpanjangan waktu atau bagaimana,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Rekanan yang Kerjakan Proyek Rumah Dinas Bupati Rembang Terancam Denda Rp 4,7 Juta per Hari, Jika…

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat menyampaikan proges pembangunan tahun 2016 di Ruang Rapat Bupati beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz saat menyampaikan proges pembangunan tahun 2016 di Ruang Rapat Bupati beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Rembang – Penyelesaian proyek pembangunan rumah dinas Bupati Rembang senilai Rp 4,77 miliar terancam molor dari jadwal yang ditentukan, 9 Desember 2016. Hal tersebut melihat progres pembangunan yang terkesan lamban.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, jika nanti penyelesaian proyek tersebut tak bisa selesai tepat waktu, maka, maka pihak rekanan masih diberikan tambahan waktu hingga 11 hari. Namun, jika tambahan waktu tersebut masih belum bisa selesai, maka denda akan diberlakukan.

“Pelaksana proyek sempat menyampaikan permohonan tambahan waktu selama 11 hari. Bila nanti ternyata, tak bisa selesai juga, maka Pemkab Rembang akan memberikan sanksi denda hingga pemutusan kontrak,” ujarnya.

Terkait hal ini, pihaknya juga menyampaikan, jika masyarakat umum juga perlu mengetahui dan  memahami ketentuan semacam itu. Sehingga kedepannya tak ada permasalahan di lapangan. “Jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” imbuhnya.

Terpisah, Ismali, Kepala Bagian Umum Pemkab Rembang yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Rumah Rumah Dinas Bupati megatakan, bahwa pihaknya belum menerima surat tertulis permohonan perpanjangan waktu dari PT. Dinasti Pradja Kencana selaku pelaksana pekerjaan.

“Mungkin saja, mereka masih terus berusaha menyelesaikan, karena ada sisa waktu sekitar sebelas hari. Sementara itu, jika memang nanti minta permohonan untuk perpanjangan waktu, maka saya  menyarankan jangan terlalu mendekati akhir tahun 2016 ini,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono