Terungkap, Ini Identitas Mayat yang Ditemukan di Laut Bondo Jepara

Jenazah Munasir, warga Kragan Rembang terbujur kaku di kamar mayat RSUD Kartini Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Jenazah Munasir, warga Kragan Rembang terbujur kaku di kamar mayat RSUD Kartini Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Mayat laki-laki yang ditemukan Nurul Huda, nelayan warga Bondo Kabupaten Jepara, akhirnya diketahui identitasnya. Yaitu, Munasir, 38 tahun, warga RT 6/RW II, Desa Karangharjo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.

Munasir adalah warga Rembang yang diketahui hilang sudah tiga hari. Seperti yang disampaikan adiknya, Sartun. Munasir diidentifikasi berdasarkan jam tangan dan baju yang dikenakan.

”Itu kakak saya, bisa dilihat dari hidungnya, jam tangan, dan pakaiannya,” ujar Sartun, Jumat (6/5/2016)

Menurutnya, Munasir menghilang setelah diketahui berangkat melaut pada Senin 2 Mei lalu. Namun, pada hari itu tidak pulang. Kapal yang digunakan Munasir pulang sendiri.

”Diketahui hilang saat kapalnya pulang sendiri tidak ada orangnya. Kemudian dicari-cari tapi belum ketemu. Ada kabar kalau ditemukan mayat, lalu kami tindaklanjuti, ternyata benar ini kaka saya,” kata Sartun sedih.

Lebih lanjut dia menceritakan, begitu mendapat kabar ada penemuan mayat di perairan laut Jepara melalui layanan pesan singkat dari seorang nelayan Jepara. Sartun bergegas menuju kamar mayat RSUD Kartini untuk memastikan, bahwa mayat yang ditemukan itu adalah jasad kakaknya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemancing asal Bondo Jepara, Nurul Huda menemukan mayat yang terapung dengan posisi terbalik. Mendapati itu, Nurul segera meminta bantuan rekannya, sesama pemancing, untuk mengevakuasi mayat tersebut. Tiba di TPI Bondo, mayat itu langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Kartini Jepara.

Editor: Supriyadi

BACA JUGA : Mayat Diduga Warga Rembang Ditemukan di Laut Bondo Jepara 

22 Pegawai RSUD Kartini Jepara Naik Pangkat

Penyerahan SK dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, Abdul Syukur, di halaman RSU RA Kartini Jepara, Selasa (15/3/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz zaman)

Penyerahan SK dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, Abdul Syukur, di halaman RSU RA Kartini Jepara, Selasa (15/3/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Rumah Sakit Umum (RSU) RA Kartini Jepara Pemerintah Kabupaten Jepara menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat. Penyerahan SK dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, Abdul Syukur, di halaman RSU RA Kartini Jepara, Selasa (15/3/2016).

Dari jumlah penerima SK tersebut, 20 orang dari golongan II (dua) dan 2 orang dari golongan III (tiga) yang merupakan pegawai di lingkungan RSU RA Kartini Jepara. Penyerahan SK Kenaikan Pangkat itu, disaksikan Kepala RSU RA Kartini, Kusnarto dan para Kepala Bidang, dan para Kepala Bagian RSU RA Kartini, serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum.

Kenaikan pangkat adalah sebuah penghargaan atas kepercayaan, prestasi kerja dan pengabdian dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan kepada ASN yang bersangkutan. ”Kenaikan pangkat ini harus diartikan sebagai motivasi kepada ASN untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya,” kata Abdul Syukur dalam apel yang dirangkai dengan penyerahan SK Kenaikan Pangkat.

Setelah penyerahan SK Kenaikan Pangkat tersebut, Abdul Syukur berharap agar para ASN di lingkungan RSU RA Kartini maupun Pemerintah Kabupaten Jepara agar terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ”Melalui kenaikan pangkat ini, saya berharap pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik. Kenaikan pangkat ini harus jadi motivasi bagi pegawai untuk memberi kinerja lebih baik lagi,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan tentang perlunya peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, mulai dari berbagai level jabatan yang diemban. Hal ini dilakukan agar program kerja yang dijalankan dapat tercapai maksimal, terutama dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju kesejahteraan yang dicita-citakan bersama.

Editor : Titis Ayu Winarni

MUI Keluarkan Fatwa Haram, Pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kartini Jepara Malah Meningkat

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Ilustrasi BPJS Kesehatan

JEPARA – Beberapa hari belakangan ini santer diberitakan mengenai fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disebut haram.

Meski demikian, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini Jepara tak ada masalah. Direktur RSUD Kartini Kusnarto menyatakan, tak ada dampak apapun dari fatwa haram MUI tersebut.

”Tidak ada masalah atau dampak dari berita tentang fatwa MUI pusat kaitannya dengan haramnya BPJS Kesehatan,” ujar Kusnarto kepada MuriaNewsCom, Jum’at (31/7/2015).

Menurutnya, sejauh ini justru pasien di RSUD Kartini cenderung meningkat yang dari peserta BPJS. Bahkan, pihaknya mengklaim sekitar 80 persen lebih pasien dari RSUD Kartini merupakan peserta BPJS Kesehatan. Sehingga pihaknya menyimpulkan tak ada masalah dari munculnya fatwa haram MUI.

”Kalau soal fatwa haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kan tidak baru pertama kali ini saja. Seperti halnya dengan bank, kalau mau dibuat BPJS syariah juga bisa tergantung pemangku kebijakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Jepara Mashudi mengatakan, fatwa haram tersebut merupakan hasil kesepakatan ulama ketika di salah satau pondok pesantren di Tegal Jawa Tengah. Sebenarnya, fatwa tersebut sudah muncul sekitar satu bulan yang lalu. Namun, baru beberapa hari ini dipublikasikan baik di media cetak maupun elektronik.

”Sesuai dengan ijma atau kesepakatan ulama yang ada di MUI, ada beberapa hal didalam BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sesuai dengan syariah. Salah satunya adanya unsur Dharar atau penipuan karena masyarakat tidak tahu uang yang dibayarkan larinya kemana,” terang Mashudi.

Menurut Mashudi, selain unsur Gharar tersebut juga ada unsur-unsur lain yang tidak sesuai dengan syariah. Mengenai fatwa haram tersebut, kata Mashudi, berlaku bagi semuanya tanpa terkecuali karena program BPJS Kesehatan berlaku di seluruh Indonesia termasuk di Jepara.

Meski demikian, pihaknya mengaku belum melakukan sosialisasi terkait fatwa tersebut di Kabupaten Jepara, dan belum melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pihak BPJS cabang maupun ke Pemkab Jepara.

”Kami menunggu instruksi dari pusat dulu. Kalau memang diinstruksikan untuk sosialisasi, kami akan sosialisasi,” imbuhnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)