Bupati Khawatir Rembang Dikuasai Investor dari Cina

Ilustrasi Peta Rembang/Istimewa

MuriaNewsCom,Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz khawatir wilayah strategis Kabupaten Rembang dikuasi oleh investor asing khususnya dari Cina. Pasalnya ia sempat ditemui oleh orang Cina, yang sudah hafal benar mengenai Rembang

“Memang pada masa Pemerintahan Bupati Moch. Salim, sempat ada rencana pembangunan zona industri yang berada3 titik,” kata Abdul Hafidz.

Dari rencana itu, ketiga titik yang akan dijadikan zona industri yakni Kecamatan Sluke, antara Rembang – Lasem dan jalur Rembang – Blora. Hanya saja, ia belum sepakat, karena masih mempertimbangkan aspek sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Rembang.

“Ya saya berfikir bahwa jangan sampai tanah atau wilayah  strategis yang ada di Rembang berubah jadi pabrik – pabrik besar. Menurut saya, ya kasihan masyarakat, kalau dalam jangka panjang lahan kian menyusut karena sudah dimiliki investor Cina,” paparnya.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa pernah ditemui seorang investor dari Cina. Dan ternyata investor tersebut sudah  menguasai data, tentang potensi tanah dan harganya di Rembang. Khususnya di sepanjang jalur pantai utara antara Kecamatan Kaliori sampai dengan Kecamatan Sarang.

“Saya juga heran kenapa sampai komplitnya data yang mereka punya. Di benak saya juga sembari bertanya, apakah Indonesia ini akan dikuasai oleh orang asing,” bebernya.

Sementara itu, mengenai perizinan perindustrian tersebut, ia juga mengutarakan bahwa dirinya sempat disuruh pihak tersebut untuk bersantai-santai saja.

“Mereka bahkan menyampaikan ke saya. Pak Bupati hanya duduk manis saja. Dan yang paling penting yakni izin investasi bisa keluar. Tinggal tanda tangan saja. Namun saya menolak, dengan alasan nasib masyarakat ke depan. Sebab tentu wilayah ini tidak serta merta dihabiskan untuk lokasi industri saja,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Cantrang Dibatasi, Panitia Sedekah Laut Rembang Sambat

Sejumlah nelayan mengikuti acara grebek syawalan Rembang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Adanya  pembatasan terhadap operasi jaring cantrang oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) pusat, kini berdampak pada aktivitas seluruh kegiatan nelayan. Salah satunya adalah berkurangnya kelompok nelayan dalam perayaan grebek syawalan yang biasa digelar secara rutin oleh para nelayan pesisir Desa Tasing Agung Rembang.

Ketua Panitia penyelenggara Pujianto mengatakan, pelarangan cantrang mengurangi aktifitas dan pendapatan para nelayan di Rembang.Hal itu memberikan dampak, berkurangnya jumlah peserta perayaan grebek syawalan tahun ini.Meski begitu, hal tersebut juga tak menghilangkan seluruh hiburan yang biasa diadakan.

Hanya saja pada rentetan peringatan sedekah laut kali ini, jumlahnya ada yang dikurangi. Selain itu, panitia memilih mengadakan hiburan yang murah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Setelah mengadakan rapat, kami memutuskan untuk tetap mengadakan hiburan seperti ketoprak, dangdut, dan yang lainnya tapi tetap hiburan yang lebih murah biayanya,” jelasnya.

Pria yang akrab dengan panggilan Antok itu menyebutkan, jika jumlah peserta tidak lebih dari 60 peserta atau kelompok. Hal itu jauh dibawah jumlah peserta pada tahun-tahun sebelumnya yang diikuti lebih dari 200 peserta atau kelompok.

“Jumlah pesertanya menyusut banyak mas, kalau tahun lalu lebih dari 200 peserta. Tetapi tahun ini, hanya sekitar 60 peserta atau kelompok saja” pungkas Antok.

Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas pantura, terpaksa dialihkan melalui jalan lingkar Waru – Galonan – hingga Tireman, atau pertigaan soklin, untuk menghidarkan macet keramaian perayaan grebek syawalan.

Editor: Supriyadi

Tak Habis Rp 50 Ribu Bisa Puas Piknik di Pantai Karangjahe Rembang

Salah seorang wisatawan Pantai Karangjahe asal Kudus yang menyempatkan menyewa perahu karet seharga Rp 25 ribu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Pantai Karangjahe di Desa Punjulharo, Rembang, semakin populer. Saat musim libur Lebaran kali ini, ribuan orang dari berbagai daerah memadati pantai berpasir putih ini setiap harinya.

Pantai ini menjadi jujugan karena tempatnya yang luas dan indah, serta cocok untuk berenang, dan bermain pasir. Tak hanya itu, piknik di tempat ini tak perlu menguras isi dompet, karena dengan hanya membawa uang yang sedikit pun sudah bisa puas menikmati keindahan Pantai Karangjahe.

Bahkan uang tak lebih dari Rp 50 ribu, sudah bisa puas piknik bersama keluarga di Pantai Karangjahe. Ini juga yang dialami Farida Hasanah (34), warga Desa Barongan, Kecamatan Kudus, yang menghabiskan libur Lebaran di pantai tersebut.

“Saya berwisata ke Karangjahe ini seusai bersilatirahmi ke keluarga yang ada di Blora dan Rembang. Dan sebelum pulang ke Kudus, kita wisata dulu ke sini,” kata Farida.

Bersama keluarga ia datang mengendarai sebuah mobil. Untuk masuk ke objek wisata ini, pengelola taka menarik tiket masuk, hanya membebani biaya parkir. Untuk parkir mobil tarifnya sebesar Rp 10 ribu.

“Saat masuk kita hanya dipungut biaya Rp 10 ribu per mobil. Ya murah sekali sih. Sebab biayanya hanya dipungut per mobil dan bukan perorangan,” ujarnya.

Setelah masuk, pengunjung bisa dengan bebas bermain. Entah berenang, bermain pasir, atau hanya sekadar duduk-duduk menikmati panorama pantai.

Saat itu Farida memutuskan menyewa perahu karet untuk digunakan bermain di pantai. Tarif sewanya sebesar Rp 25 ribu. Tak ada pembatasan waktu untuk sewa perahu karet ini, sehingga bisa digunakan sampai sepuasnya.

Sampai di sini, biaya yang dikeluarkanya baru Rp 35 ribu, dan sudah bisa piknik dengan nyaman. Jika belum puas dengan hanya bermain menggunakan perahu karet, di lokasi pantai juga disediakan penyewaan ATF atau bisa naik perahu berkeliling. Tentu dengan tarif yang berbeda.

“Di sini kondisinya bersih, pasirnya putih. Terlebih lagi wahana alat pemainannya juga sangat terjangkau,” paparnya.

Hanya satu hal yang membuat Farida ada yang kurang. Yakni menu makanan yang dijajakan para pedagang di kompleks pantai. Ia menyebut, menunya hanya sekadarnya saja dan tak banyak pilihan.

“Kalau bisa menu-menu seperti makanan khas Rembang bisa dijajakan. Supaya bisa banyak pilihan. Kalau masalah harga ya setidaknya bisa diseragamkan. Supaya penjual satu dengan lainnya bisa seragam,” pungkasnya.

Editor : Ali Muntoha

Gara gara Obat Nyamuk, Rumah Warga Waru Rembang Dilalap Api

Kepala Desa Waru Kecamatan Rembang Kiri (kaos hitam) Daryono saat membantu memadamkan api di rumah Darji. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Rumah milik Darji warga Desa Waru Kecamatan Rembang ludes terbakar pada Minggu (2/4/2017) sekitar ukul 11.30 WIB siang.

Kebakaran hebat yang melalap seisi rumah tersebut dipicu oleh obat nyamuk bakar yang menyulut kasur di salah satu bagian rumah korban. Dari informasi yang ada, saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong. Sehingga api terus membumbung tinggi dan sulit dipadamkan.

Dari informasi yang dihimpun, Darji dan istrinya saat itu sedang bekerja. Dua orang anaknya tidak di rumah. Nyaris tak ada satu pun barang berharga yang terselamatkan. Sepeda motor dan perabotan ludes.

Kebakaran  rumah yang berada di tepi Jalan Pentungan-Jeruk juga bikin panik warga. Sementara itu, lokasi rumah terbakar berada di permukiman padat. Api bahkan telah sempat merembet.

Selain itu, rumah Junari, yang ada di sampingnya juga sempat tersambar api. Sementara itu, warga yang mengetahui kejadian itu lalu menghentikan truk air yang kebetulan lewat guna mencegah rembetan lebih luas.

Sementara itu,  warga lainnya menghubungi tim pemadam kebakaran dari Pemkab Rembang. Setelah dihubungi sekitar  setengah jam regu pemadam tiba di lokasi.

Kepala Desa Waru Daryono menaksir kerugian material akibat kebakaran tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Warga juga langsung beraksi gotong royong.

“Korban bukan keluarga mampu. Warga langsung membantu pembersihan lokasi dari puing-puing kebakaran. Soal bantuan, kami belum bisa memastikan sekarang,” katanya.

Petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Rembang Sarpani mengaku menerima laporan kejadian kebakaran di Waru pada pukul 11.45 WIB, dan langsung direspons.

“Kami mengerahkan dua damkar dan satu tangki air. Tadi laporan masuk per telepon pukul 11.45,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Jangan Sampai Pelarangan Truk Melintas di Pantura Rembang jadi Masalah Baru

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

TINGGINYA angka kecelakaan di jalur pantura Kabupaten Rembang memang selalu jadi masalah. Tiap tahun angkanya cenderung meningkat, dengan dominasi kendaraan roda dua. Banyaknya kendaraan berat yang melintas di jalur itu, juga disebut-sebut menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.

Selama tahun 2016 kemarin, hasil evaluasi yang dilakukan Polres Rembang kasus kecelakaan paling banyak terjadi pada pagi hari yakni antara pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB. Jam tersebut bertepatan dengan jam berangkat sekolah dan masuk kerja. Di Rembang setiap harinya ada sekitar 22.000 unit kendaraan yang melintasi jalur pantura, yang didominasi kendaraan sumbu enam. Dan jam paling sibuk adalah jam masuk sekolah.

Di Rembang banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di pinggir jalur pantura Rembang. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana padatnya jalur tersebut saat jam masuk sekolah.

Dari sinilah muncul rencana untuk pelarangan truk besar melintas di jalur pantura Rembang pada jam sekolah. Selama satu jam mulai pukul 06.15 WIB hingga 07.15 WIB truk-truk besar tidak boleh melintas di jalur nasional yang sibuk tersebut.

Memang belum ada kepastian kapan kebijakan ini akan diterapkan. Namun sejumlah pihak baik aparat kepolisian maupun Dinas Perhubungan (Dishub) Rembang sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai aturan anyar ini.

Kebijakan ini secara langsung memang akan bisa berdampak positif terhadap penurunan angka kecelakaan dan kemacetan di jam rawan jam masuk sekolah. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga akan membawa ekses negatif dari berbagai aspek. Dari sisi ekonomi misalnya, dengan dilarangnya kendaraan berat pengangkut barang melintas, maka akan membuat terhentinya pasokan barang selama satu jam. Kerugian dari sisi bisnis dan ekonomi dalam waktu satu jam itu nilainya bisa sangat besar.

Kemudian, dengan digelarnya aturan ini maka mengharuskan seluruh kendaraan berat dari arah timur maupun barat harus berhenti dan memarkirkan kendaraanya. Ini yang jadi masalah baru, wilayah yang akan menjadi tempat parkir sementara truk-truk tersebut yakni pantura Pati (untuk kendaraan dari arah Semarang), dan Tuban bagi kendaraan dari arah Surabaya.

Ketersediaan kantong-kantong parkir di daerah ini yang harus dipikirkan. Apakah sudah ada koordinasi lintas daerah mengenai kebijakan ini? Karena yang akan kenda dampak menjadi tempat parkir yakni dua daerah tersebut. Padahal ketersediaan kantong parkir di Pati saja misalnya, masih sangat minim.

Akibatnya nanti truk-truk besar itu akan parkir di sembarang tempat di pinggir jalan. Di Pati tempat yang akan menjadi lokasi parkir tentunya pinggir jalur pantura Juwana-Batangan. Di sepanjang jalan ini nantinya bakal ada pemandangan baru truk berhenti berjajar.

Alhasil kondisi ini juga akan berdampak pada masalah lalu lintas lagi. Karena truk-truk tersebut akan parkir sembarangan dengan memakan badan jalan. Maka kerawanan terjadinya kecelakaan lalu-lintas menjadi semakin besar. Jika seperti ini, bukannya meyelesaikan masalah tapi hanya memindah masalah. Memindah masalah kecelakaan di Rembang ke daerah-daerah sekitar Rembang saja.

Kondisi ini yang harus dipikirkan secara serius oleh berbagai pihak yang berkompeten. Jangan sampai kebijakan yang berniatyan baik itu justru menjadi blunder karena dampaknya justru yang tidak baik.

Solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalur pantura Rembang itu yakni mempercepat rencana pembangunan jalur lingkar. Karena rencana ini seolah mandek setelah sejak beberapa tahun digulirkan.

Mandeknya rencana pembangunan ini bukan karena keinginan pemerintah daerah setempat, namun lambatnya proses tahap FS atau uji kelayakan di Balai Pelaksana Jalan Nasional (B2PJN) V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

Padahal jalur lingkar yang rencananya dibangun sepanjang 25,67 kilometer dengan melintasi 3 Kecamatan, yaitu Kaliori, Rembang, dan Lasem tersebut sangat efektif untuk mengendalikan tingginya arus lalu lintas di dalam kota. Kendaraan berat tak akan menjadi gangguan, dan roda ekonomi makro juga tak akan terganggu dengan kebijakan pelarangan operasional, karena truk-truk masih bisa terus beroperasi.

Pemerintah setempat harus terus mendorong pemerintah pusat agar proses uji kelayakan tersebut segera kelar, sehingga proses pembangunan bisa segera dimulai. Memang membutuhkan waktu yang tidak cepat untuk membangun jalur lingkar ini, namun jalan ini akan menjadi solusi jangka panjang atas masalah lalu lintas di Rembang yang selama ini membuat pusing. (*)

Bus Madu Kismo Tiba-tiba Terguling di Jalur Blora-Rembang

Warga dan polisi mengevakuasi bangkai bus Madu Kismo yang terguling di Dukuh Polaman, Desa Sendangharjo Kec/Kabupaten Blora, Senin (9/1/2017) pagi. (Polres Blora)

Warga dan polisi mengevakuasi bangkai bus Madu Kismo yang terguling di Dukuh Polaman, Desa Sendangharjo Kecamatan/Kabupaten Blora, Senin (9/1/2017) pagi. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Bus pariwisata Madu Kismo tiba-tiba terguling. Bus mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Blora – Rembang,  tepatnya di Dukuh Polaman, Desa Sendangharjo Kecamatan/Kabupaten Blora, Senin (9/1/2017) pagi.

Tidak ada korban tewas dalam musibah tersebut. Untuk saat ini, pengemudi bus Madu Kismo dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sedangkan kondektur bus diamankan ke Kantor Unit Sat Lantas Polres Blora untuk dimintai keterangan ihwal kecelakaan.

Kasat Lantas Polres Blora AKP Febriyani Aer SIK beserta anggota unit Laka Lantas Polres Blora langsung menuju lokasi tempat kejadian kecelakaan.

Dari info yang dihimpun, bus Madu Kismo dikemudikan oleh Dadang Eryanto (37) warga Kabupaten Rembang.  Awalnya bus berjalan dari arah selatan Kabupaten Blora menuju utara ke arah Kabupaten Rembang. Sesampainya di lokasi, bus mulai kehilangan kendali.

“Saat bus melewati jalan menikung kiri, bus berjalan terlalu ke arah kanan. Sehingga sopir tidak mampu mengendalikan bus akhirnya mengalami oleng. Bus terperosok dan terguling menutup sebagian ruas jalan,” kata Febriyani dikutip dari Polres Blora.

Selain mengatur arus lalu lintas supaya tetap lancar, unit Laka Lantas Polres Blora bersama warga sekitar bahu-membahu mengevakuiasi bodi bus Madu Kismo.  Bangkai bus akhirnya dapat ditepikan.  

Dalam kecelakaan tunggal ini tidak ada korban jiwa. Dikarenakan bus dalam keadaan kosong penumpang. Hanya kondektur dan sopir yang ada di bus tersebut.

Saat kecelakaan, arus lalu lintas dari Blora ke Rembang, atau sebaliknya menjadi terhambat. Kini, arus lalu lintas telah kembali normal.

Editor : Akrom Hazami

Di Sekolah Dasar Ini, Satu Kelas Hanya 5 Murid

Beberapa murid SDN 2 Kajar ketika sedang beristirahat di luar kelas beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa murid SDN 2 Kajar ketika sedang beristirahat di luar kelas beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Dari luar, sekilas sekolah dasar (SD) ini tampak biasa saja, seperti pada umumnya, yang bangunannya cukup layak untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, ketika kita melongok ke dalam kelas, kita akan menjumpai pemandangan yang cukup memprihatinkan.

Jika kita sering mendengar sekolah-sekolah favorit di perkotaan sampai menolak-nolak peserta didik baru, karena kuotanya tak mencukupi, di SDN 2 Kajar, Kecamatan Gunem, Rembang ini, kita akan menemukan kondisi yang jauh terbalik.

Jangan bayangkan Anda melihat jumlah siswa yang murid yang berjubel di dalam kelas untuk mengikuti kegitan belajar mengajar (KBM). Sebab, kita yang terlihat hanya 5 anak-anak kecil yang sedang serius mengikuti pelajaran yang diberikan guru.Seperti halnya yang ada di ruang kelas VI.

Secara keseluruhan, murid yang ada di SDN 2 Kajar ini berjumlah 42 orang. Paling banyak, jumlah muridnya terdapat di kelas III, yang jumlahnya ada tujuh orang. “Kondisi seperti ini sudah terjadi puluhan tahun. Bahkan, untuk mencapai murid sebanyak 60 orang saja, kami tidak bisa,” ujar Timur, Kepala SDN 2 Kajar.

Meski demikian, guru-guru di sekolah tersebut terus bersemangat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, yang hampir semuanya berasal dari Dukuh Wuni, Desa Kajar, Kecamatan Gunem. Sebab, menurutnya bagaimanapun kondisinya, anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang lainnya.

Ia menyatakan, kondisi geografis yang letaknya di pedalaman, infrastruktur yang masih buruk, menjadi salah satu penyebab dari minimnya jumlah murid yang belajar di SDN 2 Kajar. “Dari Desa Kajar saja, Dukuh Wuni ini harus ditempuh sekitar dua kilometer. Itupun, jalannya sangat buruk. Sedangkan, jumlah KK yang ada di Dukuh Wuni ini hanya 125,” ungkapnya.

Sedangkan, untuk jumlah pengajar dan tenaga pengajar yang terdapat di SDN 2 Kajar tersebut, sebanyak  9 orang saja. Di antaranya 3 orang PNS terdiri dari 2 guru dan 1 penjaga sekolah, sedangkan 6 lainnya guru honorer.

Meski kondisi di sekolahnya minim murid, Timur berharap, pemerintah tetap memperhatikan kelangsungan pendidikan di tempat tersebut. Sebab, menurutnya, anak-anak yang belajar di sekolah itu juga berhak untuk bisa maju seperti yang lainnya.”Kita ingin diperhatikan seperti sekolah lainnya. Meskipun jumlah siswa ini tak begitu banyak, namun siswa ini juga berhak untuk maju,” ujarnya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai pendanaan sekolah, pihaknya mengutarakan bahwa setiap anak mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 800 ribu per tahunnya.

“Bila melihat aturan yang ada, pengusulan dana BOS di setiap sekolah itu harus minimal 60 anak. Berhubung sekolah ini tak mempunyai siswa sebanyak itu tiap tahunnya, dinas terkait sudah mentolelir itu. Sebab dilihat dari letak geografis saja sekolah ini jauh dari kota, jumlah KK nya saja hanya 125 KK dan sejenisnya,” ungkapnya. “Dana bos itu, sebagian juga bisa digunakan untuk membayar guru honorer, namun prosentasenya dibatasi, yakni 15 persen saja,” bebernya.

Dia menambahkan, untuk guru honorer diambilkan dari tokoh atau pemuda Desa Kajar sendiri. “Supaya bisa memberdayakan potensi SDM yang ada. Selain itu, untuk guru honorer kita bayar sebesar Rp 125 ribu per bulan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Warga Minta Pendirian Pabrik Ikan di Banyudono Rembang Dilengkapi Izin yang Sesuai

Kades Banyudono M. Toha. Dirinya dan juga masyarakat meminta kepada pihak perusahaan pengolahan ikan untuk melengkapi izin pendirian pabrik yang sesuai dengan ketentuan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kades Banyudono M. Toha. Dirinya dan juga masyarakat meminta kepada pihak perusahaan pengolahan ikan untuk melengkapi izin pendirian pabrik yang sesuai dengan ketentuan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Warga Banyudono,Kecamatan Kaliori, Rembang meminta agar pendirian pabrik pengolahan ikan milik PT. Delapan Sembilan Sembilan di Desa Banyudono dilengkapi dengan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab, hingga saat ini status izin tanah yang sedang dibangun pabrik pengolahan ikan di desa tersebut hanya sebatas Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal seharusnya, jika didirikan pabrik tanah tersebut harus memiliki ijin Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rembang.

Apalagi, tanah yang dibangun pabrik tersebut sempat menjadi polemik, lantaran setelah ditelusuri ternyata tanah yang di atasnya hendak didirikan pabrik pengolahan ikan itu berstatus tanah negara dan aset desa. Namun, telah bersertifikat hak pakai atas nama Bambang Puji Rahardjo yang tak lain mantan Kades Banyudono yang disewakan ke pihak pabrik.

“Beberapa waktu lalu memang saya sempat disebut-sebut menghalangi pendirian pabrik tersebut, karena belum memberikan izin. Sebab, memang kami melihat status tanah tersebut, sehingga terpaksa izinnya belum kami keluarkan,” ujar Kades Banyudono Kaliori M. Toha.

Namun demikian, katanya, pihak pemdes dan pihak kecamatan, perusahaan serta warga, beberapa hari lalu telah melakukan pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, dikatannya, disepakati jika pendirian pabrik akan terus berlanjut, dengan ketentuan izinya harus diurus sebagaimana mestinya.

Dirinya dan juga masyarakat, katanya juga tidak melarang adanya pengusaha untuk berinvestasi di desanya. Namun, investisasi yang dilakukan juga harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sesuai. Sehingga, di kemudian hari tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Terkait dengan hasil pertemuan beberapa hari lalu, meski sudah disepakati untuk dilanjutkan adanya pendirian pabrik, namun untuk rencana adanya kontribusi hasil sewa tanah seluas 4000 meter persegi itu masih belum ada titik temu dan masih akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

Sementara itu, Pemilik PT Delapan Sembilan Sembilan, Zendi mengatakan, pendirian pabrik di tempat tersebut, salah satunya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar, dengan membuka peluang kerja. Sehingga, keberadaan pabrik itu nanti dapat membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran.

“Kami di sini berterima kasih kepada masyarakat, yang menyetujui pendirian pabrik di Banyudono ini. Tentunya, hasil pertemuan dengan seluruh pihak terkait dan kesepakatan yang sudah dicapai, akan kami realisasikan. Begitupun dengan masalah perizinan akan kami urus sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

Rembang Menuju Kota Bebas Kumuh

Tim Leader Overside Service Provider (OSP) wilayah Jawa Tengah Endar Gunarto memberikan sambutan pada acara sosialisasi program Kotaku di depan ratusan kepala desa di rembang, Selasa (20/09/2016) (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Tim Leader Overside Service Provider (OSP) wilayah Jawa Tengah Endar Gunarto memberikan sambutan pada acara sosialisasi program Kotaku di depan ratusan kepala desa di rembang, Selasa (20/09/2016) (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), ditargetkan seluruh kota di Indonesia bebas kumuh. Tak terkecuali di Kabupaten Rembang. Program pengurangan luasan pemukiman kumuh ini disebut Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Tim Leader Overside Service Provider (OSP) wilayah Jawa Tengah Endar Gunarto menuturkan, saat ini tim OSP tengah  mendampingi masyarakat untuk membuat dokumen perencanaan penanganan kumuh yang disebut Rencana Penataan Lingkungan Permukiman(RPLP) di tingkat desa maupun kelurahan  yang ada di Rembang.

“Melalui RPLP tersebut, masyarakat bersama pemerintah kabupaten melakukan penanganan kumuh, baik pencegahan maupun peningkatan kualitas lingkungan,” katanya saat menghadiri kegiatan lokakarya dan sosialisasi program Kotaku di lantai IV Kantor Setda, Selasa (20/09/2016).

Dia melanjutkan, pencegahan itu melalui  pengendalian dan pengawasan,kemudian pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk penanganan, melalui pembangunan serta, peremajaan permukiman kembali. Dalam melaksanakan program ini,mereka menggunakan aset PNPM perkotaan. Baik dari konsultan sampai dengan  Badan Kewaspadaan Masyarakat (BKM).

Dalam kegiatan sosialisasi dan lokakarya ini, juga dihadiri kepala desa, BKM,LSM dan pihak sekolah. “Semua kalangam kita hadirkan, kita ikut sertakan. Sebab  penanganan pemukiman kumuh tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Namun juga tanggung jawab kita bersama. Terlebih  masyarakat luas,” ungkapnya.

Katanya, pprogram Kotaku tersebut juga menggunakan prinsip multi sektor dan multi dana, yang berarti kolaborasi dari berbagai pihak maupun dengan pendanaannya.”Harapan kita sih di tahun 2019 mendatang bisa mencapai 100, 0, dan 100. Yang artinya 100 persen masyarakat bisa terlayani air minum bersih, kawasan kumuh bisa diatasi hingga 0 persen, dan 100 persennya lagi yakni masyarakat bisa menikmati sanitasi yang layak,”jelasnya.

Editor : Kholistiono

 

Inilah Filosofi Lontong Tuyuhan yang Perlu Kamu Tahu

f-lontong tuyuhan (e)

Lontong Tuyuhan yang bentuknya segitiga (MuriaNewsCom/Edi Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Jika berkunjung ke Kabupaten Rembang, belum lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khasnya. Salah satunya adalah Lontong Tuyuhan. Ya, Kuliner yang berasal dari Desa Tuyuhan, Kecamatan Pancur ini dipercaya para pecinta kuliner memiliki cita rasa khas jika disantap langsung di tempat asalnya.

Namun, tahukah Anda? Jika bentuk Lontong Tuyuhan memiliki perbedaan dengan lontong yang selama ini dijumpai. Jika pada umumnya lontong dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk bulat dan memanjang, namun lain halnya Lontong Tuyuhan yang bentuknya segi tiga.

Di balik bentuk Lontong Tuyuhan yang segi tiga itu, ternyata memiliki makna dan filosofi tersendiri. Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Rembang Edi Winarno mengatakan, bentuk segi tiga pada Lontong Tuyuhan itu menggambarkan unsur terterntu yang saling berhubungan.

Pertama, katanya, memiliki makna Ketuhanan. Yakni, manusia sebagai hamba-Nya harus taat perintah dan menjauhi larangan atau amal makruf nahi munkar. Jika hal itu dijalankan, maka kehidupan manusia, khususnya di Rembang bisa berjalan dengan baik, dengan berpedoman pada agama.

Menurutnya, Jika dikaitkan dengan hal itu, tak heran di Rembang banyak dijumpai ratusan pondok pesantren maupun sekolah agama. Sehingga kehidupan di kota Rembang sangat kental sekali ajaran agamanya.

“Yang kedua yakni, manusia harus taat akan Rasul hingga ulama. Sebab, mereka yang membimbing kehidupan manusia akan sesusai dengan perintah agama. Dan itu nantinya akan bermuara pada makna yang pertama. Yakni taat kepada Tuhan,” paparnya.

Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu, taat pada pemerintah. Hal ini, supaya kehidupan warga bisa tertata dan sejahtera. “Selain itu, Lontong Tuyuhan yang dibungkus daun pisang ini, juga ada tiga lidi yang ditusukkan, yang berfungsi sebagai perekat, sehingga berasnya tidak berceceran. Tiga lidi ini juga memiliki makna tegak lurus, yaitu, ajaran agama harus benar-benar diamalkan, atau tegak lurus jangan tergoyahkan,” ujarnya.

 

Editor : Kholistiono

LMDH juga Diajak Pantau Hutan Selama Musim Kemarau

f-kebakaran

MuriaNewsCom, Rembang – Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dintanhut) Rembang bakal memantau secara intens kawasan hutan yang ada di wilayah setempat. Dalam hal ini, mereka juga mengajak Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk ikut serta berpartisipasi dalam memantau hutan.

Kepala Bidang Kehutanan pada Dintanhut Rembang Prasetyo mengatakan, setidaknya ada 84 desa di Rembang geografisnya berada di dekat kawasan hutan. “Dari 84 desa ini tergabung dalam LMDH. Diantaranya untuk KPH Mantingan ada sebanyak 40 desa dan KPH Kebunharjo ada sekitar 44 desa,” katanya.

Dalam hal ini, LMDH akan dilibatkan untuk ikut menjaga dan mengantisipasi adanya kebakaran hutan. Untuk itu, pihaknya bakal melakukan koordinasi. “Dengan kerjasama dari semua pihak, kita harapkan ada informasi yang cepat terkait pengawasan hutan ini,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau kepada warga untuk lebih berhati-hati dalam menyalakan api atau membuang puntung rokok, di sembarang tempat, apalagi pada saat kemarau. Karena, dikhawatirkan bisa menimbulkan kebakaran.

Editor : Kholistiono

Kepincut Untung Besar, Pemuda Asal Garut Ini Rela Jauh-jauh ke Rembang Berjualan Bendera

Solihin asal Garut menjajakan dagangannya di kawasan Jalan Pemuda Rembang

Solihin asal Garut menjajakan dagangannya di kawasan Jalan Pemuda Rembang (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang–Dengan modal nekat dan sedikit spekulasi mendorong Solihin datang jauh-jauh dari kampung halamannya di Garut, untuk menjual bendera merah putih dan sejumlah aksesoris lainnya di Kabupaten Rembang.

Menurutnya, menjual pernak-pernik 17 Agustusan memang cukup menjanjikan untungnya, meski adanya hanya setahun sekali. Makanya, dirinya yang kesehariannya biasanya membuat kerajinan tas, menyempatkan untuk berjualan pernak-pernik Agustusan ini.

Untuk ke Rembang, dirinya memang sengaja datang lebih awal, agar barang dagangannya bisa lebih cepat laku. Meski demikian, dirinya tidak terlalu banyak membawa dagangannya, yakni berkisar 6 kodi. Jika laku semua, diperkirakan untungnya bisa Rp 1 juta bahkan lebih.

“Paling kalau jualan aksesoris ini lamanya sampai dua pekan, tapi, kalau memang barang yang saya bawa sudah habis lebih awal, tentunya Alhamdulillah. Mungkin bisa ngambil barang lagi untuk dijual,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Disebutkan, untuk umbul-umbul yang dijualnya beragam harganya, mulai dari Rp 70ribu hingga ratusan ribu rupiah. “Untul umbul-umbul yang dipasang mendatar di atas gedung dengan panjang 10meter dan lebar 60 cm itu harganya Rp 450 ribu. Sedangkan untuk umbul-umbul yang dipasang memanjang ke bawah bergambar Soekarno ataupun garuda,harganya Rp 70 ribu. Sedangkan untuk umbul-umbul biasa harganya Rp 40 ribu,” katanya.

Editor : Kholistiono

23 Sopir Bus Wajib Pipis Biar Tak Kecelakaan di Rembang

bus e

Petugas sedang memeriksa kondisi bus yang digelar Polres Rembang, Senin (27/6/2016). (Humas Polres Rembang)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Puluhan sopir bus angkutan mudik Lebaran dicegat petugas gabungan Polres dan Dishubkominfo, di kawasan Terminal Rembang, Senin (27/6/2016). Petugas memeriksa detil bus yang mereka gunakan untuk mengangkut penumpang.

Tak hanya itu, para sopirnya juga diperiksa. Urine mereka diperiksa untuk mendeteksi para sopir itu mengonsumsi narkoba atau tidak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi kecelakaan yang diakibatkan sopir yang terpengaruh narkoba.

Pemeriksaan dimulai pukul 09.00 WIB, dengan dipimpin Kasat Lantas Polres Rembang AKP Ghifar. Untuk melakukan tes urine, dikerahkan personel dari Satnarkoba dan Dokkes Polres Rembang.

“Ada sekitar 23 armada dan plus sopirnya yang dilakukan uji kelayakan dan tes urine di terminal Rembang. Ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan saat mudik lebaran di jalan raya,” katanya.

Jelang Lebaran ini diperkirakan membuat arus lalu lintas makin padat. Kondisi itu, juga menjadi rawan terjadi kecelakaan. Salah satu antisipasi lainnya, kata Ghifar, dapat mencegah terjadinya kecelakaan, dengan memastikan kondisi kesehatan para pengemudi. Terutama, pengemudi bus.

“Dari sopir yang kami periksa, tak ada yang positif terpengaruh miras ataupun narkoba. Tes ini juga untuk mencegah masuknya narkoba di Rembang,” paparnya.

Ia mengatakan, pemeriksaan armada dengan tujuan untuk menjaga agar kendaraan umum yang akan digunakan dalam mudik Lebaran 2016 sesuai dengan kapasitas dan kelayakan dalam beroperasi.

Beberapa hal yang diperiksa di antaranya ban, lampu, klakson, kipas kaca, serta fasilitas tanggap darurat seperti kotak obat, segitiga pengaman, palu pemecah kaca, dan alat pemadam kebakaran. Surat-surat kendaraan menjadi syarat mutlak bagi armada bus untuk beroperasi.

Ia memastikan, semua kendaran Lebaran berasal dari terminal di Kabupaten Rembang wajib lulus uji kendaran dan sopir lulus tes urine. “Kalau tidak lulus uji maka kendaran dan sopir tidak boleh membawa penumpang,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Petasan Ganggu Ramadan Hari Pertama di Rembang

petasan

Screenshoot tweet @PURWOKOPURWO yang mengeluhkan petasan di Rembang. (MuriaNewsCom/AchmadHasyim)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Petasan masih ada di Kabupaten Rembang. Bahkan hal itu tampak mewarnai Ramadan di hari pertama.

Menurut pengamatan MuriaNewsCom, beberapa anak dan remaja bermain petasan di Alun-Alun Rembang setelah waktu salat Subuh.

Salah seorang netizen warga Rembang mengeluhkan hal tersebut lewat media sosial twitter. Netizen dengan akun @PURWOKOPURWO ini me-mention akun twitter Humas Rembang @HumasRembang, Bupati Rembang Abdul Hafidz @bupati_rbg, dan Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto @andriyanto_bayu.

“@HumasRembang @bupati_rbg @andriyanto_bayu ….mohon warga yang menyalakan petasan di sekitar masjid agung ditertibkan saat waktu2 shalat pak,” tulis akun @PURWOKOPURWO tertanggal 6 Juni 2016 Pukul 04.03 WIB.

Namun, tweet tersebut belum mendapat tanggapan dari akun Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Akun Bupati terakhir aktivitas pada tanggal 19 Mei 2016. Sedangkan akun Wabup terakhir aktivitas 24 Februari 2016.

Ditemui di kantornya, Kasubag Humas Polres Rembang Iptu Suradi mengatakan bahwa Polres Rembang sudah melakukan penertiban terhadap beberapa penjual petasan. Menurutnya, petasan merupakan salah satu penyakit masyarakat (pekat) yang menjadi sasaran Operasi Pekat Candi 2016.

“Mengenai detail berapa petasan dan penjual petasan dari mana saja yang sudah ditertibkan, akan ada konferensi pers dari Kapolres. Semua awak media di Rembang akan diundang saat konferensi pers,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Akhirnya Warga Rembang Tahu Sosok Petugas Sensus Ekonomi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pada awal-awal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016, tak sedikit petugas sensus yang mengalami penolakan ketika melakukan pendataan terhadap responden. Hal itu, dikarenakan, responden mengira jika Sensus Ekonomi tersebut berkaitan dengan pajak.

Namun, setelah petugas menjelaskan dengan detail mengenai tujuan dari Sensus Ekonomi tersebut, responden mulai terbuka untuk dilakukan pendataan.Meskipun, hal itu memang tak mudah untuk memberikan pemahaman.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang Saichuddin mengatakan, jika tak sedikit responden mengira Sensus Ekonomi tersebut terkait pajak. “Padahal ini berbeda dengan sensus pajak, dan hasil pendataan pun diumumkan secara global, bukan per individu,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan, jika pihaknya beberapa kali menggandeng perangkat desa untuk memberikan penjelasan mengenai sensus ekonomi tersebut. Hal ini sampai perlu dilakukan, sebab, perangkat desa dinilai lebih dekat kepada masyarakat desa setempat.

“Kami berterima kasih kepada kepala dan perangkat desa yang sudah ikut membantu menyukseskan Sensus Ekonomi ini. Karena peran mereka cukup penting dalam ini. Ada beberapa responden, yang memang butuh penjelasan dari perangkat desa terkait Sensus Ekonomi ini,” ujarnya.

Dengan adanya pemahaman itu, dirinya mengaku, saat ini masyarakat sudah terbuka untuk dilakukan sensus. Pemahaman mereka terhadap Sensus Ekonomi yang ada kaitannya dengan pajak, sudah terbantahkan.

Editor : Akrom Hazami

 

LSM di Rembang Berikan Santunan untuk Anak Yatim

tajam 2 e

Tasyakuran dan pemberian santuan terhadap anak yatim yang dilakukan LSM Tajam (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tajam Rembang mengadakan bhakti sosial, dengan memberikan santunan terhadap puluhan anak yatim dan kaum dhuafa.

Pemberian santunan tersebut, dilaksanakan dalam rangka tasyakuran yang digelar di salah satu rumah pengurus di Dukuh Candisari RT 3 RW 5 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Rembang, pada pada Kamis (19/6/2016) malam.

“Dengan pemberian santunan ini, Kami ingin berbagi kepada anak-anak yatim dan kaum dhuafa, khususnya yang berada di lingkungan dan sekitar Kami. Mudah-mudahan santunan ini bisa bermanfaat bagi mereka, dan diharapkan membawa berkah bagi LSM kami,” ujar Sabar Mario, pengurus LSM Tajam.

Dirinya berharap, keberadaan LSM Tajam mampu memberikan efek positif bagi masyarakat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebab, LSM Tajam merupakan salah satu wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan diharapkan mampu memberi solusi.

Pastinya, menurut dia, lembaganya tersebut nantinya diharapkan bisa berkontribusi untuk kemajuan daerah Rembang dan bisa ikut berjuang dalam mensejahterakan masyarakat.

“Dalam tasyakuran ini, kami juga mengundang ratusan jemaah Manaqib Al Khodiriyah dari Pesantren Nurul Huda, Tajen, Pamotan. Mudah-mudahan, dalam perjalanan kami nanti bisa membawa berkah,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

 

Pemberdayaan Masyarakat Dinilai Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah 

 

Kegiatan yang dilakukan LSM Tajam Rembang. (MuriaNewsCom/Kholistiono)

Kegiatan yang dilakukan LSM Tajam Rembang. (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom,Rembang – Sabar Mario, salah satu pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tajam menyatakan, jika kepedulian dan pemberdayaan masyarakat bukan hanya tugas dari pemerintah saja. Namun, hal itu juga menjadi tugas bersama.

Terkait hal itu, keberadaan LSM Tajam diharapkan mampu menjadi salah satu lembaga yang bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa, khususnya Kabupaten Rembang. “Keberadaan kita diharapkan bisa memberikan efek positif bagi masyarakat dan kemajuan daerah ini,” ujarnya.

Sebagai salah satu langkah awal, pihaknya mengadakan tasyakuran sekaligus melakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan santuann terhadap puluhan anak yatim dan kaum duafa yang berlangsung di Dukuh Candisari, RT 3 RW 5 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Rembang.

Kegiatan sosial seperti ini, diharapkan bisa dilakukan secara rutin, dengan waktu yang menyesuaikan. Sebab, bentuk kepedulian seperti ini dinilai merupakan satu hal yang berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kegiatan ini merupakan kepedulian kami terhadap masyarakat. Ini juga merupakan bagian kegiatan sosial kami,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan, bahwa pihaknya juga telah berupaya menjalin kemitraan dengan masyarakat Kabupaten Rembang “Mudah-mudahan kegiatan sosial semacam ini bisa terus dilakukan,” tuturnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Bupati Rembang Targetkan Silpa Tahun Anggaran 2016 Dapat Diminimalisasi 

 

ilustrasi

ilustrasi

MuriaNewsCom, Rembang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mentargetkan, realisasi belanja untuk tahun anggaran 2016 ini bisa sesuai dengan rencana, sehingga adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dapat diminimalisasi.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan, agar silpa dapat diminimalisasi, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat diminta untuk untuk memaparkan progres realisasi anggaran.

“Setiap sepekan sekali, semua SKPD dan  camat saya kumpulkan dan diminta untuk melaporkan progres realisasi anggaran yang sudah ada, sampai sekarang sudah sejauh mana,” ujar Hafidz.

Dengan begitu, dirinya akan tahu bagaimana serapan anggaran di masing-masing SKPD ataupun camat. Sehingga, ketika ada kesulitan atau stagnasi serapan anggaran, maka bisa dicarikan solusi dengan segera.

Dirinya juga berharap, dengan adanya hal seperti ini, serapan anggaran di masing-masing instansi dapat terealisasi dengan maksimal serta tepat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

“Silpa untuk tahun ini tentu harus bisa berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Makanya, perkembangan di masing-masing instansi akan saya pantau terus, supaya realisasinya benar-benar jalan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Ini Penyebab 18 Warga Belajar di Rembang Tak Bisa Ikuti UN Paket B 

Ujian-Nasional (e)

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pada pelaksanaan ujian nasional (UN) paket B, 9-11 Mei 2016, setidaknya dari 187, ada 18 warga belajar di Rembang yang menjadi peserta UN tak bisa hadir dalam pelaksanaan UN tersebut.

Agus Sugiyanto, Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mengatakan, penyebab dari ketidakhadiran peserta UN paket B tersebut dikarenakan peserta bekerja di luar daerah.

“Yang bersangkutan itu ternyata banyak menjadi buruh pabrik di luar Rembang. Jadi, pada hari pelaksanaan mereka tidak bisa hadir untuk mengikuti ujian seperti yang sudah dijadwalkan,” ujarnya kepada MuriaNewscom.

Menurutnya, yang bersangkutan sudah dihubungi agar bisa mengikuti ujian susulan yang bakal dilaksanakan ada 16-18 Mei mendatang. Namun, sampai sejauh ini mereka belum ada konfirmasi terkait kehadirannya.

Dalam hal ini, jika memang peserta tak bisa mengikuti UN sesuai jadwal reguler, maka mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Namun, jika pada ujian susulan nanti juga tak hadir, maka dipastikan mereka tidak akan lulus UN.

Untuk itu, dirinya berharap, dari belasan warga belajar yang kemarin belum bisa ikut ujian, maka pada ujian susulan nanti supaya hadir, sehingga bisa lulus.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga :

18 Warga Belajar di Rembang Terancam Tak Lulus UN Paket B

18 Warga Belajar di Rembang Terancam Tak Lulus UN Paket B 

warga belajar (e)

Agus Sugiyanto, Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Sebanyak 18 warga belajar di Kabupaten Rembang terancam tak bisa lulus ujian nasional (UN) paket B. Hal ini, karena 18 warga belajar yang sudah terdaftar sebagai peserta UN paket B, tidak masuk ketika pelaksanaan UN yang berlangsung 9-11 Mei 2016.

Agus Sugiyanto, Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mengatakan, 18 warga belajar tersebut masih diberikan kesempatan untuk mengikuti UN susulan yang dilaksanakan pekan depan, yakni 16-18 Mei 2016.

“Tapi, kalau dalam ujian susulan mereka juga tak hadir, maka bisa dikatakan mereka sudah tak lulus UN paket B. Pastinya, kami berharap mereka bisa untuk ikut UN susulan nanti,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.’

Dari 18 warga belajar yang kemarin tidak hadir dalam UN paket B,katanya, terdapat di dua Kecamatan, yakni di Kecamatan Sluke dan GUnem. Mereka juga terdapat di dua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Menurutnya, secara keseluruhan warga belajar yang terdaftar sebagai peserta UN paket B ada 187 orang. Jumlah tersebut terdapat di empat kecamatan, yakni Kecamatan Gunem, Sluke, Sedan dan Sarang.

“Rinciannya, untuk di Kecamatan Sedang itu ada 45 warga belajar yang berasal dari dua PKBM, kemudian di Kecamatan Sluke ada 76 orang yang terdapat di satu PKBM, Kecamatan Gunem ada 34 orang dan Kecamatan Sarang ada 32 orang,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Rembang Alami Deflasi

bps (e)

Kantor BPS Rembang (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang mencatat, bulan April 2016 Kabupaten Rembang  mengalami deflasi sebesar 0,47 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 123,05. Angka tersebut lebih tinggi bila dibanding bulan April 2015 yang mengalami inflasi sebesar 0,14 persen.

Kepala BPS Rembang Saichuddin mengatakan, penyebab terjadinya deflasi tersebut karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan penurunan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 0,91 persen.

“Kelompok lain yang memberikan andil adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,07 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,03 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,91 persen,” ujarnya.

Sedangkan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,32 persen, kelompok sandang sebesar 0,01 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen.

Ia mengatakan, secara keseluruhan di Jawa Tengah pada April 2016 mengalami deflasi sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 122,04. Dari enam kota survey biaya hidup (SBH) di Jawa Tengah, semuanya mengalami deflasi.

Dia menuturkan, Kota Cilacap mengalami deflasi sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 124,84, Kota Purwokerto sebesar 0,45 persen dengan IHK sebesar 120,76, Kota Surakarta sebesar 0,19 persen dengan IHK sebesar 120,59 dan Kota Tegal sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 119,37.

Sedangkan Kota Kudus dan Kota Semarang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,63 persen dan 0,50 persen dengan IHK sebesar 128,35 dan 121,74.

“Laju inflasi tahun kalender (Januari-April 2016) inflasi sebesar 0,09 persen, sedangkan laju inflasi “year on year” (April 2016 terhadap April 2015) sebesar 3,38 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mengalami inflasi 5,06 persen,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

41 Tim Ikuti Turnamen Voli Pantai di Rembang 

Dua tim sedang bertanding dalam kompetisi voli pantai tingkat SMP dan SMA di Pantai Karangjahe Rembang (MuriaNewsCom/Kholistiono)

Dua tim sedang bertanding dalam kompetisi voli pantai tingkat SMP dan SMA di Pantai Karangjahe Rembang (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Sebanyak 41 tim bola voli pantai kategori SMP dan SMA mengikuti turnamen bola voli pantai tingkat Kabupaten Rembang di Pantai Karangjahe, Desa Punjulharjo, Rembang.  Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, yakni 11-14 Mei 2016. Untuk kategori SMA, pertandingan akan berlangsung tanggal 11-12 Mei, sedangkan untuk SMP dilangsungkan pada 13-14 Mei.

Menurut Muslim, Kasi Keolahragaan Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Dinbudparpora) Kabupaten Rembang, dari 41 tim yang ikut dalam turnamen tersebut, terdiri dari 24 tim putra dan 17 tim putri.

“Rinciannya, untuk tingkat SMP Putra ada 11 tim, Putri 7 tim, sedangkan tingkat SMA Putra ada 13 tim serta kategori Putri ada 10 tim,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk yang berhasil menjadi juara, pada tahun tidak bisa diikutkan dalam even serupa tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menyusul, even tersebut ditiadakan. Namun tim akan dipersiapkan untuk tahun 2018.

“Untuk Prestasi tahun lalu di tingkat provinsi,  tim voli pantai putra Rembang berhasil menduduki peringkat 2. Namun, untuk  tim putri harus kandas di babak delapan besar,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

7 Siswa SLBN di Rembang Ikuti UN SMP 

slb (e)

Siswa SLB Rembang sedang mengikuti ujian nasional (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Tujuh siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Rembang mengikuti Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2016.

Kepala SLBN Rembang Suwarto, mengatakan, untuk siswa SMPLB terdapat 17 orang. Namun, hanya tujuh siswa penyandang tunarungu,tunawicara, tunanetra dan tunadaksa yang ikuti UN. Sepuluh siswa lainnya hanya mengikuti ujian sekolah karena menyandang tunagrahita dan ganda.

“Hanya tujuh siswa yang ikut UN hingga hari ketiga ini. Sebenarnya ada sepuluh siswa lagi, namun karena tunagrahita dan ganda, sesuai peraturan hanya menjalani ujian sekolah,” paparnya, Rabu (11/5/2016).

Ia merinci, dari 17 siswa SMPLB, baik yang mengikuti ujian nasional maupun ujian nasional, yakni penyandang tunanetra ada dua orang, tunarungu dan wicara empat orang, tunadaksa satu orang, tunagrahita delapan orang dan ganda dua orang.

Ia mengungkapkan, untuk jalannya pengawasan UN, pihaknya memberlakukan pengawasan silang internal sekolah. Kemudian, untuk waktu pelaksanaan ujian, untuk masing-masing mata pelajaran, katanya, diberikan waktu hingga dua jam.

Sejauh ini, dirinya juga menyatakan, jika tak ada kendala yang berarti terhadap pelaksanaan UN yang diikuti siswanya.

Editor : Akrom Hazami

187 Warga Belajar di Rembang Bakal Ikuti Ujian Paket B

Kasi Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Rembang Agus Sugiyanto (MuriaNewsCom/Kholistiono)

Kasi Pendidikan Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Rembang Agus Sugiyanto (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Sebanyak 187 warga belajar di Rembang bakal mengikuti ujian paket B yang bakal dilaksanakan pada 9-11 Mei mendatang. Pelaksanaan tersebut serempak dengan jadwal ujian nasional (UN) tingkat SMP. Yang membedakan adalah waktunya. Jika UN reguler dilakukan pada pagi hari, maka untuk paket B dilangsungkan mulai siang hari.

Kasi Pendidikan Kesetaraan Dinas Pendidikan Rembang Agus Sugiyanto mengatakan, sebanyak 187 warga belajar yang ikut ujian paket B tersebut, berasal dari empat kecamatan yang ada di Rembang.

“Mereka dari Kecamatan Sedan, Sluke, Gunem dan Sarang. Untuk Kecamatan Sedan, itu berasal dari dua kelompok atau lembaga, yang jumlahnya ada 45 warga belajar. Kemudian dari Kecamatan  Sluke berasal dari 1 lembaga dan jumlanya mencapai 76 warga belajar. Sedangkan dari Kecamatan Gunem, dari 1 lembaga ada 34 warga belajar dan yang terakhir dari Kecamatan Sarang ada 32 warga belajar yang berasal dari 1 lembaga,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Agus mengatakan, jumlah tersebut merupakan yang sudah mendaftar dan tidak ada tambahan lagi. Pihaknya berharap, peserta ujian paket B dapat mengikuti ujian dengan maksimal dan bisa lulus dengan hasil terbaik.

Kemudian, dirinya juga menyampaikan, jika memang pada jadwal pelaksanaan ujian tersebut berhalangan hadir karena sakit atau hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka peserta dapat mengikuti ujian susulan.

Editor : Akrom Hazami

 

Wujudkan Rembang sebagai Kota Literasi, Begini Caranya

Edi Winarno, Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Rembang saat menutup acara Semarak Pesta Buku Murah (MuriaNewsCom/Kholistiono)

Edi Winarno, Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Rembang saat menutup acara Semarak Pesta Buku Murah (MuriaNewsCom/Kholistiono)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat, sehingga, nantinya dapat terwujud Rembang sebagai Kota Literasi. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan mengadakan “Pesta Buku Murah” di Balai Kartini yang telah digelar selama beberapa hari ini.

Melalui cara seperti ini, Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Pustasip) Rembang Edi Winarno mengatakan, masyarakat akan bisa mengakses atau mendapatkan buku-buku berkualitas, namun dengan harga yang cukup terjangkau.

“Saya yakin, dengan hal seperti ini, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan buku, karena memang harganya tidak mahal. Banyak buku-buku yang bisa didapatkan masyarakat, dan Alhamdulillah responnya sangat positif. Banyak masyarakat yang berduyun-duyun ke Balai Kartini ini untuk mengakses beragam buku yang diinginkan,” ujarnya.

Ia katakan, untuk mewududkan Rembang sebagai Kota Literasi menurutnya sangat penting, karena, informasi yang beredar saat ini terus berkembang dengan mudahnya melalui berbagai alat atau media. Sehingga, jika masyarakat tidak cakap dalam menyikapi perkembangan informasi tersebut, maka akan tertinggal.

Dirinya berharap, kecintaan atau budaya membaca dapat tumbuh di masyarakat, yang hal itu bisa dimulai dari keluarga. Makanya, orang tua diharapkan bisa memberikan contoh kepada anaknya agar budaya membaca bisa muncul dari keluarga.

Bukan hanya itu saja, sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal juga harus bisa menjadi lembaga yang juga berperan aktif dalam meningkatkan budaya membaca di kalangan peserta didik. Hal itu, menurutnya bisa dilakukan dengan berbagai cara dari pihak sekolah.

Editor : Akrom Hazami