Kudus Sangat Rawan, Perda Penanggulangan Bencana Mendesak

Warga bahu bergotong royong memotong pohon yang menimpa rumah warga setelah diterjang bencana angin putting beliung. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mendorong pemerintah setempat untuk segera merampungkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Bencana. Ranperda ini merupakan usulan pihak eksekutif dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiron mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana pembentukan perda yang mengatur tentang penanggulangan bencana tersebut. Apalagi di Kudus, kerawanan bencana cukup tinggi.

“Melihat potensi bencana di Kabupaten Kudus seperti banjir dan angin kencang, memang sudah saatnya Kabupaten Kudus memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana,” katanya.

Pernyataan ini disampaikannya di sela-sela menyalurkan bantuan 2.000 genting untuk korban bencana angin putting beliung di Balai Desa Hongosoco, Kecamatan Jekulo, Kudus, Selasa (7/3/2017).

Saat ini pula menurut dia, ratusan korban angin puting beliung hingga masih kesulitan mengakses bantuan. Warga hanya mengandalkan bantuan dari pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat maupun instansi dan perusahaan.

“Padahal kebutuhannya sangat mendesak. Kami di Komisi D pun akan mengupayakan bantuan yang dibutuhkan masyarakat seperti semen, batu bata, hingga genting kerpus,” ujarnya.

Dengan banyaknya kerawanan bencana di daerah ini, Mukhasiron menganggap perlunya standar khusus atau standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan bencana. Oleh karenanya perda yang mengatur masalah ini sangat mendesak.

Politisi PKB itu beraharap, pihak eksekutif segera merampungkan draft rancangan perda tersebut, sehingga bisa segera dibahas di tingkat pansus DPRD. Dengan percepatan penggodokan aturan hukum ini, diharapkan tahun ini juga ranperda itu bisa segera disahkan menjadi perda.

 “Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD saja, namun SKPD dan instansi terakit, serta peran penting masyarakat. Dengan adanya SOP yang diatur dalam perda, maka kerja penanggulangan bencana lebih spesifik dan terstruktur.

Kepala Desa Honggosoco Baidowi mengatakan, untuk memperbaiki kerusakan sebanyak 85 rumah milik warganya, dibutuhkan sebanyak 20 ribu-an genting. Hingga kini sudah tersalurkan sebanyak 11 ribu genting, sehingga masih kekurangan sebanyak 9 ribu genting.

“Ada tiga rumah yang roboh dan mendesak segera diperbaiki. Namun sejauh ini warga hanya bisa bergotong royong membersihkan puing. Sementara bahan bangunan menunggu bantuan pihak lain,” pungkasnya. (nap)

Editor : Ali Muntoha

Ganti Pansus III juga Minta Tambahan Waktu

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Hal yang sama pada Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jepara yang membahas tentang Ranperda Usaha Kepariwisataan yang meminta tambahan waktu membahas Ranperda tersebut. Pada pansus III yang membahas tentang Ranperda penyelenggaraan administrasi kependudukan juga demikian, meminta tambahan waktu pembahasan.

“Hal itu atas dasar hasil rapat pansus III pada Rabu (24/2/2016) kemarin. beberapa kendala dalam pembahasan ranperda itu, karena adanya sanksi pidana yang diterapkan dalam UU No.24 Tahun 2013 dengan ranperda yang tengah dibahas,” kata ketua Pansus III Arofiq, Kamis (25/2/2016).

Menurut dia, selama ini warga negara yang berpergian ke luar negeri baik tenaga kerja Indonesia (TKI) ataupun untuk tujuan lainnya tidak harus memiliki surat keterangan pindah luar negeri (SKPLN). Itu terlihat dalam mengurus dokumen kependudukan di Kantor Imigrasi yang tidak mempersoalkan SKPLN. Padahal, jika terjadi persoalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sebagai penerbit SKPLN sering disalahkan.

”Tidak hanya itu masalahnya, pada materi ranperda yang sedang dibahas, juga belum menyinggung persoalan kartu identitas anak (KIA). Padahal terbitnya Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang KIA berlaku sejak mulai diundangkan yakni 19 Januari 2016. Sehingga hal ini mengharuskan pansus III mengkaji persoalan KIA guna dimasukkan ke dalam meteri ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan,” tuturnya.

Karena kendala dan permasalahan tersebut, maka pansus III perlu mendapat waktu tambahan pembahasan. Sebab alokasi waktu yang disediakan, dirasa kurang.

Editor : Akrom Hazami

Duh, Pansus Ranperda Kepariwisataan Jepara Minta Perpanjangan Waktu Lagi

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang usaha kepariwisataan kembali meminta tambahan waktu untuk melakukan tahapan. Padahal Ranperda itu merupakan Ranperda “warisan” dari tahun lalu.

Ketua Pansus I Japar mengatakan, tahapan dalam pembahasan Ranperda tersebut meliputi pembahasan tahap I, public hearing (dengar pendapat), mencari refrensi melalui studi banding ke daerah lain dan audiensi ke Kementrian Pariwisata serta Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya penyempurnaan materi Ranperda, uji materi dan penetapannya.

”Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pansus I telah melalui tahapan ketiga, yakni mencari referensi atau studi banding. Sehingga tahapan berikutnya, kami menyepakati adanya perpanjangan waktu guna melaksanakan tahapan berikutnya,” ujar Japar, Kamis (25/2/2016).

Menurutnya, penyempurnaan materi tersebut antara lain, tentang perizinan sesuai dengan Pasa 15 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian mengenai sanksi adaministrasi dan ketentuan pidana bagi pelaku usaha kepariwisataan yang melanggar.

”Itu termasuk kajian persyaratan dasar usaha karaoke yang tertuang pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang standar usaha karaoke. Jadi sesuai undang-undag keberadaan karaoke harus diatur,” imbuhnya.

Lantaran proses yang harus dilalui cukup panjang, Japar berharap bisa menyelesaikan pembahasan pansus I ini sebelum 2017.

Editor : Akrom Hazami

Batasan Jumlah Calon Kades Dalam Pilkades di Blora Dinilai Rawan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Penggodokan rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai Pilkades masih terus dilakukan. Siswanto, ketua panitia khusus (Pansus) I DPRD Blora mengungkapkan, ada aturan yang menurutnya menimbulkan polemik. Yakni, tentang pembatasan jumlah calon kades.

Menurut Siswanto, jumlah pembatasan kepala calon pada Pilkades itu termaktub dalam PP 43/2014 tentang Desa dan Permendagri 112/2015 tentang Pilkades. Dalam kedua aturan tersebut, disebutkan jumlah minimal calon kepala desa dalam Pilkades minimal dua orang. Sementara, jumlah maksimal calon kepala desa adalah lima orang.

Menurut Siswanto, bila aturan tersebut diterapkan, dikhawatirkan muncul kerawanan di desa yang menggelar Pilkades. Misalnya, jumlah pendaftar lebih dari lima orang. ”Bagaimana cara menggugurkan calon hingga maksimal menjadi lima orang itu. Jika pas yang digugurkan adalah orang yang kuat dukungannya di desa, apa itu tidak rawan?” kata Siswanto.

Siswanto melanjutkan, bila jumlah minimal calon kepala desa hanya dibatasi dua orang calon, menurutnya juga akan menimbulkan permasalahan. Dalam aturan, jika calon kurang dari dua maka Pilkades diundur tanpa batasan waktu. Politisi Golkar itu beranggapan, apabila menganut asas efisiensi alangkah lebih baiknya calon tunggal langsung ditetapkan sebagai kades terpilih.

Pansus 1 DPRD Blora saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pilkades. Setelah nantinya ditetapkan menjadi perda, perda tersebut menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Pilkades yang dilaksanakan di Blora tahun ini.

”Aturan yang kami buat dalam perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Kalaupun ada kebijakan lain yang terkait dengan Pilkades, kebijakan itupun tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku,” jelas Siswanto

Editor : Titis Ayu Winarni

Enam Ranperda Berjalan Mulus Disahkan Dewan

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

Penyerahan hasil keputusan Ranperda oleh DPRD Jepara (MuriaNewsCom/WAHYU KZ)

JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara gagal mengesahkan Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Lain halnya dengan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) lainnya. Justru enam Ranperda lainnya mulus hingga akhirnya disahkan dalam rapat Paripurna yang digelar Senin (6/7/2015).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara yang memimpin rapat paripurna tersebut, Dian Kristiandi menyebutkan, enam Ranperda yang disahkan yakni perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 26 Tahun 2010 Tentng Retribusi Tempat Rekreasi dan Penetapan Desa.

“Sesuai dengan apa yang telah disampaikan masing-masing Pansus, ada enam Ranperda yang telah disepakati. Sedangkan satu Ranperda yakni revisi Perda tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum,” ujar Dian Kristiandi, Senin (6/7/2015).

Sedangkan Quriyah dari fraksi PKB meminta agar sesegera mungkin dijadwalkan ulang pembahasan mengenai revisi Perda Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbalanjaan dan Toko Modern itu. “Intinya kita sepakat untuk menunda penetapan revisi perda itu, namun harus segera dijadwalkan kembali pembahasannya,” katanya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)