Perda Dianggap Bermasalah, DPRD Kudus Tak Terima

Perda

KUDUS – Wakil Ketua DPRD Kudus, Ilwani mengatakan meski hasil klarifikasi gubernur atas perda-perda anyar menyebutkan ada pasal-pasal yang tidak sesuai dengan aturan perundangan lain, namun secara yuridis formal perda tersebut masih sah.

Hanya saja, hal tersebut membuka peluang perda tersebut digugat oleh masyarakat. ”Karena sudah diundangkan, ya sah. Tapi perda-perda tersebut sangat lemah dan rawan digugat,” tandasnya.

Ilwani mengatakan, untuk bisa merevisi perda tersebut, harus disusun perda baru yang isinya mencabut perda lama. Namun, untuk membuat perda baru tentu membutuhkan proses yang cukup lama.

Sebelumnya diberitakan, tujuh dari 12 Perda Kabupaten Kudus yang disahkan dalam program legislasi daerah tahun 2015 ini ternyata bermasalah. Berdasarkan hasil klarifikasi dari gubernur, sejumlah ketentuan dalam tujuh perda tersebut banyak yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketujuh perda yang ‘bermasalah’ tersebut paling banyak adalah perda yang mengatur tentang pemerintahan desa. Perda tersebut di antaranya Perda Nomor 1/2015 tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Perda Nomo 2/2015 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kades, Perda Nomor 3/2015 tentang SOTK Desa, serta Perda nomor 5/2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Selain itu, ada pula Perda nomor 6/2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda nomor 7/2015 tentang Penyertaan Modal Daerah ke BP/BKK serta Perda nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan, Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke.

Dalam klarifikasi yang dikirimkan gubernur tersebut, dijelaskan beberapa pasal dalam perda-perda tersebut ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan lain. Selain itu, ada pula beberapa ketentuan yang dinilai menyalahi dan melangkahi kewenangan daerah. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Gawat, 7 Perda Anyar di Kudus ‘Bermasalah’

Perda

KUDUS – Tujuh dari 12 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus yang disahkan dalam program legislasi daerah tahun 2015 ini ternyata bermasalah. Berdasarkan hasil klarifikasi dari gubernur, sejumlah ketentuan dalam tujuh perda tersebut banyak yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketujuh perda yang ‘bermasalah’ tersebut paling banyak adalah perda yang mengatur tentang pemerintahan desa. Perda tersebut di antaranya Perda Nomor 1/2015 tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Perda Nomo 2/2015 tentang Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kades, Perda Nomor 3/2015 tentang SOTK Desa, serta Perda nomor 5/2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Selain itu, ada pula Perda nomor 6/2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda nomor 7/2015 tentang Penyertaan Modal Daerah ke BP/BKK serta Perda nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan, Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke.

Dalam klarifikasi yang dikirimkan gubernur tersebut, dijelaskan beberapa pasal dalam perda-perda tersebut ada yang tidak sesuai dengan aturan-aturan lain. Selain itu, ada pula beberapa ketentuan yang dinilai menyalahi dan melangkahi kewenangan daerah.

Ketua Komisi A DPRD Kudus, Mardiyanto saat dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui hasil klarifikasi gubernur tersebut. Mardiyanto yang dalam pembahasan perda menjabat sebagai Ketua Pansus I, justru menyalahkan pihak eksekutif yang sering tidak hadir dalam proses pembahasan perda.

”Ya bagaimana lagi, waktu pembahasan pimpinan SKPD terkait sering tidak hadir dan mewakilkan pada stafnya. Padahal, yang tahu persis tentang regulasi kan mereka,” tandasnya.

Mardiyanto mengaku juga kecewa atas hasil klarifikasi tersebut. Apalagi, sebagian perda yang dinilai ‘bermasalah’ adalah perda tentang desa yang dibahas di pansus yang dipimpinnya. (MERIE/AKROM HAZAMI)

Perda Disahkan, Pengusaha Karaoke Meradang

Karaoke_04KUDUS – Pengusaha karaoke di Kudus meradang mendengar Ranperda pelarangan Karaoke disahkan DPRD Kudus, Senin (27/7/2015). Mereka akan melakukan perlawanan dengan menggugat perda yang disahkan ke Mahkamah Konstitusi.

”Jika perda tersebut benar-benar diberlakukan, kami siap melakukan gugatan judicial review ke MK,” kata perwakilan pengusaha karaoke, Arie Setyawan, Selasa (28/7).

Dia menyatakan telah menyiapkan sejumlah tim hukum untuk melakukan melakukan gugatan. Gugatan bisa dilakukan secara perorangan atau secara bersama-sama dalam paguyuban pengusaha karaoke.

Menurutnya, ada banyak kelemahan dalam perda pelarangan karaoke. Dia menyebutkan, isi dari Perda tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pariwisata yang berada di atasnya.

“Dalam undang-undang, karaoke bukan merupakan jenis usaha yang dilarang. Kearifan lokal hanya berwenang mengatur dan menata usaha seperti pengelolaan maupun pengaturan lokasi,” terangnya. (SUWOKO)

Aturan Disahkan, Karaoke Kudus Wajib Tutup

Karaoke_04KUDUS – Pimpinan DPRD Kudus telah mengesahkan Ranperda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, dalam sidang paripurna, Senin (27/7/2015). Dengan begitu, jika hasil evaluasi Gubernur Jateng dan Kemendagri tak menolaknya, tempat hiburan karaoke di Kudus wajib tutup.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanat perda yang telah disahkan tersebut. Namun, sebelum itu pihaknya tetap masih menunggu ranperda tersebut resmi diundangkan serta turunnya petunjuk teknisnya.

”Kami masih harus menunggu hasil evaluasi Gubernur Jateng dan Kemendagri, serta perbup yang akan mengatur teknis pelaksanaan di lapangan,” ujar Halil.

Bupati Kudus Musthofa yang hadir dalam sidang paripurna dewan, menyampaikan apresiasinya terhadap anggota dewan yang berhasil mengesahkan Ranperda Karaoke. (SUWOKO)

Lama Alot, Ranperda Karaoke Akhirnya Disahkan

Karaoke_04KUDUS – Ranperda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, akhirnya disahkan oleh DPRD Kudus dalam paripurna yang digelar Senin (27/7).

Pengesahan ranperda itu berlangsung cukup cepat, tidak seperti pada sidang sebelumnya. Dari 45 anggota dewan, hanya lima yang tak hadir dalam paripuran. Semua anggota dewan yang hadir menyatakan setuju pengesahan ranperda tersebut.

Tak seperti paripurna sebelumnya yang berlangsung alot, kali ini pengesahan ranperda karaoke tersebut berlangsung mulus. Dari 45 anggota DPRD Kudus, 40 diantaranya hadir dan menyatakan persetujuannya untuk mengesahkan ranperda tersebut.

Ranperda tersebut disahkan, setelah anggota DPRD Kudus alot melakukan pembahasan. Sebelumnya, alotnya pembahasan tersebut terjadi pada public hearing yang diselenggarakan pansus, dan aksi warga yang menuntut pengesahan ranperda tersebut.

Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, raperda karaoke yang disahkan hari ini sama persis seperti draf yang disodorkan Pansus III. Pansus telah menyerahkan hasil pembahasan pada rapat paripurna 5 Juni 2015.

”Jadi, ranperda yang disahkan ini sama persis dengan hasil pembahasan Pansus beberapa waktu lalu,” ujar Masan. (SUWOKO)