DPRD Blora Minta Masukan Kades Terkait Penyusunan Ranperda Pilkades

Salah satu peserta dari perangkat desa menyampaikan usulannya kepada DPRD dalam terkait ranperda Pilkades, Perangkat Desa dan BPD (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Salah satu peserta dari perangkat desa menyampaikan usulannya kepada DPRD dalam terkait ranperda Pilkades, Perangkat Desa dan BPD (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Puluhan perangkat dan kepala desa serta BPD diundang DPRD untuk dimintai masukkan terkait penyusunan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda), Jumat (18/4/2016). Ketiga ranperda tersebutadalah Ranperda tentang Pilkades, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sesuai undangan, seharusnya pertemuan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Namun, acara tersebut baru dimulai pada pukul 15.00 WIB. ”Kami harus rapat internal dulu dengan Anggota DPRD lainnya,” ujar Bambang Susilo Ketua DPRD Blora.

Ranperda yang semula kolektif dalam satu rancangan, menurut Bambang berubah menjadi tiga rancangan. Hal itu disebabkan adanya beberapa hal harus dibuatkan perda secara terpisah.

”Mulanya hanya satu ranperda, yakni ranperda tentang Desa. Namun kini jadi tiga, yakni ranperda tentang Pilkades, pemilihan dan tugas Perangkat Desa dan BPD,” ujarnya.

Mulai minggu depan, lanjut Bambang Susilo, pihaknya akan intensif membahas ranperda itu. Ia juga meminta kepada para Kades dan perangkat desa dan BPD agar bisa memberikan masukan.

”Kalau ditampung disini dirasa kurang cukup waktunya. Saya meminta besok ada perwakilan dari kalian (Kades, perangkat dan BPD), dua orang saja untuk menyampaikan usulan baik berupa tuisan maupun lisan,” ujar dia.

Sementara itu, Agung Heri Susanto, Ketua Paguyuban Kepala Desa Blora berharap, DPRD mampu membuat terobosan terkait penyusunan ranperda Pilkades. Sebab menurutnya, aturan hukum (dibawah UU) yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkades hingga kini masih kerap berubah-ubah.
Dia pun menyoal tentang adanya pembatasan jumlah calon kades di Pilkades, yakni minimal dua orang dan maksimal lima orang. Padahal menurutnya, pembatasan itu mencederai hak asasi dan rawan konflik.

”Kami ingin pertemuan seperti ini tidak hanya dilakukan satu kali ini saja, kalau bisa beberapa kali. Sehingga diharapkan perda yang ditetapkan nanti benar-benar konfrehensif,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Batasan Jumlah Calon Kades Dalam Pilkades di Blora Dinilai Rawan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Penggodokan rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai Pilkades masih terus dilakukan. Siswanto, ketua panitia khusus (Pansus) I DPRD Blora mengungkapkan, ada aturan yang menurutnya menimbulkan polemik. Yakni, tentang pembatasan jumlah calon kades.

Menurut Siswanto, jumlah pembatasan kepala calon pada Pilkades itu termaktub dalam PP 43/2014 tentang Desa dan Permendagri 112/2015 tentang Pilkades. Dalam kedua aturan tersebut, disebutkan jumlah minimal calon kepala desa dalam Pilkades minimal dua orang. Sementara, jumlah maksimal calon kepala desa adalah lima orang.

Menurut Siswanto, bila aturan tersebut diterapkan, dikhawatirkan muncul kerawanan di desa yang menggelar Pilkades. Misalnya, jumlah pendaftar lebih dari lima orang. ”Bagaimana cara menggugurkan calon hingga maksimal menjadi lima orang itu. Jika pas yang digugurkan adalah orang yang kuat dukungannya di desa, apa itu tidak rawan?” kata Siswanto.

Siswanto melanjutkan, bila jumlah minimal calon kepala desa hanya dibatasi dua orang calon, menurutnya juga akan menimbulkan permasalahan. Dalam aturan, jika calon kurang dari dua maka Pilkades diundur tanpa batasan waktu. Politisi Golkar itu beranggapan, apabila menganut asas efisiensi alangkah lebih baiknya calon tunggal langsung ditetapkan sebagai kades terpilih.

Pansus 1 DPRD Blora saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pilkades. Setelah nantinya ditetapkan menjadi perda, perda tersebut menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan Pilkades yang dilaksanakan di Blora tahun ini.

”Aturan yang kami buat dalam perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang kedudukannya lebih tinggi. Kalaupun ada kebijakan lain yang terkait dengan Pilkades, kebijakan itupun tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku,” jelas Siswanto

Editor : Titis Ayu Winarni