Ini 3 Trik Bupati Kudus Lawan Pungli

Bupati Kudus Musthofa hadir membuka acara Sosialisasi Pemberantasan Pungli, di Gedung Setda Kudus (1/8/2017). (Pemkab Kudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus berupaya keras mencegah adanya pungutan liar (pungli) dalam setiap pelayanan publik. Demi tercapainya pelayanan yang baik, bersih, dan transparan. Sehingga birokrasi dalam pemerintahan bersih bisa terwujud.

Demikian yang mendasari kegiatan Sosialisasi Pemberantasan Pungli, di Gedung Setda Kudus (1/8/2017). Bupati Kudus Musthofa hadir membuka acara dengan didampingi forkopinda dan dihadiri jajaran Pemkab Kudus, instansi vertikal termasuk Rutan, BUMD, sekolah, serta notaris/PPAT.

Menurutnya, pungli tidak semata-mata mengenai materi. Namun semua yang terkait dengan pelayanan pada masyarakat. Terutama pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan.

“Kuncinya adalah dari hati. Dengan niat yang baik, ini sudah menjadi modal terbesar kita bekerja dan berihtiar yang terbaik untuk melayani masyarakat,” kata Musthofa.

Menurut kandidat doktor Undip ini, bahwa kinerja pemerintahan saat ini bagai dalam aquascape. Semua warga bisa melihat secara jelas kinerja pelayan publik. Karena itulah, kini diharapkan bisa bekerja secara baik serta maksimal.

Musthofa meminta camat memberikan pemahaman dan edukasi. Mengingat semua pelayan publik sudah seharusnya paham aturan. Biar nanti tidak terjadi persoalan.

“Keberhasilan pemerintah yang clean bukan dari banyaknya kasus yang terungkap. Tetapi dari tumbuhnya kesadaran untuk paham mana yang menjadi hak dan mana yang bukan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Musthofa berpesan tiga hal. Yakni semua harus berniat yang ikhlas, bekerja dengan cerdas, dan bekerja keras. Inilah modal penting untuk bisa memberikan pelayanan publik.

“Di era global sekarang, hidup adalah kompetisi. Berlombalah untuk menunjukkan kinerja terbaik,” pungkasnya. (nap)

Editor : Akrom Hazami

Dintanpan Rembang Turun Tangan Telusuri Dugaan Pungli Bantuan Alsintan

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang telah menelusuri serta mengkroscek dugaan pungutan liar bantuan alat dan mesin pertanian terhadap kelompok tani yang berada di Desa Nglojo, Kecamatan Sarang.

“Kamis (13/7/2017) kemarin, salah satu mantri pertanian sudah ke sana,” ujar Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian pada Dintanpan Kabupaten Rembang Ika Himawan Affandi.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, traktor tersebut juga masih berada di tangan pengelolanya. Yakni atas nama Bakri. Sedangkan, pengelola mengaku telah memberikan atau dipungut uang sebesar Rp 8 juta kepada seseorang yang mengaku bernama Yoni melalui AR, salah seorang anggota BPD Nglojo.

“Informasinya itu memang itu Pak Abdur Rozak narik ke Pak Bakri yang mengelola traktor bantuan. Sebelumnya ia ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Yoni,” beber Ika mengutip keterangan dari mantri pertanian yang menelusuri dugaan pungli tersebut.

Informasi lainnya yang ia terima, bahwa dari uang sebesar Rp 8 juta tersebut, satu juta rupiah di antaranya digunakan guna biaya operasional yang belum jelas operasional siapa. Namun untuk  yang Rp 7 juta sisanya diserahkan oleh AR kepada Yoni yang meminta uang ganti bantuan.

“Tidak jelas itu siapa (Yoni). Mungkin ada yang muter ke daerah, tarik-tarik mencatut nama Pak Bupati atau siapa. Kemungkinan besar itu yang merusak suasana. Sebelumnya memang ada seseorang minta data (penerima bantuan, red.) kita kasih,” katanya.

Sementara itu, pihaknya juga mengimbau kepada kelompok untuk tidak serta merta melayani permintaan uang dari seseorang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Rembang. Sehingga di saat ada kejadian semacam itu, maka bisa dikonfirmasi terlebih dahulu dengan mantri tani atau pihak Dintanpan setempat. Terlebih bisa datang bertanya atau berkonsultasi kepada dinas yang menangani itu tanpa kecuali.

“Sebab, prosedur itu, hanya membuat proposal resmi dari kelompok tani terkait. Setelah itu diteken oleh mantri tani dan kepala desa setempat untuk diajukan ke Dintanpan untuk kami teruskan ke Pak Bupati. Dan itu tanpa pungutan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, kasus pungutan liar terhadap bantuan traktor bagi kelompok tani di Desa Nglojo, Sarang kini ditangani oleh Tim Saber Pungli. Tim masih mendalami peran AR sekaligus aliran uang pungli yang jumlahnya lumayan besar tersebut.

Editor : Kholistiono

3 Petugas Parkir RSUD Rembang yang Kena OTT Tim Saber Pungli Statusnya Siap Dinaikkan Jadi Tersangka

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Tiga petugas parkir di RSUD dr Soetrasno Rembang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli beberapa waktu lalu, kini masih intensif menjalani pemeriksaan.

Bahkan, petugas sudah menyatakan siap menaikkan status 3 orang orang tersebut dari saksi terperiksa menjadi tersangkat.Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto.

Menurutnya kini tim yustisi secara lisan sudah memberikan rekomendasi untuk menaikkan status 3 orang saksi terperiksa, untuk menjadi tersangka. Hal tersebut berdasarkan, ketiganya terindikasi memalsukan karcis parkir RSUD dr R Soetrasno Rembang.

“Kemarin tim yustisi sudah rapat dengan tim pokja penindakan, secara lisan sudah memberikan rekomendasi untuk ketiga orang saksi itu supaya dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” paparnya.

Perlu diketahui, ketiga orang saksi terperiksa yang sudah siap ditetapkan menjadi tersangka adalah, Eko Istiawan RT 5 RW 4 Desa Seren,Kecamatan Sulang, kemudian Jasmani, warga Dukuh Ngaglik RT 1 RW 1 Desa Weton, Kecamatan Rembang serta Eko Sugiart warga  RT 4 RW 2 Desa Kabongan Kidul.

Ketiganya tertangkap tangan atau OTT pada hari Kamis, 18 Mei 2017 saat menarik retribusi kepada pengunjung di rumah sakit. Di mana pungutannya tersebut tidak sesuai aturan yang tertera di karcis.

Editor : Kholistiono

Pungutan SD 5 Jepang Kudus Ini Berganti Nama jadi Uang Amal

Sekretaris Disdikpora Kudus Kasmudi saat melakukan mediasi antara SD 2 Jepang, SD 4 Jepang, dan SD 5 Jepang, Kecamatan Mejobo, Kamis. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Disdikpora Kudus telah menelusuri kasus pungutan liar di SD 2 Jepang, SD 4 Jepang, dan SD 5 Jepang, Kecamatan Mejobo.

Diketahui, pungutan tampak dari surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala SD 5 Jepang, Sukmo Aning Lestari. Dalam surat nomor 005/34/13.10.08/2017 tanggal 15 Juni 2017, disebutkan pungutan atas dasar kesepakatan SD 2,4 dan 5 Jepang yang memang berada dalam satu kompleks.

  Baca jugaSurat Iuran di SD Kudus Bikin Disdikpora Penasaran

Peruntukannya adalah untuk membangun lapangan voli. Berdasarkan musyawarah tiga kepala SD tersebut, biaya perbaikan lapangan voli menelan anggaran Rp 23,7 juta. Setiap siswa dibebani iuran Rp 50 ribu.

Sekretaris Disdikpora Kasmudi mengatakan, dari hasil pertemuan sekolah dan wali murid menyepakati jika iuran itu berganti nama menjadi uang amal atau sedekah. Orang tua juga tidak keberatan.

“Tadi sudah saya mediasi​, mereka ingin membantu dan beramal untuk sekolah. Sehingga, uang yang sudah terlanjur diberikan kepada sekolah tidak diambil. Melainkan digunakan sebagai amalan dan sedekah,” katanya usai mediasi dengan wali murid dengan pihak SD, di Kudus, Kamis (6/7/2017).

Kendati demikian, sekolah dilarang melakukan hal tersebut lagi. Mengingat pemkab sudah mengalokasikan dana yang tidak sedikit. Termasuk untuk membenahi fasilitas dan keperluan siswa.

Berdasarkan pantauan, pengerjaan lapangan voli sudah mulai dikerjakan.

Editor : Akrom Hazami

Tim Saber Pungli Dalami Adanya Pungutan di SMP Negeri di Jepara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Tim Saber Pungli Jepara memastikan, penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar di sebuah SMP negeri di Jepara tetap berlanjut. Meskipun belum mau blak-blakan terkait nama sekolah dan terduga pelaku, namun pihaknya berujar kasus ini merupakan peringatan bagi penyelenggara sekolah lain agar tidak main-main dalam penerimaan siswa.

Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Suharto menjelaskan, saat ini pihanya tengah meminta keterangan dari saksi-saksi terkait. Tercatat sebanyak 12 orang yang menjabat sebagai guru di sekolah tersebut dan dua orang korban. 

“Rencananya kami juga akan memanggil pejabat dinas (Disdikpora Jepara),” ucapnya, Kamis (6/7/2017).  

Sementara itu, saat pihak Disdikpora dihubungi, rerata enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Seperti Kabid SMP Mustakim Umar.”Informasi diberikan satu pintu saja melalui sekretaris dinas,” ujarnya.

Ketika MuriaNewsCom mencoba menghubungi Sekretaris Disdikpora Ali Maftuh, belum ada respon darinya. 

Seperti diberitakan, Tim Saber Pungli Polres Jepara mengendus adanya praktik jual beli kursi di sebuah SMP negeri. Untuk menebus kursi, orang tua siswa dibebani uang Rp 2,5 juta. 

Dari catatan yang disita oleh Polres Jepara, terdapat 25 orang tua yang telah menyetor. Adapun, daftar yang dicatat pada sebuah buku tulis itu, menyisakan lima kursi kosong.

“Yang sudah terdaftar 25 orang, namun urutan angkanya sampai 30,” kata Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho kemarin. 

Kapolres menambahkan, dari hasil pengumpulan keterangan pemungutan uang tersebut tidak berdasarkan landasan apapun. Mereka pun berdalih, uang tersebut digunakan untuk pembelian peralatan sekolah.

Adapun, uang yang sudah terkumpul dari pungli tersebut sebesar Rp 61 juta. 

Editor : Kholistiono

Lakukan Pungli, 6 Juru Parkir di Tempat Pariwisata Jepara Dicokok Polisi

Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho melakukan interogasi kepada jukir yang lakukan pungli, di Mapolres Jepara, Kamis (29/6/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Diduga melakukan pungutan liar (pungli) parkir, enam juru parkir di obyek wisata pantai Bandengan, Empurancak dan Teluk Awur dicokok polisi. Mereka diketahui memanfaatkan momen libur lebaran, untuk mengeruk keuntungan dari jasa parkir ataupun penitipan kendaraan tanpa seizin resmi pemerintah daerah.Sulistyono (47) seorang operator penitipan mobil di Pantai Teluk Awur mengatakan, untuk momen lebaran, harga tiket parkir sebesar Rp 10 ribu. Sedangkan diwaktu normal, hanya sebesar Rp 5000. 

Kepada pewarta ia mengakui tiket penitipan mobil adalah cetakannya sendiri, bukan berasal dari pemerintah kabupaten ataupun kelurahan. Untuk momen lebaran kali ini, dirinya telah mencetak 10 bendel tiket, yang masing-masing berisi sekitar 100 lembar karcis. 

“Sudah tiga kali lebaran ini. Kalau sebelumnya kan belum seramai sekarang pantainya. Kalau uang dari parkir ini kami setorkan juga ke Kelurahan setiap bulan Rp 150 ribu,” kata dia.

Ia mengatakan, setiap kali masuk ke obyek wisata pantai tersebut, dikenai tiket masuk sebesar 1000 rupiah. Lalu jika membawa mobil, dikenai biaya tambahan sebesar Rp 10 ribu di hari Lebaran. Sementara untuk motor, tidak dikenai biaya parkir. Dengan besaran itu, ia mengaku sempat ada keluhan dari warga juga.

“Ya ada keluhan dari warga, biasanya Rp 5000 untuk penitipan, ini kok sampai Rp 10.000, tetapi tidak banyak. Kalau mobilnya rusak kami ya ikut bertanggungjawab kok, ikut membetulkan,” kilahnya. 

Sementara itu, pengelola parkir liar di Pantai Pasir Putih Bandengan Sukri menyebut, tarif penitipan mobilnya lebih ringan. Hanya saja, untuk momen lebaran, dikenai biaya pergundul.

“Kalau harga Rp 5000 itu per orang. Namun untuk harga tersebut kami juga memberikan kompensasi kepada lingkungan RW setempat,” akunya.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Yudianto Adhi Nugroho menyampaikan, keenam orang ini terbukti memungut tanpa izin resmi pemerintah daerah.

“Berdasarkan laporan dari masyarakat, bahwa telah terjadi tindakan pungli di tempat masuk wisata, yang tidak berdasarkan persetujuan pemerintah. Hasilnya pun tak disetorkan kepada pemerintah. Selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegas Kapolres Jepara.

Dirinya juga mengimbau agar warga masyarakat tak enggan melapor, bila merasa menjadi korban pungli. Ia memberikan dua saluran pengaduan yakni lewat hotline dan media sosial.

“Silakan melapor melalui hotline Saber Pungli di 081229739081 atau melalui instagram @humas.resjepara. Silakan laporkan jika ada pungli, bila dimintai uang tanpa kejelasan, ataupun tiket tanpa cap atau dasar nomornya. Bisa direkam ataupun difoto. Tidak hanya terbatas pada tempat wisata, tapi pada saat rekam ktp atau apa saja,” pesan AKBP Yudianto.

Selain meminta keterangan pengelola parkir, polisi juga menyita uang hasil pungli sejumlah Rp 4.026.000, yang berasal dari ketiga obyek wisata tersebut. 

Editor: Supriyadi

Jangan Ada Kompromi Pungli di Dunia Pendidikan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

AKHIR pekan kemarin, masyarakat Rembang dihebohkan dengan pengakuan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Orang nomor satu di Kota Garam itu terlihat sedikit berang setelah namanya diduga dicatut dalam tarikan atau pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan oleh orang tak bertanggung jawab.

Ironisnya, pencatutan nama bupati itu sudah menelan banyak korban. Dari pengakuan Hafidz sendiri, setiap hari ia mendapatkan aduan dari warga baik melalui pesan singkat ataupun telephone tak kurang dari 20 orang. Sementara, aduan tersebut sudah berjalan sejak akhir bulan April. Jika dihitung matematis, tentu jumlah pengadu sudah ada ratusan orang.

“Setiap harinya ada sekitar 20 orang yang mengadu dan mengeluhkan adanya tarikan-tarikan yang mengatasnamakan Bupati ataupun suruhan bupati,” kata Abdul Hafidz, Minggu (7/5/2017)

BACA JUGA: Nama Bupati Rembang Dicatut untuk Pungutan Liar di Dunia Pendidikan 

Untuk sasaran pungli, pelaku menyasar jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anank Usia Dini (PAUD). Di dua jenjang ini, para oknum pungutan mengambil keuntungan dengan dalih untuk biaya operasional sekolah.

Besaran pungutan dari satu sekolah ke sekolah yang lain bervariasi. Karena itu, masyarakat yang bingung langsung bertanya ke pemerintah langsung. Salah satu caranya dengan mengadu ke Bupati Abdul Hafidz. Hanya saja, sang bupati tidak ingat betul besaran pungli tersebut.

Meski begitu, bupati langsung say war. Ia pun berjanji akan menindak tegas pelaku pungli yang ada di Kabupaten Rembang, terutama di dunia pendidikan. Bagi politisi PPP ini, dunia pendidikan adalah tempat untuk menempa ilmu. Karena itu, jika ada yang menyalahgunakan harus segera ditindak.

Di sisi lain, jika berbicara melakukan tindakan tegas, hal itu sudah pasti sangat bisa dilakukan. Ini lantaran dunia pendidikan memiliki sistim keorganisasian yang sangat rapat untuk ditembus orang luar.

Di tingkat kabupaten terdapat dinas pendidikan yang menjadi otak maju dan tidaknya program pemerintah di daerah. Setelah itu di tingkat kecamatan terdapat UPT pendidikan yang menjadi tangan panjang dinas pendidikan untuk menyampaikan informasi ataupun mengawasi kinerja sekolah-sekolah di kecamatan.

Selain itu, di tingkat sekolah, ada juga komite sekolah yang mengawasi secara penuh sistem pendidikannya. Praktis, untuk menggali informasi pungli sangat memungkinkan. Asalkan, ada niatan serius pemerintah untuk memberantasnya.

Untuk melakukan hal itu, korban pungli juga harus lebih berani. Apalagi pemerintah sudah berjanji akan memberikan perlindungan, dengan tidak menyebutkan nama pengadu jika hal itu dirasa bisa memperkeruh keadaan.

Dengan kata lain, sumber atau informan bisa berada di belakang layar dengan bukti-bukti akurat yang disampaikan. Hanya saja, keterangan keterangan penting masih dibutuhkan untuk mengusut tuntas pungli.

Di luar itu, tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) juga harus lebih aktif. Terlebih menanggapi keluhan bupati yang disampaikan di depan umum.  Diakui atau tidak, keluhan tersebut menjadi tamparan keras di dunia pendidikan. Jika dibiarkan, tak menutup kemungkinan akan terbentuk citra Rembang rawan pungli.

Karena itu, sudah waktunya Tim Saber bergerak ekstra untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Kerjasama semua pihak juga sagat diperlukan sehingga pungutan bisa hengkang dari Rembang. (*)

Wali Murid Mau Dipungut Iuran Sekolah, Ini Syaratnya

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Diberlakukannya iuran kepada wali murid terhadap SMK / SMA di Kudus, tak membuat cemas. Mereka mengganggap wajar dan bersedia membayar asalkan jelas.

Seperti halnya diungkapkan salah satu wali murid, Ahmad, warga Kecamatan Kota. Dia menuturkan, kalau membayar biaya sekolah anaknya yang duduk di bangku SMA tidaklah menjadi kendala. Namun dia meminta bukti yang jelas dari pembayaran yang dilakukan.

“Mungkin ada kuitansi pembayarannya sebagai bukti. Atau juga bisa menggunakan kartu pembayaran seperti SPP, seperti yang dulu pernah dilakukan dalam pembayaran bulanan sekolah,” kata Ahmad di Kudus, Selasa (21/3/2017).

Dia menyadari kalau sekolah juga susah memenuhi kebutuhan jika tak ada bantuan dari Pemkab Kudus. Cara meminta sumbangan juga sebagai solusi bagi sekolah agar bisa memenuhi operasional sekolah.

“Kalau sekarang saya belum menerima permintaan pembayaran. Tapi kalau ada surat atau permintaan akan saya bayar. Itu termasuk kewajiban saya,” ungkapnya.

Hartomo, warga Mejobo juga mengatakan hal yang sama. Bagi dia pembayaran seperti SPP merupakan solusi mengatasi kebutuhan sekolah masalah keuangan. Namun, biaya pembayaran juga diminta realistis dengan kebutuhan siswanya.

“Kan masih ada BOS, masih ada pula bantuan yang lain. Nah, kekurangannya itulah yang dapat digunakan untuk menarik sumbangan. Jadi ada dasar yang pas,” ucapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Tidak Ada Lagi Alasan Bagi Polisi untuk Lakukan Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

JUDUL di atas merupakan sebuah penggalan kalimat yang diucapkan Kapolres Rembang AKBP Sugiarto dalam sebuah acara sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 sekaligus penyampaian paparan anggaran.

Ada sebuah ketegasan di situ, bahwa ke depan tak ada lagi alasan apapun bagi personel kepolisian untuk melakukan pungutan liar (pungli) yang pada era entah sudah berapa lama berjalan, hal seperti itu terkesan “lazim”.

Alasan yang diungkapkan Kapolres sangat jelas, bahwa, semua kegiatan Polri sudah dibiayai anggaran. Seperti disampaikan, anggaran untuk Polres Rembang pada tahun 2017 ini mengalami kenaikan, dari tahun 2016 sebesar Rp 54.898.847.000 menjadi Rp 78.112.537.000 atau naik sebesar Rp 23.213.690.000.

Jumlah anggaran itu didapat dari sumber rupiah murni Rp 74.620.155.000 dan PNBP Rp. 3.492.382.000. Dari Rp 78.112.537.000 di pergunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 61.099.982.000 (78 %), Belanja Barang Rp 16.854.691.000 Belanja Modal sebesar Rp 157.864.000.

Adanya kenaikan anggaran ini diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pengikis praktik pungli di tubuh liar. Sebab, minimnya anggaran menjadi salah satu alasan kenapa ada oknum-oknum di tubuh Polri yang melakukan tindakan pungli. Hal itu pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. Belanja barang Polri untuk polres dan polsek dinilai kurang.

Ungkapan yang disampaikan Kapolres Rembang, juga diharapkan bukan hanya sekadar penegasan dari seorang pemimpin saja, namun, juga harus dibarengi dengan realita di lapangan.

Komitmen menjadi sebuah yang penting bagi personel kepolisian, khusunya yang berada di jajaran Polres Rembang, untuk menterjemahkan apa yang disampaikan Kapolres terkait praktik pungli yang harus lenyap di institusi yang dipimpinnya.

Bukan hanya sekadar takut karena keberadaan Tim Saber Pungli yang sudah dibentuk. Namun, tidak adanya praktik pungli harus didasari atas kesadaran bahwa apa yang dilakukan tersebut menyalahi aturan. Pun demikian, personel kepolisian juga harus sejak awal menanamkan kemauan untuk melayani masyarakat, bukan hanya sekadar menjalankan tugas semata.

 Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) yang merupakan program prioritas Polri yang kini terus digaungkan, diharapkan juga memiliki efek positif yang berkelanjutan terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi Polri, sehingga dapat membangun citra polisi yang benar-benar humanis.

Secara khusus, dalam kepemimpinan AKBP Sugiarto, Polres Rembang mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dalam pembangunan SDM, peningkatan kesejahteraan anggota, maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan yang terpublish, baik hal itu berupa kegiatan tugas pokok anggota Polri maupun dalam hal kegiatan sosial. Meskipun, hal-hal yang berbau kebaikan ini terkadang masih dinilai sebagian orang sebagai bentuk pencitraan. Namun, setidaknya hal tersebut sebagai upaya pembenahan di tubuh Polri untuk polisi yang “sesungguhnya”.

Harapannya, apa yang disampaikan Kapolres Rembang nantinya terealisasi dengan maksimal, dan kita tidak melihat lagi adanya praktik pungli. Sehingga,  program Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) bukan hanya slogan tertulis. (*)  

Pungli dan Tukang Parkir

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

BARU-BARU ini, pemerintah daerah di eks-Karesidenan Pati sepertinya kompak untuk menghukum para tukang parkir yang enggan mentaati aturan. Itu terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan orang-orang pemerintahan (dinas) terkait hingga seorang kepala daerah.

Di Jepara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Jepara Ihwan Sudrajad, Sabtu (7/1/2017) lalu bahkan menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak tukang parkir ilegal yang tidak memakai seragam dari pemerintah.

Orang yang kini menduduki kursi orang nomor satu di Kota Ukir tersebut tak ingin, tukang parkir ’nakal’ memanfaatkan situasi. Itu karena, ada kekhawatiran mereka bisa leluasa menaikkan tarif parkir sesuai keinginannya.

Jika itu terjadi, selain masyarakat yang dirugikan, pemerintah juga akan merasakan dampaknya. Citra Kabupaten Jepara yang dibangun sedemikian rupa tercoreng dengan tindakan tersebut. Bahkan, pemerintah juga tak akan menerima pendapatan dari retribusi parkir lantaran masuk ke kantong sendiri.

Alasan serupa juga mendasari kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perhubungan (Dishub). Mereka bahkan lebih ekstrem. Karena mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan tukang parkir yang menarik biaya di atas aturan yang berlakukan untuk melaporkannya ke polisi.

Hal itu dilakukan supaya memberi efek jera. Dengan begitu tukang parkir tak akan seenaknya sendiri menaikkan biaya parkir.

Hanya saja, Dishub Kudus tahu betul jika pelaporan tersebut sangat sulit. Masyarakat perlu bukti untuk melaporkannya ke polisi. Salah satunya adalah karcis retribusi parkir dan foto saat memberikan uang ke tukang parkir.

Dilihat dari situ, kemungkinan untuk melaporkan tukang parkir ’nakal’ sangat sulit. Bahkan, saya pun yakin jika Dishub tahu betul akan hal itu. Artinya gemboran tersebut sekedar angin pelipur lara kepada masyarakat terkait upaya pemberantasan pungli di Kudus.

Hal ini juga terlihat dari respon saat berita tersebut menyebar di grup-grup Facebook. Banyak komentar yang justru mempertanyakan kebijakan Dishub Kudus tersebut. Mayoritas justru mempertanyakan kenapa harus menungu masyarakat yang harus melapor.

Mereka menilai, tukang parkir yang ada di daerah adalah tanggung jawab pemerintah. Terlebih lagi, sebagian besar tukang berada di bawah tanggung jawab dinas. Hal itu menunjukkan koordinasi harusnya dilakukan oleh dinas.

Koordinasi tersebut meliputi banyak hal. Mulai dari pengawasan, pembinaan, hingga panisme jika melakukan pungutan di luar aturan. Itu lah yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pegawai dinas yang bersangkutan.

Akan tetapi, fakta di lapangan berbeda. Banyak pegawai dinas lebih suka duduk dibelakang meja. Mereka hanya memantau jika ada keluhan masyarakat. Praktis fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Artinya, untuk menekan kenakalan tukang parkir bertumpu pada peran dinas. Sudah saatnya, dinas melek akan hal tersebut dan berusaha untuk meningkatkan pelayanan.

Pemberantasan Pungli Tak Boleh Tumpul ke Atas

Selain kebijakan Dishub untuk memberi kebebasan masyarakat melaporkan tukang parkir ke polisi, sebelumnya Pemkab Kudus juga membentuk tim sapu bersih (Saber) untuk memberantasan praktik pungli di kalangan pejabat.

Tim Saber Kabupaten Kudus tersebut merupakan tim lanjutan dari pusat yang beranggotakan banyak unsur di tingkat daerah. Anggotanya juga berisikan banyak orang. Beberapa di antaranya berasal dari pejabat di lingkungan Setda Kudus, kepolisian, kejaksaan, dan unsur-unsur pemerintahan lainnya.

Pembentukan tim saber tersebut sebagai tindak lanjut perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberantas pungli. Mereka pun diharapkan supaya bisa memberantas praktik pungli yang berada di kalangan atas hingga bawah.

Jika ditelaah lebih dalam, pungli dan korupsi memang tak berbeda jauh. Mereka sama-sama mengambil uang rakyat dan merugikan negara. Karena itu sudah seharusnya pemberantasan punglin tak boleh tumpul ke atas.

Salah satunya, dengan melakukan pemantauan langsung ke beberapa dinas yang dianggap sebagai ’lahan basa’ dan berpotensi ada pungli. Selain itu, sudah saatnya tim saber juga membuka diri ke masyarakat untuk menerima aduan.

Hanya saja, aduan tersebut sifatnya tidak boleh kaku. Apalagi harus berupa temuan tangkap tangan. Artinya, masyarakat bisa memberikan informasi terkait adanya pungli yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Adanya informasi tersebut untuk menjadi bekal untuk menyelediki kebenaran aduan atau tidak. Hal ini tentu menjadi tambahan beban kerja. Mereka harus rela turun ke lapangan beberapa untuk melakukan pemantauan.

Setelah tim Saber cukup bukti, mereka baru bisa melakukan tindakan. Meski begitu, mereka juga harus berani menindak orang ataupun pegawai yang terlibat dalam praktik pungli. Hal itu penting dilakukan. Sehingga hukum bisa berlaku. (*)

Hajar Pungli, Ini yang Dilakukan di Grobogan

  Bupati Grobogan Sri Sumarni mengukuhkan Satgas Saber Pungli di pendapa kabupaten setempat, Senin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)


 Bupati Grobogan Sri Sumarni mengukuhkan Satgas Saber Pungli di pendapa kabupaten setempat, Senin. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Menyusul daerah lain, keberadaan satuan tugas (Satgas) sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) akhirnya terbentuk di Kabupaten Grobogan. Pembentukannya untuk menghajar praktik pungli yang ada di wilayah itu.

Satgas Saber Pungli yang terdiri 57 personel dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni di pendapa kabupaten, Senin (16/1/2017).

Mereka yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli ini adalah para pejabat dari lintas sektoral. Yakni, dari Polres Grobogan, Kodim 0717 Purwodadi, Kejakasaan Negeri Purwodadi dan Pemkab Grobogan.

Pembentukan Satgas Saber Pungli itu berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor 700/ 34/ 2017. Dalam keputusan tersebut, posisi Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli dijabat Wakapolres Grobogan. Sedangkan wakilnya dijabat Inspektur Kabupaten Grobogan.

Dalam susunan Satgas Saber Pungli itu terbagi dalam beberapa kelompok kerja. Antara lain kelompok ahli, intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

Sri mengatakan, pungli telah menjadi musuh bersama, karena menghambat pelayanan pemerintah dan dapat memberatkan rakyat. Oleh sebab itu, guna menekan praktik pungli dibentuk satuan tugas khusus dari pusat hingga daerah.

“Tugas dari Satgas ini cukup berat mengingat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan di lapangan. Meski begitu, tidak boleh ada keraguan untuk menyapu bersih praktik pungli di Grobogan,” tegasnya.

Dijelaskan, tugas dari Satgas Saber Pungli juga perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Caranya, masyarakat bisa menyampaikan informasi atau pengaduan apabila ditemukan adanya pungli di lingkungan sekitarnya.

“Untuk pemberantasan pungli ini jadi tugas kita bersama. Kami akan membuka ruang sebesar mungkin untuk pengaduan masyarakat terhadap temuan pungli. Kami mengimbau kepada semua elemen masyarakat untuk menjauhi dan menghindari pungli,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Menanti Taji Tim Saber Pungli

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

LIMA hari lalu, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang telah dikukuhkan secara resmi oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pengukuhan ini sekaligus menandai dimulainya tugas tim yang beranggotakan lintas profesi, di antaranya dari kepolisian, TNI, kejaksaan  maupun perwakilan dari lingkup pemkab.

Dalam kesempatan itu, bupati telah mewanti-wanti kepada tim agar bekerja secara professional dan proporsional. Tim juga telah diingatkan agar tidak tebang pilih dalam upaya pemberantasan pungutan liar yang ada di Rembang.

Untuk itu, bupati meminta agar koordinasi dan komunikasi antaranggota diintensifkan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, nantinya tidak ada miskomunikasi untuk mengungkap sebuah kasus pungli.

Hal ini juga langsung direspon oleh Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto yang kini juga menjabat sebagai Wakapolres Rembang. Dirinya menegaskan, jika timnya akan langsung tancap gas untuk menjalankan tugasnya.

Setidaknya, di dalam tim yang dipimpinnya sudah ada empat pokja, yang masing-masing memiliki tugas vital. Yakni pokja unit intelijen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi.

Terbentuknya Tim Saber Pungli ini, perlu kita apresiasi, meskipun hal seperti ini merupakan kebijakan turunan, yang “mau tidak mau” memang harus ada di setiap daerah, termasuk pula di Kabupaten Rembang.

Setidaknya, dengan terbentuknya Tim Saber Pungli ini, masyarakat memiliki tempat untuk menaruh harapan, supaya praktik pungutan liar benar-benar hilang, minimal bisa berkurang, khususnya di Rembang.

Meski saat ini kinerja dari tim tersebut belum terlihat nyata oleh masyarakat, namun, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja, dan benar-benar bekerja. Sehingga, nantinya tak ada persepsi negatif dari masyarakat kepada tim.

Setiap sudut instansi, tentunya, memiliki potensi terjadinya praktik pungli, baik itu dengan nominal yang kecil hingga besar. Sehingga, tim memiliki ruang yang luas untuk mengungkap terjadinya praktik pungli tersebut. Termasuk di masing-masing intansi, dari anggota tim bekerja.

Nah, di sinilah kemauan untuk menindak bagi anggota tim diuji. Sebab, ketika itu terjadi di salah satu intansi dari mereka berasal, setidaknya itu juga “mencoreng” nama baik intitusi yan ditempati. Atau, malah jangan-jangan nantinya jika diusut lebih lanjut, bisa mengarah kepada dirinya. Semoga tidak.

Tim Saber Pungli, tentunya juga tak akan bisa bekerja secara maksimal tanpa ada peran dari masyarakat. Untuk itu, masyarakatpun perlu berpartisipasi dalam upaya pemberantasan praktik pungutan liar ini. Salah satu caranya adalah, memberikan informasi kepada tim, jika melihat atau menemukan praktik pungli. Secara gamblang, tim juga sudah menyebar nomor aduan, yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melapor.

Masyarakat tak boleh berpangku tangan dalam upaya pemberantasan pungli ini. Sebab, hal tersebut bukan hanya tanggung jawab dari Tim Saber Pungli, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Negara yang secara perlahan bebas dari praktik korup. (*)

Tim Saber Pungli Kudus Diminta Pantau Modin yang Fasilitasi Administrasi Perkawinan

pungli-kawin

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus telah berupaya memberantas pungutan liar (Pungli) dalam sistem birokrasi pemerintahannya. Salah satu upayanya membentuk Tim Unit Pemberantasan Pungli berdasaran surat keputusan Bupati Kudus No: 715/195/2016 tanggal 22/12/2016 sebagai tindak lanjut Inpres Jokowi.

Bupati sebagai pengendali dan penanggungjawab, Wakapolres Kudus selaku Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dijabat Inspektorat Kudus dan Wakil Ketua II dijabat Kasi Intel Kejari Kudus. Sekretaris dijabat Kabag Ops Polres Kudus. Tim didukung empat kelompok kerja (Pokja), yakni Unit Inteljen, Unit Pencegahan, Unit Penindakan, dan Unit Yustisi.

Menurut Moh Rosyid, dosen STAIN Kudus, ada hal yang terlewatkan bahwa satu hal yang menjadi grundelan warga yang kawin atau mengawinkan dibebani secara alami dan tertradisi yakni memberi ‘suap’ pada modin (perangkat) desa. “Modin memfasilitasi administrasi perkawinan,” katanya di rilis pers.

Di sisi lain, Kemenag memberlakukan biaya gratis bagi muslim yang perkawinannya dilaksanakan di KUA pada jam kerja. Tetapi karena modin desa bukan pegawai Kemenag (KUA) maka ‘bola’ penegakan pungli di tangan bupati.

Perlu sinergi antara tim unit pemberantasan pungli Pemkab Kudus dengan Kemenag Kudus manyikapi hal ini bila tradisi pungli benar-benar ingin disirnakan.

Editor : Akrom Hazami

Tim Saber Pungli Dikukuhkan, Bupati Rembang : Jangan Tebang Pilih

Bupati Rembang Abdul Hafidz melantik Tim Saber Pungli di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz melantik Tim Saber Pungli di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/12/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kabupaten Rembang resmi dikukuhkan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pengukuhan ini dilakukan di Pendapa Museum Kartini, Kamis (29/12/2016).

Dalam kesempatan itu, Abdul Hafidz meminta kepada Tim Saber Pungli untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. “Pengukuhan Tim Saber Pungli ini merupakan sejarah bagi Rembang. Mudah-mudahan dapat menjalankan tugas dengan baik,” kata Hafidz.

Dirinya juga meminta agar Tim Saber Pungli nantinya tidak tebang pilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga, komitmen untuk memberantas praktik pungutan liar yang ada di Kabupaten Rembang bisa tercapai.

Bupati juga menyadari, jika tugas Tim Saber Pungli berat, sehingga pihaknya meminta semua kalangan untuk memberi dukungan. Sehingga, ke depan tidak ditemukan lagi adanya praktik pungli di semua lini.

‘Praktik pungli itu sebenarnya mudah untuk diidentifikasi, tapi sulit dalam penyelesainnya. Seperti halnya, ada seseorang yang memberikan uang kepada salah seorang petugas  untuk menyelesaikan administrasi, namun orang tersebut tak keberatan. Oleh sebab itu, kita imbau kepada seluruh masyarakat, bahwa pungli itu dilarang,” paparnya.

Editor : Kholistiono

Temukan Praktik Pungli di Rembang? Ini Nomor yang Bisa Kamu Hubungi untuk Melaporkannya

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang direncanakan bakal dilantik pada 29 Desember 2016 besok. Pengukuhan dan pelantikan tim bakal digelar di Pendapa Museum Kartini Rembang.

Ketua Tim Saber Pungli Kompol Pranandya Subyakto mengatakan, usai pengukuhan nanti, pihaknya juga akan melaunching website, yang nantinya bisa menampung informasi dan aduan masyarakat terkait pungli. Pihaknya juga akan mencantumkan nomor aduan yang bisa dihubungi oleh masyarakat.

Sebagai pusat aduan dan masukan masyarakat, pihaknya juga meminta, masyarakat untuk berperan aktif, mendukung kinerja Tim Saber Pungli dengan memberikan informasi terkait keberadaan tindakan melawan hukum itu. 

“Masyarakat bisa WA atau sms, melalui nomor saya 081 227 485 050 dan waktunya juga 24 jam nonstop. Saya berharap, masyarakat  mau membantu kami, menginformasikan kepada kami, jika menemukan praktik pungli,” kata Kompol Pranandya Subyakto.

Menurutnya, Tim Saber Pungli bergerak secara mandiri dan independent. Maka dari itu, setiap tindakan tetap koordinasi dan sepengetahuan  tim penasehat, dalam hal ini, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” ucapnya.

Editor : Kholistiono

Masih Nekat Lakukan Pungli? Tim Saber Pungli di Rembang Sudah Mengintaimu

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan, pihaknya tidak main-main untuk melakukan pemberantasan pungli di wilayahnya. Hal tersebut, ditunjukkan dengan sudah adanya pembentukan Tim Sapu Bersih Pungli atau Tim Saber Pungli.

“Tim Saber Pungli ini sudah terbentuk sepekan lalu, dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Tim Saber Pungli ini berisi perwakilan dari beberapa instansi, di antaranya kepolisian, TNI, kejaksaan dan lembaga lainnya. Tim diketuai oleh Kapolres Rembang,” ujar bupati, Kamis (1/11/2016).

Menurutnya, Tim Saber Pungli ini nantinya tidak berseragam, tigak menggunakan mobil dinas dan siap berada di tengah-tengah masyarakat. Pemda, katanya, juga telah siap membentuk SOP terkait penindakan praktik pungli yang ada di Kabupaten Rembang.

Lebih lanjut dirinya memperingatkan, agar instansi-instansi yang diduga ada oknum yang melakukan praktik pungli, untuk segera menghentikan praktik tersebut. Jika tidak, Tim Saber Pungli sewaktu-waktu akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang masih berani melakukan pungli.

Selain itu, dirinya juga sempat melontarkan kritikan pada saat pembagian mesin pertanian pada Rabu (30/11/2016) kemarin, bahwa jika ada oknum yang berupaya mengambil pungutan dengan alasan apapun, di setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pihaknya siap mengambil kembali bantuan yang sudah diberikan, serta memprosesnya.

Editor : Kholistiono

Tidak Perlu Tim Saber, Ini Cara Bupati Kudus Cegah Pungli 

Bupati Kudus H Musthofa berbicara mengenai upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dilakukannya, sebagai upaya membentuk pemerintahan yang bersih. (ISTIMEWA)

Bupati Kudus H Musthofa berbicara mengenai upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dilakukannya, sebagai upaya membentuk pemerintahan yang bersih. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Banyak lembaga atau pemerintahan yang sekarang ini membentuk tim sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli). Ini dilakukan supaya bisa mencegah pungutan liar saat aparatur negara melayani masyarakat.

Namun Bupati Kudus H Musthofa rupanya memiliki cara lain untuk bisa memberantas pungli di pemerintahannya. Cara ini disebutnya lebih efektif dibandingkan membentuk tim saber.

Menurutnya, upaya memberantas pungli harus dimulai dari pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin, menurut bupati, harus bisa Ngayomi, Ngayemi, dan Ngayani. ”Yaitu memberi rasa aman, rasa nyaman, serta memberi kesejahteraan bagi yang dipimpinnya,” tuturnya.

Pungli sendiri memang sangat marak dibahas akhir-akhir ini. Masing-masing pemerintahan atau lembaga berusaha agar pelayanan masyarakat yang dilaksanakannya, bisa baik tanpa ada pungli dari aparatnya.

Bupati mengatakan, dengan memberikan edukasi pada jajarannya, menjadikan modal penting bagi minimalisasi dan bahkan pemberantasan pungli. Untuk itu, dibuktikannya dengan peningkatan kesejahteraan pegawai di Kudus dengan TPP tertinggi di Jawa Tengah.

TPP ini, menurut bupati, salah satu upaya dari pihaknya, untuk bisa memberantas pungli. ”Tetapi lebih penting niat dan adanya komunikasi serta kebersamaan dari semua pihak untuk memberantas pungli,” kata bupati yang juga ketua harian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Semarang ini.

Pembina Forum UMKM Jawa Tengah ini menegaskan, bahwa dirinya dan jajarannya sudah menerapkan transparansi publik. Baik secara online memanfaatkan informasi teknologi (IT), maupun dengan bertatap muka langsung dengan masyarakat.

”Di Kudus, telah kami adakan tilik desa secara bergilir. Itu merupakan ajang sebagai sarana bupati lapor rakyat. Termasuk soal anggaran dan bagaimana impelementasinya,” jelasnya.

Dikatakannya, keterbukaan yang dilakukannya ini, sebagai salah satu solusi pemberantasan pungli. Selain pembenahan sistem dan adanya monitoring untuk terus dievaluasi.

”Konsep cybercity sebagai implementasi pelayanan secara online terus kami kembangkan. Setidaknya di Kudus sudah menerapkan aplikasi Menara untuk jembatan komunikasi, informasi, dan penyampaian keluhan warga. Serta Sipintar sebagai penghubung siswa, orang tua, dan guru/sekolah,” imbuhnya.

Editor: Merie

143 Petugas Dishubkominfo Kudus Teken Pakta Integritas Anti Pungli

Petugas Dishubkominfo Kudus memperlihatkan Pakta Integritas anti pungli, Sabtu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Dishubkominfo Kudus memperlihatkan Pakta Integritas anti pungli, Sabtu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekitar 143 petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika (Dishubkominfo) Kudus, membuat dan menandatangani Pakta Integritas anti pungutan liar (pungli). Tanda tangan dilakukan di atas materai Rp 6 ribu.

Kepala Dishubkominfo Kudus Didik Sugiharto mengatakan, Pakta Integritas tersebut merupakan upaya bersikap bersih dalam melayani masyarakat. Pejabat siap melayani tanpa biaya tambahan atau pungli.

“Semuanya sudah tanda tangan di atas materai, jumlahnya 143. Jadi sudah kuat sebagai bukti kalau kami tidak melakukan pungli,” katanya kepada MuriaNewsCom, Sabtu (29/10/2016).

Menurutnya, aturan tersebut berlaku mulai 20 Oktober lalu. Waktu tersebut juga merupakan waktu pejabat di lingkungan Dishub menandatangi Pakta Integritas.

“Semuanya sudah teken, mulai dari tukang sapu hingga kepala dinas sudah menandatangani hal tersebut,” ujarnya..

Selain itu, Pakta Integritas dapat dipertanggung jawabkan jika nantinya ke depan mendapatkan masalah. Masyarakat bebas melakukan laporan jika ada yang dipungli.

Caranya, adalah dengan mengambil gambar petugas Dishubkominfo. Kemudian laporan bisa langsung diberikan kepada kantor Dishub. Jika tidak percaya dengan petugas, maka laporan bisa juga langsung dilaporkan kepada kepolisian.

Selama ini terdapat banyak keluhan tentang tarikan biaya parkir yang melebihi aturan. Meski demikian laporan juga dapat diberikan tentang tarif parkir.

“Jika ditarik melebihi, minta karcis. Jika tidak bisa atau masih melebihi, tidak usah dikasih parkir. Tidak akan ada masalah,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

Kalau Ketemu Polisi Blora Pungli, Laporkan Saja! Ini Nomor Kapolres

Polisi berada tak jauh dari spanduk bernada berantas pungli, di Mapolres Blora. (Polres Blora)  

Polisi berada tak jauh dari spanduk bernada berantas pungli, di Mapolres Blora. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Polsek se-jajaran Polres Blora mulai menindak lanjuti instruksi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono mengenai program pencegahan dan pemberantasan pungutan liar (Pungli). Salah satunya yang dilakukan adalah pemasangan spanduk anti pungli.

Hal serupa juga sudah dilakukan Satreskrim Polres Blora. Spanduk dipasang pada posko promoter. KBO Sat Reskrim Iptu Heri Dwi mengatakan spanduk sengaja dipasang di tempat yang mudah dilihat masyarakat.

Dalam sepanduk tersebut tertulis “ STOP PUNGLI !!! PENERIMA DAN PEMBERI SAMA-SAMA MELANGGAR HUKUM.” Bukan hanya itu saja nomor HP Kapolres Blora AKBP Surisman juga dicantumkan di bagian kanan bawah. Agar masyarakat bisa menyampaikan aduan dan keluhannya ke nomor telepon pimpinan Kapolres Blora yaitu 08138855060.

Kapolres Blora AKBP Surisman, mengatakan pemasangan spanduk termasuk dengan mencantumkan nomor telepon genggamnya dilakukan untuk mengatasi pungli. Hal ini juga dilakukan untuk menjalankan program Promoter Kapolri yakni Profesional, Modern dan Terpercaya.

Jika melihat praktik pungli di Blora, warga bisa langsung menghubungi nomor tersebut Tidak hanya mengajak tertib, pemasangan spanduk juga bertujuan meningkatkan jajaran agar tidak melakukan penyimpangan.

“Ini ajakan untuk warga menjalankan budaya tertib dan tidak memberikan kesempatan pada anggota Polri melakukan pungutan liar.” Jika ada anggota yang pungli, maka akan ditindak dan diperiksa kode etik oleh Propam,” tegas Surisman.

Editor : Akrom Hazami

Perangkat Desa Gondosari Pungli, Kades : Saya Tidak Pernah Teken

pungli-2-e

MuriaNewsCom, Kudus – Kepala Desa Gondosari Gebog, Kudus, Haryanto mengaku tidak terlibat dalam kasus perangkat desa yang main pungli. Karena saat itu, dia mengaku tidak berada di tempat, dan tidak pernah teken tentang pungli tersebut.

Dia menjelaskan kalau perangkat desa yang praktik pungli adalah ES, seorang staf Kasi Pemerintahan desa tersebut. Pungli yang dilakukan sejumlah Rp 400 ribu itu, digunakan untuk mengurus surat pindah penduduk.

“Saya selama ini tidak pernah tanda tangani dari dia, dan stempel juga tidak pernah saya berikan untuk hal tersebut,” katanya kepada MuriaNewsCom, Rabu (25/10/2016).

Menurutnya, saat kejadian dia sedang tugas keluar. Sehingga tidak tahu kalau ada praktik demikian. Selain itu, yang menjadi pertanyaan bagi dia adalah cara mendapatkan tanda tangan dan stempel desa.

Dia mengaku sudah ada petugas dari Inspektorat yang menyelediki hal itu. Hanya, mengenai hasil dari penyelidikan masih belum diketahui lantaran belum diterima.

Guna mencegah kasus serupa terulang, pihak desa sudah melakukan fakta integritas terkait pungli. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi hal tersebut dan jikalau ada kesalahan ke depan siap ditanggung pelaku.

“Itu merupakan upaya yang kami lakukan. Dan semua perangkat sudah membuat dan menandatangani fakta integritas,” imbuhnya .

Editor : Akrom Hazami

Polres Pati Pasang Spanduk Bebas Pungli

 Petugas tengah memasang spanduk Stop Pungli di tempat pembuatan SIM di Satlantas Polres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)


Petugas tengah memasang spanduk Stop Pungli di tempat pembuatan SIM di Satlantas Polres Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komitmen Polres Pati dalam memberantas tidak hanya dilakukan dengan melakukan razia dan inspeksi mendadak, tetapi juga dengan memasang spanduk bebas pungutan liar (pungli).

Spanduk tersebut berisi imbauan kepada warga untuk tidak memberikan pungli kepada petugas. “Stop Pungli, pemberi dan penerima suap dapat dipidana,” begitu bunyi spanduk yang dipasang di tempat-tempat pelayanan publik, seperti Samsat, Satlantas, hingga tempat pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Dalam spanduk tersebut juga mengimbau kepada warga untuk melaporkan melalui SMS atau Whatsapp bila ditemukan petugas melakukan pungli. “Kami memang belum sempurna, tapi kami selalu berusaha,” bunyi tulisan di bagian bawah spanduk tersebut.

Kapolres Pati AKBP Ari Wibowo mengatakan, pemasangan spanduk menjadi bagian dari agenda untuk melawan lupa, supaya masyarakat tetap ingat untuk tidak bekerja sama dengan pungli. Dengan spanduk berisi ancaman pidana tersebut, petugas dan masyarakat diharapkan bisa mengatakan tidak pada pungli.

“Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi melalui Kapolri, semua polisi diminta untuk bersih dari pungli dalam melayani masyarakat. Petugas yang melakukan pungli bisa terkena sanksi tegas, bahkan ancaman hukuman pidana. Pemberi dan penerima dapat dipidana,” ujar Ari Wibowo kepada MuriaNewsCom.

Selain pemasangan spanduk, Polres Pati juga membentuk tim pengawas untuk mengawasi sejumlah bagian yang rawan terjadi praktik pungli. Tim tersebut bertugas memantau dan menerima aduan dari masyarakat.

“Pungli bisa tercipta karena ada pemberi dan penerima. Karena itu, kami meminta kepada masyarakat untuk tidak memberikan kesempatan kepada petugas. Jika ada petugas yang terbukti melakukan pungli, kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” tegas Ari.

Editor : Kholistiono

Tenang, Laporkan Polisi Kudus yang Pungli, Identitasmu Dirahasiakan

Polisi memantau cek fisik di kantor Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Polisi memantau cek fisik di kantor Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  Sekitar 19 banner peringatan yang dipasang Polres Kudus bertujuan memberi tahu masyarakat tentang pemberantasan pungli. Untuk itulah masyarakat yang menjadi korban dapat langsung melaporkan kepada nomor yang terpampang dalam banner.

Wakapolres Kudus Kompol  M Ridwan mengatakan, bagi yang melaporkan tidak usah khawatir dengan petugas yang dilaporkan. Karena, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

“Tidak perlu takut atau khawatir. Kami jamin aman dan tidak ada yang dibocorkan sedikitpun,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa.

Nomor yang terpampang adalah nomor Kapolres Kudus. Nomor tersebut adalah 081215272886. Aduan via SMS akan ditindaklanjuti petugas.

Dia menyebutkan hingga kini masih belum menemukan adanya pungli. Dia berharap pungli tidak akan ada dan layanan tetap berjalan dengan lancar.

Sebelumya, Kapolres Kudus AKBP Andi Rifai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak awal Oktober lalu. Dia menegaskan kalau tidak boleh ada pungli.

“Bagi petugas yang melakukan pungli, ancaman hukuman sesuai dengan prosedur dilakukan. Bahkan sanksi tegas akan dilakukan termasuk dengan memindahkannya dari Samsat,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Lihat Apa yang Dilakukan Wakapolres Grobogan Ketika Mendapati Belasan Anggotanya Razia Kendaraan di Jalan, Sunguh Mengejutkan

Wakapolres Grobogan Kompol Wahyudi saat melakukan sidak kegiatan operasi yang dilakukan jajaran Satlantas di Jalan Diponegoro, Grobogan, Selasa (25/10/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Wakapolres Grobogan Kompol Wahyudi saat melakukan sidak kegiatan operasi yang dilakukan jajaran Satlantas di Jalan Diponegoro, Grobogan, Selasa (25/10/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Razia kendaraan yang dilakukan belasan anggota Satlantas Polres Grobogan, Selasa (25/10/2016) berlangsung tidak seperti biasanya. Saat kegiatan operasi di Jalan Diponegoro Purwodadi tersebut berlangsung, mendadak muncul Wakapolres Grobogan Kompol Wahyudi bersama Kasi Propam Iptu Salamun, Kasat Lantas Panji GP dan Kasiwas Iptu Sukasno di lokasi.

Begitu tiba, Wahyudi langsung menanyakan surat tugas pada anggota yang melaksanakan operasi. “Kegiatan ini ada surat tugasnya apa tidak?” tanya Wahyudi.

Mendapat pertanyaan ini, Kanit Patroli Satlantas Iptu Heldan langsung menegaskan jika kegiatan operasi sudah dilengkapi dengan surat tugas.“Siap. Ada surat tugasnya,” jawab Heldan yang memimpin kegiatan tersebut.

Selain menanyakan surat tugas, Wahyudi juga mengecek ada dan tidaknya papan tilang yang terpajang di situ. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, papan pemberitahuan adanya operasi kendaraan yang dikenal dengan papan tilang harus ada dan diletakkan sekitar 100 meter dari lokasi tempat operasi.

Tidak hanya itu, Wahyudi juga sempat mengamati anggotanya ketika menghentikan setiap pengendara sepeda motor. Hal itu dilakukan guna melihat sejauh mana cara yang dilakukan anggota ketika meminta pengendara berhenti. Termasuk untuk melihat ada atau tidaknya praktik main mata antara petugas dengan pengendara sepeda motor yang tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK maupun kelengkapan kendaraan lainnya.

“Dari pantauan kami, tidak ada petugas yang menyalahi prosedur maupun melakukan pungli. Namun, kita masih temukan ada banyak petugas yang kurang memperhatikan sikap S3 (senyum, salam dan sapa) saat menghentikan pengendara,” katanya.

 Editor : Kholistiono

Jika Polisi Kudus Pungli, Laporkan Saja! 19 Banner Peringatan Dipasang

Polisi memasang banner bernada peringatan setop pungli di Mapolres Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Polisi memasang banner bernada peringatan setop pungli di Mapolres Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Guna mengantisipasi dan mencegah adanya pungutan liar (pungli) di lingkungan pelayanan Polres Kudus, polisi memasang banner peringatan. Sekitar 19 banner dan dipasang di berbagai tempat umum.

Wakapolres Kudus Kompol M Ridwan mengatakan, di semua tempat pelayanan polres, telah terpasang banner tersebut. Pemasangan banner ditempatkan pada layanan publik, mulai dari Polsek, Polres, Reskrim, Samsat dan berbagai layanan lainnya.

“Ini merupakan bentuk penghilangan pungli. Jadi biar semua masyarakat tahu kalau pungli tidak diperbolehkan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (25/10/2016).

Untuk memasang banner, Wakapolres sendiri yang memasang dan memantau secara langsung. Seperti di pos polisi di alun alun serta samsat setempat. Selain itu pula juga melihat langsung pengecekan fisik kendaraan

“Semuanya anti pungli, jadi masyarakat bebas mengadukan jika ada pungli. Untuk itulah dalam banner disetarakan nomor HP yang bisa dihubungi,” ujarnya

Banner yang dipasang tulisannya juga menyesuaikan lokasi. Seperti memberi dan menerima suap adalah tindakan melawan hukum, stop pungli, cek fisik gratis serta lain sebagainya.

“Seperti buat SIM, layanan SPKT dan polsek semuanya gratis. Masyakarat tidak perlu risau,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Cegah Pungli, Pemkab Kudus Gelar Roadshow ke Kecamatan

pungli-2-e

MuriaNewsCom, Kudus – Terungkapnya kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang membuat seorang perangkat desa di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, dipecat bupati Kudus, menjadi perhatian tersendiri jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Hingga saat ini, pemkab masih terus menelusuri kasus itu. Termasuk pemeriksaan di tingkatan Inspektorat, yang juga masih dijalankan. ”Kami masih terus memproses kasusnya. Inspektorat juga masih bekerja, kok. Masih terus kita selidiki,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Kudus Agus Budi Satriyo.

Menurutnya, pemkab memang memprioritaskan kasus-kasus yang terkait dengan dugaan pungli yang dilakukan aparatur pemerintah. Sehingga untuk kasus Gondosari, masih terus didalami terkait siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Sebagaimana diketahui, Bupati Kudus H Musthofa mengatakan jika pihaknya sudah memberhentikan atau memecat satu orang perangkat Desa Gondosari, karena terkait pungli kepada masyarakat. Yang bersangkutan menarik pengli sebesar Rp 400 ribu kepada warga yang sedang mengurus administrasi.

Agus mengatakan, untuk mencegah terjadinya pungli di lembaga pemerintah, pihaknya memang melakukan roadshow ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kudus. ”Saat ini tinggal tiga kecamatan saja yang akan kita kunjungi, untuk menyampaikan soal pemberantasan pungli tersebut,” katanya.

Dikatakan Agus, adanya perangkat desa yang diberhentikan karena terkait pungli, bukan merupakan shock teraphy. Pasalnya, upaya pemberantasan ini juga sudah dilakukan jauh-jauh oleh pemkab.

”Mereka seharusnya mengerti soal ini. Karena kita sudah sosialisasikan kepada mereka terkait upaya pemkab memberantas pungli. Sehingga mereka seharusnya memang sudah mengerti,” jelasnya.

Bupati Kudus H Musthofa sendiri juga menegaskan, jika pihaknya tidak akan kompromi terhadap segala apapun, yang terkait dengan pungli. ”Begitu ada informasi, kita akan tindak lanjuti. Kita cari tahu kebenarannya. Kalau memang sudah terbukti, maka kita tidak akan segan-segan memberhentikannya. Tidak usah pakai kompromi, wong mereka sudah tahu konsekuensinya, kok,” tegasnya.

Warga, menurut bupati, juga diminta untuk ikut serta dalam memberantas pungli ini. Semua akses informasi juga sudah dibuka pihaknya. ”Baik melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, email, atau yang lainnya. Silakan laporkan ke saya, dan akan saya tindaklanjuti,” imbuhnya.

Editor: Merie