Polres Pati Didesak Lebih Serius Tangani Dugaan Pungli Seleksi Perangkat Desa

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Pati – Polisi diminta untuk segera memproses laporan dugaan pungutan liar (pungli) pelaksanaan seleksi perangkat desa di Bulumanis Lor dan Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso. Desakan itu disampaikan praktisi hukum Nimerodi Gulo, Jumat (4/8/2017).

Menurutnya, pelaksanaan seleksi perangkat desa di kedua desa tersebut memenuhi unsur tindak pidana, karena memungut uang dari calon sebagai syarat. Namun, hingga saat ini menurut dia, belum ada perkembangan berarti dalam pengusutan kasus tersebut.

“Kami sudah datang ke Mapolres Pati untuk menanyakan perkembangan laporan tersebut. Jangan lama-lama memprosesnya. Kami meminta agar penanganannya serius, karena menyangkut kepentingan banyak orang,” kata Gulo.

Bahkan, dia menyarankan kepada polisi untuk menghadirkan ahli hukum untuk melakukan penyelidikan apakah pungutan untuk seleksi perangkat desa bertentangan dengan hukum atau tidak. Dia ingin kasus tersebut menjadi percontohan bagi masyarakat di Pati agar tidak mengulangi kasus yang sama.

Pasalnya, pungutan berupa uang sebagai syarat untuk mengikuti seleksi perangkat desa akan menutup kesempatan bagi warga potensial yang tidak punya uang. Bila ada kesepakatan bersama, kata Gulo, hal itu tidak ada dasar hukumnya sehingga dianggap bertentangan dengan hukum.

“Bupati atau presiden pun kalau melakukan kesepakatan jahat yang bertentangan dengan hukum, itu saja tidak boleh. Jadi meski ada kesepakatan untuk memungut uang dalam seleksi perangkat desa, itu tidak ada dasar hukumnya,” tuturnya.

Karena itu, Gulo menegaskan bila setiap warga negara harus punya kesempatan yang sama, termasuk dalam hal seleksi perangkat desa. Dalam peraturan daerah (perda), memang disebutkan dana penyelenggaraan seleksi perangkat desa berasal dari APBD dan dana lainnya.

Tapi, dana lain yang dimaksud berasal dari sumber yang sah, bukan dari kesepakatan jahat. Dia menyebutkan, dana yang sah misalnya sumbangan. Sayangnya, sumber dana lain dalam seleksi perangkat di Desa Bulumanis Lor dan Ngemplak Kidul ditarik dari calon, sebagai syarat wajib sehingga dinilai melawan hukum.

Di Bulumanis Lor, iuran untuk mengikuti seleksi mencapai puluhan juta rupiah. Sementara di Ngemplak Kidul, calon diwajibkan membayar Rp 1 juta, di mana ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan panitia seleksi.

Editor : Ali Muntoha

Ombudsman Awasi Pungli Sekolah di Pati

Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Sabaruddin Ulu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sampai saat ini masih mengawasi kemungkinan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekolah di Pati. Hal itu untuk menjamin pendidikan yang berkualitas dan tidak membebani masyarakat.

Salah satu yang masih menjadi perhatian Ombudsman adalah SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu terbukti melakukan pungutan melalui Komite Sekolah. Karena itu, Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng Sabaruddin Hulu meminta kepada Bupati Pati untuk aktif melakukan pengawasan terhadap sekolah.

“Kami juga peringatkan kepada Dinas Pendidikan Pati untuk ikut melakukan pengawasan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan. Sumber dana pendidikan juga dilarang dari pabrik rokok, alkohol dan partai politik,” ujar Sabaruddin, Jumat (24/2/2017).

Pungli yang dimaksud, kata Sabaruddin, pihak sekolah atau komite menentukan nominal sumbangan yang dibebankan kepada orang tua murid, bersifat dipaksakan, dan ada jangka waktu batasnya. Sesuai dengan aturan, kondisi tersebut masuk dalam klasifikasi pungli. Hal itu yang dilarang dilakukan sekolah maupun komite.

“Saat ini, kami masih melakukan pengawasan terhadap SMPN 1 Jakenan yang beberapa waktu lalu melakukan pungli. Pengawasan sangat penting agar hal serupa tidak dilakukan lagi,” tuturnya.

Bila dalam pengawasan tersebut masih ada unsur pungli atau maladministrasi, Ombudsman akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya yang tercantum dalam UU Nomor 37 Tahun 2008. Pihaknya akan memberikan rekomendasi yang wajib dilakukan, baik dalam bentuk pembenahan maupun sanksi administrasi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang ideal sesuai yang dicita-citakan negara, pihaknya mengajak masyarakat untuk proaktif ikut mengawasi bila ada pungli yang terjadi di sekolah. Sebab, negara sudah menggelontorkan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Dengan demikian, sekolah atau komite tidak perlu lagi melakukan pungutan liar.

Editor : Kholistiono