PT Indocement Kaji Perintah Presiden Jokowi Soal KLHS Pegunungan Kendeng

Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, sebelum putusan PTTUN Surabaya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya (kanan) memberikan keterangan kepada awak media, sebelum putusan PTTUN Surabaya. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sampai saat ini masih belum memberikan statemen resmi terkait dengan perintah Presiden Joko Widodo soal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Pegunungan Kendeng.

KLHS sendiri merupakan sebuah studi analisis daya dukung dan daya tampung yang komprehensif untuk mempelajari Pegunungan Kendeng. Kajian di Pegunungan Kendeng tersebut melalui perintah Jokowi akan dikoordinir secara langsung oleh Kantor Staff Kepresidenan. “Perintah Pak Presiden lewat Pak Teten Masduki sedang dipelajari. Belum ada pernyataan resmi dari kami terkait dengan hal itu,” ujar Adam Rinaldi, perwakilan PT Indocement, Kamis (4/8/2016).

Di sisi lain, Ketua Jaringan Masyarakat Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mengaku tengah menyiapkan upaya hukum sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Upaya itu dilakukan, setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya mengabulkan upaya banding yang dilakukan Pemkab Pati dan PT Indocement.

“Kami tengah menyiapkan kasasi. Sebab, ada kejanggalan dalam putusan Majelis Hakim PTTUN Surabaya. Salah satu hakimnya punya rekam jejak yang buruk, karena pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegas Gunretno.

Editor : Kholistiono

 

Dirut PT Indocement Bantah Tudingan Pembangunan Semen Rusak Kawasan Karst

Sejumlah warga yang tergabung dalam JMPPK menggelar aksi damai di depan DPRD Pati, Jumat (20/5/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto

Sejumlah warga yang tergabung dalam JMPPK menggelar aksi damai di depan DPRD Pati, Jumat (20/5/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno mengatakan, pertambangan semen di pegunungan “Karst Kendeng Utara” berpotensi memutus fungsi karst sebagai pendistribusi air melalui gua. Bila distribusi terputus, mata air dikatakan akan hilang dan pemulihannya sulit.

“Dari keterangan ahli speleologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Rahmadi, kawasan karst adalah bentang alam di bebatuan mudah larut seperti batu gamping. Prosesnya bisa memakan waktu puluhan ribu tahun,” ungkap Gunretno, Jumat (20/5/2016).

Gunretno menjelaskan, aktivitas tambang akan menghilangkan lapisan tanah pucuk dan lapisan epikarst akan memutus jaringan air bawah tanah. Akibatnya, kondisi tersebut akan menyebabkan fungsi karst sebagai akuifer air bersih bagi masyarakat sekitar hilang.

“Hilangnya tanah pucuk dan lapisan epikarst akan menyisakan batu gamping yang memiliki lubang-lubang pelarutan. Dampaknya, air hujan sulit diserap dan berpotensi menjadi aliran liar di permukaan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Christian Kartawijaya saat dikonfirmasi mengatakan, tudingan Gunretno dianggap mengada-ada dan memutarbalikkan fakta. Sebab, Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 2641 Tahun 2014 sudah memastikan bila areal tambang PT Sahabat Mulia Sakti (SMS), anak perusahaan PT Indocement berada di luar Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

“Dalam melakukan penambangan, kami memperhatikan kaedah-kaedah tambang yang benar dan sesuai aturan, tidak sembarangan. Misalnya, adanya reklamasi, menjaga buffer zone kalau ada mata air, menambang tidak di bawah level mata air sekitar dan tidak menyentuh zona kedap air,” tutur Christian.

Selain itu, Christian memastikan bila lahan tambang berada di luar kawasan bentang alam karst sehingga tidak akan merusak sumber mata air. Dengan pertimbangan karst pula, PT Indocement yang semula akan menambang seluas 10.000 hektare, kini dipersempit menjadi 2.663 hektare.

“Lahan tambang seluas 2.663 hektare untuk batu kapur dan tanah liat, milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan diselesaikan dengan pola pinjam pakai tanah hutan dengan kompensasi sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Luasan pengajuan IUP-OP menjadi 2.033 hektare,” tambahnya.

Ditanya soal rencana pembebasan lahan, Christian akan membebaskan tanah dengan memperhatikan harga pasar yang pantas sesuai dengan musyarawah mufakat. Perusahaan diakui menghormati hak masyarakat tanpa ada pemaksaan.

“Pengawasan pelaksanaan pembebasan tanah dilakukan oleh perusahaan bersama Tim Pemkab, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat sendiri. Tak ada perlu tekanan atau pengaruh lain yang justru membuat kesalahpahaman masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami