DPC PPP Temanggung Resmi Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Temanggung – Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Temanggung membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati Temanggung pada pilkada 2018.

Ketua Desk Pilkada DPC PPP Kabupaten Temanggung, Fatahillah Azzainy di Temanggung, mengatakan pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung untuk Pilkada serentak 2018 dibuka pada 5-10 September 2018.

“Dalam waktu enam hari tersebut kami berharap masyarakat bisa mendaftarkan diri ke kantor DPC PPP Kabupaten Temanggung,” katanya di Temanggung, Senin (28/8/2017) dikutip dari Antarajateng.com.

Ia mengatakan, untuk mendaftarkan diri sebagai balon bupati dan wakil bupati, pihaknya membebani balon dengan membayar uang pendaftaran sebanyak Rp1 juta rupiah, selain itu juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada.

“Setelah selesai pendaftaran, kami akan melakukan verifikasi secara administrasi pada 11-13 September 2017. Kemudian hasilnya akan kami serahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP,” katanya.

Setelah dilakukan verifikasi di tingkat DPW, katanya kemudian nama balon bupati dan wakil bupati akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Ia mengatakan pihak DPP kemudian akan melakukan survei terhadap nama-nama balon bupati dan wakil bupati tersebut. Survei dilakukan oleh tim independen.

“Kami tidak tahu persis siapa yang akan melakukan survei, namun survei pasti akan dilakukan baik kepada interen PPP sendiri maupun kepada masyarakat pada umumnya,” katanya.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Temanggung, Slamet Eko Wantoro mengatakan sampai saat ini sudah ada tiga partai yang melakukan pendekatan dengan partainya, namun pihaknya belum menentukan akan berkoalisi dengan partai mana untuk mengusung balon bupati dan wakil bupati tersebut.

“Baru pembicaraan awal, tetapi kami sudah ketemu dan berbincang dengan ketiga partai tersebut,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Dian Kristiandi Tepis Anggapan Pencalonan Marzuqi untuk Memuluskan Jalan Menuju Kursi Bupati Jepara

Wakil Bupati  Jepara Andi Kristiandi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Mendaftarnya Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai calon wakil Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan ternyata membuat banyak rumor di kalangan masyarakat. Yang paling santer, pencalonan tersebut dikait-kaitkan dengan wakil bupati Dian Kristiandi.

Politisi PDIP itu dinilai menjadi otak politik supaya ia bisa naik pangkat sebagai bupati. Hanya saja, anggapan tersebut langsung ditepis oleh mantan Ketua DPRD Jepara itu.

“Itu sudah menjadi rahasia umum, namun saya tegaskan hal itu tidak benar,” katanya, Selasa (22/8/2017).

Hingga kini, lanjutnya, pihaknya bahkan masih melakoni tugas sebagai wakil bupati. Ia bahkan selalu mengedepankan komunikasi dan selalu bekerjasama sebelum bergerak.

”Jadi tidak pernah bergerak sendiri-sendiri. Kalau ada perkembangan suatu proyek atau kebijakan saya laporkan ke Bupati,” tegas dia.

Baca Juga : Marzuqi Sempat Galau Sebelum Ambil Formulir Cawagub dari PDIP

Akan tetapi, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jepara ini sempat kaget saat mendengar keputusan partner kerjanya nyalon sebagai Cawagub Jawa Tengah. Ia mengaku tak diberitahu ataupun dimintai pertimbangan sebelumnya.

“Saya dengar malah dari orang lain, bahwa Pak Bupati nyalon. Maka saya telpon Pak Marzuqi lalu saya bilang, halo pak wagub. Hanya itu saja,” kata Dian berseloroh.

Sebelumnya, Kamis (10/8/2017) lalu, Marzuqi mengembalikan formulir pendaftaran bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Tengah ke Kantor DPD PDI Perjuangan Jateng, di Panti Marhaen Kota Semarang.

Dalam pengembalian formulir dan berkas-berkas pendaftaran tersebut, Marzuqi ditemani tokoh dari DPC PDIP Jepara, PPP, Fatayat NU, Muslimat, Wanita PPP, KNPI dan sanggar seni budaya, serta alim ulama berikut tokoh masyarakat.

Wakil Bupati Dian Kristiandi juga ikut mendampingi. Total ada sekitar 850 orang yang mendampingi dengan menumpang 17 bus.

Editor: Supriyadi

Dukung Ahmad Marzuqi, Imam Ghazali Siap Dipecat dari PPP

ppp-2

Imam Zusdi Ghazali terlihat berada di samping bakal paslon Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi saat mendaftarkan diri di kantor KPU Jepara, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menanggapi ancaman pemanggilan dan penindakan tegas dari DPW PPP Jawa Tengah kepada kader PPP yang mendukung bakal calon Ahmad Marzuqi, Wakil Ketua DPRD Jepara dari Fraksi PPP, Imam Zusdi Ghazali menyatakan siap dipecat dari partai berlambang kakbah tersebut.

Imam merasa tidak menyalahi aturan dalam konteks mendukung Ahmad Marzuqi. Sebab, posisi Marzuqi sampai saat ini masih resmi sebagai Ketua DPC PPP Jepara, meskipun rekomendasi calon bupati jatuh ke tangan bakal calon lain yakni Subroto.

Menurut Imam, perbedaan dukungan kander PPP terhadap bakal calon bupati tidak menjadi masalah. Itu lantaran, kedua calon Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Subroto, sama-sama mempunyai kesempatan untuk didukung kader partai. Pasalnya, Marzuqi yang saat ini menjabat Bupati Jepara, secara resmi masih menjadi Ketua DPC PPP.

“Perbedaan dukungan ini tidak masalah. Kalau mendukung Pak Marzuqi apa salah, karena beliau secara resmi masih menjadi ketua DPC PPP Jepara,” ujar Imam kepada MuriaNewsCom, Rabu (12/10/2016).

Sementara itu, Marzuqi mengatakan, perbedaan dukungan dari kader PPP di Jepara itu tidak menjadi masalah. Apalagi selain dirinya masih menjabat sebagai ketua DPC PPP, ia juga mengaku mendapatkan restu dari DPP PPP mengenai pencalonannya, meskipun tidak secara tertulis.

“Sebenarnya saya juga mendapatkan restu dari DPP PPP. Hanya saja restu diberikan melalui lisan, bukan tertulis. Menurut saya tidak perlu dipermasalahkan,” katanya.

Selain mendapat restu maju sebagai calon bupati, dirinya yang juga Ketua DPC PPP Jepara memiliki hak menggunakan atribut partai dalam kegiatan apapun. “Apakah itu kampanye atau kegiatan pawai ta’aruf,” tandas Marzuqi.

Editor : Akrom Hazami

 

DPW PPP Jateng Ancam Kader Dukung Bakal Paslon Lain di Pilkada Jepara

Arak-arakan pendaftaran bakal paslon Ahmad Marzuqi - Dian Kristiandi terlihat sejumlah atribut PPP meskipun tak mendapatkan rekomendasi tertulis dari DPP PPP. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Arak-arakan pendaftaran bakal paslon Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi terlihat sejumlah atribut PPP meskipun tak mendapatkan rekomendasi tertulis dari DPP PPP. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Tengah mengancam akan menindak tegas kader yang mendukung bakal pasangan calon (paslon) lain alias yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai berlambang kakbah tersebut.

Itu seperti yang disampaikan Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie. Menurutnya, pihaknya sudah menerima laporan terkait adanya  “pelanggaran” yang dilakukan oleh sejumlah kader PPP di Kabupaten Jepara. Hal itu terkait dengan dukungan kader pada Pilkada Jepara.

“ Pengurus pusat PPP yang diketuai Rohamurmuziy (Romi) sudah menjatuhkan rekomendasi kepada bakal paslon Subroto – Nuryahman. Namun di lapangan, ada sejumlah kader yang tak taat instruksi untuk mengawal rekomendasi dari pusat itu. Kalau ada yang tak taat itu melanggar,” kata Masruhan.

Pada posisi saat ini, dukungan kader PPP pecah lantaran Ketua DPC PPP Jepara Ahmad Marzuqi yang juga mencalonkan diri sebagai calon bupati lagi ternyata tak mendapat rekomendasi dari DPP PPP, justru maju melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).

Ada kader yang loyal ke bakal paslon yang secara resmi direstui DPP PPP. Namun ada juga kader yang “membelot” dari instruksi DPP dan memilih merapat ke bakal paslon lain yang tak diberi rekomendasi.

Salah satunya adalah Imam Zusdi Ghozali yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jepara asal Fraksi PPP. Bahkan Imam Ghozali juga terlihat mengantar Ahmad Marzuqi yang berpasangan dengan Dian Kristiandi (Ketua DPC PDI P Jepara) saat proses pendaftaran sebagai bakal paslon di KPU Jepara beberapa waktu lalu.

Menurut Masruhan, pihaknya akan segera memanggil jajaran pengurus DPC PPP Jepara untuk mengklarifikasi persoalan ini. Hasil klarifikasi itu akan menjadi pijakan langkah selanjutnya.

“Apakah ada sanksi atau tidak tergantung hasil pemanggilan itu. Yang pasti kita sesuai aturan partai saja,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

PPP dan Golkar Pernah Kisruh, Dana Banpolnya Pun Utuh

Pemkab Kudus membahas dana banpol yang masih tersisa. (MuriaNewsCom/Merie)

Pemkab Kudus membahas dana banpol yang masih tersisa. (MuriaNewsCom/Merie)

 

KUDUS – Gara-gara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar pernah kisruh berakibat dana bantuan politik (banpol) pun tak diambil.

Hal itu membuat alokasi dana banpol sebesar Rp 182,2 juta dikembalikan lagi ke kas daerah Pemkab Kudus. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Djati Sholecah mengatakan, anggaran sebesar itu berasal dari dana banpol dua parpol yang tidak diambil.

Selain itu, sebagian berasal dari sisa dana banpol sembilan parpol lainnya. Dua parpol yang tidak mencairkan banpol yaitu Partai Golkar sebesar Rp 105,7 juta dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp 76.2 juta.

“Keduanya tidak bisa mencairkan dana banpol karena adanya dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Sisanya dana banpol berasal dari sembilan parpol lainnya. Pencairan dana banpol kini sudah rampung dilaksanakan,” katanya, Selasa (29/12).

Djati mencontohkan, Partai Nasdem mendapat alokasi banpol sebesar Rp 98.220.797,64. Namun Nasdem hanya mencairkan sebesar Rp 98 juta. “Mungkin untuk kemudahan membuat laporan, atau memang kebutuhannya sebesar itu,” kata Djati.

Disebutkan, Pemkab Kudus mengalokasikan dana banpol sebesar Rp 1,078 miliar. Hingga akhir tahun ini, sembilan parpol sudah mencarikan banpol sebesar Rp 896.6 juta. Sisanya sebesar Rp 182,2 juta akan disetor kembali ke kas daerah.

Alokasi dana banpol terbesar diterima PDIP, sebagai pemenng pileg 2014, sebesar Rp 200,1 juta. Partai Bulan Bintang (PBB) mendapat alokasi banpol terkecil sebesar Rp 21,1 juta. Alokasi dana banpol ditentukan jumlah suara yang diperoleh pada pileg 2014.

Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus versi Djan Faridz, Mustamir mengaku tak masalah jika pada akhirnya dana banpol tak dicairkan. Namun, ia berharap persoalan elite partai di tingkat pusat segera terselesaikan. “Terkait kegiatan parpol, masih ada dana kas parpol dan iuran anggota yang menjadi wakil rakyat yang bisa digunakan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan wakil rakyat asal Partai Golkar Ali Mukhlisin. Partainya tak ambil pusing dengan keputusan pemerintah yang tak akan mencairkan dana banpol, hingga dualism kepemimpinan di partainya berakhir. “Tak masalah. Kegiatan partai tetap masih jalan,” katanya. (MERIE/AKROM HAZAMI)

PPP Terima 3 Pendaftar Calon Pendamping Abdul Hafidz

Selamet (kiri), Wakil Ketua Desk Pilkada DPC PPP Rembang, mendampingi pendaftar calon wakil bupati dari Partai Nasdem, Bayu Andriyanto di Kantor DPC PPP Rembang pada Rabu (20/5/2015). (MURIANEWS/AHMAD FERI)

REMBANG – Teka-teki tentang siapakah calon pendamping Abdul Hafidz sebagai calon bupati DPC PPP Rembang akhirnya terjawab. Sebab, Desk Pilkada PPP telah berhasil menjaring tiga nama kandidat calon wakil bupati pada hari terakhir pendaftaran Rabu (20/5/2015).

Lanjutkan membaca

Hemmm…. Usai Lamar PKB, Partai Nasdem Juga Daftar Wakil Bupati di PPP

Bayu Andriyanto (berkacamata), didampingi sejumlah pengurus Partai Nasdem Rembang menyerahkan berkas pendaftaran sebagai wakil bupati di Kantor DPC PPP Rembang, Rabu (20/5/2015). (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Usai melamar DPC PKB Rembang dengan menyodorkan kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati, kini DPD Partai Nasdem Rembang juga mendaftarkan seorang bakal calon wakil bupati di PPP, Rabu (20/5/2015).

Lanjutkan membaca

PPP Kisruh, Pencalonan Hafidz Sebagai Bupati Terancam Batal

Ketua DPC PPP sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Majid Kamil. (MURIANEWS/AHMADFERI)

REMBANG – Konflik kepengurusan di tingkat pusat PPP dikhawatirkan bakal berdampak terhadap peta politik di Kabupaten Rembang. Bahkan jika kisruh internal partai berlambang kakbah ini tak kunjung selesai, maka rencana pencalonan Sekretaris DPC PPP Rembang, Abdul Hafidz terancam batal. Sesuai rencana tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati yang tercantum di PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pendaftaran calon bupati bakal dilaksanakan pada 26 Juli 2015 mendatang.

Lanjutkan membaca