GTT di Kudus Jangan Berharap jadi PNS

Seorang guru mengajar siswa di salah satu sekolah di Kudus. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Para pegawai honorer di lingkungan pendidikan atau Guru Tidak Tetap (GTT), diminta agar tak berharap lebih atas statusnya. Karena, jika tidak maka dalam mengajar tidak akan Ikhlas.

Kabid Dikdas pada Disdikpora Kudus Kasmudi mengatakan, para GTT diminta tak usah bermimpi jadi pegawai negeri dengan lamanya mengabdi menjadi GTT. Karena semuanya ada aturannya tentang pengangkatan pegawai negeri.

“Dari awalnya mengangkat GTT itu saja harus ada kesepakatan, kalau guru yang diangkat digaji sesuai dengan kemampuan sekolah. Apalagi para GTT yang di tingkat dasar seperti SD dan juga SMP. Bahkan kalau perlu ada tanda tangan seperti perjanjian,” kata Kasmudi di Kudus, Selasa (28/3/2017).

Pria yang juga Ketua PGRI Kudus mengatakan, dibutuhkan guru yang statusnya GTT tak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Dia juga meminta kepada pihak kepala sekolah untuk tak seenaknya mengangkat pegawai. Kecuali, jika memang sekolah mendesak membutuhkan tambahan guru.

“GTT itu kan mengabdi. Jadi jika masih bersedia seharusnya tanpa adanya gaji, juga harus diterima. Namun kami tahu sekolah memberikan intensif semampunya,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

Sebelum Presensi Online Diterapkan, Banyak PNS di Pati yang Datangnya Tidak Disiplin

Ilustrasi/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pati saat mengikuti sebuah acara beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan aturan presensi online yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 5 Tahun 2017 setidaknya berhasil “memaksa” para pegawai negeri sipil (PNS) di Pati untuk disiplin mengabdi kepada negara. Mereka harus masuk kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Aturan tersebut diakui terbukti membuat para PNS di Pati lebih teratur, patuh dan tertata. Sebelumnya, tingkat kepatuhan PNS terhadap aturan disebut masih sangat rendah.

“Sejak perbup itu diundangkan dan menjadi produk hukum masyarakat Pati, tingkat kepatuhan PNS relatif baik. Upaya PNS untuk hadir juga lebih tertata. Padahal, tingkat kepatuhan mereka sebelumnya tercatat masih rendah,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Abdul Kharis, Jumat (10/3/2017).

Sebelum aturan itu diundangkan, kata Kharis, banyak PNS yang datang tidak jelas. Dengan adanya presensi online, kontrol terhadap kedisiplinan PNS diakui lebih mudah karena bila ada PNS yang membandel bisa diketahui.

“Sebelum perbup diundangkan, datangnya PNS tidak jelas. Setelah Perbup mulai berlaku efektif, mau tidak mau para PNS harus mematuhinya. Meski awalnya banyak yang mengeluh, tapi langkah ini diambil demi meningkatkan disiplin PNS,” imbuhnya.

Baca juga : Gara-gara Presensi Online, PNS di Pati Banyak yang Ajukan Pensiun Dini
Salah satu dampak dari presensi online, di antaranya banyak PNS di Pati yang mengajukan pensiun dini. Namun, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pensiun dini bisa diterima bila usia pemohon sudah mencapai 50 tahun dan masa kerja paling sedikit 20 tahun.

Karena itu, BKPP Pati tidak akan menerima permohonan para PNS yang ingin mengajukan pensiun diri bila tidak sesuai dengan UU. “Kami tidak asal menerima permohonan itu. Sebab, kami bertindak sesuai dengan UU. PNS mestinya bisa bekerja sebaik-baiknya, karena di luar sana banyak yang ingin jadi PNS, tapi tidak diterima,” tandas Kharis.

Editor : Kholistiono

Gara-gara Presensi Online, PNS di Pati Banyak yang Ajukan Pensiun Dini

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Pati – Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingungan Pemerintah Daerah ternyata tidak semua disambut baik oleh PNS di Pati. Adanya ketentuan presensi online dalam perbup tersebut, membuat sejumlah PNS justru ingin pensiun dini.

Padahal, perbup tersebut dibuat agar PNS di Kabupaten Pati menjadi lebih disiplin dan tepat waktu. Dalam ketentuannya, ada penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang diberikan kepada PNS bila disiplin atau tidak disiplin.

Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Abdul Kharis menuturkan, presensi online disinyalir menjadi salah satu alasan bagi sejumlah PNS ingin mengajukan pensiun dini. Mereka yang mengajukan pensiun dini berasal dari latar belakang yang berbeda.

“Sejak ada presensi online, banyak PNS yang kalang kabut. Mereka harus disiplin masuk kerja, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Beberapa dari mereka mengeluh, lebih baik tidak ada tambahan penghasilan pegawai (TPP) ketimbang ada presensi online,” ungkap Kharis, Jumat (10/3/2017).

Saat ini, Kharis mengaku sudah ada puluhan PNS yang rencananya mengajukan pensiun dini. Namun, pengajuan pensiun tidak semudah yang dibayangkan, tetapi harus memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, banyaknya PNS di Pati yang mengajukan pensiun dini disebabkan tidak ingin teratur dan disiplin dalam bekerja. Terutama, PNS yang bertugas di lapangan, seperti pegawai pasar, penyuluh, dan PNS yang berada jauh dari lokasi yang digunakan untuk presensi.

Editor : Kholistiono

Banyak Genangan Air, Proyek Revitalisasi Alun-alun jadi Sorotan 

PNS tampak melakukan upacara di atas lapangan yang tergenang air di Alun-alun Purwodadi, Kabupaten Grobogan. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Sorotan terhadap pekerjaan proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi yang menelan dana Rp 10,3 miliar kembali muncul. Kali ini terkait banyaknya genangan air yang terlihat di kawasan alun-alun. Terutama, di areal lapangan rumput.

Adanya genangan sisa air hujan itu bahkan sempat bikin repot sebagian peserta upacara HUT ke-291 Kabupaten Grobogan, Sabtu (4/3/2017). Yakni, peserta yang dapat tempat di sisi timur. Adanya genangan air itu menyebabkan peserta upacara harus berhati-hati karena khawatir sepatunya kemasukan air.

“Penataan lapangan alun-alun tampaknya tidak dilengkapi resapan yang bagus. Makanya, sisa air hujan tidak bisa hilang semua dan menimbulkan genangan. Adanya genangan cukup mengganggu kalau lapangan dipakai kegiatan,” kata Maryono, salah seorang warga yang menyaksikan upacara hari jadi tersebut.

Selain di lapangan, genangan air juga masih terlihat di pinggiran jalan. Tepatnya, di seberang kantor Kejaksaan Negeri dan Setda Grobogan. Genangan air yang sudah terlihat mulai malam hari itu disebabkan lantaran sisa air hujan tidak bisa lancar masuk saluran drainase.

Editor : Akrom Hazami

PNS di Grobogan Akhirnya Ikut Libur Bersama

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Grobogan – Aktivitas pemerintahan di Pemkab Grobogan akhirnya diliburkan pada Rabu (15/2/2017) besok. Hal ini seiring adanya pemberitahuan terbaru yang ditandatangani Sekda Grobogan Sugiyanto dan dikirimkan ke semua SKPD hari ini, Selasa (14/2/2017).

“Ya, ada surat edaran terbaru yang menyatakan jika besok merupakan hari libur,” kata Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muctarom.

Sebelumnya, aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Artinya, tidak diliburkan seiring adanya pelaksanaan pilkada serempak di berbagai daerah di Indonesia.

Sebelum ada surat edaran terbaru, pemberitahuan terakhir yang diterima dari Pemprov Jateng menyebutkan, dalam rangka pelaksanaan pilkada serempak hanya ada tujuh kabupaten yang menggelar pesta demokrasi tersebut. Yakni, Kabupaten Brebes, Pati, Jepara, Cilacap, Batang, Banjarnegara, dan Kota Salatiga.

“Sebelumnya, memang dikabarkan kalau yang libur pada hari Rabu adalah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Untuk daerah lain yang tidak Pilkada tetap masuk. Namun, dalam pemberitahuan terbaru ternyata semua daerah libur nasional,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

PNS Selingkuh Marak, Bupati Grobogan Geleng-geleng

Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten setempat, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Bupati Grobogan Sri Sumarni melantik pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten setempat, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menaruh perhatian cukup serius terhadap kasus perselingkuhan. Khususnya, perselingkuhan yang dilakukan sesama PNS. Hal itu disampaikan Sri saat melangsungkan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah tingkat SMP di pendapa kabupaten, Selasa (7/2/2017).

Menurutnya, selama ini, sudah banyak surat aduan yang diterima terkait masalah perselingkuhan tersebut. Bahkan, ada istri PNS yang meminta agar suaminya dipindah tempat tugasnya. Sebab, perselingkuhan itu diduga dilakukan dengan rekan sekantornya sendiri. “Sudah banyak masukan soal perselingkuhan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dan masalah perselingkuhan sebaiknya jangan diteruskan,” tegasnya.

Terkait dengan masalah itu, Sri meminta agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan supaya memberikan sanksi tegas jika ada PNS yang terbukti berbuat selingkuh. “Kalau ada yang mengajukan perceraian karena masalah selingkuh harus diteliti dulu dengan cermat. Soalnya, kasihan keluarganya jika rumah tangga sampai berantakan,” tegasnya.

Menurut Sri, jika tidak ada sanksi tegas maka persoalan bisa merembet kemana-mana. Sebagai pimpinan kerja harus berani ambil risiko dengan menjatuhkan sanksi buat PNS yang suka selingkuh.

Sementara itu, dalam acara tersebut, ada 104 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh bupati. Terdiri dari 25 kepala sekolah SMP, 12 pejabat eselon II, serta 67 pejabat eselon III dan IV.

Editor : Akrom Hazami

Lucunya Aksi 3 PNS yang Dirazia saat Keluyuran pada Jam Kerja di Grobogan

Anggota Satpol PP gabungan dari Provinsi Jateng dan Pemkab Grobogan sedang melangsungkan kegiatan penegakan disiplin di tempat keramaian. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Anggota Satpol PP gabungan dari Provinsi Jateng dan Pemkab Grobogan sedang melangsungkan kegiatan penegakan disiplin di tempat keramaian. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Aparat Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Satpol PP Grobogan menggelar operasi penegakan disiplin di sejumlah kantor dan pusat keramaian di Kota Purwodadi, Kamis (19/1/2017). Dalam kegiatan ini, ada tiga Aparat Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dari sejumlah instansi yang berhasil terjaring razia di sejumlah titik.

Banyaknya petugas yang terlibat dalam razia membuat para PNS itu tidak bisa berkutik. Termasuk mereka yang hendak kabur ketika sudah berada lokasi parkiran kendaraan. Soalnya, beberapa petugas juga sudah menghadang di pintu keluar kendaraan.

Razia yang dilakukan petugas gabungan itu dilakukan dalam dua tahap. Razia tahap pertama dilakukan di Kantor Balai Pelaksana Teknis (BPT) Bina Marga Provinsi wilayah Purwodadi mulai pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan ke kantor Samsat Grobogan. Di instansi tersebut, petugas tidak mendapati adanya pegawai yang bolos.

Kemudian, kegiatan dilanjutkan di Pasar Induk Purwodadi, dan Swalayan Luwes di Jalan R Suprapto Purwodadi. Di tempat keramaian ini, petugas berhasil menjaring tiga ASN yang masih ada di dalam maupun yang sudah selesai belanja.

Dari tiga ASN ini, satu orang merupakan pegawai puskesmas, satu guru SD dan satu guru SMP. Kemudian, ada satu perangkat desa dan seorang guru swasta di Madrasah Ibtidaiyah yang juga terjaring razia.

Saat diperiksa petugas, para pegawai tidak bisa menunjukkan surat tugas dari pimpinannya. Selanjutnya, pegawai yang kedapatan keluyuran pada jam kerja itu langsung didata identitasnya.

Kabid Ketentraman Masyarakat Satpol PP Provinsi Jateng Sukar menyatakan, tiga ASN yang terjaring razia dikenai sanksi tertulis dan dua pegawai swasta dikenai sanksi teguran. Untuk pembinaan selanjutnya diserahkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Grobogan.

“Kegiatan ini dilakukan untuk mengingatkan dan menertibkan ASN agar tidak keluar kantor kecuali ada urusan kedinasan. ASN yang berada di luar kantor pada jam kerja harus disertai penugasan dengan surat yang jelas. Begitu juga dengan pegawai swasta di institusi pendidikan dan pemerintahan desa, mereka juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan siswa,” jelasnya pada wartawan.

Selain razia, pihaknya juga menggelar sosialisasi terkait kewenangan Satpol PP Jateng dalam menegakkan peraturan daerah pada instansi level provinsi yang ada di Grobogan. Selain di instansi pemerintahan, juga dilakukan sosialisasi di SMAN 1 Purwodadi. Seperti diketahui, mulai tahun 2017 ini, SMA dan SMK beralih jadi kewenangan provinsi.

“Kegiatan di SMAN 1 Purwodadi hanya sosialisasi dan mengecek presensi saja,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Hari Pertama Kerja, PNS di Grobogan Malah Sibuk Pindahan Kantor

Berkas di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke lokasi kantor baru.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Berkas di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke lokasi kantor baru.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Hari pertama masuk kerja tahun 2017 di lingkup Pemkab Grobogan belum terlihat maksimal. Sebab di sejumlah instansi, para pegawai masih sibuk membereskan berkas lama dan bersiap untuk pindah ke kantor yang baru.

Kesibukan ini disebabkan adanya penataan SOTK yang dirangkai dengan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada akhir tahun 2016 lalu. Dalam penataan organisasi perangkat daerah baru, ada beberapa instansi yang namanya masih tetap. Ada pula yang pecah jadi dua, digabung dengan instansi lainnya dan ada yang hilang serta ditarik ikut provinsi.

Instansi yang hilang misalnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditarik ke provinsi. Kemudian, Dinas Pengairan bergabung dengan Dinas Bina Marga dan namanya berubah jadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Selanjutnya, ada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan. Selain itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi pecah jadi dua. Yakni, Dinas Perhubungan dan Dinas Infokom.

Demikian pula dengan Dinsosnakertrans juga pecah jadi dua. Masing-masing, Dinas Sosial Serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di samping Itu, Badan Lingkungan Hidup juga punya tambahan bidang baru. Yakni kebersihan yang sebelumnya masuk dalam Dinas Cipta Karya.

Adanya perubahan organisasi perangkat daerah menjadikan beberapa instansi akhirnya pindah kantor baru. Misalnya, BLH direncanakan akan menempati bekas kantor Dinas Cipta Karya.

Selanjutnya, Dinas Cipta Karya yang ganti nama jadi Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman akan geser menempati bekas kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan kantor BLH yang lama rencananya akan dipakai instansi baru, Dinas Infokom.

“Ya, sejak pagi tadi, semua lagi beres-beres berkas untuk dibawa ke lokasi kantor baru. Rencananya kita akan menempati kantor yang dulu dipakai Dinas Kehutanan Dan Perkebunan,” kata  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dulu bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan M Chanif, Selasa (3/12/2016).

Menurutnya, proses pindahan kantor itu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, meski sudah ditarik provinsi namun berkas dan inventaris di kantor Dinas Kehutanan Dan Perkebunan belum dikosongkan.

“Proses pindahan ini barangkali butuh waktu beberapa hari. Sementara barangnya kita kemasi dan taruh di sana dulu. Nanti, setelah kosong ruangannya baru kita tata,” ujarnya.

Sementara itu, dari pantauan di instansi yang berkaitan dengan pelayanan masyrakat sudah bekerja normal seperti biasa. Seperti pelayanan pembuatan kartu pencari kerja atau kartu kuning di bagian tenaga kerja.

Lokasinya masih di tempat lama di Jalan Sutomo Purwodadi yang sebelumnya jadi satu di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam penataan organisasi perangkat daerah baru, dinas ini pecah jadi dua.

Nantinya, Dinas Sosial akan pindah kantor ke gedung yang dulunya dipakai Bidang Transmigrasi di jalan DI Panjaitan. Sedangkan tempat lama dipakai kantor instansi pecahannya, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Pelayanan kartu kuning sudah buka sejak pagi tadi. Saya tadi ngantre sebentar dan sekarang sudah jadi kartunya,” kata Rinaldi, salah seorang pencari kartu kuning.

Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran/kematian juga sudah normal pada hari pertama kerja. Bahkan, jumlah warga yang mengurus pelayanan administrasi kependudukan di hari perdana ini cukup banyak.

“Kebetulan, dinas kami tidak ada perubahan dalam penataan organisasi perangkat daerah baru. Jadi, begitu masuk kerja, pelayanan langsung berjalan seperti biasa. Hari pertama ini, warga yang mengurus pelayanan banyak sekali karena beberapa hari kemarin libur,” jelas Kepala Dispendukcapil Grobogan Moh Susilo.

Editor : Akrom Hazami

10 PNS di Kudus Mencurigakan saat Dites Urine

Sejumlah botol urine milik PNS Pemkab Kudus saat dicek usai tes urine yang dilakukan BNN Provinsi Jateng. (MuriaNewsCom)

Sejumlah botol urine milik PNS Pemkab Kudus saat dicek usai tes urine yang dilakukan BNN Provinsi Jateng. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Selasa (27/12/2016), ratusan PNS di Kudus kembali dites urin di kantor pemkab. Tes tersebut merupakan lanjutan dari tes urine yang dilaksanakan sebelumnya.

Sekretaris BKD Kudus Yuliono mengatakan, tes tersebut bermaksud untuk melihat dan mengetahui apakah pegawai PNS di lingkup Pemkab Kudus mengkonsumsi narkoba ataukah tidak. Untuk itulah tes urine dilaksanakan.

“Ini lanjutan dari tes urine pada, Rabu (7/12/2016) lalu. Jika sebelum tes urine sejumlah 990-an PNS. Kali ini sejumlah 889 PNS di lingkup Pemkab Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom. 

Menurutnya, peserta tes meliputi banyak kalangan. Bahkan para kepala dinas juga ikut tes urine yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng. Pelaksanaan dituntaskan Selasa.

Ditambahkan, ke depan juga akan dilakukan tes urine lagi. Mengingat masih ada PNS di Kudus yang belum menjalani tes urine. “ini merupakan bentuk deteksi kepada pegawai agar tidak menggunakan narkoba,” jelasnya. 

Sementara, Susanto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Jateng, mengatakan kalau dari hasil tes ditemukan ada 10 yang mencurigakan. Hal itu terlihat dari hasil tes yang dilakukan.

“Kami sudah panggil yang bersangkutan, dan ternyata itu bukanlah narkoba. Melainkan obat yang memiliki kandungan semacam itu. Jadi sepekan terakhir ada PNS yang sakit, sehingga dikasih obat demikian. Itu bukan narkoba,” ungkapnya.

Dia menyimpulkan, sampai saat ini Kudus merupakan daerah yang diwaspadai. Mengingat lokasinya di pantura yang strategis, dan beberapa kasus muncul, maka BNN akan rajin memantau.

Editor : Akrom Hazami

Ratusan PNS Kudus Dites Urine

PNS melakukan proses tes urine di kantor Setda Pemkab Kudus, Rabu (7/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

PNS melakukan proses tes urine di kantor Setda Pemkab Kudus, Rabu (7/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Rabu pagi (7/12/2016), ratusan PNS memadati kawasan gedung Setda Pemkab Kudus. Ratusan PNS dihadirkan guna melakukan tes urine, yang diadakan oleh BNN Provinsi Jateng.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Yuliono mengatakan, tes tersebut bermaksud untuk melihat dan mengetahui apakah pegawai PNS di lingkup Pemkab Kudus mengkonsumsi narkoba ataukah tidak. Untuk itulah tes urine dilaksanakan.

“Hari ini yang dites urine sejumlah 991 PNS. PNS tersebut, berasal dari eselon empat dan staf di lingkup Pemkab Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom saat mengawasi proses tes urine.

Menurutnya, 991 PNS yang melakukan tes urine dibagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama dilakukan pada pagi tadi, sekitar jam 07.30 WIB. Tahap pertama itu, diikuti oleh 389 PNS dan staf SKPD di Kudus. Jumlah tersebut, kata dia meliputi dari pegawai sekda 161 orang, Bappeda 33 orang, BKD 48 orang, Disdukcapil 31 orang, DPPKD 75 orang, BPMPPT 23 orang, Kesbangpol 17 orang.

Sedangkan pada tahap II, dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Tahap II diikuti oleh 298 PNS dan staf meliputi Disdagsar 163 orang, Dispertan 77 orang, serta pegawai di lingkup Disbudpar sejumlah 58 pegawai.

Tahap III dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB, dengan jumlah pegawai 304. Jumlah tersebut meliputi Disdikpora 113 pegawai, Kepala SMP dan Kepala TU SMP 46, Ka TU UPT dan Pengawas TK/SD/SMP pada UPT pendidikan kecamatan sejumlah 75 serta anggota satpol PP sejumlah 70 petugas.

“Ini merupakan tes kali kedua setelah sebelumnya untuk ekselon II dan III dites urine. Dan kegiatan ini menggunakan anggaran dari APBD perubahan sekitar Rp 200 jutaan,” ujar dia.

Ditambahkan, pada 2017 juga akan dilakukan tes urine kembali. Mengingat jumlah PNS di Kudus berjumlah 70 ribu lebih, setelah beberapa diambil alih pusat dan provinsi. “Ini merupakan bentuk deteksi kepada pegawai agar tidak menggunakan narkoba,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PNS Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kudus Tarik Tambang

Para pegawai melakukan aksi tarik tambang di depan kantornya di Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para pegawai melakukan aksi tarik tambang di depan kantornya di Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kudus, Jumat. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan SDM  Kudus merayakan dan memperingati Hari PU ke 71. Mereka merayakannya dengan melakukan kegiatan bermain di air yang keruh di depan kantornya di Jalan Jenderal Sudirman Kudus, Jumat (2/12/2016)

Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan SDM Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, pihaknya melakukan perlombaan tarik tambang di di sungai Kedung Gupit, yang berada di timur kantornya di Rendeng. “Kita tanamkan mencintai selokan. Karenanya lokasi ini kami pilih sebagai tempat ajang tarik tambang di dinas Kudus,” katanya kepada MuriaNewsCom

Anggota yang ikut kegiatan sekitar 180 orang. Mereka terbagi beberapa kelompok, yang terdiri dari delapan anggota. Mereka juga membagi kelompok tarik tambang antara perempuan dan pria. Peserta tarik tambang tetap bersemangat di sungai kendati sangat kotor. Sejumlah pengguna jalan tertarik dengan kegiatan. Mereka pun menyaksikan aksi tarik tambang SKPD itu.

Pantauan di lokasi, peserta terlihat menikmati aksi. Beberapa dari mereka tak henti-hentinya berteriak riang, dan saling seret sambil tertawa. “Kami juga mengadakan kegiatan agar lebih akrab satu dengan lainnya. Sehingga tahun depan bisa lebih kompak. Kinerja mereka juga bisa lebih bermanfaat,” tandasnya.

 Editor : Akrom Hazami

Sekda Kudus: Jangan Percaya Jika Ada yang Janjikan jadi PNS

pns 2

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ada 10 warga yang mendatangi sejumlah kantor dinas atau instansi dan mengaku sebagai pegawai negeri sipil (PNS) abal-abal, membuktikan bahwa masih banyak orang yang percaya janji-janji oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan bisa mengangkat jadi PNS.

Selain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus yang kedatangan empat orang “PNS” abal-abal tadi, ada beberapa dinas lain yang juga kedatangan mereka ini. Hingga jumlahnya mencapai 10 orang Dinas lain adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sebanyak dua orang, RSUD dr Loekmonohadi Kudus 2 orang, Bappeda 1 orang, dan Dishubkominfo 1 orang. Semuanya mengaku sudah mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS.

Mereka ini datang ke dinas tersebut, karena mendapat surat panggilan penempatan mereka di masing-masing dinas. Rata-rata adalah lulusan SMA. Contohnya di Disdukcapil, ada keempat orang tersebut adalah lulusan SMA. Dalam surat penempatan itu, mereka akan ditempatkan sebagai staf di dinas terkait. Dari informasi yang didapat, rata-rata setiap orang “PNS” membayar Rp 50 juta untuk bisa diangkat. Sedangkan dalam SK yang dibawa, mereka disebutkan akan mendapatkan gaji sebesar kurang lebih Rp 1,7 juta setiap bulannya.

Terkait dengan adanya warga yang diduga sudah tertipu menjadi PNS ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin menegaskan untuk tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan bisa mengangkat menjadi PNS. “Saya harap warga tidak usah percaya kalau ada yang menjanjikan begitu. Karena semua prosedur pengangkatan PNS itu sudah ada. Mekanismenya jelas,” tegasnya.

Noor Yasin mengatakan, sejauh ini moratorium pengangkatan CPNS di Kudus belum dicabut. Sehingga tidak ada rekrutmen CPNS yang baru, hingga kebijakan iti dicabut. “Warga harus paham soal ini, sehingga tidak gampang percaya jika ada yang menjanjikan bisa mengangkat jadi PNS,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Djoko Triyono mengatakan jika pihaknya sudah mendengar soal kedatangan warga, yang mengaku PNS tadi. “Sudah dengar soal itu. Sudah koordinasi juga. Dan kita memang tidak ada rekrutmen PNS sejauh ini,” katanya.

Menurut Djoko, pihaknya belum bisa melakukan penanganan lebih lanjut terkait hal itu. “Kalau saran kami, silakan lapor ke pihak berwenang, kalau memang ada yang dirugikan atas hal ini. Dan sekali lagi, kita belum ada rekrutmen PNS,” imbuhnya.

Editor: Merie

“PNS” Provinsi Ini Siap Kerja, Tapi Ditolak Pemkab Kudus

PNS_Demo-1024x611

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Kudus, tiba-tiba didatangi orang yang mengaku pegawai negeri sipil (PNS). Orang itu mengatakan siap bekerja di tempat mereka. Namun, kedatangan mereka ditolak dinas terkait. Salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Ada empat orang yang mengaku sebagai PNS, yang datang menyerahkan surat keputusan (SK) CPNS dan SK penempatan mereka di dinas tersebut. “Kejadiannya itu Senin (29/8/2016) kemarin. Mereka datang ke kantor kami. Dua laki-laki dan dua perempuan. Mereka datang dan mengaku sebagai PNS yang ditempatkan di dinas kami,” kata Sekretaris Disdukcapil Kudus Jumadi, Selasa (30/8/2016).

Keempat orang itu menyerahkan SK tersebut. Di surat itu, tertulis logo Provinsi Jawa Tengah, namun dengan tanda tangan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kudus Djoko Triyono. “Keempat orang itu, tiga warga Kabupaten Pati dan satu orang warga Kudus,” kata Jumadi.

Namun, yang mencurigakan adalah selain kop dan tanda tangan yang berbeda, alamat BKD Kudus juga berbeda. Di SK tertulis jika alamatnya ada di Jalan Sunan Muria Nomor 3. “Makanya kemudian saya melakukan pengecekan terhadap keaslian SK tersebut. Karena kita melihat kejanggalan tersebut. Dan memang ternyata tidak ada penempatan PNS di tempat kami,” terangnya.

Bahkan dalam SK tersebut, juga sudah dijelaskan di bagian mana mereka ditempatkan. Yakni ditempatkan staf di Disdukcapil Kudus. Termasuk ada rincian gaji mereka selama sebulannya. Sehingga para “PNS” itu mantap untuk mendatangi kantor atau dinas yang tertera di SK.

Koordinasi lantas dilakukan dengan pihak BKD Kudus. Usai pengecekan, memang terbukti bahwa Pemkab Kudus tidak pernah melakukan pengangkatan PNS baru di lingkungan kerja mereka.
Para “PNS” yang datang itu, mengatakan jika mereka adalah pegawai yang direkrut Pemerintah Jawa Tengah, yang ditempatkan di Kabupaten Kudus. Itu juga sesuai dengan SK yang mereka terima. “Namun karena memang tidak ada perintah atau apapun yang berkaitan dengan penempatan PNS di tempat kami, maka kami juga tidak bisa menerima mereka,” kata Jumadi.

Kuat dugaan bahwa mereka adalah korban penipuan pengangkatan PNS. Ini dikarenakan selama ini tidak ada pengangkatan PNS di lingkungan Pemkab Kudus. “Kami tidak paham soal itu. Yang jelas memang tidak ada perintah dari pihak manapun, terkait dengan penerimaan PNS ini. Yang jelas kita akan koordinasi dengan pihak terkait soal ini. Terutama BKD,” imbuh Jumadi.

Editor: Merie

2.000 Orang PNS Kudus Bakal Dites Urine Tahun Ini

 

PNS urine e

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sebanyak 2.000 orang PNS tahun ini bakal menjalani tes urine. Pelaksanaan tes urine bertujuan untuk mengetahui apakah PNS tersebut mengonsumsi narkoba atau tidak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Joko Triyono mengatakan, proses tes urine sedang dalam persiapan. Beberapa bulan lagi sebelum akhir tahun, tes urine dilaksanakan.

“Tahun ini baru 2 ribu. Mudah mudahan tahun depan dapat ditingkatkan dengan jumlah PNS yang lebih banyak lagi,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (23/8/2016).

Menurutnya, jumlah PNS yang terdapat di Kudus hingga per 1 Agustus sekitar 8.744. Sehingga terlihat jelas berapa jumlah PNS yang belum bisa jalani tes urine. Kemungkinan, tahun depan baru bisa dilakukan lagi. Maksimal akhir tahun depan semua PNS sudah dites urine.

“Sebenarnya ada tes lain seperti tes rambut. Namun setelah kami kordinasi dengan BNN hanya dilakukan untuk orang yang dicurigai saja,” ujarnya.

Tes itu juga, dilakukannya untuk mewaspadai jikalau ada kalangan PNS lain yang membawa dan mengkonsumsi narkoba hingga bertahun tahun.

Editor : Akrom Hazami

 

Ada PNS Jepara Tak Masuk Kerja di Hari Pertama

Jajaran SKPD Jepara melakukan Halal Bi Halal. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Jajaran SKPD Jepara melakukan Halal Bi Halal. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Hari pertama masuk kerja usai Lebaran 1437 H / 2016 M, Pemkab Jepara melaksanakan sidak dan absensi. Hasilnya masih ada PNS yang tidak masuk kerja.

Hanya yang tidak masuk, telah memberikan keterangan. Kegiatan ini dilakukan langsung saat pelaksanaan Apel Pagi di halaman Setda yang dipimpin Kepala Satpol PP, Sutrisno Santoso.

Itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menpan RB yang telah diterima beberapa waktu lalu, yang mewajibkan dinas atau instansi untuk melakukan absensi masuk kerja dan melaporkannya ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, dari 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kota dengan jumlah PNS 1859.  Keterangan cuti ada 14 orang termasuk cuti melaporkan,  sakit 12 orang , dinas luar 2 orang, izin 4 orang, dispensasi 36, terlambat 1 orang, dan tanpa keterangan nihil.

“Untuk yang mendapatkan dispensasi itu karena lepas piket Satpol, penjaga malam, dan tugas belajar. Sidak dilakukan sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB. Disebutkan bahwa barang siapa yang melanggarnya  akan mendapatkan sanksi ringan sebagaimana yang berlaku di peraturan kepegawaian,” ujar Kepala BKD Abdul Syukur kepada MuriaNewsCom, Senin (11/7/2016).

Menurutnya, berdasarkan hasil sidak dan absensi tersebut, pihaknya menilai kedisiplinan PNS di Jepara cukup baik. Terbukti untuk yang tidak masuk tanpa keterangan tidak ada. Jika ada, maka akan ditindak tegas sebagaimana aturan yang berlaku.

Hari pertama masuk kerja usai Lebaran ini juga dimanfaatkan untuk halal bi halal seluruh PNS di lingkungan Pemkab Jepara dengan Bupati, Wabup, Sekda dan segenap Forkopinda. Acara silaturahmi rutin tahunan secara serentak antara Forkopinda, dengan segenap Karyawan-karyawati se-Kabupaten Jepara ini digelar di Ruang Peringgitan Pendapa Kabupaten.

Hadir dalam kesempatan  tersebut seluruh PNS dan pegawai di lingkungan pemkab, BUMD, kecamatan maupun kelurahan di Jepara. Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin petugas dari Kantor Kemenag dan diakhiri dengan berjabatan tangan bersama.

Edy Sujadmiko, Asisten II sekda/ Perekonomian dan Pembangunan mewakili pejabat dan karyawan karyawati pemkab Jepara, menyatakan,  sebagai abdi negara dan masyarakat tentunya banyak kesalahan dan kekurangan dalam pelayanan maupun kerja sama dalam pelaksanaan tugas.  Baik kesalahan dalam bentuk perbuatan, perkataan maupun dalam pelaksanaan hubungan kinerja dan personal.

“Untuk itu, bertepatan dengan hari raya idul Fitri 1437 H/2016 M atas nama segenap PNS di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Jepara dan atas nama segenap karyawan karyawati Pemkab Jepara. menghaturkan selamat lebaran minal aizin wal faidzin, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan,” katanya.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berharap suasana Lebaran saat ini dijadikan momentum untuk menggalang kebersamaan dan peningkatan kinerja. Sebagaimana dalam pelaksanaan puasa dilihat berhasil manakala dapat meningkatkan ibadah dan amal perbuatannya. Termasuk di dalamnya  peningkatan kinerja seluruh pejabat dan PNS di lingkungan pemkab Jepara.

Editor : Akrom Hazami

 

 

 

Pencairan Gaji ke-13 dan 14 PNS di Pati Diperpanjang

 Suasana antrean di Bank Jateng Cabang Pati menjelang Lebaran. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Suasana antrean di Bank Jateng Cabang Pati menjelang Lebaran. (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

MuriaNewsCom, Pati – Bank Jateng Cabang Kabupaten Pati memperpanjang layanan pencairan gaji ke-13 dan 14 untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan. Hal itu dilakukan, lantaran banyak PNS yang akan mencairkannya.

Kepala Bank Jateng Cabang Pati, Slamet kepada MuriaNewsCom, Sabtu (2/7/2016) mengatakan, bank sebetulnya tutup pada pukul 10.00 WIB pada Sabtu. Namun, banyaknya PNS dan pensiunan yang hendak mencairkan gaji ke-13 dan 14, akhirnya layanan diperpanjang sampai pukul 17.00 WIB.

“Biasanya, Bank Jateng tutup pukul 10.00 WIB setiap Sabtu. Berhubung banyaknya PNS dan pensiunan yang mencairkan gaji ke-13 dan 14, akhirnya kami memutuskan untuk memperpanjang layanan sampai pukul 17.00 WIB,” ujar Slamet.

Ia menuturkan, pencairan gaji ke-13 dan 14 untuk PNS dan gaji ke-13 untuk pensiunan dimulai hari ini. Hal itu sesuai dengan perintah supaya THR untuk PNS dimulai Sabtu (2/7/2016).

“Kalau hari ini tidak terlayani semua, jangan khawatir. Pencairan masih bisa dilakukan pada Senin (4/7/2016) dengan pelayanan seperti biasa, sampai pukul 14.30 WIB. Bila masih belum terlayani semua, kami akan perpanjang hingga selesai,” tandasnya.

Dari pantauan di Kantor Bank Jateng Cabang Pati di Jalan P Sudirman, PNS dan pensiunan yang mengantre cukup banyak. Praktis, tidak ada tempat duduk kosong lagi untuk pengantre berikutnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

BKD Blora Tak Temukan Data PNS Fiktif

Salah satu pengendara lewat di depan Kantor BKD Blora (MurianEwsCom/Rifqi Gozali)

Salah satu pengendara lewat di depan Kantor BKD Blora (MurianEwsCom/Rifqi Gozali)

 

MuriaNewsCom, Blora – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora mengaku tak menemukan data pegawai negeri sipil (PNS) fiktif di Kota Mustika. Hal itu seiring dengan hasil Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) akhir 2015 lalu.

”Semuanya valid, tak ada yang fiktif. Itu berdasarkan hasil PUPNS,” kata Kepala Bidang (Kabid)Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Suprayogi kepada MuriaNewsCom, Senin (16/5/2016).

Ia mengatakan, PUPNS yang dilaksanakan sejak 1 September 2015 hingga 31 Desember 2015 itu tidak menemukan satupun nama PNS yang fiktif. Apalagi, semua PNS yang ada di Blora sudah melakukan PUPNS.

”Semua PNS wajib melakukan PUPNS. Karena ketika PNS masih aktif dan tidak melakukan registrasi ulang, hal itu bisa menimbulkan nama fiktif. Demikian pula sebaliknya. Itu semua bisa menimbulkan nama fiktif dalam data PNS,” jelas dia.

Dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Blora 9528, ada tiga yang tidak diikutkan dalam pendataan ulang. Hal itu dikarenakan yang bersangkuitan telah menerima SK Pensiun.

Dari tiga tersebut, satu orang pensiun pada tanggal 1 April 2016 dan dua orang pensiun pada tanggal 2 Mei 2016. Karena ketiganya telah memeproleh SK Pensiun, maka, pihaknya tidak melakukan pendataan ulang.

”Meski belum resmi pensiun, namun, mereka telah mendapatkan SK Pensiun, maka kami tidak mendata ulang,” jelas dia.

Editor Supriyadi

“Kalau Kinerjanya Asal-asalan, Jangan jadi PNS”

uplod jam 13 00 PNS kerja sakkarepe (e)

Bupati Grobogan Sri Sumarni memberikan para CPNS yang baru diangkat jadi PNS. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Setelah dapat SK pengangkatan, para PNS baru sebanyak 670 orang diminta meningkatkan kinerjanya. Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat memberikan pengarahan, usai memimpin proses pengambilan sumpah atau janji PNS yang dilangsungkan di pendapa kabupaten, Kamis (28/4/2016).

“Setelah diangkat jadi PNS, tingkat kinerjanya harus lebih baik. Jangan sebaliknya, setelah jadi PNS malah malas-malasan bekerja,” tegas Sri.

Jika ada PNS yang ogah-ogahan dalam bekerja, Sri menyiapkan tiga pilihan. Yakni, PNS itu diminta mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dini, ditunda kenaikan pangkatnya dan diberikan sanksi tegas.

“PNS adalah pelayan masyarakat. Jadi layani masyarakat dengan sebaik mungkin. Kalau kinerjanya asal-asalan lebih baik jangan jadi PNS saja,” cetusnya.

Sri juga berpesan agar tambahan pendapatan yang diterima para PNS digunakan untuk kesejahteraan keluarga. Seperti tambahan dari tunjangan sertifikasi. Sebab, salah satu tujuan tambahan penghasilan itu memang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Seperti diketahui, jumlah CPNS yang diangkat jadi PNS itu ada 670 orang. Dari 670 orang tersebut, sebanyak 621 orang berasal dari pengangkatan honorer K2 tahun 2014 lalu.

Sedangkan, 49 orang lagi berasal dari pelamar umum CPNS tahun 2014.

Dari 670 itu diketahui, ada 9 orang yang masuk dalam golongan Ia dengan ijazah terakhir SD. Kemudian, 36 orang golongan Ic (SMP), 78 golongan IIa (SMA), 20 orang golongan IIb (D2), 40 orang golongan IIc (D3).

Selanjutnya, 476 orang golongan IIIa (S1) dan 2 orang golongan IIIb dengan ijazah profesi setara S2.

“Setelah diterima jadi CPNS, harus melalui proses untuk bisa diangkat jadi PNS. Proses ini butuh waktu 1 sampai 2 tahun,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Grobogan Suhadi.

Editor : Akrom Hazami

Kasus PNS Indisipliner di Blora Didominasi Perselingkuhan

Ilustrasi PNS

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Blora – Memasuki tri wulan pertama pada 2016 ini, pegawai negeri sipil (PNS) di Blora ada satu PNS yang indispliner, karena dinilai tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora 2015.

Tercatat, untuk kasus PNS yang indispliner cukup tinggi adalah tahun 2015 lalu, yang jumlahnya mencapai 12 orang. Dari jumlah itu, didominasi kasus perselingkuhan. Setidaknya, dari 12 PNS yang indispliner tersebut, sebanyak 7 orang karena kasus PNS.

Kemudian baru kasus lainnya, di antaranya,KDRT 1 kasus, perjudian 1 kasus, mangkir saat jam kerja 1 kasus, membocorkan jawaban soal 1 kasus dan kekerasan terhadap siswa 1 kasus.

“Jumlah pada 2015 ini meningkat dibandingkan pada tahun 2014 lalu, yang jumlahnya ada 8,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Blora Suwignyo, melalui Kepala Bidang Umum Kepegawaian Rukun Puko Santoso.

Lebih lanjut dirinya menyatakan, meski pada 2016 ini baru ada satu kasus indispliner, namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah. “Kemungkinan bertambah masih ada. Tapi, semoga saja tidak,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Faktor yang Pengaruhi Kenaikan Pangkat Bagi Guru

Kegiatan yang dilakukan USAID Prioritas yang bekerjasama dengan Disdikpora Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Kegiatan yang dilakukan USAID Prioritas yang bekerjasama dengan Disdikpora Kudus (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus–Sejauh ini, guru di Kudus yang mengusulkan kenaikan pangkat jumlahnya belum terlalu banyak. Meskipun ada, namun, sebagian dari mereka juga tak disetujui atau ditolak.

Hari Riyadi, Governance dan Management Specialis Usaid Prioritas Jawa Tengah mengatakan, untuk mengajukan kenaikan pangkat, banyak yang perlu dilengkapi. “Di antaranya melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Dan itu harus diusahakan lebih serius lagi,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Dari data yang dimiliki, untuk tingkat SD, guru yang mengusulkan naik tingkat sebanyak 334 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 285 yang disetujui sedangkan sisanya ditolak.

Sementara, untuk  tingkat SMP, jumlah guru yang mengajukan usulan kenaikan pangkat sebanyak 22 orang. Dari jumlah tersebut hanya 14 orang yang disetujui. Untuk SMA, ada 22 guru yang mengajukan, dan yang disetujui 8 orang.

Untuk tingkat SMK, usulan lebih memprihatinkan lagi. Hanya ada enam orang dan semuanya ditolak. “Itu merupakan jumlah pada 2015. Jadi memang banyak yang tidak disetujui dari usulan yang diajukan,” ujarnya.

Untuk itulah, lanjutnya, USAID Prioritas bekerjasama dengan Disdikpora Kudus membantu pendidik dalam hal kependidikan. Bukan hanya kualitas yang dikejar, namun nantinya juga mengenai kenaikan pangkat.

Caranya, katanya, yakni dengan memberikan pelatihanberjenjang. Hal ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, guru juga dibimbing dalam membuat PKT, yang merupakan syarat dalam naik pangkat.

Editor : Kholistiono

Payah, Nilai Guru Kudus di UKG Kurang Jos

kegiatan konsultasi publik perencanaan strategis progam Perkembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di gedung Setda Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

kegiatan konsultasi publik perencanaan strategis progam Perkembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di gedung Setda Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus –  Hasil nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) para guru di Kudus, mendapatkan hasil yang memprihatinkan. Bahkan, dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK, tidak ada satupun yang masuk dalam lima besar.

Hari Riyadi, Governance dan Management Specialist Usaid Prioritas Jawa Tengah mengatakan, nilai UKG di Kudus cukup rendah. Hal itu dibandingkan dengan daerah lain yang mendapatkan nilai UKG di Jawa Tengah.

“Hasil UKG di Kudus sebenarnya sudah lumayan bagus. Hanya jika dibandingkan dengan daerah lain se-Jateng, Kudus masih kalah,” katanya saat acara konsultasi publik perencanaan strategis progam Perkembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Menurutnya, untuk tingkat pendidikan TK misalnya, rata rata nilai UKG untuk guru TK di Kudus hanya di urutan 26 dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kudus kalahnya dengan Semarang yang menjadi peringkat utama dan Jepara yang berada di atas Kudus dua tingkat.

Hal yang kurang enak juga diraih untuk tingkat SD. Kembali hasil UKG, Kudus hanya mampu menempati urutan 22 dari kabupaten se-Jateng. Kali ini, Kudus juga kalah dengan Pati yang berada empat tingkat di atasnya.

Sedangkan, untuk tingkat SMP, Kudus berada dalam tingkat yang cukup membanggakan. Kudus berada dalam tingkatan 10 besar se-Jateng. Di SMP, Kudus menjadi yang terbaik se-Keresidenan Pati, meninggalkan daerah lainnya yang jauh di bawah Kudus

Untuk tingkat SMA, lanjutnya, Kudus juga mengalami hasil yang memuaskan dengan peringkat ke-13. Sedangkan untuk SMK, Kudus berada di level yang lebih baik dengan menduduki urutan 10.

“Hal ini perlu disikapi, makanya kami fasilitasi kepada pendidik dari dinas guna meningkatkannya. Soalnya kualitas pendidikan diperoleh dari gurunya,” ujarnya

Dia menjelaskan, hasil penelitian menyebutkan kualitas pendidikan sangat besar dipengaruhi oleh guru. Sedikitnya guru berperan hingga 30 persen, siswa sendiri 49 persen, sisanya dari teman, orang tua dan sekolah yang masing masing tujuh persen.

Editor : Akrom Hazami

Lakukan Pelanggaran Berat, 5 PNS di Jepara Ini Dipecat

Abdul Syukur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Abdul Syukur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Sedikitnya lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jepara melakukan pelanggaran etik berat, dan satu lainnya melakukan pelanggaran sedang selama tahun 2015 lalu. Kelima PNS yang melakukan pelanggaran berat tersebut mendapatkan sanksi mulai dari penurunan pangkat, distafkan hingga diberhentikan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jepara, Abdul Syukur. Menurutnya, yang melakukan pelanggaran etik berat tersebut didominasi kasus perselingkuhan maupun poligami. Bahkan yang mengejutkan, mereka didominasi PNS dari kalangan guru.

”Ya, ada lima PNS yang melakukan pelanggaran berat. Paling banyak memang diposisi guru,” ujar Abdul Syukur kepada MuriaNewsCom, Jumat (22/1/2016).

Menurut Syukur, dari lima PNS yang melakukan pelanggaran berat, satu di antaranya diturunkan pangkatnya, dua distafkan, dan dua diberhentikan. Hal itu setelah melalui proses panjang oleh tim etik Pemkab Jepara yang didalamnya ada Sekretaris Daerah, BKD, dan instansi terkait.

”Yang diturunkan pangkatnya, itu diturunkan selama tiga tahun. Setelah tiga tahun baru bisa kembali ke pangkat dia sebelumnya,” kata Syukur.

Lebih lanjut dia mengemukakan, dominasi pelanggaran etik oleh guru PNS, dia menuding jika hal itu terkait dengan moralitas guru. Terlebih, setelah adanya program sertifikasi yang memang pendapatan guru PNS bisa dua kali lipat. Jika moral guru tersebut baik, dia meyakini tidak terjadi pelanggaran etik seperti perselingkuhan maupun poligami.

Editor :  Titis Ayu

PNS Kodim 0717/Purwodadi Tewas Ditabrak Bus

Ilustrasi

Ilustrasi

 

GROBOGAN – Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan bus PO Rela, terjadi Senin (18/1/2016) sore sekitar pukul 16.30 WIB di jalan Raya Purwodadi-Solo km 5.

Dalam peristiwa ini, pengendara sepeda motor, Sriwati, warga Dusun Murgung, Desa Pilangpauyung, Kecamatan Toroh tewas karena mengalami luka parah.

Korban tewas diketahui adalah PNS yang bekerja di Kodim 0717/Purwodadi. Saat itu, korban dalam posisi pulang dari tempat kerja menuju rumahnya.

Informasi yang didapat menyebutkan, kecelakaan yang terjadi di depan SMPN 2 Toroh itu bermula ketika bus jurusan Purwodadi-Solo dengan nopol AD 1530 DA itu melaju kencang dari arah selatan. Ketika sampai di lokasi kejadian, bus mau menyalip truk yang ada di depannya.

Dalam waktu bersamaan, dari arah berlawanan, muncul sepeda motor yang dikendarai korban. Saat itu, korban yang mengendarai motor dengan kecepatan rendah sempat berusaha menepi. Namun, karena jaraknya terlalu dekat, kendaraan korban masih sempat tersenggol bagian belakang bus yang dikemudiakan Waluyo, warga Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Akibat kejadian itu, korban terjatuh dari atas sepeda motor Supra X yang dikendarainya dan mengalami luka parah di bagian kepala. Meski sempat dilarikan ke RS Yakkum Purwodadi, namun nyawa korban tidak tertolong.

“Dalam kecelakaan ini hanya ada satu korban saja. Anggota masih kita terjunkan di lapangan untuk menyelidiki kasus kecelakaan ini,” ujar Kasat Lantas AKP Nur Cahyo. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

1.289 Guru dan Pegawai SMA-SMK di Jepara Dilempar ke Provinsi

Ali Maftuh, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Ali Maftuh, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Sebanyak 1.289 guru dan pegawai di SMA-SMK se-Kabupaten Jepara harus rela dilempar ke Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, mereka sudah tak lagi menjadi bagian dari tenaga pendidik di tingkat Kabupaten seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang salah satu poinnya menginstruksikan pelimpahan kewenangan pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi.

”Ya, seiring dengan diberlakukannya aturan itu, semua SMA-SMK sudah menjadi wewenang Provinsi termasuk pegawai dan guru-gurunya,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Ali Maftuh kepada MuriaNewsCom, Senin (18/1/2016).

Menurutnya, sebanyak 1.289 tenaga kependidikan di sekolah tersebut terdiri 650 tenaga pendidik di SMA Negeri dan 639 tenaga kependidikan di SMK Negeri. Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi guru dan tenaga administrasi (TU) dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

”Yang diserahkan ke Provinsi tidak hanya guru maupun pegawai staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, tetapi juga yang non-PNS,” ungkap Ali.

Lebih lanjut dia mengemukakan, berdasarkan aturan tersebut, maka memang hampir semua kewenangan pengelolaan aset hingga SDM yang ada akan beralih ke Provinsi. Termasuk masalah gaji guru dan tenaga administrasi tersebut. Untuk pendataan dan verifikasi aset, saat ini tengah dilakukan dan diberi batas waktu sampai Maret nanti. (WAHYU KZ/TITIS W)

13 PNS di Jepara Ini Dilarang Foya-foya Bupati

Sejumlah PNS di Kabupaten Jepara terima klaim otomatis Taspen. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah PNS di Kabupaten Jepara terima klaim otomatis Taspen. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Sekitar 13 PNS di Pemkab Jepara dilarang berfoya-foya oleh bupati, Ahmad Marzuki. Hal itu disampaikan saat Pemkab Jepara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerjasama dengan PT Taspen Cabang Semarang merealisasikan Klaim Otomatis Taspen. Klaim Pensiun dan Jaminan Kematian per 1 Januari 2016 ini diserahkan kepada 13 orang PNS. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Ahmad Marzuki di ruang kerjanya, Selasa (5/1/2016).

Marzuqi menyambut gembira atas kelancaran dalam pelaksanaan Klaim otomatis Pensiun PNS selama ini. Sebelumnya juga telah diserahkan Klaim Otomatis Pensiun PNS pada Oktober dan Desember, 2015 lalu.

“Kerja sama dengan PT Taspen ini tiada lain hanyalah untuk memberikan peningkatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Utamanya pelayanan dalam pengurusan Tabungan dan Asuransi Pensiun,” kata Marzuqi.

Harapannya, ke depan kerja sama sinergis ini dapat lebih meningkat dan lebih baik lagi. Dia juga berharap kepada penerima klaim agar dapat menggunakan uang yang diterima dengan bijak. Jangan sampai hanya untuk berfoya-foya tetapi pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dana dari klaim PT Taspen ini benar-benar bermanfaat dan barokah.

Para penerima Klaim Otomatis Pensiun per 1 Januari 2015 yaitu Munasokah dari Distanak, Sutriman dari SDN 3 Blingoh, Munasir dari SDN 3 Buaran, Sri Prawanti dari SDN 2 Mulyoharjo, Sri Utaminingsih dari SDN 4 Kalipucang, Supriyanti dari SDN 1 Sowan Lor, Tjipto Adi dari SDN 3 Klepu, Dwi Wahyuni dari SDN 2 Lebak, Suyoto dari SDN 2 Kedung, Slameto dari SDN 2 Langon, Sri Kardiwiyanti dari SDN 1 Bulungan, Abdullah dari SDN 3 Lebuawu dan Mahmudah dari SDN 1 Kendengsidialit. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)