Penganiaya Anak Tiri di Pati Ini Hanya Dituntut 8 Bulan Penjara, Korban Kecewa dengan JPU

Imelda (tengah) bersama dengan kuasa hukumnya (kanan) tengah mencegat JPU untuk menanyakan isi tuntutan kasus dugaan KDRT di PN Pati, Kamis (8/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Imelda (tengah) bersama dengan kuasa hukumnya (kanan) tengah mencegat JPU untuk menanyakan isi tuntutan kasus dugaan KDRT di PN Pati, Kamis (8/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keluarga korban penganiayaan oknum mantan polisi, SK kepada anak tirinya, Imelda Pricillia (21), warga Desa Sukoharjo, Wedarijaksa, Pati, kecewa dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa hanya delapan bulan penjara. Terlebih, keluarga korban yang menunggu sidang tidak diberi kesempatan untuk mendengarkan bacaan tuntutan.

“Terdakwa masuk, aku ikut masuk. Jaksanya lagi ngasih berkas tuntutan kepada terdakwa. Hakimnya langsung bilang, sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Kuasa hukum terdakwa, kuasa hukum saya juga belum masuk ruang sidang, kok sidangnya sudah selesai,” ujar Imelda saat dihubungi MuriaNewsCom, Jumat (9/12/2016).

Padahal, menurut Imelda, sidang dilakukan secara terbuka. Namun, dia dan pihak keluarga tidak sempat mendengarkan bacaan tuntutan, JPU langsung menyerahkan berkas tuntutan. Hal itu dianggap tidak transparan karena sidang mestinya berlangsung secara terbuka.

Bayu Cahyono, ayah Imelda mengaku kecewa dengan proses persidangan yang seolah berlangsung secara tertutup. Dia bersama keluarga sudah menunggu berjam-jam untuk mendengarkan bacaan tuntutan dari JPU.

“Hakim memberikan kertas kepada terdakwa, entah apa isinya. Sidang langsung selesai dan isi tuntutan itu tidak sempat dibacakan. Kuasa hukum saya juga belum sempat masuk ruang sidang,” ucap Bayu.

Dia juga kecewa dengan tuntutan JPU yang hanya delapan bulan penjara. Padahal, kasus penganiayaan mestinya lebih dari itu. Dia khawatir bila JPU menuntut delapan bulan, hakim dipastikan memutuskan hukuman di bawah delapan bulan.

Sementara itu, JPU Heru Haryanta menjelaskan, tuntutan berdasarkan KUHP Pasal 44 ayat 1 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Sesuai dengan barang bukti yang ada, dia menuntut terdakwa delapan bulan penjara.

Seperti diberitakan sebelumnya, oknum mantan polisi berinisial SK diduga melakukan penganiayaan kepada anak tirinya, Imelda. SK disebut menghina keluarga Imelda, sehingga Imelda memintanya untuk tidak tinggal di rumah neneknya. Nahas, Imelda dianiaya setelah meminta ayah tirinya itu keluar dari rumah neneknya.

Editor : Kholistiono

Terdakwa Kasus Perusakan Lahan Bengkok Desa Srikaton Pati Divonis 6 Bulan

Jumadi dan Maskub, terdakwa perusakan lahan bengkok Desa Srikaton, Kayen, Pati saat mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Jumadi dan Maskub, terdakwa perusakan lahan bengkok Desa Srikaton, Kayen, Pati saat mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pati menjatuhkan vonis hukuman penjara enam bulan kepada dua terdakwa, Jumadi dan Maskub, dua warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Pati yang melakukan perusakan tanaman padi di lahan bengkok milik perangkat desa yang statusnya dianggap tidak sah. Vonis dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Rida Nurkarima, Senin (21/11/2016).

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Pati lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Prayitno yang menuntut hukuman satu tahun penjara. Hakim mempertimbangkan, kedua terdakwa dianggap sopan saat menjalani sidang, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta merupakan tulang punggung keluarga.

Atas pertimbangan tersebut, kedua terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Corina menyatakan tidak akan menempuh banding atas putusan majelis hakim karena dianggap sudah adil.

“Kami tidak akan menempuh banding, karena saya anggap putusan majelis hakim sudah cukup adil. Terdakwa melakukan perbuatan itu bukan karena emosi sepihak, tetapi berdasarkan pertimbangan bahwa lahan bengkok statusnya masih dalam proses hukum. Selama persidangan, terdakwa sangat patuh dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” tutur Corina.

Adapun pemberatan kepada terdakwa, lantaran keduanya terbukti bersalah. Keduanya dijerat Pasal 170 ayat 1 KUHP, karena melakukan perusakan tanaman padi pada lahan bengkok desa. Namun, JPU di depan majelis hakim masih pikir-pikir hingga tujuh hari ke depan untuk memutuskan apakah banding atau tidak.

Baca juga : Kawal Sidang Putusan Kasus Perusakan Bengkok Desa, Warga Srikaton Pati Gelar Selawatan di Depan PN
Editor : Kholistiono

Kawal Sidang Putusan Kasus Perusakan Bengkok Desa, Warga Srikaton Pati Gelar Selawatan di Depan PN

Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen menggelar doa bersama di depan Kantor Pengadilan Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen menggelar doa bersama di depan Kantor Pengadilan Pati, Senin (21/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom,Pati – Puluhan warga Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Pati, Senin (21/11/2016). Kedatangan warga untuk memberikan dukungan moril kepada Jumadi dan Maskub, warga Srikaton yang sedang tersandung masalah kasus perusakan lahan bengkok milik perangkat Desa Srikaton.

Dalam aksi dukungannya, warga menggelar doa dan membaca selawat di depan Pengadilan Negeri Pati. Selain membaca doa bersama, warga juga melakukan orasi menuntut agar kedua tetangganya yang dijadikan terdakwa divonis ringan.

Shoberi (37), perwakilan warga Desa Srikaton mengatakan, aksi yang dilakukan  merupakan bentuk solidaritas warga karena merasa prihatin kepada kedua terdakwa yang dinilai telah menjadi korban kriminalisasi kasus perusakan bengkok desa.

“Kedatangan kami untuk mengawal persidangan Jumadi dan Maskub. Hari ini adalah sidang putusan. Kami berharap terdakwa divonis ringan sebab memurut kami mereka tidak bersalah,” kata Shoberi.

Shoberi menambahkan, sebelumnya dua orang warga Desa Srikaton Jumadi dan Maskub ditangkap polisi karena kasus perusakan tanah bengkok desa milik lima perangkat Desa Srikaton. Padahal, menurut Shoberi, pengangkatan kelima  perangkat tersebut masih ditolak warga dan dianggap belum mempunyai hak untuk menggarap lahan bengkok.

Namun, belakangan kelima perangkat yang masih disengketakan warga itu nekat menggarap bengkok dan akhirnya memancing kemarahan warga, sehingga  perusakan lahan yang ditanami padi pihak perangkat desa dirusak warga.

“Pengangkatan kelima perangkat desa tersebut sebetulnya masih dalam proses peradilan. Sebab, perangkat desa yang diangkat oleh mantan Kepala Desa Ali Sasmito pada 2014 tidak diakui warga dan digugat secara hukum,” imbuh Shoberi.

Dengan alasan tersebut, warga menilai perusakan lahan bengkok dianggap bukan kesalahan warga. Sebab, warga menilai lahan bengkok tersebut belum resmi menjadi milik perangkat desa, lantaran statusnya masih disengketakan.

“Kami menilai, kesalahan ada di pihak perangkat desa. Mereka belum mempunyai hak untuk menggarap bengkok tapi sudah memaksakan untuk menggarapnya, sehingga mematik kemarahan warga.  Akhirnya, Jumadi dan Maskub menjadi korbannya, sampai terseret masalah hukum,” tutur Shoberi.

Editor : Kholistiono

Ini Kronologi yang Membuat Desa Srikaton Pati Bergejolak

 Sejumlah warga menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati menuntut dua warga Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan. Aksi ini dilakukan pada Rabu (31/08/2016) (MuriaNewsCom/Lismanto)


Sejumlah warga menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati menuntut dua warga Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan. Aksi ini dilakukan pada Rabu (31/08/2016) (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Puluhan warga Desa Srikaton menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (31/8/2016). Mereka menuntut agar dua warga Desa Srikaton yang ditetapkan sebagai terdakwa dibebaskan.

Shobri (35), koordinator aksi mengatakan, polemik bermula ketika warga menolak pengangkatan lima perangkat desa pada zaman kepemimpinan Mantan Kades Srikaton, Ali Sasmito pada 2014. Penolakan tersebut beralasan. Pengangkatan perangkat desa dianggap sarat akan permainan.

Dengan penolakan tersebut, warga juga menilai bila tanah bengkok milik perangkat tidak sah. Namun, perangkat desa tetap menanami padi di atas lahan bengkok. Sontak, warga marah dan berbondong-bondong melakukan perusakan dengan menginjak-injak tanaman padi.

Perangkat desa melakukan perlawanan dengan melaporkan insiden tersebut kepada polisi. Alhasil, dua warga Srikaton bernama Jumadi (49) dan Maskub (50) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya kemudian ditetapkan sebagai terdakwa.

“Bengkok jatah perangkat desa statusnya juga masih sengketa, karena masih dalam proses hukum. Memang, warga kalah saat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya. Namun, warga saat ini masih menempuh jalur hukum lagi. Mengingat statusnya masih sengketa, warga menilai tanah bengkok tidak boleh ditanami dulu hingga proses hukum selesai,” kata Shobri.

Warga menilai, tanah yang statusnya masih sengketa tidak boleh ditanami. Tapi, perangkat desa menanami tanah tersebut dengan padi sehingga dianggap terlalu memaksakan diri. Hal tersebut yang memantik kemarahan warga.

Editor : Kholistiono

Antisipasi Perlawanan Pengusaha Karaoke, LPBH NU Pati Desak Pemkab Bentuk Tim Advokasi

Sejumlah anggota GP Ansor Pati mengikuti pertemuan Forkopinda terkait dengan pembahasan Perda Karaoke beberapa waktu lalu. Saat ini, Lembaga hukum Nahdlatul Ulama (NU) Pati meminta kepada Pemkab Pati untuk segera membentuk tim advokasi. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

Sejumlah anggota GP Ansor Pati mengikuti pertemuan Forkopinda terkait dengan pembahasan Perda Karaoke beberapa waktu lalu. Saat ini, Lembaga hukum Nahdlatul Ulama (NU) Pati meminta kepada Pemkab Pati untuk segera membentuk tim advokasi. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

PATI – Ketua Lembaga Pengabdian dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Pati Gufron Su’udi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk membentuk tim advokasi yang mengawal Perda Nomor 8 Tahun 2013. Hal ini diusulkan untuk melawan uji materi yang dilakukan pengusaha karaoke ke Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu. Lanjutkan membaca

Antisipasi Perlawanan Pengusaha Karaoke, LPBH NU Pati Desak Pemkab Bentuk Tim Advokasi

PATI – Ketua Lembaga Pengabdian dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Pati Gufron Su’udi mendesak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk membentuk tim advokasi yang mengawal Perda Nomor 8 Tahun 2013. Hal ini diusulkan untuk melawan uji materi yang dilakukan pengusaha karaoke ke Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu. Lanjutkan membaca

Warga Sebut Berita Acara Ishak Supeno Palsu

Ratusan warga Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Pati, menunggu hasil pemeriksaan para saksi dari pihak Ishak Supeno di halaman Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (6/5/2015). (MURIANEWS / LISMANTO)

PATI – Ratusan warga Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Pati, yang menggeruduk Pengadilan Negeri (PN) Pati, Rabu (6/5/2015), menilai berita acara yang dibuat pihak Ishak Supeno palsu, dan mengada-ada.

Lanjutkan membaca

Sidang Kasus Desa Mojolawaran Dijaga Ketat

Aparat keamanan melakukan penjagaan ketat pada sidang kasus perusakan warung dan tanah Desa Molawaran, Gabus, Pati, di Pengadilan Negeri Pati, Rabu (6/5/2015). (MURIANEWS/LISMANTO)

PATI – Perrsidangan kasus sengketa lahan Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Pati, di Pengadilan Negeri (PN) Pati dikawal puluhan personel keamanan dari kepolisian dan TNI, Rabu (6/5/2015). Mereka berjaga-jaga di pintu masuk ruang persidangan, saat hakim melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari pihak Ishak Supeno.

Lanjutkan membaca

Pemeriksaan Saksi Kasus Desa Mojolawaran Ricuh

Warga Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Pati, menggelar aksi unjukrasa di depan gedung PN Pati, Rabu (6/5/2015). Mereka menuntut kadesnya dibebaskan. (MURIANEWS / LISMANTO)

PATI – Pemanggilan saksi-saksi dari pihak Ishak Supeno, terkait kasus dugaan perusakan warung dan tanah Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus, Pati, di Pengadilan Negeri (PN) Pati Rabu (26/5/2015) berlangsung ricuh.

Lanjutkan membaca