PKL CFD Kudus Halal Bihalal dengan Bupati  

Bupati Kudus Musthofa saat menyampaikan sambutannya di hadapan PKL di pendapa pemkab setempat. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Para PKL Car Free Day (CFD) Kudus mendapatkan kesempatan bertemu dengan Bupati Kudus Musthofa di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (21/7/2017) sore.

Bupati Kudus Musthofa yang hadir bersama forkopinda dan pejabat pemkab ini mengatakan bahwa para PKL dan para pedagang CFD sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan. Mereka merupakan bentuk kemandirian ekonomi pedagang. “Secara pribadi bersama seluruh pejabat saya mengucapkan maaf atas semua kesalahan. Termasuk dalam melayani seluruh masyarakat,” katanya.

Bupati menambahkan bahwa dirinya berpesan pada seluruh pedagang agar tetap menjaga kebersihan dan ketertiban kota Kudus. Karena pemkab sudah menata kota dengan berbagai taman yang cantik. “Kutitipkan kebersihan kota pada Bapak dan ibu semua. Jangan sampai Kudus menjadi kota sampah,” pesannya.

Di akhir sambutan, Bupati meminta semua pedagang tetap menjaga kekompakan. Tidak mengedepankan ego untuk menang sendiri. Bahkan kalau perlu dibentuk kelompok per area.

Menjawab mengenai tambahan jam CFD, Bupati melalui Dinas Perhubungan menyetujui tambahan satu jam. Namun sebelum batas waktu berakhir, pedagang sudah mengemasi seluruh dagangan.

Ketua paguyuban pedagang CFD Nono Ani Sulastri mengatakan bahwa bupati ini adalah sosok yang peduli pada pedagang termasuk pedagang di CFD. Karena itulah tidak salah apabila disebut sebagai Bapaknya pedagang. “Terima kasih, Pak Musthofa. Atas kesempatan yang diberikan pada kami bisa berjualan di CFD Kudus ini,” katanya.

 

Editor : Akrom Hazami

Satpol PP Jepara Sita Lapak PKL 

Hasil sitaan Satpol PP dari lapak PKL yang membandel di empat kecamatan yakni Kalinyamatan, Welahan, Ngabul dan Mayong, Selasa (11/7/2017).(MuriaNewsCom/Padhang Pranoto) 

MuriaNewsCom, Jepara – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jepara menyita lapak pedagang kaki lima (PKL) di empat kecamatan. Hal itu lantaran, pedagang dinilai membandel karena nekat berjualan di atas trotoar. 

Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Anwar Sadat memaparkan, penyitaan dilakukan pada saat giat patroli rutin. Lapak-lapak pedagang yang disita sebelumnya telah diberi surat peringatan hingga tiga kali.

“Meskipun sudah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, namun mereka masih membandel. Tetap nekat berjualan di atas trotoar. Adapun lokasi penertiban berada di depan Kecamatan Kalinyamatan, area Pasar Mayong, Welahan dan Ngabul,” tuturnya seusai operasi, Selasa (11/7/2017). 

Pada saat penertiban, bahkan petugas menemukan sebuah lapak yang sudah permanen. Sehingga petugas kesulitan saat akan membongkarnya. Menggunakan sebuah truk, Satpol PP Jepara hanya dapat mengangkut sebagian lapak pedangang. Beberapa barang yang berukuran besar seperti gerobak dan sebagainya terpaksa ditinggalkan.

Menurutnya tidak ada perlawanan dari PKL. Hal itu karena, sebagian di antaranya baru menggelar dagangan waktu malam. Ia memaparkan, pihak pemkab sebenarnya telah memberikan toleransi kepada pedagang kaki lima untuk dapat berjualan pada malam hari dengan syarat, lapak harus disingkirkan di siang hari. 

“Mereka melanggar Perda 20/2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Barang yang kami sita bisa diambil lagi dengan jarak waktu satu minggu,” tambahnya. 

Editor : Kholistiono

Jelang Ramadan, PKL di Jalan Penjawi Pati Bakal Ditertibkan

Salah satu pedagang makanan yang berada di kawasan Jalan Penjawi Pati. Rencananya PKL yang berada di kawasan Jalan Penjawi akan ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati.(MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Penjawi Pati rencananya akan ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati, menjelang Ramadan yang kurang sebulan lagi. Hal itu ditegaskan Kasatpol PP Pati Rubiono, Sabtu (29/4/2017).

Penataan PKL menjelang Ramadan dilakukan, mengingat banyaknya PKL yang berjualan di sebelah kanan Jalan Penjawi. Hal itu dinilai mengganggu pengguna jalan. Selain itu, penertiban diharapkan agar pengunjung nyaman dan tata letak kota tetap indah.

“Akibat PKL yang tidak tertib, beberapa kali ada kecelakaan. Hal itu disebabkan sempitnya jalan akibat PKL banyak yang tidak tertib dan tidak memperhatikan faktor ketertiban jalan sebagai fasilitas umum,” kata Rubiono.

Dalam penataannya, pihaknya mengaku sudah melayangkan peringatan kepada PKL yang beroperasi di jalan sepanjang satu kilometer itu agar tidak berada di timur jalan. Mereka diberi batas waktu hingga 17 April 2017 lalu.

Karenanya, bila peringatan itu tidak diperhatikan, pihaknya akan melakukan langkah penertiban. Terlebih, jelang Ramadan biasanya orang banyak yang berburu takjil sehingga bisa berpotensi mengakibatkan macet, mengganggu kenyamanan dan rawan kecelakaan.

Dia berharap, kawasan Jalan Penjawi bisa menjadi pusat kuliner masyarakat yang mengutamakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Satpol PP juga memaklumi para PKL mencari nafkah untuk kebutuhan hidup. Namun, ia menegaskan, jangan sampai PKL melanggar aturan dan mengganggu ketertiban jalan.

Editor : Kholistiono

PKL Alun-alun Purwodadi akan Menempati Lokasi Jualan Baru

Perwakilan dari BRI Cabang Purwodadi Siswati menyerahkan bantuan banner pada Ketua Paguyuban PKL alun-alun Purwodadi Nur Wakhid. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Perwakilan dari BRI Cabang Purwodadi Siswati menyerahkan bantuan banner pada Ketua Paguyuban PKL alun-alun Purwodadi Nur Wakhid. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Kepastian kapan PKL alun-alun Purwodadi direlokasi ke tempat baru akhirnya mendapat kepastian. Berdasarkan keterangan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Grobogan Adi Sucipto, proses relokasi akan dilangsungkan Sabtu, (11/2/2017).

“Jadwal relokasi sudah disepakati Sabtu malam atau malam Minggu nanti. Saat ini, kita masih melakukan serangkaian persiapan untuk menempati tempat jualan baru di sisi timur alun-alun,” ungkap pria yang lebih dikenal dengan nama Yanto Bakso itu, usai acara pembagian banner papan nama dan kaos bagi pedagang di gedung Riptaloka, Senin (6/2/2017).

Menurut Yanto, acara pindahan akan dikemas secara sederhana. Selain syukuran dan potong tumpeng, ada hiburan keroncong yang akan digelar dalam acara pindahan.

“Acara pindahannya sederhana saja. Syukuran dan nanggap keroncong,” jelasnya.

Yanto menjelaskan, proses relokasi bisa dijadwalkan menyusul sudah selesainya pembagian jatah tempat jualan bagi para pedagang sebanyak 56 orang. Proses pembagian tidak dilakukan dengan cara undian tetapi dibagi sesuai jenis dagangan biar terlihat lebih rapi dan menarik.

“Untuk pembagian tempat diserahkan pada paguyuban dan sudah disepakati bersama. Hasilnya juga sudah kita laporkan pada dinas terkait,” katanya.

Sementara itu, supaya papan nama tempat jualan bisa seragam, para pedagang mendapat bantuan banner dan kaos dari pihak perbankan. Yakni, dari BRI dan BKK Purwodadi.

Banner dari BRI akan ditempatkan di sisi timur dan sumbangan BKK dipasang di tempat jualan sisi barat. Penyerahan bantuan dari BKK diserahkan langsung Direkturnya Kusnanto. Sedangkan dari BRI diserahkan Siswati.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bambang Panji yang hadir dalam kesempatan itu sempat menyampaikan sedikit arahan pada para PKL. Antara lain, para PKL diminta ikut membantu menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan.

“Selain itu, para PKL harus mematuhi jam tayang yang sudah ditentukan. Satu hal lagi, semua peralatan jualan harus dibawa pulang setelah selesai berdagang,” kata Bambang seperti disampaikan Kasi Binwaslu Agus Sumarsono.

Editor : Akrom Hazami

 

Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi Wadul Listrik dan PDAM

 

Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi saat menggelar audensi dengan Komisi B DPRD Grobogan dan pihak Disperindag, Selasa (17/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi saat menggelar audensi dengan Komisi B DPRD Grobogan dan pihak Disperindag, Selasa (17/1/2017). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Dua persoalan utama disampaikan Paguyuban PKL Alun-alun Purwodadi saat menggelar audensi dengan Komisi B DPRD Grobogan, Selasa (17/1/2017). Yakni, soal pasokan listri dan aliran air PDAM ke tenda PKL yang belum tersambung sampai saat ini.

“Soal listrik dan PDAM ini jadi kendala karena setelah kita cek lokasi belum terpasang. Kami berharap agar bisa dibantu mengatasi masalah ini,” kata Ketua Asosisasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Grobogan Adi Sucipto alias Yanto Bakso yang jadi juru bicara pada PKL alun-alun dalam audensi tersebut.

Acara audensi juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muryanto serta Ketua Paguyuban PKL alun-alun Purwodadi Nur Wakhid dan beberapa anggotanya. Audensi dipimpin langsung Ketua Komisi B Budi Susilo.

Yanto menyatakan, pihak paguyuban sebenarnya sudah punya Pal dan meter listrik sendiri di sebelah barat alun-alun. Dengan dipindahnya tempat jualan maka jarak Pal listrik yang sudah ada cukup jauh dari lokasi baru.

“Yang kami ingin tanyakan, apakah dalam pembangunan tempat jualan baru itu sudah satu paket dengan pemasangan listrik dan PDAM apa tidak. Soalnya, di lokasi baru sudah ada instalasi listrik dan kran airnya,” jelas Yanto.

Jika tidak ada paket pemasangan listrik maka solusinya adalah memindahkan Pal milik paguyuban ke sisi timur supaya dekat dengan lokasi baru. Namun, upaya ini baru akan dilakukan setelah ada kejelasan.

“Kalau masalah air, dulu para pedagang bawa sendiri-sendiri. Tetapi di lokasi jualan baru sudah ada instalasi air dan krannya sudah terpasang. Kami ingin kejelasan soal listrik dan PDAM ini sebelum pindah kesana,” imbuhnya.

Kepala Disperindag Muryanto menyatakan tidak tahu masalah listrik dan sambungan PDAM. Sebab, proyek revitalisasi alun-alun bukan menjadi kewenangannya. Tetapi dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang sekarang berubah nama jadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

“Nanti masalah ini akan kita koordinasikan dengan dinas yang menangani masalah revitalisasi alun-alun. Kewenangan kami hanya masalah PKL nya,” katanya.

Menurutnya, soal lainnya yang disampaikan, seperti penataan tempat diserahkan pada pihak paguyuban, pihaknya menyatakan tidak ada masalah. Yakni, tidak akan dilakukan dengan model undian.

“Kita akan mendampingi saat pembagian tempat dan nanti biar diatur oleh paguyuban. Jika diundi maka dalam satu deret maka kemungkinan akan campur jenis jualannya. Ada kuliner serta minuman dalam satu deretan dan ini akan sedikit mengurangi estetika,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B Budi Susilo berjanji akan segera menindaklanjuti masalah lsitrik dan sambungan PDAM yang dipertanyakan para PKL.

“Secepatnya akan kita koordinasikan dengan dinas terkait. Dalam satu atau dua hari mendatang akan kita beri kepastian,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Budi juga meminta agar tenda sebanyak 56 unit semuanya diserahkan untuk PKL. Sebelumnya, hanya ada 54 PKL yang terakomodir. Namun, setelah dilakukan penelusuran lagi, jumlah PKL nya ternyata masih ada 56.

Editor : Akrom Hazami

Bupati Kudus Pantau Aktivitas PKL di Area GOR

Bupati Kudus Musthofa saat berkomunikasi dengan PKL di area GOR setempat, Jumat (13/1/2017). (ISTIMEWA)

Bupati Kudus Musthofa saat berkomunikasi dengan PKL di area GOR setempat, Jumat (13/1/2017). (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Musthofa memperingatkan para pedagang kaki lima (PKL) di GOR, Jumat (13/1/2017). Di antaranya agar tertib menjaga kebersihan.

”Setiap pagi kalau saya jogging di sini, tidak ingin lagi melihat adanya sampah di tempat ini. Semua harus dibersihkan setiap kali selesai jualan,” kata Musthofa.

Menurut pembina Forum UMKM Jawa Tengah ini meminta agar dibentuk sebuah paguyuban. Yang diketuai dari salah satu anggotanya sendiri. Sehingga akan mudah dalam koordinasi dan penataan lebih lanjut termasuk dalam mematuhi aturan yang ada.

Dirinya mengimbau para pedagang bisa memberikan pelayanan yang baik. Termasuk adanya standar harga yang wajar dan tidak memanfaatkan momen dengan menaikkan harga sesukanya. ”Berikan senyum dan keramahan. Tunjukkan bahwa Kudus ini nyaman bagi siapa saja,” pesan bupati yang juga sebagai dewan pertimbangan pedagang pasar se-Jawa Tengah ini.

Editor : Akrom Hazami

Atap Tenda PKL Alun-alun Purwodadi yang Jebol Diterjang Angin Akhirnya Diperbaiki

atap-teda-2

Pekerja melakukan perbaikan atap tenda PKL di Alun-alun Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Sabtu. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan –  Atap tenda PKL Alun-alun Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang sebelumnya jebol akhirnya mulai ditangani. Beberapa bagian atas tenda yang sempat terlihat berlubang sudah tertutup semuanya.

Dari pantauan di lapangan, ada dua pekerja yang menangani kerusakan atap yang terbuat dari bahan membrane tersebut. Selain mengatasi atap yang jebol, pekerja juga tampak mengencangkan baut di ujung tenda.

“Atap yang robek sudah kita perbaiki. Atap lain yang terlihat kendor juga sudah kita kencangkan,” kata salah seorang pekerja yang berada di atap tempat jualan PKL itu, Sabtu (7/1/2017).

Seperti diberitakan, beberapa atap tenda PKL sempat robek saat ada angin kencang, Rabu (3/1/2017) lalu. Angin kencang yang datang tiba-tiba itu melanda sekitar kawasan alun-alun saat cuaca cerah.

Selain tenda yang jebol, hembusan angin kencang juga menyebabkan pagar pengaman sekeliling alun-alun kocar-kacir. Robohnya pagar pengaman dari seng setinggi dua meter itu bahkan sempat menimpa kendaraan yang tengah melintas. Saat ini, pagar pengaman yang sebelumnya roboh juga sudah dirapikan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang sebelumnya bernama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan M Chanief ketika menyatakan, meski proyek sudah rampung namun pihak rekanan masih punya tanggung jawab pemeliharaan pekerjaan.

Masa pemeliharaannya selama enam bulan kedepan. Dalam masa pemeliharaan ini, kalau terjadi kerusakan masih jadi tanggung jawab pihak rekanan. “Kalau ada kerusakan dari proyek masih jadi tanggungan rekanan. Masa pemeliharaannya enam bulan,” katanya.

Menurut Chanif, proyek revitalisasi alun-alun terhitung akhir Desember 2016 sudah rampung 100 persen. Meski begitu, pihak rekanan tetap terkena denda akibat keterlambatan menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditentukan.

“Sesuai kontrak proyek harus selesai 22 Desember. Tetapi karena pada batas waktu yang ditentukan belum selesai maka pihak rekanan terkena denda. Nilai denda sekitar Rp 10 juta per hari,” katanya.

Soal masih dipasangnya pagar pengaman, terang Chanif, hal itu dilakukan karena beton untuk beberapa kantong parkir belum kering. Oleh sebab itu, pagar sekeliling tetap dipasang sampai umur beton memenuhi persyaratan. “Jadi pagar pengaman masih akan terpasang sekitar 20 hari, sampai beton kantong parkir kering. Sebelum akhir bulan Januari, pagar pengaman kita targetkan sudah dibuka,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Kamis, Ada Kirab PKL, Perhatikan Jalur yang Dipakai Jika Tidak Ingin Terjebak Kemacetan

Bupati Kudus H Musthofa bakal dinobatkan sebagai Bapak PKL oleh pedagang dari seluruh Jawa Tengah, dalam acara Gebyar PKL 2017, 4-5 Januari 2017.(MuriaNewsCom)

Bupati Kudus H Musthofa bakal dinobatkan sebagai Bapak PKL oleh pedagang dari seluruh Jawa Tengah, dalam acara Gebyar PKL 2017, 4-5 Januari 2017.(MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Even ”Gebyar PKL 2017” yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perdagangan Kudus, bakal menampilkan berbagai acara yang spesial, selama dua hari penyelenggaraan. Yakni 4-5 Januari 2017.

Pada pembukaan kegiatan yang digelar Rabu (4/1/2017) ini, akan ada ”Kirab Parade Tumpeng 2017”, yang akan dilaksanakan oleh para pedagang kaki lima (PKL). Ini adalah prosesi mengawali selametan dalam rangka HUT ke-4 PKL Kudus. Waktu pelaksanaan Kirab PKL diganti Kamis (5/1/2016), pukul 13.00 WIB.  

Dan bagi Anda yang akan melalui jalur-jalur di Kabupaten Kudus, perhatikan benar jalur yang akan dipakai kirab. Start kirab ini adalah dari Gedung DPRD Kudus atau di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian menuju ke Jalan dr Loekmonohadi, hingga sampai ke kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.

Peserta kirab akan diterima langsung Bupati Kudus H Musthofa di pendapa, untuk selanjutnya digelar acara selamatan atau syukuran bersama. Di sinilah juga akan digelar acara penobatan Bupati Kudus h Musthofa sebagai Bapak PKL Jawa Tengah, oleh perwakilan asosiasi PKL Jawa Tengah.

Jalur yang dilalui peserta kirab, akan semakin padat. Sehingga pengendara atau pengguna jalan, diharapkan bisa memilih jalur alternatif lainnya, yang sudah disiapkan petugas. Nantinya, akan ada petugas dari Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian yang mengarahkan hal tersebut.

Pasalnya, peserta kirab akan terdiri dari barongsai, aksi teatrikal, musik perkusi, deretan parade tumpeng, dan yang lebih memenuhi jalan adalah parade gerobak PKL. Gerobak ini akan dibawa dari lokasi start ke finish di alun-alun.

”Kirab PKL ini adalah bagian dari Gebya PKL 2017. Ini memang salah satu kado dari PKL yang ada di Kudus, untuk Bapak Bupati Kudus H Musthofa yang sudah memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka, untuk mencari nafkah. Sehingga memang perlu disyukuri bersama,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti.

Setelah kirab, acara akan dilanjutkan dengan mengumpulkan ribuan PKL di Kudus, untuk menjajakan jajanannya di sepanjang Jalan dr Loekmono Hadi hingga ke kawasan alun-alun. Ditambah lagi dengan Jalan Sunan Kudus, yang juga menjadi lokasi Gebyar PKL 2017 ini.

Editor: Merie

“Ini Bukan Hari Baik untuk Bongkar Lapak PKL”

Salah seorang PKL, Wawan, saat berada di lokasi pembongkaran lapak di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah seorang PKL, Wawan, saat berada di lokasi pembongkaran lapak di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Wawan Setiawan (50), seorang PKL di Kudus ini menolak lapaknya dibongkar Satpol PP secara paksa.

Dia meminta waktu untuk membongkar lapaknya sendiri. Hal itu, dilakukan lantaran dirinya mencari hari yang baik menurut perhitungannya.

“Saya ini orang Jawa, jadi harus cari hari baik serta hitungan yang baik pula. Tidak bisa sembarangan, kalau tidak laku, gara-gara hari pindah jelek, gimana,” tanyanya saat lapaknya hendak dibongkar Satpol PP.

Dia yang telah lama membuka lapak di jalan R Agil Kusumadya bersedia pindah meskipun terpaksa. Itu dilakukan karena telah ada tempat baru yang disediakan.

Tempat baru yang dimaksud, adalah sama di jalan R Agil. “Sebenarnya kalau keberatan ya keberatan, sebab sudah 27 tahun di sini. Tapi bagaimana lagi, maksimal seminggu harus sudah pindah ini,” ungkapnya.

M Sunaryo, pedagang warung juga mengungkapkan kekesalannya. Namun lantaran sudah menjadi kebijakan pemerintah, dia hanya bisa menerima.

“Lokasi baru kecil, hanya sekitar tiga meter. Padahal saya jualan makanan. Tapi bagaimana lagi, tidak bisa apa-apa,” keluhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Keberadaan PKL Baru yang Seperti Ini Banyak Dikeluhkan

f-pkl (e)

MuriaNewsCom, Kudus – Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kudus kini terus bertambah jumlahnya. Hal itu berpotensi memunculkan perselisihan antarpedagang. Sebab, ada beberapa lapak PKL lama justru ditempati pedagang yang baru.Bahkan, keluhan tentang keberadaan PKL baru tersebut mulai bermunculan kepada dinas terkait.

Menyikapi hal itu, Plt Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus Sudiharti mengatakan, bahwa para PKL juga memiliki tanggung jawab untuk menegur kepada pedagang yang baru, jika dirasa mengganggu.

“Jangan hanya protes saja,mereka juga memiliki wewenang untuk melarang bagi PKL baru untuk berjualan kalau memang mengganggu. Jadi, tidak hanya lapor tapi juga dapat mengurai,” katanya.

Menurutnya, seharusnya para paguyuban dapat bertindak terlebih dahulu sebelum melapor ke dinas. Jika tindakan itu tidak menuai hasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan memberikan laporan kepada pihak dinas.” Jika langsung lapor, buat apa ada paguyuban segala. Tidak bisa, kalau paguyuban hanya meminta yang enak-enak seperti bantuan saja, tapi tugasnya juga dilaksanakan,” ujarnya.

Dia menjelaskan jumlah PKL hingga kini sekitar 3,3 ribuan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terdata oleh pihak dinas. Sedangkan jumlah yang tidak terdata diyakini tidak kalah banyak.

Editor : Kholistiono

PKL Soto Ingin Ketemu Anggota Dewan Adukan Nasibnya

Deretan warung PKL di jalur lambat Jalan Agil Kusumadya yang hendak digusur Disdagsar Kudus karena dianggap menghalangi warung makan di belakangnya (MuriaNewsCom/Merie)

Deretan warung PKL di jalur lambat Jalan Agil Kusumadya yang hendak digusur Disdagsar Kudus karena dianggap menghalangi warung makan di belakangnya (MuriaNewsCom/Merie)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus menggusur tiga Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalur lambat Jalan R Agil Kusumadya, memang semakin nyata. Hal ini tentu membuat pedagang semakin khawatir.

Mereka berniat untuk mengadukan nasibnya ke pihak wakil rakyat. “Apa bisa kami ini mengadu ke orang-orang di DPRD Kudus sana. Supaya mereka mengerti bagaimana perasaan waswas kami kalau kemudian kami digusur,” kata Rusmiyati, pedagang soto di lokasi tersebut.

Rencana dipindahkannya tiga orang PKL di lokasi itu, adalah karena adanya permintaan dari salah satu pemilik warung di sana. Disdagsar kemudian menindaklanjutinya dengan meminta ketiga PKL tersebut dipindah ke tempat lain.

Rusmiyati mengatakan, dirinya siap pindah jika memang akan ada pembangunan dari pihak pemerintah. “Tapi kalau karena adanya permintaan dari orang lain yang merasa terganggu dengan kehadiran saya, ya saya tidak mau,” katanya.

Perempuan yang sudah berjualan di lokasi itu selama 16 tahun tersebut mengatakan, dirinya ingin mengadu ke pihak wakil rakyat, supaya keluhannya bisa tersampaikan. “Apa yang harus saya lakukan supaya bapak dan ibu anggota dewan itu bisa mendengar keluhan saya?” jelasnya.

Rusmiyati menuturkan, dulu pada saat kali pertama dirinya mengadukan persoalan tersebut ke kepala Disdagsar, dirinya disambut baik. Bahkan didukung untuk tetap jualan di sana. “Tapi kok sekarang beda situasinya. Saya tetap disuruh pergi dari sini,” terangnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat siap untuk menerima para pedagang.
“Terus terang saya belum mengetahui persis persoalan ini. Tapi kalau kemudian PKL mau mengadukan nasibnya, ya monggo saja,” katanya.

Muhtamat mengatakan, memang sejauh ini belum ada rencana untuk sebuah pembangunan di lokasi itu. Termasuk pembangunan taman, sebagaimana yang pernah disampaikan dinas ke pedagang.

“Jadi kalau kemudian ada yang mau mengadu ke kami, silakan saja. Nanti kita cari solusinya bersama,” imbuhnya.

Editor: Merie

Mau Diadukan ke Ombudsman, Pemkab Kudus Tak Pikir Pusing

Asisten III Setda Kudus Mas'ut saat melakukan penyegelan kios di Kudus Plasa (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Asisten III Setda Kudus Mas’ut saat melakukan penyegelan kios di Kudus Plasa (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bersikap santai terhadap rencana pedagang Kudus Plasa yang kiosnya disegel,yang akan mengadukan pemkab ke Ombudsman dan kepolisian.

Asisten III Setda Kudus Mas’ut mengatakan, jika pihaknya hanya menjalankan tugas saja. “Penyegelan dan penggembokan terhadap 15 kios itu sudah menjadi keputusan. Ini bukan berarti kami tidak menghormati pengadilan, yang proses persidangan mengenai polemik kios tersebut masih berjalan,” kata Mas’ut kepada MuriaNewsCom.

Dia juga menambahkan, jika  yang dilakukan pemkab hanyalah untuk melindungi aset saja. Sebab, sudah menjadi tugas pemkab untuk melindungi apa yang menjadi milik pemerintah derah.

Soal proses yang sedang berjalan di pengadilan, menurutnya, bukan berarti pemkab tidak dapat melakukan penyegelan.”Kami tidak mendapatkan surat dari pengadilan, khususnya larangan untuk menyegel. Jadi tidak menjadi masalah jika demikian,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Buntut Penyegelan Kios Kudus Plasa, Pedagang Bakal Adukan Pemkab ke Ombudsman

Buntut Penyegelan Kios Kudus Plasa, Pedagang Bakal Adukan Pemkab ke Ombudsman

Mei Wati, salah satu pedagang yang kiosnya disegel (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Mei Wati, salah satu pedagang yang kiosnya disegel (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Buntut dari penyegelan terhadap 15 kios di Kudus Plasa yang dilakukan Pemkab Kudus, berbuntut panjang. Pedagang berang atas tindakan itu. Melalui kuasa hukumnya, Himpunan Pedagang Kudus Plasa (HPKP) bakal mengadukan hal itu kepada Ombudsman.

“Surat dari Sekda Kudus memang sudah kami terima. Namun surat itu hanya berbunyi segel saja. Tidak ada perintah untuk menggembok kios,” kata Sigit Wahyudi, Kuasa Hukum HPKP kepada MuriaNewsCom.

Tindakan pemkab dinilai tidak hanya salah tapi dianggap merusak kios dengan cara menggembok. Untuk itulah, aduan akan dilayangkan secara resmi kepada Ombudsman.

Tak hanya akan mengadu kepada Ombudsman saja, rencananya, pedagang juga bakal melaporkan ke kepolisian.

Mei Wati, pedagang yang kiosnya disegel merasa dikebiri dengan cara yang dilakukan pemkab. Ia beserta para pedagang menilai cara pemkab bertindak membuat para pedagang menjadi takut.

“Kami merasa terancam dengan hal itu. Makanya kami menyewa pengacara dalam kasus ini. Dan untuk ke depannya kami percayakan kepada pengacara,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Marah, Penyegelan Kios Kudus Plasa Akan Dibawa ke Ranah Hukum

Pasutri PKL di Taman Krida Kudus Akan Dipisahkan

Lapak Taman Krida siap digunakan, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Lapak Taman Krida siap digunakan, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Meski penempatan pedagang GOR ke Taman Krida Kudus dilakukan dengan cara undian, namun bagi pasangan suami istri yang berdagang di lokasi yang sama, tidak diperbolehkan menempati lapak dalam satu baris. Sebab, mereka harus memilih salah salah untuk berjualan di dalam maupun di luar Taman Krida.

Hal itu diungkapkan Kabid Pariwisata pada Disbudpar Sancaka Kudus, Dwi Supani. Menurutnya, supaya pedagang bisa lebih adil, maka yang sudah memiliki suami atau istri yang sesama pedagang, di antaranya harus berjualan dalam taman dan satunya di luar.

“Total kios yang kami bangunannya sejumlah 130, dari jumlah itu 106 bangunan luar taman, dan sisanya 26 berada di dalam Taman krida,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Langkah tersebut juga dilakukan agar kios dalam taman ditempati. Sebab diketahui bahwa lapak dalam taman masih kurang diminati para pedagang.

Mengenai jumlah pasangan yang berjualan, katanya, masih dalam tahap undian. Namun setidaknya lebih dari lima pasangan terdapat di lapak baru tersebut.

Lapak lain yang menjadi rebutan adalah lapak yang ada di luar. Dinas hanya menyediakan lapak yang dilengkapi dengan rolling door yakni 38 lapak.

Jelas itu menjadi kecemburuan pedagang yang tidak mendapatkan jatah lapak yang ada rolling door.

Mustiah, pedagang jagung bakar di kawasan itu menyebutkan senang mendapatkan lapak yang rolling door. Sebab dagangannya akan lebih aman nantinya.

“Saya senang, sebab mendapatkan lapak yang ada rolling door,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Pemkab Sebut Tarif Sewa Kios Murah, Tapi 25 Pedagang Plasa Kudus Ngotot Tolak Perjanjian Sewa

Nampak kios-kios pedagang di kawasan Kudus Plasa (Istimewa)

Nampak kios-kios pedagang di kawasan Kudus Plasa (Istimewa)

 

MuriaNewsCom, Kudus –  Dari 100 pedagang yang ada di Kudus Plasa, 75 pemilik kios diantaranya sudah melakukan perjanjian sewa. Sementara, 25 pedagang lainnya saat ini tetap menolak perjanjian sewa. Bahkan, ke 25 pedagang tersebut kini telah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Kudus.

Untuk itu, Yasin menegaskan kalau pemkab akan bertindak tegas. Kalau dalam jangka waktu yang ditentukan para pedagang masih belum menunjukkan itikad baik, pemkab akan melakukan langkah eksekusi.

Apalagi, menurut Yasin, sejauh ini pemkab sudah memberikan kemudahan bagi pedagang untuk memperpanjang sewa. Tarif sewa yang diberlakukan sesuai perda terbilang sangat murah, yakni berkisar Rp 225 ribu per bulan.

”Meski sistem yang digunakan sewa, tapi dalam klausul perjanjiannya ada pasal yang menyebutkan kalau sewa bisa diperpanjang hingga 4 kali per lima tahun. Jadi, ini sangat menguntungkan pedagang,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

PKL Tak Lagi Nongol di Depan RSUD Purwodadi, Ini Sebabnya

Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko melakukan upaya pendekatan pada PKL agar tidak berjualan di depan pintu masuk RSUD Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko melakukan upaya pendekatan pada PKL agar tidak berjualan di depan pintu masuk RSUD Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

MuriaNewsCom, Grobogan – Pemandangan berbeda terlihat di depan pintu masuk RSUD dr Soedjati Purwodadi hari ini, Kamis (21/1/2016). Dimana, tidak terlihat lagi adanya kesemrawutan akibat banyaknya PKL yang berjualan disitu. Demikian pula, kendaraan umum juga tidak lagi mangkal disitu untuk menunggu penumpang.

Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko menyatakan, beberapa hari lalu, semrawutnya kawasan depan pintu pasuk RSUD itu sempat dapat sorotan dari Komisi A DPRD setempat.

Bahkan, beberapa anggota DPRD juga sempat turun ke lokasi untuk melihat kondisi yang ada disitu. Para wakil rakyat meminta agar dinas terkait segera melakukan penataan terkait keberadaan PKL, angkot dan becak, yang membuat suasana terlihat semrawut dan mengganggu banyak orang serta pengendara.

“Setelah itu, kami kemudian melakukan upaya pendekatan pada para PKL. Mereka kita minta agar tidak berjualan di depan pintu masuk agar tidak mengganggu orang lain dan membahayakan diri sendiri. Sebab, sebagian PKL menaruh tempat jualannya hingga memakan bahu jalan raya,” katanya.

Melalui pendekatan itu, para PKL akhirnya bersedia pindah ke lokasi lain yang dirasa masih bisa digunakan dan tidak mengganggu jalan. Meski demikian, pihak Satpol PP juga menyiapkan sedikitnya 10 petugas untuk berjaga disitu.

Selain untuk membantu kelancaran arus kendaraan yang keluar masuk RSUD, para keberadaan petugas itu sekaligus untuk memantau agar para PKL tidak kembali berjualan disitu.

Ditambahkan, langkah penataan itu dilakukan guna menegakkan Perda No 16 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur keberadaan PKL. Selain mengganggu pengguna jalan, penataan PKL di depan RSUD itu dilakukan lantaran lokasi disitu merupakan salah satu kawasan tertib.
Caption : Kepala Satpol PP Grobogan Hadi Widoyoko melakukan upaya pendekatan pada PKL agar tidak berjualan di depan pintu masuk RSUD Purwodadi (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Editor : Kholistiono

Pasar Sudah Jadi, PKL Kaliputu Tidak Kunjung Dipindah

PKL Kaliputu yang berjualan di depan pabrik rokok jumlahnya semakin banyak, dan Januari ini rencananya mereka segera dipindah ke pasar Kaliputu di Gang V, Kaliputu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

PKL Kaliputu yang berjualan di depan pabrik rokok jumlahnya semakin banyak, dan Januari ini rencananya mereka segera dipindah ke pasar Kaliputu di Gang V, Kaliputu. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pembuatan pasar Kaliputu, Kecamatan Kota yang bertempat di gang V Kaliputu, sudah selesai dibangun. Hanya, dalam pembangunan pasar yang menampung pedagang di Kaliputu itu, hingga kini masih belum dipindah.

Plt Kepala Dinas Dagsar Kudus Sudiharti mengungkapkan, pembangunan pasar memang sudah selesai dilaksanakan. Hanya, untuk pemindahan para pedagang, hingga kini masih ditahan lantaran masih menunggu proses pengundian.

”Masih menunggu undian para pedagang. Soalnya nanti kalau tidak diatur, maka pedagang bisa saling memilih tempat yang mereka inginkan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, pasar Kaliputu yang terdapat di gang V Desa Kaliputu, mampu menampung hingga 129 pedagang. Meskipun, jumlah pedagang yang ada di dalam paguyuban PKL Kaliputu hanya 96 saja. Pihak Dagsar menambah jumlah kuota pedagang lantaran pihaknya memberikan kuota tambahan untuk masyarakat sekitar.

Selain itu, pedagang di Kaliputu juga semakin banyak. Sehingga kelebihan kuota pedagang, dapat ditampung dalam kelebihan kuota itu.

Hanya, meski jumlahnya ditambah namun tidak menjamin jumlahnya mencukupi untuk semua pedagang yang ada. Sebab, dari awal pembangunan pasar di buat untuk pedagang yang sudah lama berjualan di sana.

”Yang pasti Januari ini pasti dipindah. Jadi Januari ini juga, jalur di Kaliputu pasti sudah bersih dari para pedagang,” ungkapnya.

Sudiharti menambahkan, untuk dapat memaksimalkan para pedagang, maka angkutan yang mangkal juga dipindah. Rencananya, pihaknya akan kordinasi dengan Dishub terkait angkutan yang biasanya mangkal di sana. (FAISOL HADI/TITIS W)

Stiker PKL Kurang, Dinas Berencana Cetak Ulang

Gerobak PKL

 

KUDUS – Nampaknya stiker khusus PKL yang telah dibagikan, masih belum dapat memenuhi kuota jumlah PKL di Kudus. Bahkan kekurangan lebih dari separuh PKL yang terdaftar.

Plt Kepala Dinas Dagsar Sudiharti mengatakan, dalam pembuatan stiker khusus itu, pihaknya hanya mencetak 1500 stiker saja. Padahal, data yang dimiliki, jumlah PKL yang membutuhkan hingga 3000 lebih.

”Banyak yang meminta stiker itu. Jadi nanti pasti kita kasih semuanya setelah kita cetakkan lagi stiker yang sama persis seperti yang sudah ditempel dan dibagikan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Cara tersebut, adalah persetujuan PKL. Sebab tidak semua PKL dapat, kecuali yang masuk dalam paguyuban. Selain itu, tertempelnya stiker tersebut juga tidak menjamin lapaknya bakal aman dari tertib aturan. Sebab kalaupun pedagang masih melanggar, seperti berjualan di trotoar bukan pada jam jualan juga bakal ditangani.

Dia menjelaskan, dalam acara Gebyar PKL juga bukan diwajibkan pedagang datang untuk mendapat stiker. Sebab meskipun tidak ikut, pedagang tetap mendapat stiker asalkan bergabung dalam paguyuban PKL.

”Banyak laporan kalau yang tidak ikut tidak boleh berdagang lagi. Itu tidak benar, karena Gebyar PKL adalah pestanya PKL,” ujarnya. (FAISOL HADI/TITIS W)

Pedagang jadi Kaya Raya Gara-gara Gebyar PKL Kudus

Hiburan dalam kegiatan Gebyar PKL di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Hiburan dalam kegiatan Gebyar PKL di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Selama kegiatan Gebyar PKL 5 Januari lalu, jumlah penghasilan PKL diklaim meningkat ketimbang pada hari biasanya. Bahkan, para pedagang dianggap dapat menjual barangnya dua hingga tiga kali lipat ketimbang biasanya.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Dagsar Kudus Sudiharti kepada MuriaNewsCom. Menurutnya, penghasilan para PKL dalam kegiatan itu jauh meningkat ketimbang hari biasanya. Bahkan ada pula PKL yang berharap untuk ditambah waktu untuk Gebyar PKL.

“Yang bilang itu para PKL dan paguyuban sendiri. Mereka bilang kalau penghasilan mereka semakin bertambah, makanya mereka meminta agar Gebyar PKL waktunya ditambahkan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, untuk penambahan waktu hari Gebyar PKL, pihaknya belum dapat memutuskan. Sebab dengan adanya kegiatan itu juga berdampak pada lainnya seperti arus lalu lintas.Karena PKL menempati jalan utama protokol.

Sedangkan untuk penjualnya atau para PKL, kata dia, memiliki pelanggan yang banyak saat kegiatan itu . Bahkan, untuk PKL penjual nasi, jika biasanya hanya menghabiskan lima kilo beras, saat momen itu dapat mencapai 15 kilo beras.

“Itu hanya beberapa kabar dan informasi yang kami dapat. Bahkan pada tahun pertama ada yang bilang habis sampai 25 kilo. Dan kami rasa tahun inipun sama, meski ada hujan,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Gebyar PKL Kudus Tahun Ini Lebih Ramai

Panggung hiburan menambah Gebyar PKL di Kudus semakin ramai. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Panggung hiburan menambah Gebyar PKL di Kudus semakin ramai. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Pelaksanaan Gebyar PKL Kudus yang dilaksanakan tahun ini, dinilai lebih meriah ketimbang yang dilaksanakan pada tahun pertama. Hal itu dinilai dari banyaknya pengunjung yang datang.

Sadi Dupardi Danu, satu dari ribuan pedagang yang memadati kegiatan menuturkan, Gebyar PKL tahun Ini Lebih ramai ketimbang tahun lalu. Bahkan, jumlah PKL yang ikut bergabung juga lebih banyak tahun ini

“Ya jelas ramai tahun ini, sangat padat. Sehingga tahun ini lebih meriah. Meskipun awalnya diguyur hujan dan sempat khawatir kalau sepi,” katanya yang juga pedagang di jalan Mangga Kudus kepada MuriaNewsCom.

Dia berharap, kegiatan tersebut dapat dilakukan secara rutin. Sebab dari pelaksanaan tiap tahun, semakin banyak peminatnya dan semakin ramai.

Sementara, M Ian, pengunjung asal Jepara mengatakan senang dengan kegiatan itu. Bahkan dia jauh jauh datang dari Jepara bersama keluarganya khusus untuk menyaksikan kemeriahan Gebyar PKL.

“Sayangnya cuma sehari. Kalau lebih lama lagi mungkin lebih ramai. Ya mungkin dua sampai tiga hari. Akan lebih ramai,” harapnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

PKL Sosrokartono Kudus Cuci Bersih Gerobaknya Demi Sambut Hari PKL

Salah satu PKL yang tergabung paguyuban PKL Sosrokartono tengah menyiapkan gerobaknya untuk dibersihkan dan siap mengikuti gebyar PKL besok, Selasa (05/01/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Salah satu PKL yang tergabung paguyuban PKL Sosrokartono tengah menyiapkan gerobaknya untuk dibersihkan dan siap mengikuti gebyar PKL besok, Selasa (05/01/2016). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Saat ini puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan Jalan Sosrokartono Kudus, tengah bersiap menyambut hari PKL pada Selasa (05/01/2016) besok. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah mencuci bersih gerobak jualannya.

Salah satu anggota paguyuban PKL Sosrokartono Kudus Suparman mengutarakan, dengan ditetapkannya hari PKL pada 5 Januari, pihaknya menyambutnya dengan suka cita. Pasalnya pemkab Kudus akan menyelenggarakan Gebyar PKL. ”Hal itu tentunya menjadi peluang para PKL untuk menjajakan dagangannya dan memperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas,” katanya.

Selain itu, sedikitnya 70 PKL yang tergabung dalam paguyuban PKL Sosrokartono ikut serta berjualan di sekitar Alun-alun Kudus. ”Insya Allah besok kita semua terjun ke sana (Alun-alun).

Dengan adanya acara ini, kita bisa merasa terbantu untuk bebas mencari sesuap nasi,” paparnya.
Dia menilai, bila hari PKL ini bisa selalu dijalankan oleh pemerintah, pihaknya optimistis ke depan masyarakat Kudus semakin sejahtera. Selain menyiapkan dagangan, para PKL tengah sibuk membersihkan bahkan mencuci gerobaknya. Sehingga tampil bersih dan rapi pada saat mengikuti gebyar PKL di Alun-alun Kudus besok.

”Untuk persiapannya kami membersihkan serta mencuci gerobak. Serta menata barang dagangannya dengan rapi,” imbuhnya. (EDY SUTRIYONO/TITIS W)

Lantai Dua SCJ Dipersiapkan untuk Pusat Penjualan Elektronik

Warga tampak berada di depan gedung SCJ. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Warga tampak berada di depan gedung SCJ. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

JEPARA – Kondisi Shoping Center Jepara (SCJ) yang ada di Kabupaten Jepara terbilang mangkrak. Pasalnya, dari sekian banyak kios yang tersedia hanya segelintir yang baru dimanfaatkan. Selebihnya nganggur padahal letak SCJ cukup strategis lantaran berada di pusat kota Jepara.

Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, pihaknya berencana melakukan penataan ulang SCJ dengan sejumlah konsep. Salah satunya dengan memanfaatkan lantai dua SCJ sebagai pusat elektronik di Kabupaten Jepara.

”Bagusnya penataan untuk kios-kios di lantai satu diperuntukkan bagi penjual jajanan atau kuliner. Sementara untuk lantai dua gedung SCJ akan dijadikan pusat elektronik,” kata Subroto.

Dia juga mengemukakan, dengan pemanfaatan lantai dua sebagai pusat elektronik, dia melihat ada peluang besar untuk lebih berkembang. Sebab, perkembangan teknologi terutama barang elektronik cukup pesat. Sementara di Kabupaten Jepara sendiri belum memiliki pusat elektronik.

”Banyak warga Jepara yang harus ke luar kota, yaitu sampai Kudus dan Semarang untuk membeli barang-barang elektronik. Jadi, kalau di Jepara ada pusat elektronik maka tidak usah repot-repot ke luar kota,” ungkapnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, memang di lantai dua SCJ mangkrak. Padahal ada banyak kios yang cukup bagus kualitas bangunannya. Sedangkan di lantai tiga ada komplek tempat hiburan karaoke. (WAHYU KZ/TITIS W)

Gara-gara Dijauhi Pembeli, Pusat Belanja Modern di Jepara Akan Ditata

Warga tampak berada di depan gedung SCJ. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Warga tampak berada di depan gedung SCJ. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pusat perbelanjaan atau Shopping Centre Jepara (SCJ) yang berada dekat Alun-alun Kabupaten Jepara di Jalan Brigjend Katamso, Kecamatan Kota, Jepara, akan ditata oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Jepara Subroto. Menurutnya, kawasan SCJ memiliki potensi yang sangat besar. Namun, dengan kondisi yang saat ini ada, minat pengunjung untuk datang menjadi sangat minim.

“Kondisinya parah, lantai dua juga mangkrak. Kalau kondisinya seperti ini terus ya jelas tidak laku,” kata Subroto kepada MuriaNewsCom, Jumat (13/11/2015)

Menurutnya, Pemkab Jepara akan menata ulang keberadaan pusat perbelanjaan yang ada di pusat kota tersebut. Jika selama ini yang berfungsi hanya pada lantai satu. Diharapkan dengan penataan nantinya lantai dua juga bisa berfungsi.

“Ini akan kita musyawarahkan dengan pihak-pihak terkait. Baik dari penataan kios hingga sistem sewa yang akan dibuat dengan efisien dan terjangkau,” kata Subroto. (WAHYU KZ/AKROM HAZAMI)

Dorong Kesejahteraan PKL, Pemkab Kudus Fasilitasi Sarana Usaha

Bupati Kudus H Musthofa saat menyerahkan bantuan sarana usaha bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Bantuan ini mendapat sambutan hangat dari para pedagang. (Bagian Humas Setda Kudus)

Bupati Kudus H Musthofa saat menyerahkan bantuan sarana usaha bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Bantuan ini mendapat sambutan hangat dari para pedagang. (Bagian Humas Setda Kudus)

 

KUDUS – Keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kudus, tidak terlepas dari perhatian pemerintah kabupaten setempat. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus.

Memanfatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kabupaten Kudus, pemkab berusaha memberikan bimbingan dan bantuan kepada para PKL di wilayahnya. Wujud nyata yang sudah dilakukan, yakni memberikan bantuan kios untuk sarana usaha bagi para pedagang tersebut.

Bantuan yang sudah dikucurkan Pemkab Kudus antara lain 800 unit gerobak yang didesain bisa ditaruh ditempatkan di atas motor PKL. Selain PKL sekolah, ada pula program penataan PKL di beberapa titik seperti PKL gang 1, PKL Kaliputu, PKL Jalan Agil Kusumadya, maupun PKL Lapangan Parkir GOR Wergu.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Sudhiharti menjelaskan, program yang dicanangkan ini sudah sesuai regulasi. Pemberian bantuan sarana dan tempat usaha bagi PKL di lingkungan IHT tersebut mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf f, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Di sana disebutkan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Perhatian Pemkab Kudus terhadap keberadaan PKL di Kudus memang cukup istimewa. PKL yang selama ini sering diidentikkan dengan pengganggu ketertiban umum, justru merupakan pahlawan ekonomi kerakyatan. Dengan fasilitasi sarana usaha yang diberikan tersebut, diharapkan bisa menjadikan PKL lebih tertib dan justru menjadi daya tarik tersendiri Kota Kudus.

”Ini sesuai komitmen bupati Kudus yang secara khusus memberikan penghargaan bagi para PKL. Bahkan, bupati juga telah menetapkan Hari PKL Kudus yang jatuh setiap tanggal 5 Januari,” kata Sudhiharti. (ADS)

Alasan Lama di Proses Lelang, Perbaikan Tenda SCJ Baru Dilaksanakan

Tenda PKL di SCJ yang memang kondisinya sudah rusak. Dinas terkait di Kabupaten Jepara mulai melakukan perbaikan dan renovasi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Tenda PKL di SCJ yang memang kondisinya sudah rusak. Dinas terkait di Kabupaten Jepara mulai melakukan perbaikan dan renovasi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Perbaikan tenda Shoping Center Jepara (SCJ) yang sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Mei lalu, baru kali ini direalisasikan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Jepara Dwi Riyanto melalui Kabid Pengelolaan Pasar Mustakhim.

Menurutnya, realisasi dari rencana tersebut diakuinya molor lantaran lama di proses lelang. Pihaknya mengklaim realisasi telah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Diperkirakan akan selesai selama satu sampai satu setengah bulan ke depan.

“Perbaikan sudah dimulai. Kami akui memang sedikit molor karena proses lelang lama. Sebab, proses lelang sudah menggunakan e-proc,” ujar Mustakhim kepada MuriaNewsCom, Kamis (1/10/2015).

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk anggaran sendiri masih sama seperti rencana awal, yakni sekitar Rp 600 juta untuk perbaikan dan renovasi tenda Pedagang Kaki Lima (PKL) di SCJ tersebut. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)