PKL Bandel di Kudus Terancam Denda Setengah Juta

Sejumlah PKL Alun-alun Simpang Tujuh Kudus saat menjajahkan barang dagangannya belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus kembali melakukan penataan terdapat PKL di Kota Kretek. Kali ini, penataan ditekankan untuk memberi efek jera. Salah satunya dengan menerapkan denda sebesar Rp 500 ribu bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang nekat berjualan di zona merah.

Kabid PKL pada Dinas Perdagangan kabupaten Kudus, Sofyan Dhuhri mengatakan, aturan tersebut merupakan amanat perda no 11 tahun 2017, tentang pemetaan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima yang disahkan belum lama ini.

”Dalam perda tersebut, zona jualan PKL dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah zona hijau yang mana diperbolehkan untuk para PKL selama 24 jam. Kedua adalah zona kuning, yang mana diperbolehkan berjualan dalam waktu yang ditentukan. Terakhir adalah zona merah, yang mana terlarang jualan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Hanya saja, dalam perda tersebut belum tertera jelas mana saja jalan atau tempat yang masuk dalam masing-masing zona. Karena itu, saat ini Bagian Hukum Setda Kudus masih menggodoknya dalam peraturan bupati (perbup) sebagai fungsi turunan.

Meski begitu, lanjut Sofyan, ia sudah mengusulkan beberapa tempat untuk masuk di zona merah atau larangan jualan. Satu di antaranya berada di Jalan Ramelan hingga simpang tujuh, yang merupakan larangan jualan. Kemudian kawasan simpang tujuh Kudus dan Kawasan RSUD zona kuning  dengan diperbolehkan berjualan mulai sore.

“Nantinya bakal ada petugas yang mengawasi serta melakukan pantauan. Sehingga peraturan dapat sepenuhnya berjalan tanpa adanya pilih kasih. Namun sebelum itu kami menunggu perbup dan juga ada sosialisasi terlebih dahulu,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

“Ini Bukan Hari Baik untuk Bongkar Lapak PKL”

Salah seorang PKL, Wawan, saat berada di lokasi pembongkaran lapak di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Salah seorang PKL, Wawan, saat berada di lokasi pembongkaran lapak di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Wawan Setiawan (50), seorang PKL di Kudus ini menolak lapaknya dibongkar Satpol PP secara paksa.

Dia meminta waktu untuk membongkar lapaknya sendiri. Hal itu, dilakukan lantaran dirinya mencari hari yang baik menurut perhitungannya.

“Saya ini orang Jawa, jadi harus cari hari baik serta hitungan yang baik pula. Tidak bisa sembarangan, kalau tidak laku, gara-gara hari pindah jelek, gimana,” tanyanya saat lapaknya hendak dibongkar Satpol PP.

Dia yang telah lama membuka lapak di jalan R Agil Kusumadya bersedia pindah meskipun terpaksa. Itu dilakukan karena telah ada tempat baru yang disediakan.

Tempat baru yang dimaksud, adalah sama di jalan R Agil. “Sebenarnya kalau keberatan ya keberatan, sebab sudah 27 tahun di sini. Tapi bagaimana lagi, maksimal seminggu harus sudah pindah ini,” ungkapnya.

M Sunaryo, pedagang warung juga mengungkapkan kekesalannya. Namun lantaran sudah menjadi kebijakan pemerintah, dia hanya bisa menerima.

“Lokasi baru kecil, hanya sekitar tiga meter. Padahal saya jualan makanan. Tapi bagaimana lagi, tidak bisa apa-apa,” keluhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PKL Soto Ingin Ketemu Anggota Dewan Adukan Nasibnya

Deretan warung PKL di jalur lambat Jalan Agil Kusumadya yang hendak digusur Disdagsar Kudus karena dianggap menghalangi warung makan di belakangnya (MuriaNewsCom/Merie)

Deretan warung PKL di jalur lambat Jalan Agil Kusumadya yang hendak digusur Disdagsar Kudus karena dianggap menghalangi warung makan di belakangnya (MuriaNewsCom/Merie)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Rencana Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disdagsar) Kudus menggusur tiga Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalur lambat Jalan R Agil Kusumadya, memang semakin nyata. Hal ini tentu membuat pedagang semakin khawatir.

Mereka berniat untuk mengadukan nasibnya ke pihak wakil rakyat. “Apa bisa kami ini mengadu ke orang-orang di DPRD Kudus sana. Supaya mereka mengerti bagaimana perasaan waswas kami kalau kemudian kami digusur,” kata Rusmiyati, pedagang soto di lokasi tersebut.

Rencana dipindahkannya tiga orang PKL di lokasi itu, adalah karena adanya permintaan dari salah satu pemilik warung di sana. Disdagsar kemudian menindaklanjutinya dengan meminta ketiga PKL tersebut dipindah ke tempat lain.

Rusmiyati mengatakan, dirinya siap pindah jika memang akan ada pembangunan dari pihak pemerintah. “Tapi kalau karena adanya permintaan dari orang lain yang merasa terganggu dengan kehadiran saya, ya saya tidak mau,” katanya.

Perempuan yang sudah berjualan di lokasi itu selama 16 tahun tersebut mengatakan, dirinya ingin mengadu ke pihak wakil rakyat, supaya keluhannya bisa tersampaikan. “Apa yang harus saya lakukan supaya bapak dan ibu anggota dewan itu bisa mendengar keluhan saya?” jelasnya.

Rusmiyati menuturkan, dulu pada saat kali pertama dirinya mengadukan persoalan tersebut ke kepala Disdagsar, dirinya disambut baik. Bahkan didukung untuk tetap jualan di sana. “Tapi kok sekarang beda situasinya. Saya tetap disuruh pergi dari sini,” terangnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi B DPRD Kudus Muhtamat siap untuk menerima para pedagang.
“Terus terang saya belum mengetahui persis persoalan ini. Tapi kalau kemudian PKL mau mengadukan nasibnya, ya monggo saja,” katanya.

Muhtamat mengatakan, memang sejauh ini belum ada rencana untuk sebuah pembangunan di lokasi itu. Termasuk pembangunan taman, sebagaimana yang pernah disampaikan dinas ke pedagang.

“Jadi kalau kemudian ada yang mau mengadu ke kami, silakan saja. Nanti kita cari solusinya bersama,” imbuhnya.

Editor: Merie

Curhatan PKL Sosrokartono Kudus yang Kini Bebas Kejaran Satpol PP

 Suasana Pasar Kaliputu yang kian ramai setelah PKL Sosrokartono pindah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Suasana Pasar Kaliputu yang kian ramai setelah PKL Sosrokartono pindah. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Sosrokartono Kudus Joko Santoso mengatakan, dirinya beserta pedagang yag lain sudah lega. Setelah ratusan PKL di pasar Desa Kaliputu.

“Ya kami sudah plong ! Bisa dipindah di pasar ini. Kita juga tidak dioyak-oyak lagi oleh Satpol PP,” katanya.
Dia melanjutkan, untuk perpindahan PKL ke pasar Desa Kaliputu sudah berlangsung hampir  dua minggu yang lalu. Selain itu,untuk PKL yang tergabung dalam paguyuban
PKL Sosrokartono sebanyak 68 orang dan PKL yang tidak tergabung dalam paguyuban itu ada 60 orang.

Total ada 128 PKL yang sudah mendapatkan lapak di tempat baru itu. Sementara, untuk lapak yang berada di Pasar Kaliputu, setiap lapaknya ditempati dua orang pedagang.

“Untuk ukuran lapak, setiap lapaknya berukuran 2.5 m x 1.5 m.Namun lapak tersebut berisi dua meja yang diisi oleh dua pedagang,” tuturnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, pasar yang berada di gang 5 Desa Kaliputu tesebut kini sudah diisi oleh sekitar 128 pedagang.

Pihaknya juga patuh aturan membayar keamanan dari desa Rp 2 ribu setiap 5 hari sekali per pedagang. Sedangkan retribusi kebersihan dan lainnya belum ada.

Editor : Akrom Hazami

Baca juga : Melihat Jalan Sosrokartono Kudus Tak Lagi Semrawut 

Trotoar di Kudus Digunakan PKL, Dikeluhkan

Pedagang memenuhi trotoar dengan dagangannya, di salah satu sudut di Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Pedagang memenuhi trotoar dengan dagangannya, di salah satu sudut di Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota Komisi A Hartopo mengatakan, masih banyak trotoar jalan yang beralih fungsi menjadi tempat berdagang PKL atau parkir kendaraan. Imbasnya, pejalan kaki terpaksa turun hingga ke badan jalan. “Tentunya selain mengganggu arus kendaraan, kondisi ini membahayakan pejalan kaki,” katanya.

Anggota Komisi A bersama Satpol PP, kemarin sempat mendatangi PKL di Jalan Sosrokartono. Mereka menanyakan kesanggupan pedagang untuk pindah ke lokasi baru. Sutiyono, salah seorang pedagang mengatakan siap pindah. “Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan pindah. Kami juga belum tahu akan menempati kios yang mana,” katanya.

Kepala Satpol PP Abdul Halil mengatakan, penertiban PKL masih menjadi fokus kegiatannya. Hanya dalam penertiban, ada aspek kemanusiaan yang diperhatikan. “Kami mengupayakan berkoordinasi dengan SKPD lain agar PKL yang ditertibkan memiliki alternatif lokasi baru yang tidak mengganggu kepentingan umum,” ujarnya.

Terkait PKL Jalan Sosrokartono, Halil mengaku sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. “Kami juga masih menunggu kapan relokasi akan dilaksanakan,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Penertiban PKL Tebang Pilih

PKL menjajakan dagangannya di salah satu sudut di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

PKL menjajakan dagangannya di salah satu sudut di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai tebang pilih. Padahal setahun terakhir, Satpol PP terlihat tegas menindak PKL di sejumlah ruas jalan, sementara di beberapa tempat lain, masih ada PKL yang berjualan di tepi jalan dan trotoar yang dibiarkan begitu saja.

Ketua Komisi A DPRD Kudus, Mardijanto mengatakan hal itu. Salah satu sorotan ditujukan pada PKL di jalan Sosrokartono, Kaliputu. Pedagang di sana hingga kini masih dibiarkan berjualan di tepi jalan, meski saat ini pemkab sudah membangunkan pasar baru di lokasi yang tak jauh dari lokasi semula.

”Memang ada tindakan Satpol PP yang perlu diapresiasi seperti penertiban PKL jalan Menur. Namun jika dilihat, ternyata masih banyak PKL yang berjualan di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu-lintas. Contohnya di sekitar Proliman dan Jalan Sosrokartono, Kaliputu,” kata Mardijanto, Senin (15/2).

Mardijanto menambahkan, PKL di Jalan Kaliputu sudah dibuatkan pasar baru yang berada di Gang 5 Desa Kaliputu. Ia mendesak Satpol PP berkoordinasi dengan SKPD terkait sehingga relokasi pedagang ke lokasi baru bisa segera dilaksanakan.

Editor : Akrom Hazami

Lapak Baru Sempit, PKL GOR Kudus Malas Dipindah

Dua orang warga beraktivitas di depan bangunan kios yang baru didirikan di sekitar Taman Krida, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Dua orang warga beraktivitas di depan bangunan kios yang baru didirikan di sekitar Taman Krida, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Pemindahan PKL GOR Kudus ke lapak baru di sekitar Taman Krida, hingga kini belum dilakukan. Rencananya, itu akan dilakukan pada Januari 2016.

Sejumlah pedagang mengaku resah karena lapak baru nantinya dianggap terlalu sempit ketimbang lapak semula.

Seperti halnya yang diungkapkan pedagang siomay di kawasan GOR, Anton. Dia berharap pedagang tidak usah dipindah, lantaran lapak baru nanti dianggap tidak akan mampu menampung dagangan.

“Paling di sana ukurannya berapa, tidak ada tiga meter. Jadi tidak kuat kalau digunakan untuk berjualan semacam ini,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, dengan lapak yang tidak selebar lapak lama maka membuat pedagang bingung ketika ada pembeli. Bahkan dengan ukuran tersebut hanya dapat ditempatkan perabotan saja. Itu berbeda dengan lapak sebelumya yang cenderung lebih lebar, sehingga mampu menampung lebih banyak pembeli.

Selain itu, kata dia, pondasi lapak juga terlalu tinggi. Itu dianggap menyusahkan para pembeli. Karena baik pembeli atau pedagang sekalipun, yang masuk ke dalam lapak harus melompat mengingat pondasi bangunan yang terlalu tinggi dari lapak.

“Kalau begitu kami juga harus membangun anak tangga sebelum menempati. Sebab kalau tidak ada maka susah masuknya,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Disbudpar Kudus Sunardi menegaskan kalau Januari ini pedagang akan dipindah. Namun hingga memasuki akhir Januari pedagang tidak kunjung dipindah.

Editor : Akrom Hazami

Pagi-pagi Ratusan PKL Berjubel di Wilayah Undaan, Ada Apa?

Beberapa lapak PKL tengah bersiap membuka dagangannya di sepanjang jalan Kudus-Purwodadi Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan pada even Bazar Maulid selama sepekan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa lapak PKL tengah bersiap membuka dagangannya di sepanjang jalan Kudus-Purwodadi Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan pada even Bazar Maulid selama sepekan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Kamis (20/1/2016) pagi ratusan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai memadati tepi jalan Kudus-Purwodadi. Tepatnya berada di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan.

Mulai berdatangannya para PKL tersebut lantaran ini menggelar Bazar Maulid yang biasa diselenggarakan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW, di gedung selawat Angudi Barokahe Gusti (ABG) Undaan.

Salah satu abdi dalem Gedung Selawat Angudi Barokahe Gusti (ABG) Undaan, Eko Waluyo mengatakan, sudah menjadi agenda rutin panitia Maulid gedung ini sebelum menggelar pengajian Maulid, satu pekan sebelumnya mengadakan Bazar Maulid.

”Untuk pengajian maulidnya diselenggarakan Sabtu 30 Januari 2016 dan Minggu 31 Januari 2016 sebagai serangkain acara Maulid. Namun, satu pekan sebelum pengajian yakni mulai tanggal 23 hingga 30 Januari 2016 diadakan Bazar Maulid,” paparnya.

Dari informasi yang dihimpun MuriaNewsCom, pengajian yang terselenggara selama 15 tahun tersebut dihadri oleh Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya dari pekalongan. ”Untuk pembicaranya biasanya diisi Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya dari Pekalongan. Selain itu, disaat bazar dibuka, sebagai penghibur pengunjung bazar, panitia menampilkan kesenian rakyat. Seperti halnya gamelan, kasidah, dan rebana,” imbuhnya.

Editor: Titis Ayu W

Ratusan Lapak PKL Penuhi Jalan Protokol di Kudus

Lapak-lapak PKL yang berdiri di jalan protokol di Kudus pada even Gebyar PKL (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Lapak-lapak PKL yang berdiri di jalan protokol di Kudus pada even Gebyar PKL (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Selasa pagi (5/1/2016) ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) terlihat sudah memenuhi ruas Jalan Dr. Loekmonohadi, yakni salah satu jalur yang menuju ke arah Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.

Ratusan lapak tersebut, hari ini, oleh Pemkab Kudus diberikan kebebasan untuk berjualan di jalan protokol. Hal ini sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada PKL yang merayakan hari jadinya yang ke 2, yang bertajuk “Gebyar PKL”.

Salah satu PKL dari Wergu Wetan Suponomengatakan,persiapan untuk berjualan sudah dimulai tadi malam. Baik itu mendirikantenda atau juga menyiapkan gerobak dan segala sesuatunya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, selain lapak PKL yang sudah siapmenjajakan makanan dan minumannya,terlihat juga panggung hiburan rakyat yang sudah didirikan. Seperti halnya di Jalan Loekmonohadi,  di depan pendopo, di Jalan Sunan Kudus danlainnya.

“Ya kami sebagai bagian dari PKL tentunya sangat gembira. Sebab nasibkami diperhatikan. Bandingkan saja PKL yang ada di daerah lain, kalau kita lihat di TV, mereka selalu bentrok dengan pihak terkait. Akan tetapiPKL disini sangat diperhatikan sekali oleh pemerintah,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan adanya event semcam ini, maka masyarakat kecilbisa terangkat ekonominya. Sehingga diharpkan angka kemiskinan juga akanmenurun. (EDY SUTRIYONO/KHOLISTIONO)

1.500 PKL di Kudus Ramaikan Gebyar PKL

melakukan aktivitasnya di salah satu sudut Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

melakukan aktivitasnya di salah satu sudut Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Ribuan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kudus, siap memeriahkan kegiatan Gebyar PKL, 5 Januari 2015. Bahkan kemungkinan jumlahnya lebih, bakal meramaikan kegiatan pestanya para PKL.

Plt Dinas Dagsar Kudus Sudiharti mengatakan, sampai Senin (4/1/2015), sudah terdapat sedikitnya 1.500 PKL. Jumlah tersebut dipastikan bakal terus bertambah mengingat banyaknya PKL yang masih ingin bergabung

“Itu baru data sementara, jadi masih banyak yang ingin bergabung dengan kegiatan itu. Belum lagi nanti PKL lain yang meramaikan kegiatan itu,” katanya kepada MuriaNewsCom

Perayaan tersebut, merupakan kali kedua dilaksanakan. Sebab sebelumnya di 2015 lalu, kegiatan tersebut serupa dilaksanakan. Bedanya, tahun ini lebih besar dan juga lebih banyak PKL.

Kegiatan tersebut juga sekaligus memperingati hari jadi PKL yang ketiga. Diharapkan pada tahun berikutnya kegiatan yang terlaksana semakin berkembang pesat.

Mengenai jenis jualan, kata dia bervariatif. Semua PKL bebas berjualan dalam sehari itu. Mulai dari makanan, jajan, pakaian dan lain sebagainya. Karena itu akan semakin memeriahkan perayaan tersebut.

“Mulai pagi pada 5 Januari sudah bisa dinikmati. Kemudian secara resmi akan dibuka pada sore hari sekitar pukul 15.30 WIB,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Gebyar PKL Kudus, Diramaikan 9 Panggung Hiburan

PKL berada di salah satu titik di Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

PKL berada di salah satu titik di Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Selama kegiatan Gebyar PKL pada 5 Januari 2016 mendatang, disiapkan juga sembilan panggung hiburan. Hal itu untuk meramaikan kegiatan tahunan tersebut.

Plt Kepala Dinas Dagsar Kudus Sudiharti mengatakan, kegiatan tersebut sudah disiapkan sembilan panggung penampilan. Panggung yang disiapkan itu, bakal dipasang di sepanjang jalan dari KEM menuju ke Simpang Tujuh Kudus.

“Ada sembilan panggung hiburan, namun mengenai penampilannya dipersilakan dari setiap kecamatan. Sehingga pihak kecamatan yang bakal menentukan siapa yang mengisinya,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, penampilan yang disuguhkan diperkirakan dari para siswa di sekolah. Sebab mereka juga yang memiliki massa untuk meramaikan penampilan tersebut.

Selain itu, hadir pula T Koes dalam sebuah panggung 5 Januari nanti. Mereka akan menghibur pencinta Koes Ploes dalam memeriahkan Gebyar PKL. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

PKL Kudus Tak Ingin Bupati Mblenjani Janji Bebaskan Jualan di Alun-alun

Sejumlah PKL mangkal di salah satu titik di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Sejumlah PKL mangkal di salah satu titik di Kabupaten Kudus. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Bupati Kudus Musthofa pada saat peresmian 18 Jembatan di Ploso, Jati, Senin (21/12/2015) menyatakan bahwa pedagang kaki lima (PKL) akan dibebaskan berjualan di alun-alun pada 5 Januari 2016.

Salah satu PKL yang berjualan di Kecamatan Mejobo, Rubiyanto berharap bupati tak mblenjani janji atau mengingkari janji atas apa yang disampaikan. Dia mengaku sangat senang bila tanggal 5 Januari 2016, PKL dibebaskan berjualan di Alun-alun Kudus. “Senang kalau benar-benar begitu,” katanya.

Para PKL, kata dia, jelas sangat senang bila itu benar-benar terjadi. Tapi yang masih penasaran, pakah hanya PKL yang sering mangkal di alun-alun (perkotaan) saja, atau juga PKL seluruh Kudus tanpa terkecuali?.

Sejujurnya, Rubi ingin mangkal di alun-alun tiap sore hari. Tapi hal itu tidak bisa terealisasi, karena tidak mendapatkan izin dari instansi terkait.

PKL lainnya, Kusmono berharap pemerintah seyogyanya lebih peduli dengan PKL. (EDY SUTRIYONO / AKROM HAZAMI)

Inilah Perbedaan PKL Sosrokartono dan PKL Kutu Loncat

Aktivitas PKL Sosrokartono Kudus melakukan rutinitas sehari-harinya. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Aktivitas PKL Sosrokartono Kudus melakukan rutinitas sehari-harinya. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Ketua paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Sosrokartono Kudus Joko Santoso mengungkapkan bahwa, perbedaan PKL Sosrokartono asli dengan PKL kutu loncat (luar wilayah) itu harus bisa dicermati.

“Jangan sampai kalau ada razia Satpol PP, PKL Sosrokartono kena imbasnya. Yakni PKL Sosrokartono dimarahi petugas. Sebab selama ini yang berjualan melebar di pinggir jalan itu ialah PKL kutu loncat,” kata Joko.

Oleh karena itu, pihaknya selalu memberikan arahan bagi anggota untuk bisa membuktikan bahwa paguyuban PKL Sosrokartono itu bisa mematuhi aturan yang ada.

“Pertama untuk membedakan PKL Sosrokartono dengan PKL kutu loncat ialah, PKL Sosro kartono selalu berjualan diatas trotoar. Sedangkan kutu loncat biasanya akan berjualan di pinggir jalan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Joko, yang kedua PKL kutu loncat juga akan berjualan di sela-sela gang. Atau berjualan di gang (menjorok ke dalam). Sebab semua trotoar itu sudah ditempati oleh PKL Sosrokartono.

“Yang ketiga yakni, anggota Paguyuban PKL Sosrokartono itu pasti mempunyai KTA (kartu tanda anggota). Karena kita organisasi yang resmi,” tuturnya.

Yang keempat yakni para PKL Sosrokartono itu mempunyai gerobak PKL sumbangan dari pemkab. (EDY SUTRIYONO/AKROM HAZAMI)

Ini Trik yang Digunakan Agar PKL di Jalan Sosrokartono Kudus Terhindar dari Razia Satpol PP

Ketua Paguyuban PKL Sosrokartono Joko Santoso (bertopi) (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ketua Paguyuban PKL Sosrokartono Joko Santoso (bertopi) (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

KUDUS – Pedagan kaki lima (PKL) yang biasanya mangkal di pinggir jalan, seringkali dihantui dengan adanya razia yang dilakukan Satpol PP. Berbagai cara pun biasanya dilakukan untuk bisa menyelamatkan barang dagangan mereka.

Agar tidak terjaring razia yang digelar Satpol PP, ada cara yang dilakukan PKL yang tergabung dalam paguyuban PKL Jalan Sosrokartono, Kaliputu, Kudus.

Ketua Paguyuban PKL Sosrokartono Joko Santoso mengatakan, untuk memberikan pembinaan terhadap terhadap, PKL dibuatkan wadah dalam organisasi. Sehingga, ketika menjajakan dagangannya tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan pemerintah daerah.

“Dengan adanya paguyuban ini, kita dapat memberikan pemahaman kepada PKL, agar cara menggelar lapak mereka sesuai yang diintruksikan pemerintah. Misalnya saja, ketika Kota Kudus sedang ada event, kita juga mengadakan dengan dinas terkait, agar mereka bisa mengarahkan kami, sehingga pedagang tidak mengganggu kegiatan tersebut,” ujarnya.

Pihaknya, katanya, juga rutin mengadakan rapat mingguan, dengan anggotanya yang kini mencapai sekitar 70 orang.

Kemudian, dengan adanya paguyuban ini, katanya, anggota juga diberikan kartu anggota. Sehingga, ketika ada razia dari Satpol PP, mereka dapat menunjukkan kartu tersebut.

Menurutnya, bila PKL itu bisa dikondisikan oleh ketua paguyubannya serta dapat mematuhi aturan yang ada, maka kegiatan berdagang juga bisa lancar, serta arus lalu lintas juga lancar.

Biasnya, pedagang yang tergabung dalam paguyuban ini, selalu menggelar barang dagangannya diatas trotoar. Sedangkan PKL dari luar wilayah, biasanya akan menjajakan dagangannya di bahu jalan, sehingga sangat berpotensi mengganggu arus lalu lintas.

“Kalau PKL berdagang di atas trotoar dan tidak melebar sampai ke bahu jalan, maka pemerintah akan bisa mentolelir hal itu,” imbuhnya. (EDY SUTRIYONO/KHOLISTIONO)
Foto : Ketua Paguyuban PKL Sosrokartono Joko Santoso (bertopi) (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Pemkab Kudus Mulai Marah dengan PKL yang Melanggar

Petugas Satpol PP berada di salah satu PKL yang ada di depan RSUD dr Loekmonohadi Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP berada di salah satu PKL yang ada di depan RSUD dr Loekmonohadi Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Beberapa kasus PKL yang menjual lapaknya menjadi perhatian Pemkab Kudus. Karenanya, pemkab meminta agar masyarakat yang mengetahui hal tersebut, silakan melapor kepada dinas terkait.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Dagsar Sudiharti. Menurutnya kasus tersebut cukup mengkhawatirkan dan jelas menyalahi aturan.

“Seperti kasus yang di sekitar Matahari itu juga benar. Kami sudah menindak kasus tersebut karena hal semacam itu tidak diperbolehkan,” katanya.

Menurutnya, lokasi tempat berjualan juga bukan milik pedagang. Jadi tidak boleh dijual. Sebab baik itu trotoar dan median jalan juga milik pemerintah, bukan milik perorangan apalagi milik PKL.

Terkait hal tersebut, pihaknya menyatakan kalau ada PKL yang sudah tidak berjualan selama beberapa hari, PKL lain dapat menempati dan tidak usah membayar kepada pedagang lama.

“Kalau ada apa apa biar saya yang menangani. Silakan laporkan langsung kepada saya,” jelasnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Beberapa PKL di Kudus Bertingkah Semaunya

Petugas Satpol PP berada di salah satu PKL yang ada di depan RSUD dr Loekmonohadi Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Petugas Satpol PP berada di salah satu PKL yang ada di depan RSUD dr Loekmonohadi Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

KUDUS – Para pedagang kaki lima (PKL), di Kudus ternyata banyak yang bertindak semaunya. Mulai dari melanggar jam berjualan hingga menjual di daerah yang tidak diperbolehkan. Bahkan, ada yang sampai menjual lapaknya.

Hal itu diungkapkan oleh seorang pedagang di kawasan Plaza Kudus dan depan RSUD dr Loekmonohadi Kudus. Pedagang yang enggan disebutkan namanya itu menceritakan, ada PKL yang menjual lapaknya sekitar Rp 10 juta.

“Ada yang jualan di sekitar sini sudah lama. Namun malah menjual lapaknya kepada calon pedagang baru Rp 10 juta. Calon pedagang baru itu belum juga berjualan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Plt Kepala Dinas Dagsar Sudiharti juga membenarkan informasi yang beredar itu. Menurutnya pelaku yang menjual lapak berjualan sudah beberapa kali terjadi dengan nominal harga cukup besar. “Beberapa kali sempat terjadi,” kata Sudiharti. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)