PKL Bandel di Kudus Terancam Denda Setengah Juta

Sejumlah PKL Alun-alun Simpang Tujuh Kudus saat menjajahkan barang dagangannya belum lama ini. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus kembali melakukan penataan terdapat PKL di Kota Kretek. Kali ini, penataan ditekankan untuk memberi efek jera. Salah satunya dengan menerapkan denda sebesar Rp 500 ribu bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang nekat berjualan di zona merah.

Kabid PKL pada Dinas Perdagangan kabupaten Kudus, Sofyan Dhuhri mengatakan, aturan tersebut merupakan amanat perda no 11 tahun 2017, tentang pemetaan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima yang disahkan belum lama ini.

”Dalam perda tersebut, zona jualan PKL dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah zona hijau yang mana diperbolehkan untuk para PKL selama 24 jam. Kedua adalah zona kuning, yang mana diperbolehkan berjualan dalam waktu yang ditentukan. Terakhir adalah zona merah, yang mana terlarang jualan,” katanya kepada MuriaNewsCom

Hanya saja, dalam perda tersebut belum tertera jelas mana saja jalan atau tempat yang masuk dalam masing-masing zona. Karena itu, saat ini Bagian Hukum Setda Kudus masih menggodoknya dalam peraturan bupati (perbup) sebagai fungsi turunan.

Meski begitu, lanjut Sofyan, ia sudah mengusulkan beberapa tempat untuk masuk di zona merah atau larangan jualan. Satu di antaranya berada di Jalan Ramelan hingga simpang tujuh, yang merupakan larangan jualan. Kemudian kawasan simpang tujuh Kudus dan Kawasan RSUD zona kuning  dengan diperbolehkan berjualan mulai sore.

“Nantinya bakal ada petugas yang mengawasi serta melakukan pantauan. Sehingga peraturan dapat sepenuhnya berjalan tanpa adanya pilih kasih. Namun sebelum itu kami menunggu perbup dan juga ada sosialisasi terlebih dahulu,” ungkap dia.

Editor: Supriyadi

PKL Nantang Satpol PP Kudus, 2 Lapaknya Pun Dibongkar Paksa

Sejumlah petugas Satpol PP membongkar lapak PKL di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Sejumlah petugas Satpol PP membongkar lapak PKL di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Sejumlah petugas gabungan dari Satpol PP, Dishubkominfo dan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus membongkar dua lapak PKL Senin (1/8/2016).

Kedua lapak tersebut, diketahui jika pemiliknya nantang. Yakni tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya telah disampaikan.

PKL yang dibongkar adalah PKL di jalan R Agil Kusumadya atau di dekat dengan DPRD Kudus ke selatan, dan di jalan Museum kretek. Di masing-masing tempat ada satu buah lapak yang dibongkar paksa.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengungkapkan, PKL tersebut berjualan di kawasan yang dilarangt.  Sebelumnya, pedagang sudah mendapat  peringatan. Tapi pemilik lapak belum juga membongkar.

“Keduanya terpaksa kami tertibkan lantaran pemilik tidak datang untuk membongkar. Untuk itulah kami terpaksa membongkarnya,” katanya.

Menurutnya, khusus untuk lapak yang terdapat di jalan Museum kretek, hasil bongkaran diminta pemilik. Sebab ketika usai bongkar, pemilik datang ke lokasi.

Sementara untuk di jalan R Agil, pemilik tak datang sampai pembongkaran lapak dilakukan. Bahkan hingga lapak berupa kayu dan atap dibawa ke kantor Satpol, tidak juga pemilik datang.

“Besar kemungkinan pemilik sudah meninggalkan lapak itu. Jadi tidak ada yang datang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, sebenarnya ada lapak lainnya yang juga harus dibongkar. Namun para pemilik meminta negosiasi agar lapak dibongkar sendiri.

“Ada tiga lapak lain yang harusnya dibongkar namun tadi sudah tanda tangan perjanjian. Rencana maksimal 8 Agustus mendatang harus sudah bersih,” ungkapnya.

Dia menambahkan, patroli rutin akan terus digalakkan untuk menciptakan kondisi yang tertib dari PKL. Tidak hanya untuk patroli pada pagi dan siang hari saja yang dilakukan, melainkan pula pada malam hari.

Editor : Akrom Hazami