27 Agustus, PKB Mulai Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus

Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani.  (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kudus berencana membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kudus untuk Pilkada 2018 mendatang.

Rencananya pendaftaran akan dilakukan selama 16 hari, dimulai tanggal 27 Agustus 2017 hingga 11 September 2017 mendatang.

Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani mengatakan pendaftaran resmi dimulai Minggu (27/8/2017) pagi. Bagi para calon yang berminat mendaftar, dipersilakan langsung ke kantor DPC PKB Kudus, di Jalan Ganesha, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota. 

”Sesuai jadwal, pendaftaran akan dibuka mulai 27 Agustus dan berakhir tanggal 11 September. Karena itu yang ingin mendaftar silahkan bersiap-siap,” katanya saat dihubungi MuriaNewsCom, Rabu (23/8/2017).

Ilwani menyebutkan, dalam pendaftaran nanti, semua orang diperbolehkan mengikuti proses pendaftaran. Baik itu politisi, birokrat, ataupun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Hanya, dalam prosesnya nanti, PKB mengutamakan keterbukaan hingga selesai.

”Jadi kami terbuka. Siapa saja boleh, asal memenuhi persyaratan,” tegasnya.

Hanya saja, lanjut pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kudus ini, untuk persyaratan bisa dilihat di kantor DPC. Ia mengaku sampai saat ini masih menyempurnakan persyaratan.

”Persyaratan bisa diambil langsung di kantor DPC  PKB mulai Minggu hingga jadwal ditentukan,” tandasnya.

Ilwani menambahkan, setelah pendaftaran, mereka yang dianggap memenuhi persyaratan wajib menyampaian visi misi. Penyampaian visi misi bakal calon ini akan digelar pertengahan September mendatang.

“Setelah itu, pengumuman pendaftaran akan keluar pada Oktober mendatang. Pengumuman tersebut, juga sekaligus keluarnya rekomendasi yang keluar dari partai,” imbuhnya.

Editor : Supriyadi

MPR Minta Konten Radikalisme di Internet Dibersihkan

Anggota MPR RI Fraksi PKB Fathan Subhi mendesak pemerintah segera membersihkan konten internet yang berisi ajaran radikalisme. Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016) (MuriaNewsCom/Merie)

Anggota MPR RI Fraksi PKB Fathan Subhi mendesak pemerintah segera membersihkan konten internet yang berisi ajaran radikalisme. Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016) (MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Kudus – Anggota MPR RI Fathan Subhi meminta pemerintah untuk serius membersihkan konten-konten di internet yang berbau radikalisme serta anti Pancasila. Konten tersebut dinilai sangat berbahaya karena cenderung berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

”Ada banyak konten di internet hingga media sosial yang berisikan paham radikalisme, menebarkan kebencian hingga anti terhadap Pancasila,” kata Fathan di sela-sela acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kudus, Minggu (28/8/2016).

Bahkan, menurut Fathan, di antara konten di internet tersebut banyak yang dibalut dengan label. Hanya saja, isi dari dakwah tersebut justru isinya menebar kebencian, mendiskreditkan dan menghujat pihak-pihak tertentu khususnya kiai-kiai NU. ”Ada banyak yang berlabel dakwah, tapi isinya justru membuat iklim tidak sejuk. Ini tentu sangat berbahaya buat keutuhan bangsa dan Pancasila,” ujarnya.

Hal ini, menurutnya sangat berbahaya, lantaran masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa ada batasan. Sehingga, kalau tidak dibatasi, bisa jadi muatan radikalisme tersebut akan membahayakan bagi bangsa.

Menurut Fathan, pihaknya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pembersihan konten radikalisme tersebut sudah mendapat lampu hijau.

Namun demikian, upaya bersih-bersih konten negatif tersebut juga tak boleh dilakukan semena-mena. “Harus dianalisis dulu konten dan track record situs tersebut. Kalau mengandung unsur provokasi, penanaman ideologi ekstrem, radikal, dan teroris, maka perlu diblokir. Jika tidak, maka tidak boleh, karena bertentangan dengan demokrasi,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga didorong mensubsidi gerakan atau konten yang memperjuangkan Islam lebih toleran dan rahmatan lil alaamin. Konten tersebut, menurutnya akan sangat bermanfaat untuk membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.

Untuk membendung paham ultra nasionalis yang semakin banyak, maka MPR RI menggiatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Editor : Kholistiono