Urine PK Cantik Blora Dites Narkoba Jelang Natal dan Tahun Baru Blora

Polisi Blora saat melakukan Operasi (Ops Cipkon) jelang Natal dan Tahun Baru 2016, beberapa waktu terakhir. (Polres Blora)

Polisi Blora saat melakukan Operasi (Ops Cipkon) jelang Natal dan Tahun Baru 2016, beberapa waktu terakhir. (Polres Blora)

MuriaNewsCom, Blora – Satres Narkoba Propam dan Sat Sabhara Polres Blora menggelar Operasi Cipta Kondisi (Ops Cipkon) jelang Natal dan Tahun Baru 2016, beberapa waktu terakhir.

Di antaranya, polisi melakukan tes narkoba. Seperti halnya para pemandu karaoke (PK) dari tempat hiburan malam dites urine. Tak luput pula, para pengunjung tempat karaoke.

Kabag Ops Polres Blora Kompol I Gede Arda melalui Kasat Narkoba AKP Soeparlan mengatakan, dari tes urine yang dilakukan itu hasilnya semua perempuan PK dan pengunjung negatif mengkonsumsi narkoba.

“Polisi mengimbau kepada semua pemilik kafe para wanita PK dan pengunjung untuk tidak mengkonsumsi narkoba serta jaga ketertiban,” kata Soeparlan dikutip dari Polres Blora.

Polisi mengamankan barang bukti berupa miras berbagai merek tanpa izin yang diperoleh dari tiga tempat hiburan karaoke. Yakni Nirwana Cafe, 99 Cafe dan Beat Cafe. “Ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat dan langsung kami tindak lanjuti dengan melakukan Ops Pekat ini,” tambahnya.

Polisi juga melakukan pengecekan perizinan tempat karaoke. Polisi juga mengimbau masyarakat agar mau menjalin kerja sama dengan polri, guna membantu menjaga keamanan dan ketertiban.

Dijelaskannya, sasaran operasi cipta kondisi terpusat pada miras, senjata tajam,  prostitusi, premanisme dan kejahatan jalanan, serta pekat.

Editor : Akrom Hazami

Demo Karaoke, Bupati Kudus : Lanjutkan Penindakan

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan pembahasan soal Perda Karaoke. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Bupati Kudus Musthofa saat melakukan pembahasan soal Perda Karaoke. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemkab Kudus beserta jajaran menggelar evaluasi penindakan tempat hiburan karaoke selama sebulan ini. Dalam pertemuan dihadirkan berbagai ormas, baik yang pro karaoke maupun yang kontra..

Hanya meski demikian, Bupati Kudus Musthofa mengatakan, peraturan yang sudah menjadi perda akan tetap dilaksanakan. Hal itu karena semuanya sudah menjadi aturan dan sudah membutuhkan proses yang panjang.

“Tetap berjalan aturannya. Perda masih berlangsung dan digunakan. Itu sudah menjadi aturan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Selasa (8/11/2016).

Setelah pertemuan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekda soal pembuatan tim yang menegakan aturan. Tim tersebut nantinya juga akan digunakan untuk memanggil pengusaha karaoke agar berhenti dan mentaati aturan.

Sebelumya, dalam pembahasan dihadiri oleh GP Ansor Kudus. Oleh perwakilan GP Ansor, Sarmanto Hasyim, menyebutkan kalau Kudus adalah kota religius. Banyak wali yang ada di Kudus. Sehingga, hiburan yang perlu dikembangkan adalah hiburan yang ada hubungannya dengan wisata religius.

Peserta lain yang berasal dari perwakilan pengusaha karaoke dan PK, Ahmad Soleh mengatakan, pihaknya menganggap perda tidak memihak pada pengusaha dan juga pekerja yang ada di lingkup kafe.

“Kalau perda itu seharusnya melindungi semua pihak. Tidak beberapa saja. Jadi harusnya dapat dilakukan kaji ulang terkait hal tersebut,” keluhnya.

Sedangkan Inayah, perwakilan Fatayat Kudus mengatakan kalau pihaknya mendukung karaoke tetap tutup. Sebab jika alasan yang dilontarkan masalah kerjaan, masih banyak aktivitas lain yang bisa dicari

“Bahayanya beberapa tahun ke depan, jika masih buka maka bisa jadi cita-cita anak anak nantinya akan menjadi PK. Sebab itu dianggap pekerjaan,” jelasnya.

Dia juga menolak jika perda yang sifatnya mengatur namun malah melarang. Sebab dalam pengaturan juga ada larangan di dalamnya.

Editor : Akrom Hazami

Dewan Bakal Bantu Tuntutan Pengusaha Karaoke di Kudus

dewan

Pendemo dari kalangan tempat karaoke menyuarakan aspirasinya di depan Pendapa Pemkab Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan PK dan waria yang melakukan aksi di depan pendapa Pemkab Kudus, wadul ke DPRD setempat, Selasa (8/11/2016).

Sejumlah perwakilan yang menggelar aksi ditemui oleh Edy Kurniawan, Wakil Komisi C, di kantor DPRD Kudus untuk membicarakan tuntutan mereka.

Tuntutan yang diinginkan sama, yakni agar Perda tentang Karaoke bisa dicabut agar pengusaha dapat berjalan dan pekerja masih dapat beraktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

“Kami akan membantu aspirasi dari masyarakat. Jadi silakan datang untuk menyuarakan keinginan kalian semua saat pembahasan tentang karaoke,” kata Edy, saat menemui massa.

Menurutnya, jika sejumlah pihak dapat duduk bersama akan lebih pas membuat kebijakan. Mulai dari dewan, pemkab dan juga pengusaha maupun ormas.

Untuk itulah diharapkan massa dapat usul saat pembahasan. Hal itu dapat dilakukan ketimbang banding, karena putusan sudah jelas sehingga perda tinggal dilaksanakan.

“Jangan menyalahkan satpol PP, mereka hanya menjalankan tugas dengan aturan yang sudah ditetapkan di Kudus,” ungkapnya .

Ari Setiawan, dari Cafe Star Kudus mengatakan upaya mereka agar perda dicabut akan terus dilakukan. Hal itu menyangkut soal pekerjaan.

“Ada ratusan pekerja. Dan semua membutuhkan pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

Pengusaha Karaoke Kudus Berharap Tetap Bisa Beroperasi

Para pendemo melakukan aksinya di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para pendemo melakukan aksinya di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Para pendemo dari kalangan pekerja karaoke di Kudus tidak bisa bertemu dengan bupati lantaran sedang berada di luar kota, Selasa (8/11/2016).

Ahmad Soleh, salah satu dari demonstran mengatakan, aspirasi dari paguyuban meminta untuk tidak menutup karaoke. Pihaknya minta agar keberadaan karaoke masih bisa diperbolehkan beroperasi.

“Kami butuh makan, itu yang paling krusial. Bagaimana jika tidak bekerja,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, tempat karaoke hendaknya dibiarkan beroperasi. Pihaknya janji akan menaati aturan yang ada, asalkan tetap bisa beroperasi. “Silakan atur kami, kami akan mentaati aturan yang berlaku,” harapnya.

Sementara, Kepala Kesbangpol Kudus Djati Solechah mengatakan, pihaknya tidak dapat memutuskan hal tersebut. Sebab pembahasan tentang hal itu perlu pembicaraan lebih jauh lagi. Dan komunikasi kepada pihak terkait juga harus dilakukan.

“Rencananya pagi tadi ada pembahasan dengan bupati dan sejumlah pihak, terkait evaluasi sebulan penerapan tim penindak karaoke. Namun karena bupati ada acara pembahasan terpaksa harus diundur,” ungkapnya.

Dia mempersilakan jika nanti ada pembahasan dapat diikuti oleh kalangan karaoke. Dengan demikian mereka dapat menyuarakan pendapat masing masing.

Editor : Akrom Hazami

PK dan Waria : Karaoke Bukan Tempat Prostitusi

Para PK, waria, dan kalangan tempat karaoke di Kudus menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para PK, waria, dan kalangan tempat karaoke di Kudus menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sampai saat ini, ratusan pekerja tempat karaoke, masih menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa (8/11/2016). Mereka itu berasal dari kalangan Pemandu Karaoke (PK), waria dan juga pekerja lainnya di tempat karaoke di Kudus.

“Kami meminta untuk ketemu bapak Bupati, tolong beri kesempatan dan hapus perda tersebut. Kamj tidak bisa makan dan banyak angsuran, kami hanya bekerja,” ujar seorang pekerja yang ikut aksi.

Mereka juga menyuarakan kalau tindakan mereka murni bekerja. Mereka tidaklah melakukan hal yang tidak senonoh seperti yang dituduhkan. Mereka menganggap kalau yang dilakukan hanyalah bernyanyi saja, tidak lebih

“Kenapa hanya Kudus yang tidak boleh, padahal yang lainnya diperbolehkan untuk karaoke. Ini kan sebagai kebutuhan hiburan karaoke, bukan prostitusi,” ujar seorang demonstran.

Diketahui, sesuai Peraturan Daerah nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Berdasarkan isi Perda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, terutama pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan usaha karaoke di wilayah Kudus.

Ancaman atas pelanggaran ketentuan pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Jumlah tempat usaha kafe karaoke di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 18 tempat usaha yang tersebar di sejumlah tempat di Kudus.

Editor : Akrom Hazami

Ratusan PK dan Waria Kudus Demo di Depan Kantor Pemkab

Para PK, waria, dan kalangan tempat karaoke di Kudus menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Para PK, waria, dan kalangan tempat karaoke di Kudus menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Ratusan pekerja tempat karaoke, menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendapa Pemkab Kudus, Selasa (8/11/2016). Mereka itu berasal dari kalangan Pemandu Karaoke (PK), waria dan juga pekerja lainnya di tempat karaoke di Kudus.

Pantauan di lokasi aksi, massa datang dengan berjalan kaki dari berbagai kafe dan karaoke di Kudus. Mereka berteriak meminta perlindungan bupati agar tempat karaoke dan kafe tetap diperbolehkan beroperasi di Kudus.

Aksi yang dilakukan adalah sebagai bentuk protes tentang perda yang melarang keberadaan karaoke. Sebab dampak yang dirasa sangat fatal dengan tidak bisa bekerja dan menjadi pengangguran.

Tulisan yang dibawa di antaranya bertuliskan Cabut Perda tentang Karaoke, Tempat Karaoke Bukan Tempat Maksiat, dan tulisan lainnya. Untuk itulah revisi sangat dibutuhkan demi nasib ratusan pekerja di tempat hiburan malam itu.

“Kami meminta untuk ketemu bapak Bupati, tolong beri kesempatan dan hapus perda tersebut. Kamj tidak bisa makan dan banyak angsuran, kami hanya bekerja,” ujar seorang pekerja yang ikut aksi.

Diketahui, sesuai Peraturan Daerah nomor 10/2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke. Berdasarkan isi Perda tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke, terutama pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan usaha karaoke di wilayah Kudus.

Ancaman atas pelanggaran ketentuan pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Jumlah tempat usaha kafe karaoke di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 18 tempat usaha yang tersebar di sejumlah tempat di Kudus.

Editor : Akrom Hazami

Drama Pengamanan 2 PK Tempat Karaoke di Purwosari Kudus yang Berlangsung Seru

Petugas polisi, Satpol PP dan Pemerintah Camat Kota melakukan penyegelan tempat karaoke di Purwosari, Kudus. (Tribratanewskudus)

Petugas polisi, Satpol PP dan Pemerintah Camat Kota melakukan penyegelan tempat karaoke di Purwosari, Kudus. (Tribratanewskudus)

MuriaNewsCom, Kudus – Dua orang Pemandu Karaoke (PK) atau Lady Club (LC) ditangkap bersama enam orang pengunjung di salah satu kafe di Purwosari, utara kantor Dishubkominfi Kudus, Kamis (13/10/2016) dini hari.

Mereka ditertibkan polisi dan petugas dari instansi lainnya. Dikutip dari Tribrratanewskudus, hal itu merupakan bagian dari kegiatan Polsek Kudus, Satpol PP dan Camat Kota dalam menggelar operasi kafe. Tempat hiburan itu diketahui masih beroperasi. Padahal sesuai aturan, itu dilarang.

Namun saat didatangi petugas, pintu utama tempat karaoke tersebut dikunci dari luar. Petugas menunggu dari pukul 23.00 WIB-02.00 WIB. Rupanya, pengelola tempat karaoke dan petugas beradu kuat menunggu. Hasilnya, pengelola karaoke membuka pintu pada pukul 02.00.

Seketika, petugas meringsek masuk ke tempat karaoke. Kemudian, pintu tempat karaoke itu pun disegel. Tujuannya agar tidak beroperasi.

Editor : Akrom Hazami

Cara Satpol PP Perlakukan PK di Kudus

PK 1

PK mendapatkan pengarahan di kantor Satpol PP Kudus, Senin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Murianewscom, Kudus – Satpol PP Kudus masih melakukan pembinaan kepada 38 orang Pemandu Karaoke (PK) di kantor, Senin (22/8/2016). Mereka dilarang melakukan aktivitasnya kembali.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan pihaknya membina PK. Mereka mendapatkan pembinaan serta wajib menandatangani perjanjian tidak beroperasi dengan menandatangani perjanjian di atas materai Rp 6000.

“Jadi kami berikan peringatan terlebih dahulu. Jika nanti sampai tertangkap lagi, akan diproses hukum,” katanya

Menurutnya, Kudus tidak boleh ada karaoke yang menggunakan PK. Sebab Perda tentang hal itu sudah diatur. Bahkan MA juga menyebutkan demikian.

Beberapa waktu yang lalu, Satpol PP Kudus melayangkan peringatan kepada pemilik tempat karaoke. Surat tersebut berisi agar pemilik dapat menutup karaoke miliknya sendiri

Ana, seorang petugas kasir di Kafe New Adiba, Jati Wetan, Jati, mengatakan dirinya baru bekerja sebulan kurang. Terdapat sembilan PK yang bekerja.

“Sehari digaji Rp 100 ribu. Namun belum ada sebulan sudah mau tutup karena kena razia,” ujarnya.

Dia mengatakan kalau baru buka pasti ramai. Namun karena menyalahi perda, maka pihak pemilik berencana untuk menutupnya.

Editor : Akrom Hazami

 

9 PK Cantik Konangan Satpol PP Kudus Sedang Layani Pelanggan

PK 2 (e)

Petugas Satpol PP meminta keterangan sejumlah PK di Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Sekitar Sembilan orang Pemandu Karaoke (PK) cantik berhasil diamankan Satpol PP Kudus, dari tempat karaoke dan kafe di Gulang, Mejobo, Kudus.

Mereka diamankan petugas saat sedang melayani pelanggannya. Kedatangan petugas membuat pesta di tempat karaoke itu bubar.

Sarjono, salah seorang petugas Satpol PP Kudus mengatakan, kafe tersebut termasuk baru beroperasi.

“Total ada Sembilan orang, hari ini baru kami panggil untuk diberikan pengarahan dan pembinaan,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kesembilan PK tersebut, berasal dari berbagai wilayah. Seperti dari dalam kota, atau juga dari luar kota.

Sembilan orang itu harus membuat perjanjian di atas materai Rp 6 ribu tentang apa yang dilakukan. Dalam perjanjian itu, mereka juga tidak akan menjadi PK di Kudus.

“Jika masih nekat melanggar perjanjian oleh apa yang mereka tanda tangani. Maka kami pastikan akan menempuh jalur hukum,” kata Sarjono saat meminta keterangan kepada sejumlah PK.

Purnomo, Kasi penegak Perda Satpol PP Kudus menambahkan, berdasarkan pengalaman, setelah tertangkap petugas, PK tidak ada yang berani melanggar kesepakatan.

“Di Kudus, PK adalah pelanggaran. Sebab, aturannya menyebutkan dilarang ,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PK yang Biasa Dandan Menor, Bergulat dengan Sampah

Sejumlah PK dan pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk, Jepara, ikut membersihkan kawasan taman dan pantai di daerah itu, Jumat (8/5/2015). (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jepara mengajak para pengusaha dan pemandu karaoke (PK) di kawasan Pungkruk, untuk ikut aksi bersih-bersih pantai, Jumat (8/5/2015). Para PK yang biasa tampil dengan dandanan menor itu, terlihat bergulat dengan rumput liar dan sampah-sampah yang berserakan di skeitar pantai.

Lanjutkan membaca

PK di Pungkruk Ikut Bersih-bersih Pantai

Sejumlah PK dan pengusaha karaoke di kawasan Pungkruk, Jepara, ikut membersihkan kawasan taman dan pantai di daerah itu, Jumat (8/5/2015). (MURIANEWS/WAHYU KZ)

JEPARA – Sejumlah pemandu karaoke (PK) yang ada di kawasan Pungkruk, Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo, Jepara, melakukan kerja bakti dengan bersih-bersih di lingkungan sekitar. Terutama di area Taman Pungkruk, Jumat (8/5/2015).

Lanjutkan membaca