Marzuqi Bakal Gandeng Partai Politik yang Tak Mendukungnya di Jepara

Calon Bupati Jepara Ahmad Marzuqi saat diwawancarai MuriaNewsCom di wilayah setempat, Sabtu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Calon Bupati Jepara Ahmad Marzuqi berjanji bakal menggandeng semua partai politik yang tidak mendukungnya. Terutama pada pilkada, kemarin. Saat diwawancarai MuriaNewsCom di Jepara, Sabtu (25/2/2017), Marzuqi mengaku siap menggandeng semua partai politik di wilayah setempat.

“Selalu berkomunikasi dengan seluruh elemen yang ada. Baik itu semua pendukung, atau juga partai politik lainnya. Sebab membangun Jepara itu tidak bisa hanya perorangan saja. Melainkan harus semuanya bersatu supaya Jepara bisa lebih maju,” kata Marzuqi.

Pertarungan pilkada yang digelar pada Rabu (15/2/2017) lalu, paslon 1 Subroto-Nuryahman didukung 9 partai politik. Adalah PPP, Gerindra, Nasdem, PKB, Golkar, PAN, PKS, Demokrat dan Hanura. Sedangkan paslon 2 Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi hanya didukung satu partai saja. Yakni PDI P.

“Yang sudah ya sudah. Marilah kita sama sama memikirkan masa depan Jepara. Supaya nantinya bisa sama sama membangun Jepara dengan baik dan hasilnya pun bisa maksimal. Sebab kita harus mengerjakan pekerjaan, yang hasilnya ditunggu warga Jepara,” ungkapnya.

Disinggung mengenai hasil rekapitulasi yang menunjukan bahwa paslon 1 Subroto Nuryahman mendapatkan 304.259 suara atau sekitar 48.75 persen, dan paslon 2 Ahmad Marzuqi mendapatkan 319.837 suara atau sekitar 51.25 persen, ia enteng menanggapi.

“Itu merupakan kemenangan warga Jepara. Maka marilah kita bisa saling membangun Jepara dengan baik, rukun dan bisa saling memberikan kontribusi,” tambahnya.

Termasuk bila nanti ada gugatan hasil pilkada, Marzuqi menyerahkan sepenuhnya ke tim. Dia hanya berpesan dan berharap kepada seluruh warga Jepara, supaya bisa saling hidup rukun, hidup damai.

“Ini hanya kompetisi, dan marilah kita bisa hidup rukun. Baik di media sosial maupun lainnya. Sebab Jepara ini membutuhkan kedamaian untuk menuju Jepara maju,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Debat Paslon Bupati Jepara Diiringi Tabuhan Drum Band

Pendukung salah satu paslon Bupati Jepara saat melihat debat calon di Pilkada Jepara. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Pendukung salah satu paslon Bupati Jepara saat melihat debat calon di Pilkada Jepara. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Debat Pilkada Jepara putaran kedua yang digelar oleh KPU di Gedung Wanita berlangsung meriah pada Selasa (24/1/2017). Kedua pasangan calon tersebut membawa drum band.

Sebelum acara dimulai, kedua pendukung saling unjuk kebolehan melantunkan lagu-lagu untuk memberikan semangat.

Dari pantaun MuriaNewsCom, paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi serta dengan ratusan pendukungnya lebih dahulu memainkan segala peralatan drum band yang dibawa.

Tak mau kalah dengan pendukung paslon nomor 2, pendukung paslon nomor 1 Subroto-Nur Yahman juga memainkan alat drum band. Suasana di Gedung Wanita Jepara sangat ramai dengan suara drum band yang dibunyikan serentak itu.

Tak hanya itu, masing-masing pendukung juga sambil berjoget dan mengibarkan bendera pengusung di depan Gedung Wanita Jepara.

Editor : Akrom Hazami

 

Pengawasan TPS Berbasis TI di Jepara Dimaksimalkan

Personel Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Jepara melakukan simulasi proses tungsura. (ISTIMEWA)

Personel Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Jepara melakukan simulasi proses tungsura. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Jepara akan memaksimalkan pengawasan berbasis piranti teknologi informasi (TI) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Ukir.

Upaya ini diyakini efektif untuk menekan potensi terjadinya kecurangan saat proses pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) gawe Pilkada Jepara yang digelar 15 Februari 2017.

Jumlah TPS saat Pilkada Jepara sebanyak 1.805 unit. Tiap TPS akan diawasi oleh satu pengawas. Praktis jumlah pengawas TPS juga sebanyak 1.805 orang.

 

panwas-logoDivisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Pemilihan Kabupaten Jepara Muhammad Oliz mengatakan berdasarkan instruksi Bawaslu RI, maka pola pengawasan TPS saat pilkada serentak 2017 tak lagi dilakukan secara manual, namun berbasis piranti TI. Pengawas TPS akan memvideokan momen-momen selama proses tungsura.

“Terlebih saat pencatatan hasil di C1 plano. Hasil video pengawas TPS akan menjadi data kita jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkan di kemudian hari,” kata Oliz, Kamis (29/12/2016).

Hasil pengawasan itu langsung dikirim melalui ke google drive atas lisensi dari Bawaslu RI. Selanjutnya pihak Bawaslu RI akan mengunggah video pengawasan TPS itu melalui situs Youtube.

“Jadi berbagai elemen masyarakat juga bisa mengakses video hasil pengawasan TPS itu. Kita dorong control public melalui proses itu,” ujarnya.

Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Jepara Arifin menambahkan agar pengawasan TPS berbasis TI ini maksimal, pihaknya melakukan pengetatan saat proses rekrutmen pengawas TPS yang dilakukan jajaran panitia pengawas kecamatan (panwascam) se Kabupaten Jepara.

Pihaknya menekankan sejumlah hal agar hasil rekrutmen bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari urusan netralitas, independensi, wawasan proses tungsura hingga ketrampilan menggunakan piranti gadget, laptop hingga internet calon pengawas TPS. “Mereka (pengawas TPS) itu ujung tombak jadi harus pilihan. Panwascam harus sadar hal ini,” paparnya.

Divisi Organisasi dan SDM Panwas Pemilihan Kabupaten Jepara Taskuri mengatakan proses rekrutmen pengawas TPS bermula dari usulan PPL tingkat desa/kelurahan ke panwascam.

PPL harus mengusulkan minimal dua orang calon pengawas TPS. Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengawas TPS bisa diunduh di website atau Facebook milik Panwaskab Jepara atau panwascam yang ada di Kota Ukir.

“Proses rekrutmen dibuka resmi awal Januari 2017. Maksimal tanggal 23 Januari pengawas TPS sudah ditetapkan dan siap beraktivitas mengawasi proses tungsura,” tandas Taskuri.

Editor : Akrom Hazami

150 Polisi Amankan Tahapan Kampanye Pilkada Jepara

Polisi melakukan apel pengamanan tahapan kampanye Pilkada Jepara. (Tribratanewsjepara)

Polisi melakukan apel pengamanan tahapan kampanye Pilkada Jepara. (Tribratanewsjepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekitar 150 personel Kepolisian Resor Jepara telah disiagakan untuk mengamankan tahapan kampanye Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.

Kasubbag Dal Ops Bag Ops Polres Jepara, AKP Samai selaku Kaposko mengatakan, pihaknya menyiagakan ratusan personel, khusus mengamankan tahap kampanye pilkada.

“150 personel Kepolisian Resor Jepara siap lakukan pengamanan tahapan kampanye Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jepara,” kata AKP Samai dikutip Tribratanewsjepara.

Dalam arahannya, Samai mengimbau agar personel melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh keikhlasan. Tetap lakukan kegiatan cipta kondisi dengan patroli dan pengamanan di kantor penyelanggara Pilkada dan Panwaslu, serta posko pemenangan masing-masing paslon.

Selain itu juga, pihaknya akan meningkatkan pengamanan dan patroli di lokasi kampanye, serta menempatkan personel sesuai dengan tingkat kerawanan.

“Kepada seluruh personel, khususnya fungsi intelijen diharapkan tetap memonitor perkembangan situasi sehingga apabila ada potensi gangguan Kamtibmas bisa segera dilakukan langkah-langkah antisipasif,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Kasus Kampanye Hitam Pilkada Jepara Dihentikan

Gelar perkara tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. (ISTIMEWA)

Gelar perkara tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Penanganan kasus dugaan kampanye hitam dan bagi-bagi uang dengan terlapor Imronah Hanani dan calon bupati (cabup) Ahmad Marzuqi tak bisa dilanjutkan ke proses penyidikan. Alasannya, kasus yang bermula dari laporan Noorkhan ini dinyatakan tak cukup bukti. Unsur-unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu juga tak terpenuhi. 

Kesimpulan ini muncul setelah dilakukan gelar perkara tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwas, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara. Dari Panwas hadir tiga komisioner yakni Arifin, Taskuri, dan Muhammad Oliz. Sedang dari pihak kepolisian hadir Ipda R Aries Sulistyono, Aiptu Sutrisno, Bripka Alex Wijayanto dan Bripka Arief Gunawan. Dari pihak kejaksaan hadir Kasi Tindak Pidana Umum Frengky Silaban serta Kasi Perdata dan TUN Kejari Jepara Sigit Kristyanto. 

Sebelum gelar perkara, Sentra Gakkumdu melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Baik pihak pelapor, terlapor, hingga Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Miftahul Khoiri.

Proses klarifikasi dimulai secara maraton sejak pukul 09.00 – 15.00 WIB.  “Setelah mendengarkan keterangan berbagai pihak maupun melihat atau mendengar bukti yang diajukan pelapor, Gakkumdu menyatakan laporan ini tak bisa ditindak lanjuti, ” kata Ketua Panwas Jepara, Arifin mewakili Sentra Gakkumdu, Selasa (6/12/2016). 

Dugaan kampanye hitam dan bagi-bagi uang itu terjadi saat pertemuan di rumah Imronah Hanani pada Jumat (25/11) lalu. Kegiatan yang diikuti puluhan orang itu dihadiri juga oleh Ahmad Marzuqi. Pihak pelapor menyerahkan beberapa bukti terkait laporanya. Yakni rekaman suara selama 27 menit, 1 foto kegiatan dan selembar uang pecahan Rp 100.000,-.

Dari enam pihak yang hendak diklarifikasi, lima di antaranya hadir. Yakni Noorkhan dan Kamal (pihak pelapor). Lalu Imronah Hanani dan Ahmad Marzuqi (pihak terlapor) maupun PPL Desa Krapyak.

Hanya, saksi kunci yang melihat, mendengar dan hadir langsung di lokasi yakni Sri Handayani yang merupakan pengurus Ranting Fatayat Jobokuto tak hadir saat klarifikasi. 

Di sisi lain, saat bukti rekaman diputar ternyata suaranya juga tidak jelas. Praktis, materi yang disampaikan oleh sumber suara juga tidak bisa didengar. 

Dan hal itu juga diakui oleh pihak pelapor. Sedangkan bukti foto, tidak terlihat aktivitas bagi-bagi uang dalam foto tersebut. Foto itu hanya terlihat punggung seorang lelaki dalam posisi berdiri dan di sekelilingnya ada sejumlah perempuan. Sedangkan soal uang, pelapor juga tidak bisa membuktikan jika uang itu berasal dari pihak terlapor dan digunakan untuk mempengaruhi pilihan seseorang. 

“Rekaman itu saya dapat dari aktivitas telepon saya dengan Handayani. Tapi memang sekitar 90%, suara rekaman tidak bisa didengar. Dan sisanya tak jelas,” ujar Kamal. 

Sementara itu, Imronah Hanani menyangkal adanya kampanye hitam dan bagi-bagi uang saat kegiatan yang digelar di rumahnya. Menurutnya kegiatan itu murni pengajian dalam rangka tasyakuran haji dirinya. 

“Saat itu ada pengeras suaranya, jadi bisa didengar oleh banyak orang jika memang ada black campaign. Saya juga tidak kenal dan merasa tidak mengundang Handayani,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

LAWAN! Mahasiswa Jepara Menentang Praktik Politik Uang di Pilkada

Mahasiswa Jepara bertekad untuk menolak praktik politik uang selama Pilkada 2017. (ISTIMEWA)

Mahasiswa Jepara bertekad untuk menolak praktik politik uang selama Pilkada 2017. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Jepara – Organisasi daerah (Orda) Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang (KMJS) Cabang UIN Walisongo Semarang melakukan teatrikal dan aksi damai di Tugu Kartini, Jepara.

Aksi damai pilkada yang diikuti oleh puluhan mahasiswa itu, diawali dengan kegiatan Sosialiasi Pemilih Pemula bertajuk “Satu Suara sebagai Langkah Positif menuju Perubahan Bangsa” menghadirkan dua narasumber Da’faf Ali, perwakilan KPUD Jepara dan Agus Nur Slamet mewakili Kesbangpol Jepara.

Kegiatan yang diikuti perwakilan pelajar se-Jepara itu di pusatkan di SMAN 1 Jepara dan hasil kerja sama dengan KPUD Jepara.

Dalam paparannya, Khoirudin Farid, Ketua KMJS Cabang UIN Walisongo menegaskan pihaknya menolak segala bentuk money politic (politik uang) oleh cabup-cawabup Jepara yang akan bertarung dalam Pilkada 2017 mendatang.

“Seluruh elemen masyarakat saat ini kudu semakin cerdas bahwa hak suara bukan ditentukan oleh uang tetapi ditentukan oleh pilihan yang sesuai hati nurani untuk Jepara yang lebih baik,” tegas Farid di sela-sela aksi.

Pernyataan itu oleh mahasiswa UIN juga diperankan dengan teratrikal. Dengan mengenakan kostum yang sederhana Jamal memerankan calon Bupati, Rohim (mahasiswa), Rois (tokoh masyarakat), Ulfi (petani) dan Yuni (penyanyi).

Dalam teatrikal itu diperagakan praktik politik uang yang diperankan oleh salah satu calon. Di sela-sela praktik money politic itu datanglah mahasiswa untuk menghentikan praktik haram tersebut.

Mahasiswa semester 7 Fakultas Dakwah itu menambahkan, karenanya saat sosialisasi pihaknya mengundang pemilih pemula karena ia memandang mereka masih terbilang idealis.

“Pemuda adalah agent sosial of change yang harus sadar bagaimana menentukan pilihan terbaiknya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KMJS Pusat, Failasofa Shidqi Novian, Pilkada Jepara 2017 mendatang bisa terselenggara dengan baik dan jujur. Antar kedua pasang calon ajaknya tidak boleh saling melemparkan black campain (kampanye hitam). Sehingga hasilnya bisa sesuai dengan harapan masyarakat Jepara.  

Farid menambahkan Cawabup yang nantinya terpilih harus membawa perubahan dalam berbagai aspek dan mampu mensejahterakan masyarakat Jepara.

Editor : Akrom Hazami

Panwas Pilkada Jepara Imbau Paslon Bupati Taat Aturan Main

Dua Pasangan Calon Bupati Jepara. (MuriaNewsCom)

Dua Pasangan Calon Bupati Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwas Pilkada Jepara, Muhammad Oliz mengimbau paslon bupati maupun tim pemenangan agar menaati aturan main kampanye. Sebab berdasar pengawasan jajaran panwas, ada sejumlah kegiatan yang izinnya pengajian namun digunakan untuk kampanye. Seperti yang terjadi di Bawu Mojo, Kecamatan Batealit.

Mestinya kegiatan itu murni pengajian rutin Yasin Sifa’, namun ternyata ada backdrop kegiatan bergambar paslon Madani. Bahkan sejumlah peserta pengajian yang diisi Cabup Ahmad Marzuqi juga memakai bergambar paslon Madani. “Masyarakat juga kita imbau jika mengundang paslon peserta pilkada sesuai status saat ini. Sebab saat ini paslon unsur petahana sudah resmi cuti namun ada yang mengundang mereka masih dalam kapasitas seakan-akan paslon petahana itu masih aktif menjabat. Itu seperti yang terjadi di Desa Bungu, Kecamatan Mayong,” paparnya.

Atas berbagai dugaan pelanggaran itu, Panwas Pilkada akan bersikap tegas. Baik itu pelanggaran administratif, pidana maupun kode etik penyelenggara pemilu. “Berbagai pelanggaran itu akan diproses sesuai relnya. Jika pidana pemilu misalnya akan diteruskan ke sentra gakkumdu hingga pengadilan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Panwas Pilkada Jepara menemukan aksi dugaan kampanye liar jelang pesta demokrasi yang dilakukan masing-masing paslon.  Bentuk dugaan pelanggaran beragam. Beberapa di antaranya seperti adanya mobil dinas lingkup Sekretariat DPRD Jepara saat kampanye pertemuan terbatas paslon Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) di Posko Madani Kelurahan Pengkol, Kecamatan Kota Jepara.

Dugaan pelanggaran serupa juga dilakukan tim paslon Subroto – Nur Yahman (Sulaiman). Bentuknya tim pemenangan Sulaiman membawa alat peraga kampanye (APK) yang dibagikan KPU Jepara dengan menggunakan sepeda motor pelat merah.

Editor : Akrom Hazami

Ini Lho Pelanggaran Kampanye Para Paslon Bupati Jepara

pilkada-1024x634

MuriaNewsCom, Jepara – Panwas Pilkada Jepara menemukan aksi dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan masing-masing paslon. Bentuk dugaan pelanggaran beragam.

Beberapa di antaranya seperti adanya mobil dinas lingkup Sekretariat DPRD Jepara saat kampanye pertemuan terbatas paslon Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) di Posko Madani Kelurahan Pengkol, Kecamatan Kota Jepara.

Dugaan pelanggaran serupa juga dilakukan tim paslon Subroto – Nur Yahman (Sulaiman). Bentuknya tim pemenangan Sulaiman membawa alat peraga kampanye (APK) yang dibagikan KPU Jepara dengan menggunakan sepeda motor plat merah.

Lalu ditemukan juga kehadiran sejumlah aparatur sipil negara (ASN) saat gawe seni budaya yang dihadiri paslon Sulaiman. Apakah kehadiran mereka disengaja atau tak sengaja alias berkumpul di satu lokasi secara kebetulan masih dalam proses penelusuran.

Izin kegiatan yang digelar di Desa Cepogo, Kecamatan Kembang ini sebenarnya juga agenda seni budaya namun sayangnya ada sisipan diduga bermuatan kampanye yang dilakukan perwakilan panitia maupun pelaksana lapangan.

Dugaan pelanggaran lain berupa adanya bagi-bagi barang yang ditempeli bahan kampanye milik paslon Madani. Bagi-bagi barang berupa pembagian kaos serta semen yang bagian depannya ditempel gambar paslon Madani di halaman salah satu tempat ibadah yang ada di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri.

Ketua Panwas Pilkada Jepara Arifin mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan kajian mendalam. “Untuk memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran pemilu dalam sejumlah peristiwa itu,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

2 Paslon Bupati Jepara Berlomba Kampanye Liar

ilustrasi

ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Panwas Pilkada Jepara menemukan aksi dugaan kampanye liar jelang pesta demokrasi yang dilakukan masing-masing paslon. Karenanya, Panwas Pilkada Jepara akan mengusut dugaan pelanggaran kampanye liar, baik yang dilakukan paslon maupun tim suksesnya.

Diketahui, masa kampanye Pilkada Jepara terhitung sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 atau lebih dari 100 hari. Meski baru tiga pekan berlangsung, beberapa dugaan pelanggaran sudah terjadi.

Ketua Panwas Pilkada Jepara Arifin mengatakan pihaknya mendapat laporan dugaan pelanggaran kampanye. Ada yang berasal dari laporan warga, atau juga temuan panwas. Dari kasus dugaan pelanggaran itu, beberapa sedang dalam tahap pengumpulan data. Serta ada pula yang sudah dalam proses klarifikasi. “Intinya baik yang laporan masyarakat atau temuan panwas sudah kita tindaklanjuti,” kata Arifin.

Panwas sampai sekarang masih melakukan kajian mendalam, soal ada tidaknya unsur pelanggaran pilkada yang terjadi di Jepara. “Hingga kini kita masih melakukan kajian mendalam untuk memastikan ada tidaknya unsur pelanggaran pemilu dalam sejumlah peristiwa itu,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

Pilihan Petinggi Jepara Rawan Ditunggangi Kepentingan Paslon Bupati

pilpet-2-1024x607

MuriaNewsCom, Jepara – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Jepara mewaspadai potensi adanya “tangan panjang” paslon peserta pilkada dan tim kampanye saat pemilihan petinggi (pilpet) yang digelar serentak, Senin (14/11/2016) ini.

Dikhawatirkan iming-iming bantuan dalam berbagai bentuknya dari paslon kepada calon petinggi tak hanya berimbas perhelatan pilpet tak berjalan demokratis. Namun juga berbuntut upaya “balas budi” yang mencederai Pilkada Jepara karena adanya mobilisasi petinggi untuk kemenangan paslon tertentu.

Komisioner Panwas Pilkada Kabupaten Jepara Muhammad Oliz mengatakan gawe pilpet sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan terkait pilkada. Caranya, pihak tertentu itu membantu biaya pemenangan calon petinggi.

Timbal baliknya, jika menang dan terpilih maka petinggi tersebut harus ganti membantu memenangkan pihak tertentu itu saat gawe pilkada yang digelar sekitar tiga bulan mendatang.

“Ini harus diwaspadai karena istilahnya tak ada makan siang gratis. Upaya balas budi sangat mungkin terjadi. Kalau petinggi yang didukung paslon itu jadi maka dia pasti juga ganti membantu. Padahal petinggi termasuk daftar pihak-pihak yang dilarang menjadi tim sukses paslon pilkada,” kata Oliz.

Senin ini (14/11) ada 24 desa se-Kabupaten Jepara yang menggelar pilpet serentak. Puluhan desa itu tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kota Ukir.
Berdasar pengalaman di berbagai daerah, kata Oliz, tim sukses petinggi juga menjadi tim paslon saat pilkada. Hal ini sangat mungkin sekali terlebih momen pilpet dan pilkada berdekatan dan hanya berselang beberapa bulan saja.

“Semisal ada upaya timbal balik apa saja itu termasuk yang kita pantau. Terpenting saat pilkada jangan sampai ada petinggi atau perangkat desa yang ikut dalam dukung mendukung paslon tertentu, apalagi sampai menggunakan fasilitas milik pemerintah,” ujarnya.

Terkait hal ini, Panwas Pilkada Jepara sudah menginstruksikan jajaran panwascam hingga personel Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Jajaran panwas di tingkat kecamatan hingga desa diharapkan terus memantau dan mengawasi “hiruk pikuk” gawe pilpet di wilayahnya masing-masing.

“Pilpet mestinya memang bukan ranah panwas pilkada. Tapi itu tetap ada hubungannya dengan gawe pilkada makanya juga kita kawal,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Canggih, Aplikasi Gowaslu Permudah Laporan Pelanggaran Pemilu di Jepara

pilkada

Komisioner Panwas Kabupaten Batang Teguh Rahyono mencoba aplikasi Gowaslu di gadget miliknya. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Penggunaan aplikasi Gowaslu terus digencarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tujuannya untuk mengefektifkan pengawasan maupun pelaporan kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Seluruh kalangan bisa memanfaatkannya guna mengawasi dan melaporkan dugaabn pelanggaran pemilu.

Di Jepara, Gowaslu disimulasikan, Jumat (11/11/2016). Kegiatan itu diikuti oleh panwas tujuh kabupaten/kota, panwascam seluruh Jepara serta pemantau pemilu dan dihadiri unsur Bawaslu RI maupun Bawaslu Jateng.
Pimpinan Bawaslu Jateng DR Teguh Purnomo mengatakan selama ini kendala “psikologis” kerap membayangi masyarakat yang ingin melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Karena beragam mulai dari rasa sungkan karena terduga pelaku pelanggaran orang yang secara domisili dekat, pejabat, atasan, orang terpandang di wilayahnya dan lain sebagainya.

Lewat aplikasi Gowaslu, warga tersebut bisa melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada pengawas pemilu tingkat kecamatan, kabupaten/kota atau bahkan Bawaslu RI hanya dengan memencet tombol di gawainya (gadget).

Laporan itu akan ditindaklanjuti asal datanya jelas dan disertai hal-hal penguat terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

“Jadi ewuh pakewuh bisa ditekan. Pelapor juga tak perlu datang langsung ke panwascam atau panwas kabupaten/kota. Makanya ini efektif dan bisa memangkas berbagai hal itu,” kata Teguh.

Cara menggunakan Gowaslu cukup mudah. Warga terlebih dulu mengunduh aplikasi ini di Play Store atau App Store lewat gawai. Lalu tinggal mengikuti tahapan yang sudah ditentukan. Agar warga juga bertanggungjawab dengan laporannya maka saat memulai aplikasi diwajibkan untuk mengupload KTP miliknya.

“Apapun laporannya baik soal data pemilih, kampanye, pungut hitung suara dan lain sebagainya pasti kami tindaklanjuti. Termasuk laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran panwas maupun KPU bisa juga dilaporkan lewat Gowaslu,” ujarnya.

Jika data laporan itu sudah diterima bagian admin, maka informasi akan diteruskan kepada panwascam di wilayah terdekat. Panwascam dan jajaran di bawahnya yang akan menangani lebih lanjut.

“Kalau panwas tidak merespons laporan itu maka mereka akan kita proses,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Pengawasan Setjen Bawaslu RI Harimurti Wicaksono mengatakan ada sejumlah hal yang harus menjadi fokus perhatian, khususnya jajaran panwas pemilu. Mulai dari kemungkinan tercecernya pemilih yang belum memiliki e-KTP, potensi penyalahgunaan anggaran negara oleh paslon petahana, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan lain sebagainya.
Editor : Akrom Hazami

Kader Partai Gerindra di Jepara Diduga Ada yang Membelot

gerindra

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra mengindikasikan ada kadernya di Jepara yang membelot dari keputusan partai yang mengusung pasangan calon Subroto-Nur Yahman. Apabila nantinya terbukti, maka kader tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan partai.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Abdul Wachid mengakui adanya kader yang membelot tak lepas dari sejumlah keputusan partai. Baik sebagai proses penentuan dukungan dalam Pilkada Jepara sampai persoalan perombakan kursi pimpinan DPRD Jepara.

“Ada pihak yang tak puas dengan kebijakan partai. Khususnya terkait dengan penentuan dukungan partai terhadap paslon dalam Pilkada Jepara maupun lainnya,” kata Wachid.

Saat ini ada dua kebijakan Partai Gerindra yang ramai diperbincangkan. Pertama, pergantian Aris Isnandar sebagai Wakil Ketua DPRD Jepara dari Partai Gerindra dan selanjutnya diganti oleh Purwanto. Kedua, pergantian singkat jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Jepara Purwanto lantaran untuk kepentingan pembuatan rekomendasi partai untuk paslon yang diusung.

Sebagaimana diketahui, saat pendaftaran paslon, Purwanto sedang beribadah haji. Sehingga partai berlambang kepala garuda itu memutuskan menggantinya dengan Ali Rozi. “Dalam waktu dekat jabatan Ketua DPC akan dikembalikan ke Purwanto,” tegas Wachid.

Kepada kader Gerindra di Jepara, Wachid menegaskan agar mereka tetap melaksanakan keputusan partai dalam Pilkada Jepara. Kader Gerindra diingatkan untuk tidak membelot dan semuanya harus kerja keras memenangkan Subroto-Nur Yahman karena sudah keputusan partai.

“Kami tak segan menjatuhkan sanksi kepada kader yang membelot. Sanksi ringan akan diturunkan jabatannya di legislatif maupun partai. Sanksi beratnya akan langsung di-PAW bahkan dikeluarkan dari partai,” bebernya.

Tapi untuk memberikan sanksi itu, pihaknya tidak bisa melakukannya secara sepihak. Wachid mengaku akan terus melakukan konsolidasi sekaligus konfirmasi kepada kader-kader yang disinyalir membelot dari keputusan partai. “Sejauh ini memang masih sebatas informasi dari satu pihak. Itu pun masih diragukan,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Baliho Iklan Layanan Petahana di Jepara Dicopot

pilkada

Petugas melakukan penertiban baliho calon bupati petahana di Jepara. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Tim gabungan dari Panwas dan Satpol PP Kabupaten Jepara menertibkan belasan baliho berisi pesan (iklan) layanan masyarakat milik paslon petahana atau calon bupati di Pilkada Jepara, Senin (7/11/2016).

“Kita hanya menegakkan aturan yang berlaku. Penertiban ini bagian dari upaya untuk mewujudkan Pilkada Jepara yang demokratis dan berintegritas,” kata Komisioner Panwas Kabupaten Jepara, Muhammad Oliz, Senin (7/11/2016).

Berdasar aturan, petahana yang terbukti menggunakan kewenangan, progam dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pilkada sejak ditetapkan sebagai paslon hingga penetapan paslon terpilih bisa dibatalkan kepesertaannya dari gawe demokrasi untuk memilih pemimpin Jepara periode 2017 – 2022.

Diketahui, ada dua petahana yang maju dalam Pilkada Jepara. Yakni Ahmad Marzuqi (Bupati Jepara incumben) dan Subroto (Wabup Jepara incumben). Selain itu juga ada Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi yang berpasangan dengan Ahmad Marzuqi.
Tim gabungan dari Panitia Pengawas (Panwas) dan Satpol PP Kabupaten Jepara sebelumnya sudah menginventarisaso lokasi pemasangan baliho iklan layanan masyarakat bergambar petahana maupun pejabat yang maju pilkada.

Baliho iklan layanan masyarakat milik petahana itu terpasang di belasan titik. Di kawasan pusat kota seperti atas Jembatan Kaliwiso, Pekeng Kecamatan Kota, depan Radio Kartini, Jalan HOS Cokroaminoto, kawasan Pasar Kalinyamatan, Perempatan Kalipucang Welahan, Perempatan Mayong, Sinanggul Mlonggo, Pasar Bangsri, kawasan Kecamatan Keling dan lain sebagainya.

Baliho yang dicopot mayoritas berukuran jumbo. Ada yang ukuran 5 meter x 5 meter atau lebih. Bahkan tim gabungan harus menggunakan jasa dua tukang panjat profesional untuk menurunkan baliho iklan layanan masyarakat itu. Baliho itu ada yang bergambar Ahmad Marzuqi, Subroto maupun Dian Kristiandi.

“Hari ini kita menyasar kawasan perkotaan hingga Jepara selatan. Untuk kawasan Jepara utara sudah kita instruksikan panwascam untuk menurunkan baliho iklan layanan masyarakat itu,” jelasnya.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Jepara, Sutarno mengatakan menerjunkan dua regu anggota untuk penertiban baliho iklan layanan masyarakat petahana dan pejabat yang maju pilkada. Tim ini dipimpin langsung oleh dirinya dan Kasie Tramtibum Anwar Sadat. “Kita siap memback up kerja panwas kabupaten dan jajarannya,” tandasnya.

Editor : Akrom Hazami

Sosialisasi Pilkada Jepara juga Melalui Tukang Pijat

kpu-e

Subchan Zuhri, Divisi SDM dan Parmas KPU Jepara sedang berdiskusi dengan pemilih disabilitas di sekretariat Bina Akses. (KPU Jepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemilu aksesable bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu yang harus diwujudkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara. Oleh karena itu, kelompok pemilih disabilitas menjadi salah satu segmen pemilih yang diprioritaskan oleh KPU Jepara dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik.

KPU Jepara menggelar Forum Diskusi dalam rangka pedidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 ini. Pendidikan politik bagi kelompok disabilitas yang diselenggarakan di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Jepara, itu diikuti sekitar 50 peserta anggota Bina Akses, sebuah organisasi yang menaungi penyandang disabilitas di Jepara.

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jepara Subchan Zuhri yang menjadi narasumber mengajak kepada kelompok disabilitas untuk tetap berpartisipasi di dalam setiap penyelenggaraan pemilu. “Pemilu ini tidak membatasi bagi warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak piilihnya dalam kondisi apapun,” ujarnya dikutip dari situs resmi KPU Jepara.

Bagi kalangan disabilitas, Subchan menambahkan, KPU telah berupaya untuk mempermudah akses dalam menggunakan hak pilih. Pada Pilbup, 15 Februari 2017 mendatang, KPU akan menyediakan tamplate atau alat bantu bagi pemilih tunanetra. Sedangkan bagi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat pemilih disabilitas tunadaksa atau catat fisik, harus ada akses yang memudahkan pemilih terutama untuk keluar masuk kursi roda.

Selain mengajak menggukan hak pilih pada hari pemungutan suara, Subchan juga meminta agar para pemilih disabilitas itu untuk turut berpartisipasi menyebarkan informasi atau menyosialisasikan kepada warga sekitar. Permintaan itu ditujukan kepada para penyandang tunanetra yang selama ini berprofesi sebagai tukang pijat.

Para tukang pijat tunanetra yang mengikuti sosialisasi tersebut, disarankan agar pada saat melayani pasien sambil berbincang-bincang seputar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Setidaknya mengingatkan kepada pasien pada saat memijat, agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017.

Di dalam forum diskusi tersebut, ada delapan pemilih disabilitas tunanetra. Mereka semua bekerja sebagai tukang pijat. “Jika setiap hari mereka menerima tiga pasien. Satu bulan ja satu orang sudah dapat menyampaikan sosialisasi kepada 90
orang. Kalau delapan orang pemijat, sudah ada 720 orang yang menerima informasi Pilbup dari teman-teman tunanetra yang berprofesi sebagai tukang pijat ini,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Subchan juga mengajak para pemilih disabiitas untuk menyampaikan gagasan dan harapannya dalam Pilbup Jepara mendatang. Gagasan dan harapan yang kemudian ditulis dalam pohon harapan itu di antaranya para pemilih disabilitas menghendaki adanya akses yang mudah dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Baik dalam menggukana hak pilih maupun akses informasi lainnya.

Mereka juga minta agar Pilbup mendatang berjalan demokratis, jujur dan tidak ada upaya intimdasi atau paksaan dalam hal memilih khususnya kepada kalangan disabilitas. Di akhir acara, Subchan menyampaikan bahwa Pemilu yang Aksesabel dan nondiskriminasi merupakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai warga negara.

Sementara itu, Ketua Bina Akses Budi Mulyo mengaku senang dapat kesempatan bekerjasama dengan KPU dalam kegiatan pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas di Jepara. Menurutnya, anggota Bina Akses yang ada di Kabupaten Jepara ada 200 -an orang. Mereka terdiri dari tunadhaksa, tunanetra dan tunarungu/wicara.

Editor : Akrom Hazami

Pasangan Calon Bupati Jepara Terima Bahan Kampanye

KPU Jepara serahkan bahan kampanye kepada perwakilan tim kampanye paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, disaksikan Panwaslih, Polres, Kejaksaan Negeri dan Satpol PP Jepara. (KPU Jepara)

KPU Jepara serahkan bahan kampanye kepada perwakilan tim kampanye paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2, disaksikan Panwaslih, Polres, Kejaksaan Negeri dan Satpol PP Jepara. (KPU Jepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara telah menyerahkan bahan kampanye kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara, Rabu (2/11/2016). Bahan kampanye yang akan diserahkan oleh KPU tersebut berupa flayer, pamflet dan poster.

Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jepara Subchan Zuhri yang menangani kampanye menyampaikan, bahan kampanye yang dibuat oleh KPU ini diserahkan kepada masing-masing pasangan calon untuk disebar selama masa kampanye Pilbup Jepara 2017. Sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 tentang Kampanye, KPU memang memfalisitasi kegiatan kampanye penyebaran bahan kampanye maupun pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

“Yang sudah selesai proses pengadaanya adalah pembuatan bahan kampanye. Sedangkan pengadaan APK (Alat Peraga Kampanye) masih dalam proses,” katanya dikutip dari situs resmi KPU Jepara.

Dijelaskan lebih lanjut, bahan kampanye yang diserahkan kepada masing-masing paslon berjumlah satu juta lima puluh ribu lembar.

Tiga jenis bahan kampanye, yakni flayer, pamflet dan poster masing-masing berjumlah 350.000 lembar per pasangan calon. “Ketentuannya dalam pembuatan bahan kampanye ini paling banyak adalah sejumlah KK (Kepala Keluarga). Di Jepara ini jumlah KK, ada sekitar 356.899. KPU telah menetapkan membuat bahan kampanye untuk setiap jenis sejumlah 350.000,” terangnya.

Penyerahan bahan kampanye dari KPU Jepara kepada tim kampanye pasangan calon ini disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), perwakilan Polres Jepara, Kejaksaan Jepara dan Satpol PP Jepara. Sebelum dilakukan serah terima, tim pasangan calon, panwas, perwakilan Polres, dari Kejaksaan Negeri, dan dari Satpol PP turut mengecek bahan kampanye yang ada di Gudnag KPU Jepara. Bahan Kampanye itu diterima KPU Jepara dari rekanan pada Selasa sore (1/11/2016).

Subchan menambahkan, bahan kampanye ini diperuntukkan untuk dapat disebar kepada masyarakat oleh pasangan calon atau tim kampanye pada saat masa kampanye ini. Untuk bahan kampanye ini tidak boleh ditempel di tempat-tempat umum.

Editor : Akrom Hazami

Warga Jepara Diimbau Jangan Salah Pilih Calon Bupati

Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat (kiri) memberikan arahan dalam sosialisasi Pilkada Jepara 2017 yang diselenggarakan KPU Jepara, Selasa (1/11/2016). (KPU Jepara)

Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat (kiri) memberikan arahan dalam sosialisasi Pilkada Jepara 2017 yang diselenggarakan KPU Jepara, Selasa (1/11/2016). (KPU Jepara)

MuriaNewsCom, Jepara – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Jepara Ihwan Sudrajat, mengingatkan kepada masyarakat Jepara agar pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara, 15 Februari 2017, mendatang tidak salah pilih. Hal itu disampaikan pada saat diminta memberikan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Jepara 2017 di aula KPU Jepara, Selasa (1/11/2016).

Ihwan yang juga menjabat staf ahli bidang pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah itu menyampaikan, apabila masyarakat asal pilih dan salah pilih, maka yang terjadi pemerintahan di daerah ini tidak kondusif. “Akhirnya dapat menghambat pembangunan,” ujarnya.

Sosialisasi yang diselengarakan oleh KPU Kabupaten Jepara itu diikuti oleh sekitar 50 peserta yang terdiri dari pimpinan ormas, tokoh agama, organisasi kepemudaan dan perwakilan dari akademisi. Ihwan yang mengisi kekosongan jabatan bupati Jepara selama masa cuti kampanye ini diundang untuk turut memberikan sosialisasi kepada para tokoh masyarakat tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ihwan juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi yang dinilai paling hebat tercermin di Jawa Tengah. “Di Jawa Tengah itu tidak pernah terjadi kisruh pascapilkada. Dalam pilkada serentak 2017 ini diharapkan akan kondusif,” harapnya.

Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengajak kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kepemudaan untuk turut berpartisipasi dalam setiap tahapan pilkada.

“Pilkada Jepara 2017 ini adalah Pilkadanya seluruh masyarakat Jepara. Bukan hanya Pilkadanya KPU. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat sangat penting dalam setiap tahapan,” paparnya.

Disampaikan, bahwa bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pemilu itu dapat dengan berbagai hal. Di antaranya dengan turut serta menjadi penyelenggara pemilu, penjadi pemantau, melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, maupun dalam bentuk melakukan survey, jajak pendapat atau penghitungan cepat.

Dan yang juga penting, lanjut Subchan, adalah kehadiran pemilih dalam memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari H.

Editor : Akrom Hazami

Rawan Konflik Pilkada Jepara Mulai Dipetakan

Pasangan calon Bupati Jepara 2017. (MuriaNewsCom)

Pasangan calon Bupati Jepara 2017. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Kepolisian Resor Jepara Polda Jateng menggelar rapat koordinasi penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri (PKG) dengan tema Upaya Stabilitas Daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2017, di Ruang Rapat Setda 1 Jepara.

Rapat ini dipimpin oleh Plt Bupati Jepara Ihwan Sudrajat, Kapolres Jepara diwakilkan Kasat intelkam AKP Hari Jatmiko, Kodim Jepara diwakili Kasdim Mayor Kadarusman, Kepala Kesbangpol Jepara Istono, kepala dinas istansi terkait, Muspida se-Kabupaten Jepara dan tamu undangan sebanyak 50 orang.

Pada kesempatan itu, Ihwan menyampaikan dalam pelaksanaan Pilkada 2017 bagi PNS Kabupaten Jepara harus netral dan bupati melaksanakan pengawasan. Pemerintah Kabupaten Jepara memfasilitasi dalam pelaksanaan Pilkada 2017 sampai dengan pelantikan. “Wilayah Kabupaten Jepara akan diawasi terus,” katanya.

Kasat Intelkam AKP Hari Jatmiko menyampaikan pelaksanaan Pilkada 2017 diharapkan dapat berjalan tertib aman dan kondusif, potensi konflik di Kabupaten Jepara juga akan diwapadai. Isu yang berkembang dalam Pilkada Jepara yakni adanya perpecahan di partai maupun isu petahana pada saat menjadi Bupati maupun Wakil Bupati Jepara.

“Merespons kejadian sekecil apapun di masyarakat terkait gangguan Kamtibmas dan pencegahan secara dini, akan dioptimalkan peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam deteksi dini terhadap gangguan Kamtibmas,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Bawaslu Jateng Intensif Awasi Pilkada Jepara

pilkada

Pimpinan Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengalungkan tanda pengenal pengawas partisipatif kepada salah seorang mahasiswi perguruan tinggi di Kabupaten Jepara. (istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Pimpinan Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo mengatakan terus menggelar berbagai langkah untuk memaksimalkan pengawasan gawe pilkada. Salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi pengawasan berbasis masyarakat seperti yang digelar di Kabupaten Jepara.

Menurut Teguh, pengawasan yang paling efektif adalah jika berbagai elemen masyarakat mulai dari perguruan tinggi, ponpes, sekolah, ormas, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan dan lain sebagainya bersinergi mengawal pilkada agar berjalan demokratis dan berintegritas.

Selain melakukan pencegahan, berbagai elemen itu juga bisa melaporkan kepada bawaslu dan jajaran di bawahnya jika menjumpai praktik kecurangan pemilu. Seperti politik uang, pemasangan alat peraga yang menyalahi ketentuan, kampanye yang mengandung unsur SARA dan lain sebagainya.

“Partisipasi berbagai elemen masyarakat sangat penting. Mari kita bersama kawal, awasi dan selamatkan pilkada dari berbagai kecurangan dan pelanggaran,” tandas doktor hukum Unissula ini.

Editor : Akrom Hazami

 

Kiai di Welahan Jepara Jelekkan Salah Satu Paslon Bupati

Para pasangan calon bupati Jepara. (MuriaNewsCom)

Para pasangan calon bupati Jepara. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara, mulai diteror kampanye negatif. Padahal hal tersebut berdampak negatif, dan bisa memecah belah antarwarga.

Ketua MUI Jepara, Mashudi mengatakan pilkada di Kota Ukir yang hanya diikuti oleh dua paslon memang memunculkan kerawanan tersendiri. Seperti kampanye negatif yang menyerang salah satu paslon dengan menggunakan istilah yang berkaitan dengan tingkat penguasaan ilmu agama.

Dan hal itu diakuinya sudah mulai muncul. Salah satunya seperti yang terjadi saat forum pengajian yang digelar di Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.

“Kiai pengajian itu membandingkan dua paslon. Tapi ujungnya itu mengarah kampanye negatif yang menyerang paslon lain,” kata akademisi Unisnu Jepara dan juga UIN Walisongo Semarang ini, baru-baru ini.

Mashudi berharap tokoh agama di Kabupaten Jepara tidak terkotak-kotak atau bahkan malah memprovokasi yang berujung terbelahnya masyarakat seiring gawe pilkada.

Menurutnya, tokoh agama justru harus mendorong pelaksanaan gawe pilkada yang damai dan teduh di Kota Ukir.

“Istilahnya jangan sampai ada kaca yang pecah atau ranting yang patah hanya gara-gara pilkada. Kasus Dongos beberapa tahun lalu di Jepara harus jadi pelajaran kita bersama,” ujarnya.

Diketahui, kasus rusuh pemilu di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara terjadi pada 30 April 1999 atau kurang dari dua bulan menjelang Pemilu 1999. Waktu itu massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terlibat bentrok yang mengakibatkan empat orang tewas, puluhan luka-luka dan kerugian material lainnya.

Ihwal mulai munculnya kampanye negatif yang menyerang paslon tertentu juga diakui oleh Ali Mursid dari Ponpes Dhilalul Quran, Raguklampitan, Jepara. Bahkan “serangan” itu dengan menggunakan sarana publik baik yang ada di dunia maya maupun nyata. “Itu sudah marak sekali. Ini yang kita sesalkan,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami