DPC PPP Temanggung Resmi Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Temanggung – Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Temanggung membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati Temanggung pada pilkada 2018.

Ketua Desk Pilkada DPC PPP Kabupaten Temanggung, Fatahillah Azzainy di Temanggung, mengatakan pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung untuk Pilkada serentak 2018 dibuka pada 5-10 September 2018.

“Dalam waktu enam hari tersebut kami berharap masyarakat bisa mendaftarkan diri ke kantor DPC PPP Kabupaten Temanggung,” katanya di Temanggung, Senin (28/8/2017) dikutip dari Antarajateng.com.

Ia mengatakan, untuk mendaftarkan diri sebagai balon bupati dan wakil bupati, pihaknya membebani balon dengan membayar uang pendaftaran sebanyak Rp1 juta rupiah, selain itu juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada.

“Setelah selesai pendaftaran, kami akan melakukan verifikasi secara administrasi pada 11-13 September 2017. Kemudian hasilnya akan kami serahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP,” katanya.

Setelah dilakukan verifikasi di tingkat DPW, katanya kemudian nama balon bupati dan wakil bupati akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Ia mengatakan pihak DPP kemudian akan melakukan survei terhadap nama-nama balon bupati dan wakil bupati tersebut. Survei dilakukan oleh tim independen.

“Kami tidak tahu persis siapa yang akan melakukan survei, namun survei pasti akan dilakukan baik kepada interen PPP sendiri maupun kepada masyarakat pada umumnya,” katanya.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Temanggung, Slamet Eko Wantoro mengatakan sampai saat ini sudah ada tiga partai yang melakukan pendekatan dengan partainya, namun pihaknya belum menentukan akan berkoalisi dengan partai mana untuk mengusung balon bupati dan wakil bupati tersebut.

“Baru pembicaraan awal, tetapi kami sudah ketemu dan berbincang dengan ketiga partai tersebut,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Dalang Ki Manteb Datangi DPC PDIP Banyumas Ambil Formulir Pilkada

ILUSTRASI

MuriaNewsCom,  Purwokerto – Dalang kondang Ki Manteb Soedharsono mengambil formulir bakal calon wakil bupati periode 2018-2023 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyumas. Hal ini tampak saat Ki Manteb mendatangi  kantor DPC PDI Perjuangan Banyumas, Senin (21/8/2017).

“Mas Juli (Ketua DPRD Banyumas Juli Krisdianto) secara resmi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon bakal wakil bupati. Beliau ditemani dalang kondang (Ki Manteb Soedharsono), mbahnya, jadi enggak perlu surat kuasa karena Mas Juli-nya hadir,” kata Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023 DPC PDIP Banyumas, Arie Suprapto dikutip Antara.

Kedatangan Juli ke Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Senin, didampingi istri Inke Meila Dheres, dan dua putranya.  Juli yang merupakan Sekretaris DPC PDIP Banyumas itu mewakilkan kepada Ki Manteb Soedharsono saat pengambilan formulir pendaftaran bakal calon wakil bupati.

Menurut dia, pengambilan formulir yang dikuasakan jika calon pendaftar tidak bisa hadir. Rencananya, formulir pendaftaran bakal calon wakil bupati itu akan dibawa pulang lebih dulu dan dikembalikan Juli Krisdianto, Selasa (22/8).

Sementara itu, Ki Manteb Soedharsono mengaku datang sebagai wakil dari keluarga besar almarhum Ki Dalang Sugino Siswocarito. Dalam hal ini, dia mengaku telah meminta agar Juli Krisdianto untuk tidak terburu-buru mendaftar sebagai bakal calon bupati tetapi menjadi bakal calon wakil bupati lebih dulu.

Sementara Juli Krisdianto mengaku ditelepon oleh Ketua DPC PDIP Banyumas Budhi Setiawan pada hari Jumat (18/8) dan dipersilakan untuk mendaftar sebagai bakal calon bupati atau bakal calon wakil bupati.

“Saya mendaftar karena mendapat restu dari ketua saya. Saya juga mendapat restu dari keluarga, dari eyang saya, eyang Manteb Soedharsono,” kata Juli.

Editor : Akrom Hazami

Lewat PDIP, Bupati Banyumas Ambil Formulir Bakal Calon Bupati

Bupati Banyumas Achmad Husein, mendaftar sebagai bakal calon bupati Banyumas melalui DPC PDI Perjuangan Banyumas. (Twitter)

MuriaNewsCom, Banyumas – Suhu perpolitikan di Banyumas, kian memanas. Di antaranya adalah munculnya Bupati Banyumas Achmad Husein, mendaftar sebagai bakal calon bupati Banyumas melalui DPC PDI Perjuangan. Husein mengambil formulir pendafaran ditemani dengan keluarganya ke kantor DPC PDIP Banyumas, Jumat (18/8/2017).

Selain itu, Hesein datang dengan mengendarai sepeda tandem bersama istri, Erna Husein, didampingi tiga dari empat anaknya. Dalam kesempatan itu, Husein langsung mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran.

“Semua persyaratan pokok-pokok sudah saya penuhi dan langsung saya kembalikan hari ini juga. Insya Allah pencalonan ini merupakan pencalonan kedua melalui PDIP,” kata Husein kepada wartawan.

Husein menuturkan alasan dirinya maju lagi melalui PDIP. Ada beberapa programnya yang belum selesai. Karenanya, dia maju lagi dengan harapan bisa kembali jadi bupati dan meneruskan program yang belum selesai.

Beberapa program yang menurutnya belum selesai tersebut berkaitan dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, masih banyak warganya yang mmasih hidup miskin. Termasuk juga masih banyak tingkat pengangguran. Ada juga program belum tuntas yaitu pelayanan publik, birokrasi yang perlu ditata lagi, serta infrastruktur.

Dia optimistis akan mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Langkah yang ditempuh di antaranya adalah melakukan komuniasi intensif biar mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon bupati yang diusung pada Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Ketua Panitia Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023 Arie Suprapto mengatakan, pihaknya telah mencatat ada enam orang yang mengambil formulir pendaftaran di DPC PDIP Banyumas. Rinciannya ada dua bakal calon bupati dan dua orang bakal calon wakil bupati.

Yang merupakan kader PDIP, adalah Sadewo Tri Lastiono, Estiningrum, dan Achmad Husein. Lainnya bukanlah kader PDIP. “Yang baru mengembalikan formulir baru Mas Bambang Barata Aji dan Pak Husein,” terangnya.

 

Editor : Akrom Hazami

Bakal Cabup Kudus Sumiyatun Mulai Kampanye dengan Pasang Stiker di Angkutan Umum

Sebuah angkutan umum dengan kaca bertempelkan gambar salah satu bakal calon bupati Kudus, Sumiayatun, saat melintas di Kaliwung, Kudus. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Setelah sejumlah bakal calon bupati (bacabup) Kudus ramai memasang baliho, kini ada yang memasang foto wajahnya di kaca belakang angkutan umum.

Pantuan MuriaNewsCom, di jalan  raya di Kecamatan Kaliwungu misalnya, terdapat beberapa angkutan umum dengan kaca belakang bertermpelkan gambar bacabup Sumiyatun.

Belum jelas, berapa ongkos yang dibayarkan kepada pemilik armada. Meski begitu, Sumiyatun membenarkan adanya info kalau fotonya terpasang di kaca angkutan umum bagianbelakang.

“Iya saya sudah tahu, tapi itu bukan saya. Saya juga tak tahu siapa yang memasang, mungkin temen-temen yang sudah memasangnya,” jawabnya singkat.

Diketahui, Sumiyatun merupakan salah satu nama yang telah mendaftarkan diri sebagai bacabup dari DPC PDI Perjuangan Kudus. Hanya ada dua nama yang berkasnya dikirim ke DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Yakni Masan,d an Sumiyatun.

Editor : Akrom Hazami

Purnatugas di Pemkab Pati, Budiyono Akan Kembali ke Desa Jadi Petani

Budiyono bersama istrinya saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Pati 2017 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati Budiyono purnatugas dari jabatannya, setelah melakukan pelepasan di kediamannya, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Pati, Rabu (9/8/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Budiyono berpamitan kepada sejumlah pejabat yang hadir seperti Bupati Pati Haryanto, Mantan Bupati Pati Tasiman, Mantan Sekda Pati Desmon Hastiono, Kepala Perangkat Daerah, dan berbagai tamu undangan lainnya.

“Saya mohon doa restu. Setelah pelepasan ini akan kembali ke desa, bekerja sesuai dengan kebiasaan di desa, kembali bertani, kembali menjadi penggiling ketela,” ujar Budiyono.

Terkait kiprahnya di dunia politik, Budiyono keluar dari posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pati dan merapat ke Partai NasDem. Pilihan politik itu tidak lepas dari kondisi Pilkada Pati saat itu.

Di NasDem, Budiyono dikabarkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Kehadirannya di NasDem digadang-gadang akan menjadi magnet baru bagi partai satu-satunya yang tidak mengusung Haryanto-Saiful Arifin tersebut.

Budiyono diterima dengan tangan terbuka di NasDem. Proses pendaftaran dan berkas calon legislatif juga dikabarkan sudah sampai di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Tengah.

Baca Juga :Salam Perpisahan dari Budiyono Jelang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017-2022

Editor: Supriyadi

KPU Kudus Berharap Partisipasi UMK di Pilkada

Mahasiswa UMK saat melakukan kegiatan. (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – KPU Kabupaten Kudus berharap agar Universitas Muria Kudus (UMK) menjadi salah satu lembaga yang ikut berpartisipasi dan mengambil peran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, baik Pemilihan Bupati (Pilbup) Kudus maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Itu  mengemuka saat lima Komisioner KPU Kabupaten Kudus bersilaturahmi ke UMK, Rabu sore (22/3/2017). Lima Komisioner KPU itu adalah Moh Khanafi, Eni Misdayani, Dhani Kurniawan, Naily Syarifah, dan Syafiq Ainurridho. Kedatangan mereka disambut Rektor UMK Suparnyo dan Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama, Subarkah.

Ketua KPU Kabupaten Kudus, Moh Khanafi, menyampaikan, partisipasi UMK dalam pilkada yang akan dilaksanakan sekitar satu tahun mendatang, bisa diwujudkan dalam berbagai kegiatan.

‘’Partisipasi itu bisa dengan melakukan sosialisasi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), berpartisipasi dalam menyukseskan program DPS Online, sosialisasi kepada mahasiswa baru melalui kegiatan pengenalan kampus (Sapamaba), hingga menjadi pemantau independen,’’ katanya.

Kunjungannya ke UMK dan beberapa lembaga dan organisasi lain di Kabupaten Kudus sendiri, adalah dalam rangka membangun silaturahmi dan dukungan agar dalam penyelenggaraan pilkada nantinya, bisa berjalan dengan sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

‘’Dalam  rangka menyukseskan Pilkada 2018 nanti, kami (KPU Kabupaten Kudus) telah menjalin silaturahmi dan meminta dukungan kepada berbagai pihak. Selain UMK, yakni ke PCNU Kabupaten Kudus, Muhammadiyah Kudus, STAIN Kudus, juga tokoh agama,’’ ungkapnya.  

Suparnyo menyambut baik harapan KPU Kabupaten Kudus, mengatakan, waktu setahun untuk persiapan pilkada, bukanlah waktu yang lama. ‘’Setahun itu tidak lama untuk mempersiapkan pilkada,’’ ujarnya.

Dia pun menegaskan, bahwa UMK siap mendukung agar proses Pilkada 2018 bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tentu saja setelah melalui proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terlebih dahulu.

‘’UMK siap mendukung sukses Pilkada 2018. Saya berpesan, agar pilkada dipersiapkan sebaik mungkin, agar melahirkan pemimpin amanah,’’ katanya sembari mengingatkan bahwa Kabupaten Kudus termasuk padat penduduknya walaupun kotanya kecil.

Editor : Akrom Hazami

 

Dalam Laporannya ke MK, Geram Pati Sebut Kotak Kosong Raih 700 Ribu Suara, Ini Kata KPU

Komisioner KPU Pati Supriyanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Tim Advokasi Gerakan Masyarakat (Geram) Pati mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati terkait penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam laporannya, Geram Pati menunjukkan data yang mengejutkan. Pihaknya mengklaim, kolom kosong meraih suara 700.000, sedangkan paslon Haryanto-Arifin meraih 300.000 suara. Penghitungan versi Geram Pati tersebut dituangkan dalam berkas pokok permohonan.

Tak hanya itu, Geram Pati juga mengasumsikan ada 50,16 persen pemilih Pilkada Pati yang tidak mencoblos paslon Haryanto-Arifin. Jumlah tersebut dihitung dari kalkulasi suara kolom kosong 177.762 suara, golput 435.327 suara, dan suara tidak sah sebanyak 14.981 suara.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Pati Supriyanto mengatakan, siapa saja berhak mengajukan permohonan ke MK. Hanya saja, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.

“Itu kan permohonan, boleh-boleh saja. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Prinsip hukum begitu. Nanti biar dibuktikan. Kami juga mendalilkan beserta dengan bukti-buktinya. Perhitungan itu dari mana dan kesalahan hitungnya letaknya di mana,” kata Supriyanto, Rabu (15/3/2017).

Karena itu, dia meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat Pati untuk menunggu hasilnya. Selama ini, KPU Pati diakui sudah melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan prosedur. Bahkan, tidak jarang KPU Pati berkonsultasi kepada KPU RI agar tahapan pilkada bisa berjalan sesuai aturan dan undang-undang.

Rencananya, sidang pendahuluan terhadap laporan pemohon akan dilakukan MK pada Jumat (17/3/2017) mendatang. Tim Advokasi Geram Pati sendiri terdiri dari Koordinator LSM Kontras Haris Azhar, NNurkholis Hidayat, dan Sri Suparyati.
Editor : Kholistiono

PKB Resmi Usung Ilwani Maju di Bursa Cabup Kudus

Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani.  (ISTIMEWA)

MuriaNewsCom, Kudus – Geliat persiapan masing-masing partai politik menghadapi Pilkada Kudus 2018 mulai tampak. Salah satunya adalah berseliwerannya nama yang akan diusung jadi calon bupati.

Salah satunya adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus. PKB resmi mengusung Ilwani sebagai bakal calon bupati yang akan diusung dalam Pilkada Kudus 2018. Nama itu mengemuka usai keputusan rapat pleno DPC yang dihadiri jajaran struktural partai.

Sekretaris DPC PKB Kudus, Mukhosiron mengatakan, hasil rapat pleno PKB menghasilkan nama untuk diusung di Pilkada Kudus.

”Berdasarkan hasil rapat pleno, seluruh  pengurus struktural DPC PKB Kudus sepakat mengusung Ilwani sebagai bacabup,” kata Mukhosiron di Kudus, Selasa (7/3/2017).

Ada beberapa alasan Ilwani dimunculkan. Di antaranya adalah, sosok Ilwani kini Ketua DPC PKB Kudus. Tidak hanya itu, Ilwani saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kudus.

Pengusungan Ilwani juga tidak lepas dari keinginan kuat DPC PKB Kudus untuk membawa calon sendiri di Pilkada 2018. Setelah sebelumnya, PKB tidak pernah mengusung kader terbaiknya sendiri di beberapa pilkada terakhir.

Pihaknya optimistis jika di pilkada nanti akan meraih kesuksesan. Saat ini, PKB memiliki enam kursi di DPRD Kudus. Artinya, PKB menjadi parpol yang berhasil meraih suara terbanyak kedua di Pilihan Legislatif 2014.

Untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati, PKB hanya membutuhkan tambahan tiga kursi lagi. ”Dengan kondisi tersebut, tentu mengharuskan kami untuk membuka jalinan koalisi dengan partai lain,” ujarnya.

Pihaknya juga akan menunggu penjajakan dengan partai politik lain. Beberapa jalinan komunikasi telah dilakukan dengan beberapa partai, tapi belum ada kesepakatan final.

Ilwani mengaku dirinya akan siap menjalankan amanat partai sebaik-baiknya. ”Kalau memang sudah ditugaskan partai, tentu saya siap. Apalagi, jika mendapatkan restu dari para kiai NU,” kata Ilwani.

Ada beberapa nama di bursa bakal calon Bupati Kudus. Seperti Masan dari PDI Perjuangan, Sri Hartini dari Partai Gerindra, Akhwan dari Nasdem, serta Mawahib dari Partai Golkar.

Editor : Akrom Hazami

 

PDIP Kudus Dukung Masan, Ketua DPRD, Maju di Pilkada 

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Ketua DPRD Kudus Masan menjadi dambaan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setempat untuk maju jadi calon bupati di Pilkada 2018.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Kudus yang juga Bupati Kudus Musthofa hadir langsung pada kegiatan reses di kantor DPC, Senin (20/2/2017) malam.

Nama Masan tiba-tiba mengemuka saat Musthofa memberi pengarahan kepada kadernya. Musthofa sempat menanyakan kira-kira siapa kader PDIP yang pantas menjadi cabup. Sejumlah kader spontanmenyebut nama Masan. Nama yang dimaksud tak lain Ketua DPRD Kabupaten Kudus. “Siapa, kok cuma sedikit yang menjawab?” ujar Musthofa disambut koor kader kembali menyebut nama Masan.

Musthofa lantas menanyakan ke kader, apakah Masan laku atau tidak? Jika yang menginginkan hanya sedikit, dirinya jadi tidak yakin. “Pak Masan ini benar-benar laku atau tidak? Kalau hanya hanya satu dua orang yang mengusulkan apa cukup? Saya ya jadi ndak yakin. Tapi jika suaranya bulat yang menginginkan Pak Masan, saya (shalat) Istikharah dulu,” ujar Musthofa.

Setelah meminta tanggapan kader, Musthofa menanyakan yang bersangkutan. Kebetulan Masan duduk di sebelahnya. “Kira-kira jika nanti Istikharahku cocok, sanggup ndak kamu,” tanya Musthofa yang direspons tertawa para kader.

Masan pun menjawab sanggup. Pada kesempatan itu Musthofa juga berharap pengurus ranting dan anak ranting berani menyampaikan aspirasinya. Termasuk, mereka juga bisa mendatangi anggota fraksi PDIP di
gedung DPRD Kudus.

Ketua Fraksi PDIP Achmad Yusuf Roni dan Ketua DPRD Kudus Masan memaparkan capaian dan program
pemerintah dalam APBD 2017. Program penanganan banjir, infrastruktur, kesehatan, hingga ekonomi kerakyatan.

Masan berharap semua kader wajib mengetahui informasi tersebut, dan mampu menyampaikan ke masyarakat luas. “Banyak program unggulan yang sudah terbukti berhasil di masyarakat. Jadi layak jika nanti Bupati Kudus Musthofa maju sebagai Gubernur Jateng,” tandas Masan.

Editor : Akrom Hazami

6 Jam untuk Aksi 152

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ADA 101 daerah di Indonesia yang hari ini, Selasa,15 Februari 2017 menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Dari 101 daerah tersebut, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Di Jawa Tengah sendiri, tercatat ada 7 kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada, termasuk di antaranya adalah Pati dan Jepara.

Untuk menyukseskan pesta demokrasi ini, dibutuhkan aksi dari semua pihak. Baik itu penyelenggara pilkada, masyarakat umum ataupun lembaga lain yang mendukung lancarnya pelaksanaan pilkada. Pun demikian, karena pilkada merupakan bagian dari sarana demokrasi, maka untuk mencapai keberhasilan demokrasi, maka diperlukan peran masyarakat, khususnya yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

Hari ini, ada waktu 6 jam bagi warga untuk melakukan aksi, yakni pukul 07.00-13.00 WIB. Aksi kali ini adalah datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, menentukan pilihan seorang pemimpin yang bakal memimpin daerah untuk lima tahun ke depan. Aksi kali ini cukup menentukan bagaimana wajah daerah di masa yang akan datang.

Untuk itu, dibutuhkan bukan hanya sekadar aksi datang ke TPS dan mencoblos. Namun, hendaknya, waktu 6 jam yang tersedia untuk semua warga yang memiliki hak pilih, agar bisa menyalurkan hak suaranya secara cerdas.

Memilih pemimpin bukan hanya soal adanya keterikatan kekeluargaan, pertemanan, atau bahkan hanya karena soal materi yang diberikan oleh calon, jika pun ada. Memilih pemimpin, juga bukan hanya soal politik balas budi.

Menjadi pemilih, hendaknya memiliki informasi mengenai calon yang akan dipilih. Pemilih seyogyanya mengetahui visi dan misi yang diusung calon dan bakal direalisasikan dalam lima tahun ke depan, mengetahui track record ataupun kecakapan dalam memimpin.Hal ini penting, agar tidak salah menentukan pemimpin, meskipun tak sedikit persepsi pemilih yang memiliki ekspektasi tinggi harus kecewa pada akhirnya. Hal itu bukan semata-semata kesalahan dari pemilih saat menentukan pilihan, namun, adakalanya pemilih dihadapkan jumlah calon pasangan calon yang terbatas.

Selanjutnya, hendaknya menjadi pemilih juga bukan hanya sekadar ikut-ikutan atau pasif. Pemilih seperti ini, cenderung masa bodoh yang tak mempedulikan siapa,kualitas dan apa gagasan dari calon untuk membangun daerahnya.

Untuk itu, saatnya menjadi pemilih cerdas. Ayo datang ke TPS untuk menggunakan hak suara dalam menentukan masa depan daerahmu. Menjadi golput bukanlah solusi terbaik jika ingin mengharapkan perubahan dan peningkatan kesejahteraan.

Golput mengindikasikan bahwa kita hanya bisa pasrah pada keadaan yang kurang ideal untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, ayo ke TPS, gunakan hak suara kita sesuai hati nurani. (*)

1 Pleton Anggota Sabhara Grobogan Dikirim ke Pati Amankan Pilkada

Anggota Sabhara Polres Grobogan berdoa bersama sebelum dikirim membantu pengamanan Pilkada di Pati. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Anggota Kepolisian dari Polres Grobogan ternyata juga diterjunkan untuk pengamanan Pilkada di Kabupaten Pati yang akan berlangsung Rabu (15/2/2017) besok. Jumlah personel yang dikirimkan ada satu peleton.

“Pagi tadi ada satu pleton Sabhara kita kirimkan ke Pati untuk mendukung pengamanan Pilkada. Kita berharap, pelaksanaan Pilkada serentak besok berjalan lancar dan aman,” ungkap Kapolres Grobogan AKBP Agusman Gurning, Selasa (14/2/2017).

Selain mengirimkan personel ke Pati, Agusman juga menyiagakan anggotanya di wilayah perbatasan. Kemudian, ada juga personel khusus yang disiapkan di mapolres berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada. Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi yang tidak diinginkan menjelang dan selama pelaksanaan pilkada di Pati.

Menurutnya, kesiapan personel itu juga sesuai dengan instruksi Kapolda Jawa Tengah.Yang mana, semua polres yang bertetangga dengan Pati, termasuk Grobogan diharuskan turut siaga. 

“Anggota sudah kita siagakan untuk momen Pilkada serentak ini. Sewaktu-waktu diperlukan langsung kita terjunkan,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

15 Februari 2017 Ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, Warga Diminta Bisa Gunakan Hak Pilih dalam Pilkada

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional.

Penetapan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres itu ditandatangani hari ini, Jumat (10/2/2017). Presiden Jokowi berharap, penetapan hari libur nasional ini bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pilkada

Dengan ditetapkannya sebagai hari libur tersebut, diharapkan masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon pemimpin lima tahun kedepan, termasuk di Jepara yang besok menggelar pesta demokrasi.

Kepala Diskominfo Jepara Yoso Suwarno mengatakan, penetapan hari libur pada puncak pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Jepara ini sesuai dengan surat Nomor 003/0597 tanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sekda Jepara Sholih. “Dalam surat itu, disebut bahwa penetapan 15 Februrai 2016 sebagai hari libur,” ujarnya.

Penetapan hari libur ini dilakukan dengan mempertimbangkan dan merujuk Peraturan KPU RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan KPU Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyeleggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2017.

Di mana disebutkan, hari, tanggal dan waktu pemilihan gubernur dan bupati, walikota tahun 2017 ditetapkan tanggal 15 Februari 2017. Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 173/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Penetapan dan Hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Jepara tahun 2017 menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara diselenggarakan pada rabu 15 februari 2017.  “Disebut, bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari lain yang diliburkan” ujarnya.

Editor : Kholistiono

15 Februari, PNS Grobogan Tetap Masuk Kerja Meski Hari Libur Nasional

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Grobogan –  Aktivitas pemerintahan di Pemkab Grobogan bakal berlangsung seperti biasa pada Rabu (15/2/2017) lusa. Artinya, tidak diliburkan kendati adanya pelaksanaan Pilkada serempak di berbagai daerah di Indonesia.

Kabag Humas Pemkab Grobogan Ayong Muctarom menyatakan, pemberitahuan terakhir yang diterima dari Pemprov Jateng menyebutkan, dalam rangka pelaksanaan pilkada serempak hanya ada tujuh kabupaten yang menggelar pesta demokrasi tersebut. Yakni, Kabupaten Brebes, Pati, Jepara, Cilacap, Batang, Banjarnegara, dan Kota Salatiga.

“Jadi, yang libur pada Rabu lusa adalah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Untuk Grobogan, PNS tetap masuk kerja seperti biasa,” jelasnya.

Menurut Ayong, bisa jadi mungkin akan ada pemberitahuan terbaru soal libur bersama nasional berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serempak tersebut tersebut. Jika ada nantinya akan ditindaklanjuti dengan surat edaran bupati.

“Bisa jadi, besok ada pemberitahuan terbaru. Namun, sampai saat ini yang sudah pasti libur adalah di daerah yang melangsungkan Pilkada,” katanya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan tanggal 15 Februari, yang merupakan hari pelaksanaan pilkada serentak, sebagai libur nasional. Penetapan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional.

Keppres itu ditandatangani, Jumat (10/2/2017).  Di akhir keppres disampaikan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni pada 10 Februari 2017, di Jakarta.

Editor : Akrom Hazami

Sanksi Berat Menanti PNS yang Tak Netral di Pilkada

ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Tahun 2017 tepatnya pada Februari  mendatang pemerintah akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak.

Untuk itu masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dan berperan aktif agar gelaran pesta demokrasi tersebut berjalan lancar, sukses dan berlangsung secara kondusif. Terlebih  bagi kalangan birokrasi dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) / Aparatur Sipil Negara ( ASN ).

Sebagai PNS / ASN  hendaknya menjadi panutan atau tauladan bagi warga masyarakat lainnya dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara / TPS untuk menyalurkan hak suaranya dalam pilkada mendatang.Kendati demikian PNS harus tetap menjaga netralitasnya dengan tidak ikut berkampanye dan terlibat pengerahan massa untuk mendukung salah satu calon.

Sebab jika terbukti ada PNS yang tidak netral dalam pilkada, sanksi atau hukuman disiplin berat sudah menanti mereka.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Oktober Nomor 273/2772/SJ disebutkan bahwa sanksi disiplin berat bagi PNS yang tidak netral diantaranya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama Tiga tahun hingga pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.

Berkaitan dengan hal itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Noor Yasin mengimbau PNS di jajarannya yang daerahnya melaksanakan Pilkada pada 2017 mendatang agar mematuhi aturan tersebut.

Dijelaskannya bahwa pada pasal 70 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, diatur ketentuan ditegaskan ahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara.

Keterlibatan itu antara lain kampanye mendukung salah satu calon, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye serta keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan  calon yang menjadi peserta pemilu selama dan sesudah  masa kampanye.

“ Disebut kampanye yakni meliputi ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, “ jelasnya.

Mengenai mekanisme atau tatacara penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah, PNS / ASN tersebut berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Editor : Akrom Hazami

Baliho Bakal Calon Bupati Mulai Penuhi Jepara

pilkada

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang Pilkada Jepara 2017 ini, muncul banyak baliho yang terpajang sejumlah wajah figur atau seseorang yang digadang-gadang maju sebagai calon bupati dan wakil bupati.

Meski terbilang banyak, Satpol PP Jepara mengklaim pemasangan baliho tidak melanggar aturan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban (K3).

Kasatpol PP Jepara Trisno Santoso mengemukakan, pihaknya melihat baliho-baliho yang terpasang masih di batas kewajaran. Sehingga belum perlu dilakukan penertiban terhadap baliho tersebut.

“Sejauh ini masih tidak ada yang melanggar. Dasar hukum untuk menertibkan baliho adalah Perda Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan (K3). Dengan Perda ini, Jika ada yang melanggar, maka tidak usah menunggu kordinasi dengan instansi terkait untuk dilakukan penertiban,” ujar Trisno kepada MuriaNewsCom, Rabu (27/7/2016).

Menurutnya, yang dimaksud pelanggar K3 yakni yang dipasang di bangunan pemerintahan, ditancapakan di pohon, tiang listrik, jembatan, rambu lalu lintas hingga pemasangan dilakukan tidak mempertimbangkan faktor keamanan lain. Meski diakuinya saat ini memang banyak baliho yang memampang gambar figur tertentu yang menjadi bakal calon, dari pantauannya tidak melanggar K3.

“Semuanya kita lihat masih wajar. Jika nanti ditemukan yang melanggar, maka kita akan peringatkan terlebih dahulu yang bersangkutan. Jika tidak diindahkan, maka baru akan kami tertibkan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat sudah ditetapkan pasangan calon, pihaknya akan gencar melakukan pantauan di lapangan. Karena saat itu diyakini akan ada lebih banyak baliho dan spanduk yang dipasang. Penindakan akan dilakukan baik yang melanggar K3 maupun temuan Panwaslu soal baliho atau alat kampenye yang melanggar aturan Pilkada.

“Tiba saatnya akan turun dengan Panwaslu soal gambar yang melanggar. Maupun gambar figur tertentu yang ternyata tak menjadi calon. Sebab baliho tersebut tidak berguna,” katanya.

Berdasarkan pengamatan MuriaNewsCom, sejumlah figur maupun partai politik yang sudah memastikan mencalonkan tokoh tertentu jauh-jauh hari melakukan sosialisasi dengan memampang sejumlah spanduk dan baliho bergambar tokoh terkait di sejumlah titik ruas jalan.

Baik yang terpasang di papan baliho berpajak (resmi) maupun dengan media yang dipasang sendiri. Akibatnya, sejumlah ruas jalan dan titik strategis padat dengan gambar.

Editor : Akrom Hazami

KPU Grobogan Kembalikan Duit Rp 6 Miliar ke Kas Daerah, Ada Apa?

uang-2-1

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Grobogan – KPU Grobogan belum lama ini mengembalikan dana sebanyak Rp 6 miliar ke kas daerah. Uang sebanyak itu ternyata merupakan sisa dana penyelenggaraan Pilkada lalu yang tidak terpakai.

Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif menyatakan, dalam pelaksanaan pilkada yang dilangsungkan 9 Desember 2015, pihaknya menerima kucuran dana sebanyak Rp 29 miliar. Dana sebesar itu dicairkan dalam tiga tahap.

Yakni, tahap pertama Rp 5 miliar. Kemudian, tahap kedua Rp 20 miliar dan terakhir Rp 4 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana sebesar itu hanya terpakai sekitar Rp 23 miliar.

“Dana yang terpakai untuk pelaksanaan pilkada hanya sekitar Rp 23 miliar. Jadi, sisa dana yang tidak kepakai kita kembalikan ke kas daerah,” cetusnya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pilkada lalu, ada 25.251 orang yang terlibat jadi petugas. Mulai dari staf sekretariatan, PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data penduduk.

Afrosin menambahkan, masih banyaknya sisa dana itu salah satunya disebabkan hanya ada dua pasangan calon saja yang jadi peserta. Hal ini menjadikan pelaksanaan pilkada hanya berlangsung satu putaran saja sehingga menghemat anggaran.

Selain sisa dana, imbuh Afrosin, pihaknya juga sudah menyetorkan kewajiban lainnya ke kas negara. Yakni, berupa setoran kewajiban pajak sebesar Rp 1,6 miliar.

Editor : Akrom Hazami

 

10 Nominator Lomba Jingle Pilkada Jepara Ikuti Presentasi

Para peserta lomba jingle Pilkada Jepara melakukan presentasi di kantor KPU Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Para peserta lomba jingle Pilkada Jepara melakukan presentasi di kantor KPU Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)


    MuriaNewsCom, Jepara – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017 bakal segera dimulai seiring dengan jadwal tahapan yang telah turun dari pusat. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara tengah mengadakan sejumlah lomba. Salah satunya adalah lomba jingle.

Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri mengatakan, sejumlah lomba diadakan untuk Pilkada Jepara 2017 nanti. Salah satunya adalah lomba jingle.

“Proses lomba jingle sudah berjalan. Kali ini sudah masuk 10 peserta yang masuk nominasi melakukan presentasi,” ujar Haidar kepada MuriaNewsCom, Senin (25/4/2016).

Menurutnya,  10 peserta lomba jingle yang masuk nominasi, selain diminta presentasi mengenai karyanya, juga diminta menunjukkan keaslian atau orisinalitasnya. Mereka dinilai dewan juri yang telah dihadirkan pihak KPU.

“Kepanitiaan lomba ini juga ditangani pihak kesekretariatan KPU. Nantinya, jingle yang dinyatakan sebagai pemenang lomba, akan menjadi jingle Pilkada Jepara 2017,” katanya.

Sebelumnya, ada puluhan peserta yang mendaftar dalam lomba tersebut. Itu menunjukkan, bahwa antusiasme publik terhadap lomba tersebut sangat tinggi.

Untuk itu, dia berharap agar nantinya baik jingle maupun logo yang sudah dilombakan, merupakan karya-karya terbaik. Sehingga dapat semakin memeriahkan gawe lima tahunan di Kabupaten Jepara itu.

Editor : Kholistiono

 

Maskot dan Jingle Pilkada Jepara 2017 Akan Disiapkan

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara sudah mulai ancang-ancang untuk memulai tahapan dalam agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017. Salah satu agenda yang bakal digelar KPU Jepara adalah lomba pembuatan maskot dan jingle untuk Pilkada 2017.

Anggota komisioner KPU Jepara, Subhan Zuhri mengatakan, rencananya lomba tersebut akan digelar dalam waktu dekat. Diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan April 2016 nanti.

“Lomba pembuatan maskot dan jingle itu bagian dari tahapan pelaksanaan secara resmi yang akan dimulai pada bulan April. Nantinya akan digelar secara terbuka dan umum,” ujar Subhan kepada MuriaNewsCom, Sabtu (13/2/2016).

Menurutnya, dari hasil lomba nantinya akan dijadikan sebagai maskot dan jingle resmi Pilkada Jepara 2017. Otomatis, sejumlah agenda pun nantinya akan dihiasi oleh maskot dan jingle tersebut.

“Meskipun tahapan resmi baru dimulai pada April. Kami di KPU Jepara sudah berancang-ancang untuk melakukan tahapan demi tahapan Pilkada. Terutama untuk pembuatan petunjuk teknis, kami juga telah membuat drafnya untuk nantinya akan diselesaikan sesuai jadwal dari pusat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, khusus untuk lomba maskot dan jingle. Saat ini pihaknya masih dalam proses pemantapan konsep yang akan diusung dalam lomba tersebut. Diharapkan, lomba tersebut nantinya dapat berjalan maksimal dan sesuai harapan.

Dari pantauan MuriaNewsCom, Meski Pilkada Jepara akan digelar serentak pada awal tahun 2017 nanti, sampai saat ini masih terasa adem ayem. Karena belum ada yang secara terang-terangan menyatakan akan maju dalam agenda lima tahunan tersebut baik melalui partai politik maupun independen.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga :

Jelang Pilkada Jepara, 2 Orang Ini Penasaran Tanya Regulasi Persyaratan jadi Bupati

Anggaran Pilkada Jepara 2017 Disepakati Rp 25,5 M 

Jelang Pilkada Jepara, 2 Orang Ini Penasaran Tanya Regulasi Persyaratan jadi Bupati

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara mulai terasa. Karena, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara kedatangan dua kelompok masyarakat yang mengaku bakal mengusung calon bupati dan wakil bupati Jepara di tahun 2017 nanti.

Dalam kedatangganya mereka disambut hangat oleh Ketua KPU Jepara Haydar Fitri dengan didampingi empat komisioner lainnya.

Untuk pertama kalinya KPU Jepara menerima secara resmi kelompok masyarakat yang mengusung bakal calon bupati maupun wakil bupati yang akan mengikuti Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 15 Februari 2017 mendatang.

Rombogan pertama kali datang menemui KPU Jepara yaitu Kolonel Dwi Soerjaatmadja (49) warga Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan. Dengan didampingi belasan pendukungnya menghadap Ketua KPU Jepara Haydar untuk berkonsultasi mengenai pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang.

Kelompok kedua yaitu sekitar pukul 11.30 WIB sekitar lima orang yang mengusung Solahudin (29) warga Kalipucang, Welahan. Kedua kelompok tersebut, diterima secara bergantian oleh KPU.

Haydar menyambut baik kedua tokoh yang akan mempersiapkan diri dalam pencalonan nanti. Namun yang perlu diingat bagi mereka saat ini, adalah mempersiakan diri. Baik syarat calon maupun syarat pencalonan. “Itu semua harus dicermati, agar tidak terjadi penafsiran yang salah,” paparnya.

Pihaknya mengaku terbuka bagi siapa saja untuk berkonsultasi mengenai pelaksanaan Pilkada tersebut.

Kolonel Dwi Soerjaatmadja mengaku berkeinginan ikut ambil bagian dalam pemilihan tersebut. Meski belum diketahui kendaraan yang bakal dipakai nantinya, apakah melalui jalur partai maupun independen, ia ingin mengetahui secara jelas mengenai regulasi pelaksanaan Pilkada 2017.

Kepada KPU ia mengaku sudah mulai menjalin komunikasi dengan para tokoh di Jepara yang akan berkompetisis dalam Pilkada.

Sementara, Solahudin selaku pengusaha muda asal Jepara ini, sudah sekian tahun berada di negeri Malaysia. Ia berharap, mampu dapat ikut berkompetisi dalam Pilkada 2017 nanti.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : Anggaran Pilkada Jepara 2017 Disepakati Rp 25,5 M

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada, KPU Grobogan Gelar FGD

Pelaksanaan FGD pertama di wilayah barat untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

Pelaksanaan FGD pertama di wilayah barat untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu.(MuriaNewsCom/Dani Agus)

 

GROBOGAN – Meski pelaksanaan seluruh tahapan pilkada sudah selesai akhir Desember 2015 lalu, namun KPU Grobogan masih menggelar kegiatan yang berkaitan dengan gawe besar warga Grobogan tersebut. Yakni, menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada lalu.

“Kita rencanakan FGD ini digelar di tiga titik. Yakni, wilayah barat, tengah dan timur,” kata Ketua KPU Grobogan Afrosin Arif.

Dijelaskan, pelaksanaan FGD dimulai dari wilayah barat yang dilangsungkan hari ini Selasa (19/1/2016) di RM Makan Noroyono, Gubug. Dalam FGD ini ada beberapa pihak yang diundang. Di antaranya, camat, PPK, perwakilan PPS dan KPPS, serta dharma wanita.

“Untuk FGD kedua dan ketiga akan dilangsungkan Rabu dan Kamis lusa. FGD kedua akan dilangsungkan di Kecamatan Toroh dan terakhir di Kecamatan Wirosari.Dalam FGD ini pada prinsipnya kami ingin mendapat masukan terkait penyelenggaraan pilkada kemarin. Hal ini kita perlukan sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan pilkada selanjutnya,” kata Afrosin. (DANI AGUS/KHOLISTIONO)

Meski Menurun, Partisipasi Masyarakat Rembang Tetap Masuk 5 Besar se-Jawa Tengah

Pilkada (e)

Sekretaris KPU Rembang, Sulistiyono (ujung kiri) memberikan tanggapan terkait menurunnya partisipasi pemilih pilkada 2015 di Rembang, Selasa (12/1/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

REMBANG – Meskipun partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2015 di Rembang menurun dibandingkan pelaksanaan pada tahun 2010. Namun partisipasi masyarakat Rembang terbilang tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Tengah.

Dari 21 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 kemarin. Kabupaten Rembang termasuk dalam 5 besar, Kabupaten dan Kota yang angka partisipasi masyarakatnya tinggi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang Sulistiyono kepada awak media di Kantor KPU Rembang, Selasa (12/1/2016). Menurutnya, angka partisipasi masyarakat Rembang hanya kalah dari satu kabupaten dan tiga kota di Jawa Tengah.

”Meskipun pada Pilkada kemarin angka partisipasinya menurun, namun masih lima besar se-Jateng. Hanya kalah dari Kabupaten Boyolali, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Solo,” ungkapnya.

Sulis menjelaskan, Kabupaten Boyolali meraih angka tertinggi se-Jateng dengan partisipasi masyarakat setempat mencapai 79,27 persen. Kemudian disusul tiga kota lainnya, masing-masing Kota Magelang 75,33 persen, Kota Pekalongan 74,25 persen, dan Kota Solo 73,68 persen. ”Baru nomer lima, Kabupaten Rembang dengan 73,31 persen,” jelasnya.

Sulis mengakui sosialisasi yang paling sulit adalah mengajak masyarakat untuk memilih. Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan ada dua macam. Pertama, sosialisasi yang mengenalkan tanggal pencoblosan dan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sedangkan yang satunya, yakni mengajak masyarakat untuk memilih atau melakukan pencoblosan.

”Sosialisasi ada dua cara. Pertama, mengenalkan pencoblosan tentang tanggal dan calon. Sedangkan yang kedua, masyarakat untuk memilih. Kalau yang pertama itu mudah, tapi yang sulit adalah mengajak untuk memilih,” bebernya.

Dia juga mengakui terkait komunikasi dengan awak media yang kurang instensif. Sehingga berdampak terkait sosialisasi dan kegiatan lainnya, terutama dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

”Ke depan, kita perlu melibatkan semua pihak. Utamanya rekan-rekan dari media untuk dilibatkan secara aktif, agar sosialisasi dari penyelenggara berjalan massif,” tandasnya. (AHMAD WAKID/TITIS W)

Anggaran Pilkada Jepara 2017 Disepakati Rp 25,5 M

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

 

JEPARA – Setelah melalui proses panjang dengan upaya negosiasi, akhirnya Pemerintah Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menyepakati anggaran pemilihan kepala daerah pada 2017 sebesar Rp 25.535.231.907.

“Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi antara KPU dengan Pemkab Jepara di ruang kerja Bupati Jepara Ahmad Marzuqi tadi,” ujar Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri kepada MuriaNewsCom, Senin (11/1/2016).

Menurutnya, sebelumnya KPU Kabupaten Jepara pernah mengajukan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pilkada 2017 sebesar Rp 30,8 miliar. Namun dalam pembahasan yang sudah dimulai sejak Desember 2014, ada sejumlah pos anggaran yang dapat diefisiensikan.

“Anggaran pilkada 2017 yang telah disepakati besumber dari APBD Jepara 2016, APBD Perubahan 2016 dan APBD 2017,” katanya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, terkait penandatangangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), diharapkan bisa segera mungkin dilakukan. Sebab, dalam waktu dekat tahapan Pilkada Jepara 2017 akan dimulai. Saat ini KPU Jepara tingal menungu peraturan KPU tentang jadwal dan tahapan pilkada yang tengah disusun KPU RI.

“Kami sudah siap melaksanakan tahapan Pilkada Jepara ini. sekarang secara resmi tinggal menunggu jadwal dan tahapan yang dibuat KPU RI,” pungkasnya. (WAHYU KZ/KHOLISTIONO)