Jika Tak Diberi Rekomendasi dari PDIP, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Musthofa

Bupati Kudus Musthofa foto selfie bersama para PKL se-Jateng di tengah kegiatan Gebyar PKL 2017 di kota setempat, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Semarang – Bupati Kudus Musthofa merasa yakin akan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018. Meski demikian, Musthofa menyebut dia tak bakal jadi “kutu loncat” jika rekomendasi tak diberikan kepadanya.

Bupati Kudus dua periode ini memastikan, dia tak akan mengikuti jejak politisi lain yang pindah ke partai lain, karena tak mendapat rekomendasi.

Musthofa memastikan akan tetap berada di partai banteng, karena menurutnya ia adalah petugas partai yang siap menjalankan apapun tugas yang diberikan. “Tidak akan lari ke sana ke mari. Saya patuh pada yang diperintahkan partai,” katanya di Semarang, Kamis (24/8/2017).

Pada Pilgub Jateng 2013 lalu, mantan Bupati Sumedang Don Murdono menyeberang karena tak mendapat rekomendasi. Ia kemudian berpasangan dengan Hadi Prabowo dan diusung sejumlah partai, meski tak berhasil memenangi pilgub.

Jejak ini tak akan diikuti Musthofa. Ia menceritakan, selama ini sudah tiga kali mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan, yakni pertama pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kudus pada 2003 meski tidak menjadi pemenang.

Namun, ia tetap setia dengan PDI Perjuangan hingga mendapatkan rekomendasi kedua pada Pilkada Kudus 2008 yang berhasil dimenanginya, dan ketiga pada pilkada 2013 yang membuatnya menjadi Bupati Kudus sampai sekarang.

“Kalau nanti (di Pilgub Jateng 2018) tidak mendapatkan rekomendasi, ya tidak apa-apa. Politik itu bagi saya adalah amanah. Sudah 10 tahun ini jadi Bupati Kudus,” katanya.

Ketua DPC PDIP Kudus itu mengakui, meski pasrah pada keputusan pimpinan partai tentang siapa yang akan diusung dalam Pilgub Jateng mendatang, ia tetap berikhtiar supadaya mendapat rekomendasi.

“Saya siap melaksanakan perintah. Ya, saya tetap ikhtiar bagaimana supaya dapat rekomendasi, namun kalau tidak dapat rekomendasi, ya, enggak apa-apa. Secara struktural ikuti aturan partai,” pungkasnya.

Musthofa menjadi salah satu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti penjaringan calon gubernur yang dibuka DPD PDIP Jateng beberapa waktu lalu.

Editor : Ali Muntoha

Anggaran Pilgub Jateng 2018 Nyaris Rp 1 Triliun

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Semarang – Dana yang akan dikeluarkan Pemprov Jateng untuk menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2018 nyaris menembus angka Rp 1 triliun.

Dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), dana yang diberikan Pemprov Jateng ke KPU untuk pelaksanaan pilgub sebesar Rp 992 miliar lebih.

Dana tersebut 30 persen lebih besar dari dana yang pelaksanaan Pilgub Jateng 2013 lalu. Peningkatan dana tersebut, karena adanya perubahan aturan, salah satunya tentang kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi tanggungjawab KPU.

“Jelas naik, ada perubahan undang-undang untuk mengamanatkan alat peraga kampanye dibiayai negara,” kata Diana Ariyanti, Komisioner KPU Jateng Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

Meski demikian menurut dia, dari dana sebesar itu paling banyak nantinya tersedot untuk pembiayaan di tempat pemungutan suara. Persentasenya mencapai 70 persen, dan 20 persen untuk panitia pemungutan suara (PPS).

Pada Pilgub Jateng 2018 mendatang, jumlah TPS nantinya sebanyak 64.171 TPS yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 573 kecamatan, dan 8.559 desa/kelurahan.

Ia menyatakan, KPU akan segera menyosialisasikan tahapan-tahapan Pilgub Jateng dan pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota. Sosialisasi akan dimulai dengan peluncuran maskot dan jingle Pilgub Jateng 2018, yang akan dilaksanakan Selasa (29/8/2017) di Lawang Sewu Semarang.

KPU Jateng juga akan segera melakukan pembentukan badan penyelenggara, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan. Rekrutmen petugas badan penyelenggara dilaksanakan 12 Oktober 2017 hingga 11 November 2017.

Setelah pembentukan badan penyelenggara selesai, KPU Jateng akan memulai tahapan pemutakhiran data pemilih pada 11 Desember 2017 hingga Februari 2018. “Proses pemutakhiran data pemilih itu tahapannya dari data pemilih sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan,” ujarnya.

Diperkirakan jumlah data pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng 2018 sekitar 27 juta orang lebih berdasarkan data dari kabupaten/kota dan pencocokan serta penelitian DPS.

Editor : Ali Muntoha