Dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto-Saiful Arifin Minta Restu kepada Warga Pati

Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto dan Saiful Arifin berfoto bersama saat ramah tamah di Pendapa Pati, Selasa (22/8/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Haryanto dan Saiful Arifin resmi memimpin Kabupaten Pati lima tahun ke depan. Keduanya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Selasa (22/8/2017).

Seusai dilantik, keduanya menggelar ramah tamah dengan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa dan perangkatnya, organisasi masyarakat (ormas), serta tim sukses yang tergabung dalam Laskar Pelangi di Pendapa Kabupaten Pati.

“Tidak ada kata yang patut saya ucapkan, kecuali terima kasih. Dengan setulus hati, kami ucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Pati yang ikut mengawal dari pencalonan hingga pelantikan,” ucap Haryanto.

Dia juga meminta restu kepada masyarakat Pati untuk memimpin selama lima tahun ke depan. Waktu lima tahun diakui bukan waktu yang panjang.

Karena itu, Haryanto meminta dukungan kepada masyarakat luas untuk melakukan pembangunan Pati menjadi lebih baik. “Jangan hanya mengantar saya jadi bupati, tapi juga bantu mendukung sampai purnatugas. Masukan, kritik dan saran akan selalu kami nantikan untuk kebaikan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Saiful Arifin lebih menegaskan untuk bersama-sama menyebarkan virus positif untuk Kabupaten Pati. Sebab, kemunduran suatu daerah salah satunya disebabkan budaya negative thinking.

“Kita harus bersatu padu, saling mendukung dan mengisi. Sebagai wakil, saya akan membantu dan mendorong pak bupati agar sukses membuat Pati menjadi daerah maju, setara dengan kota-kota besar yang mengedepankan kemajuan dan tidak meninggalkan budaya, serta kesantunan sebagai wong Pati,” pungkasnya.

Editor: Supriyadi

Purnatugas di Pemkab Pati, Budiyono Akan Kembali ke Desa Jadi Petani

Budiyono bersama istrinya saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Pati 2017 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Wakil Bupati Pati Budiyono purnatugas dari jabatannya, setelah melakukan pelepasan di kediamannya, Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Pati, Rabu (9/8/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Budiyono berpamitan kepada sejumlah pejabat yang hadir seperti Bupati Pati Haryanto, Mantan Bupati Pati Tasiman, Mantan Sekda Pati Desmon Hastiono, Kepala Perangkat Daerah, dan berbagai tamu undangan lainnya.

“Saya mohon doa restu. Setelah pelepasan ini akan kembali ke desa, bekerja sesuai dengan kebiasaan di desa, kembali bertani, kembali menjadi penggiling ketela,” ujar Budiyono.

Terkait kiprahnya di dunia politik, Budiyono keluar dari posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pati dan merapat ke Partai NasDem. Pilihan politik itu tidak lepas dari kondisi Pilkada Pati saat itu.

Di NasDem, Budiyono dikabarkan akan maju sebagai calon anggota DPR RI pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Kehadirannya di NasDem digadang-gadang akan menjadi magnet baru bagi partai satu-satunya yang tidak mengusung Haryanto-Saiful Arifin tersebut.

Budiyono diterima dengan tangan terbuka di NasDem. Proses pendaftaran dan berkas calon legislatif juga dikabarkan sudah sampai di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Tengah.

Baca Juga :Salam Perpisahan dari Budiyono Jelang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017-2022

Editor: Supriyadi

DPRD Pati Minta Mendagri Tak Melantik Paslon Terpilih Secara Serentak

Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto (kanan) menerima surat penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati di Aula KPU Pati, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak melakukan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih secara serentak. Pasalnya, pelantikan serentak di seluruh Indonesia dianggap kurang efektif.

Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto mengatakan, masa jabatan Bupati Pati Haryanto periode 2012-2017 berakhir pada 7 Agustus. Sementara sejumlah bupati di daerah lain ada yang masa jabatannya berakhir lebih dari 7 Agustus 2017.

“Kalau pelantikan dilakukan secara serentak, imbasnya akan ada pelaksana tugas (Plt) atau penanggungjawab (Pj). Hal itu akan membuat pemerintahan menjadi tidak efektif,” ujar Joni kepada MuriaNewsCom, Senin (10/4/2017).

Karena itu, Joni mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melantik paslon terpilih sesuai akhir masa jabatan. Pelantikan serentak dianggap tidak efektif, karena akan memunculkan pejabat sementara yang dinilai belum tentu mahir memimpin daerah.

“Kami dengar, kalau enggak salah di Aceh, ada bupati yang masa jabatannya akhir November 2017. Kalau dilakukan pelantikan secara serentak, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati yang mestinya dilakukan akhir masa jabatan pada Agustus akan ditunda,” ucap Joni.

Menurutnya, tertundanya pelantikan paslon terpilih karena menunggu pelantikan serentak akan mengganggu kinerja pemerintahan yang berimbas pada masyarakat. Pasalnya, sejumlah program yang sudah siapkan paslon terpilih akan terhambat karena menunggu pelantikan serentak.

Editor : Kholistiono

 

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati Diminta Tak Ditunda

Paslon terpilih, Haryanto dan Saiful Arifin menerima surat keputusan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati di Aula KPU Pati, Jumat (7/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Haryanto dan Saiful Arifin akhirnya resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih, setelah ditetapkan KPU Pati melalui surat keputusan Nomor 20/Kpts/KPU.Kab.012.329311/2017, Jumat (7/4/2017).

Keduanya ditetapkan, setelah berhasil meraih 74,51 persen suara pada Pilkada Pati dengan calon tunggal pada 15 Februari 2017 lalu. Penetapan dari jadwal semula sempat tertunda, karena ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hasil Pilkada.

“Sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2015, penetapan dilakukan paling lambat tiga hari setelah ada amar putusan dari MK. Saat ini, tugas kami sudah selesai. Selanjutnya, untuk pelantikan diserahkan ke Gubernur dan Mendagri,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich.

Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto yang hadir dalam penetapan tersebut mengatakan, pihak legislatif akan segera melakukan rapat terkait dengan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih pada Sabtu (8/4/2017) besok. Dia berharap, pelantikan paslon terpilih sesuai dengan aturan dan tidak ditunda.

“Besok, kami akan menggelar rapat. Setelah itu, paling lambat Senin, berkas akan dikirim ke Gubernur Jawa Tengah dan Selasa, dikirim ke Mendagri. Sebagai pimpinan DPRD, kami meminta agar pelantikan bisa sesuai aturan, jangan diundur-undur,” kata Joni.

Sementara itu, Haryanto mengaku sudah lega setelah mengikuti proses panjang dalam tahapan Pilkada Pati. Kendati diwarnai berbagai persoalan, tetapi dia sudah lega karena sudah mencapai titik akhir setelah putusan dari MK.

“Penetapan sempat tertunda selama 24 hari, karena ada gugatan ke MK. Keputusan MK menunjukkan bahwa Pilkada Pati berjalan sesuai aturan, tidak ada kecurangan atau manipulasi seperti yang dituduhkan. Saat ini, kami mulai fokus untuk membangun Pati menjadi lebih baik,” ucap Haryanto.

Editor : Kholistiono

Haryanto-Arifin Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati Terpilih

Haryanto dan Saiful Arifin (batik merah) saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada agenda penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2017-2022 di Aula KPU Pati, Jumat (7/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pasangan calon terpilih, Haryanto dan Saiful Arifin ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2017-2022. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih di Aula KPU Pati, Jumat (7/4/2017).

Sejumlah pihak yang hadir, antara lain tokoh politik yang tergabung dalam tim pemenangan dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati. Sementara pasukan keamanan dari polisi dan TNI berjaga-jaga lengkap dengan kendaraan taktis.

Belasan sepeda motor buru sergap disiagakan di depan Kantor KPU Pati, sedangkan kendaraan taktis seperti water canon disiagakan di sebelah timur kantor. Satu tenda khusus dibangun untuk pasukan keamanan.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan paslon dilakukan maksimal tiga hari setelah ada amar putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), karena kemarin sempat ada gugatan. Hari ini, terhitung sudah tiga hari sejak amar putusan dari MK keluar pada Rabu kemarin,” ujar Ketua KPU Pati Much Nasich.

Paslon terpilih sendiri berangkat ke Kantor KPU Pati dari Haryanto-Arifin Center di Jalan Diponegoro. Tak seperti pendaftaran paslon yang diarak para pendukung, kedatangan paslon ke KPU Pati cenderung tenang, tidak disertai massa pendukung.

“Kami ucapkan terima kasih kepada warga Pati atas kepercayaannya untuk kembali memimpin Pati lima tahun ke depan. Dengan slogan yang sama, noto projo mbangun deso, kami berharap bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Pati,” ucap Haryanto.

Editor : Kholistiono

Tim Mabes Polri Turun ke Pati Jelang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati

Personel keamanan Polres Pati berlatih penanganan huru hara di Mapolres Pati, Rabu (5/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Kombes Joni Triharto bersama Tim Subdit Sabhara Baharkam Mabes Polri mengunjungi Mapolres Pati, Rabu (5/4/2017). Kunjungan Kombes Joni di Pati untuk memantau langsung latihan penanggulangan huru-hara menjelang penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih, Haryanto-Saiful Arifin.

Pelatihan penanggulangan huru-hara sendiri melibatkan personel dari Satuan Sabhara, Res Intel Jajaran Polsek, Reskrim dan Intelpam Polres Pati. Mereka dilatih secara intensif untuk menanggulangi kemungkinan adanya huru-hara pada saat penetapan paslon terpilih.

Kunjungan Mabes Polri ke Pati dinilai wajar, mengingat Pilkada Pati masuk dalam kategori rawan konflik. Karena itu, persiapan pengamanan ekstra menjelang penetapan paslon terpilih dianggap sangat perlu.

“Kami sudah berkomitmen melakukan pengamanan tahapan pilkada, dari awal sampai penetapan dan pelantikan paslon. Celah konflik sekecil apapun, kami perhatikan dan antisipasi. Jangan sampai ada konflik atau perpecahan,” ujar Kabag Ops Polres Pati Kompol Sundoyo.

Saat ini, sedikitnya ada 675 personil yang disiapkan untuk pengamanan jelang penetapan paslon terpilih. Mereka dilengkapi senjata lengkap dengan kendaraan taktis, seperti water cannon, barrier, AVC, hingga sepeda motor buru sergap.

“Keputusan MK sebagai lembaga tertinggi sudah jelas. Demi keamanan bersama, kami berharap semua pihak bisa menghormati. Kalau nanti ada kerusuhan yang mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum, terpaksa kami akan memproses secara hukum,” pungkas Kompol Sundoyo.

Editor : Kholistiono

Pekan Ini, Haryanto-Arifin Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017-2022

Haryanto (kanan) dan Saiful Arifin, seusai berjabat tangan dengan Mantan Bupati Pati Tasiman (kiri) di depan Kantor DPRD Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Haryanto dan Saiful Arifin akan segera ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017-2022, setelah gugatan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati ke Mahkamah Konstitusi (MK), kandas. Hal itu dikatakan Komisioner KPU Pati Supriyanto, Rabu (5/4/2017).

“Segera setelah saya menerima salinan amar putusan dari MK ini, kami akan menggelar pleno. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), KPU Pati harus menetapkan pasangan calon paling lambat tiga hari setelah putusan dismisal di MK,” ujar Supriyanto.

Karena itu, penetapan paslon terpilih dijadwalkan akan dilakukan pada Jumat (7/4/2017) mendatang. Sejumlah pihak yang akan diundang, antara lain paslon terpilih, partai politik (parpol) pengusung, dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pati.

“Kami segera plenokan, kapan harinya, akan dilakukan penetapan. Mengacu pada peraturan, kami harus menetapkan paslon paling lambat tiga hari setelah putusan dismisal MK. Kami berharap, penetapan paslon bisa berjalan lancar,” tuturnya.

Secara terpisah, Haryanto mengatakan, kepemimpinannya akan melanjutkan visi sebelumnya, Noto Projo Mbangun Deso. Konsep itu diakui masih sangat relevan karena selaras dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memajukan desa.

“Kami ingin melanjutkan visi menata pemerintahan dan membangun desa. Tentu, visi ini masih sangat relevan dan sesuai dengan program yang dicanangkan Pak Presiden,” ucap Haryanto.

Sementara itu, Saiful Arifin akan mendukung dan membantu Haryanto dalam memimpin Pati, lima tahun ke depan. Tak hanya mengembangkan potensi mina dan tani, pihaknya juga akan memperhatikan industri ramah lingkungan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Editor : Kholistiono

MK Tolak Gugatan Geram Pati Terkait Hasil Pilkada

Suasana MK seusai pembacaan sidang putusan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP), Selasa (4/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) menolak permohonan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati, Selasa (4/4/2017) sekitar pukul 15.00 WIB.

Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua MK Arief Hidayat bersama tujuh hakim MK lainnya. Dalam putusannya, hakim MK mengabulkan eksepsi pihak termohon dan pihak terkait, serta menolak permohonan pihak pemohon.

“Kami menilai, pengajuan permohonan oleh para pemohon telah melampaui batas pengajuan yang ditentukan. Permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan,” ungkap Arief.

Sejumlah pihak yang hadir dalam sidang putusan tersebut, antara lain kuasa pemohon Haris Azhar, kuasa termohon Umar Ma’ruf dan Denny Suwondo bersama prinsipal Much Nasich, kuasa pihak terkait Armaya Mankunegara, serta Ayub Permada Wiyahya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Advokasi Geram Pati mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pati terkait penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 kepada MK. Dalam laporannya, Geram mengklaim kotak kosong menang dengan meraih 700.000 suara dan paslon Haryanto-Arifin meraih 300.000 suara.

Geram juga melaporkan dugaan indikasi kecurangan dalam pilkada yang berlangsung 15 Februari 2017 lalu. Pelaporan itu dikawal seorang kuasa hukum Haris Azhar yang diketahui aktivis Kontras. Namun, upaya mereka kandas setelah MK menolak permohonannya dalam sidang putusan PHP, Selasa (4/4/2017).

Editor : Kholistiono

Haryanto Siapkan Jawaban ke Hakim MK Soal Gugatan Pilkada Pati

Bupati Pati Haryanto menjawab persoalan gugatan Pilkada Pati ke Mahkamah Konstitusi. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Haryanto ,Calon Bupati terpilih, yang kini juga masih menjabat sebagai Bupati Pati, mengaku sudah menyiapkan jawaban terkait dengan gugatan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati yang mempersoalkan selisih hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mempercayakan kuasa hukumnya, KPU dan MK sendiri.

“Saya pasrahkan ke MK. Saya yakin, hakim MK bisa memutuskan secara objektif. Begitu juga KPU, saya yakin KPU selama ini bekerja sesuai dengan undang-undang. Saya juga sudah menyerahkan persoalan itu kepada kuasa hukum saya. Nanti kita lihat hasilnya,” ujar Haryanto, Senin (20/3/2017).

Jawaban yang dipersiapkan diakui normatif dan sesuai dengan landasan hukum. Salah satunya, persoalan hasil suara di mana Geram menyebut hasil kotak kosong mencapai 700.000, sedangkan paslon Haryanto-Arifin 300.000 suara.

“Kalau dikira saya dapat suara 300.000 dan kotak kosong 700.000, saya punya formulir C.1 sebanyak 2.295. Boleh dihitung menggunakan jari kalau saya dikira dapat 300.000 suara. Itu alasannya dari mana saya tidak tahu. Yang jelas, hasil C.1 saya kumpulkan semuanya asli, itu sudah ditetapkan KPU,” tuturnya.

Pada sidang Rabu (22/3/2017) mendatang, MK akan menggelar sidang jawaban dari KPU Pati. Dia berharap, KPU Pati bisa memberikan argumen sesuai dengan fakta-fakta dan kenyataan.

Ditanya soal tudingan kecurangan, Haryanto justru mempertanyakan letak kecurangannya. Sebab, selama ini ia mengaku sudah mengikuti tahapan pilkada sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ngapain saya curang. Kalau ada yang melaporkan kecurangan itu ditambah-tambahi itu boleh saja, asal pelapor bisa menyajikan data yag sebenarnya. Saya tidak merasa curang. Bahkan, saya sangat hati-hati dan sudah menginstruksikan kepada tim sukses untuk tetap berpegang pada regulasi yang ada,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Habib Umar Muthohar Ajak Warga Pati Dukung Kepemimpinan Haryanto-Arifin

Habib Umar Muthohar memberikan ceramah dalam Pati Berselawat dan Tablig Akbar di Alun-alun Pati, Jumat (17/3/2017) malam. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Al Habib Umar Muthohar mengajak warga Kabupaten Pati untuk mendukung kepemimpinan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih, Haryanto-Saiful Arifin. Hal itu disampaikan Habib Umar dalam Pati Berselawat dan Tablig Akbar di Alun-alun Pati, Jumat (17/3/2017) malam.

“Saat pemilihan, pilihan boleh berbeda. Itu seperti ketika debat, boleh berbeda pendapat, tapi harus mendukung dan menghormati keputusan bersama. Hasil Pilkada Pati dengan Pak Haryanto dan Saiful Arifin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih ini, kita dukung bareng-bareng,” ajak Habib Umar.

Dia mengibaratkan pemimpin dan rakyat seperti imam dan jamaah. Semua manusia dipastikan melakukan perbuatan khilaf. Karena itu, imam dan jamaah harus bisa saling mengingatkan bila ada kekhilafan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang baik.

“Kalau imamnya dan jemaahnya benar, bangsa ini akan baik. Kalau imamnya salah, jemaah harus mengingatkan dengan cara yang baik karena setiap manusia dapat khilaf. Begitu juga bila jemaah ada yang tidak benar, imam mesti mengajaknya kembali kepada kebenaran,” tuturnya.

Mendukung pemimpin dalam sebuah pemerintahan dinilai sangat perlu untuk mendorong pembangunan yang baik. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa setiap manusia punya khilaf sehingga budaya saling mengingatkan perlu diterapkan antara imam dan jemaah.

“Hadirnya ribuan masyarakat di alun-alun bersama para habaib, ulama dan kiai ini mudah-mudahan melambangkan keutuhan persatuan, rukun guyubnya masyarakat Pati di bawah kepemimpinan Bapak Haryanto. Ada ulamanya, santrinya, kiainya, pedagangnya, komplit di sini. Kalau masyarakat Pati rukun dan guyub mengikuti Nabi Muhammad, kehidupan akan sejahtera,” kata Habib Umar.

Ia mengibaratkan tawon yang hidup dalam koloni dipimpin seorang ratu. Tawon tidak pernah menyengat sesama tawon. Mereka hidup rukun dan guyub di bawah kepemimpinan tawon ratu, tidak saling menyengat seperti yang dilakukan manusia.

Editor : Kholistiono

Jubir Haryanto-Arifin Yakin Hakim MK Objektif Tangani Gugatan Pilkada Pati

Juru bicara tim pemenangan Haryanto-Arifin, Muhammadun. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Juru bicara tim pemenangan Haryanto-Saiful Arifin dari PKB, Muhammadun yakin Mahkamah Konstitusi (MK) dapat berlaku objektif dalam menangani gugatan Pilkada Pati yang diajukan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati. Hal itu disampaikan Muhammadun, Jumat (17/3/2017).

“Kami yakin, hakim MK dapat objektif dalam menangani perkara perselisihan  hasil Pilkada Pati. Sebab, dari sisi perolehan suara, paslon mendapatkan suara jauh lebih besar dengan selisih 50 persen,” ujar Muhammadun.

Secara hukum, perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke MK harusnya memenuhi ambang batas tertentu. Khusus daerah dengan penduduk yang sangat padat lebih dari satu juta seperti Kabupaten Pati, persentase selisih suara semestinya 0,5 persen.

Ambang batas tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon.

“Sidang yang berlangsung hari ini kan baru pemeriksaan pendahuluan, belum masuk pokok perkara. Bisa jadi, setelah diteliti hakim konstitusi, perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam sidang yang membahas pokok perkara,” tuturnya.

Muhammadun yakin, ketentuan dalam regulasi tersebut dijadikan acuan bagi hakim MK, sebelum memutuskan untuk melanjutkan sidang perkara tersebut. Terlebih, pokok permohonan yang disampaikan Geram Pati sebagai pemohon di MK, data perolehan suara yang menunjukkan kotak kosong menang 700.000 suara diragukan kevalidannya.

Menurut pemohon, penghitungan suara Pilkada Pati, kotak kosong meraih 700.000 suara dan paslon Haryanto-Arifin 300.000 suara. Data tersebut berbeda dengan hasil yang  dilakukan KPU Pati menggunakan metode manual, paslon Haryanto-Arifin meraih 519.675 suara dan kotak kosong 177.762 suara.

Editor : Kholistiono

Gugatan Pilkada Pati ke MK Jadi Sorotan Komisi A DPRD Jateng

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Gugatan Gerakan Masyarakat (Geram) Pati kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pembatalan hasil Pilkada Pati mendapatkan sorotan dari Komisi A DPRD Jawa Tengah. Menurut Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie, kotak kosong menjadi bagian dari demokrasi dalam pilkada.

Hanya saja, jumlah perselisihan hasil pemilihan (PHP) pada Pilkada Pati diakui sangat jauh sehingga tidak menjadi persoalan bagi pasangan calon. “Dari sisi jumlah, selisihnya memang jauh, 75 persen dan 25 persen. Itu bukan menjadi persoalan,” ungkap Masruhan, Kamis (16/3/2017).

Yang menjadi persoalan menurut Masruhan, justru persoalan jumlah perolehan kotak kosong yang cukup tinggi di Pati. Hal itu diakui bisa menjadi pembelajaran demokrasi bukan hanya masyarakat Pati, tetapi juga masyarakat Indonesia.

“Penduduk Pati sangat padat. 25 persen suara itu termasuk sangat tinggi. Ini sebetulnya yang bisa menjadi pembelajaran bersama. Kalau gugatan ke MK itu tidak jadi persoalan, karena selisihnya sangat jauh,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Pati Much Nasich mengaku sudah siap menjawab dalam persidangan pertama yang digelar MK, Jumat (16/3/2017) besok. Dalam sidang tersebut, Komisioner KPU Pati akan mendengarkan permohonan yang diajukan pemohon.

“Persiapan matang sudah kami lakukan. Besok, sekitar jam 14.00 WIB, kita mengikuti sidang pertama terkait perselisihan hasil pemilihan (PHP). Jawaban-jawaban yang sesuai aturan dan regulasi sudah dipersiapkan, sehingga kami berharap bisa berjalan dengan baik,” harap Nasich.

Editor : Kholistiono

Komisi A DPRD Jateng Kunjungi KPU Pati Bahas Kotak Kosong

Jajaran Komisi A DPRD Jawa Tengah mengunjungi Kantor KPU Pati, Kamis (16/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Pati ikut menjadi sorotan Komisi A DPRD Jawa Tengah. Sejumlah anggota Komisi A DPRD Jateng mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati untuk membahas fenomena kotak kosong, Kamis (16/3/2017).

Ketua Komisi A DPRD Jateng Masruhan Samsurie mengatakan, tidak terkovernya kotak kosong dalam undang-undang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kalangan legislatif maupun eksekutif di tingkat pusat. Pasalnya, Samsurie menganggap, kotak kosong menjadi bagian dari proses demokrasi yang tidak bisa dianggap sepele.

“Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian bersama, kami berharap ada perubahan regulasi pilkada tentang calon tunggal. Hal itu untuk menata dan mengakomodasi kotak kosong agar tidak berpolemik seperti di Pati,” kata Samsurie.

Menurutnya, fenomena kotak kosong akan lebih besar bila tidak ada regulasi yang mengaturnya. Padahal, Pilkada di Indonesia akan digelar serentak pada 2018 dan 2019. Karena itu, pihaknya akan mengusulkan kepada DPR RI untuk membuat regulasi baru terkait eksistensi kotak kosong.

Selain kotak kosong, Samsurie juga menyoroti persoalan politik uang. Dia menilai, dugaan politik uang menyebar secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Bila tidak segera diatur dalam regulasi yang lebih visibel dan jelas, politik uang akan sulit ditangani.

“Sekarang ini, jarang sekali ada politik uang yang bisa dibuktikan, ditangani dan ada sanksinya. Kalau ada regulasinya yang visibel dan jelas, penanganannya akan lebih muda. Maka, perlu ada regulasi baru yang mengaturnya,” imbuhnya.

Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, masukan dari Komisi A DPRD Jateng sangat penting bagi KPU Pati. Pasalnya, kotak kosong selama ini tidak diatur dalam undang-undang, sehingga beberapa kali sempat mengalami kegamangan.

“Kami berharap ada segera regulasi sehingga bisa ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis, sehingga kita tidak mengalami kegamangan dalam menangani persoalan kotak kosong,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Dalam Laporannya ke MK, Geram Pati Sebut Kotak Kosong Raih 700 Ribu Suara, Ini Kata KPU

Komisioner KPU Pati Supriyanto. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Tim Advokasi Gerakan Masyarakat (Geram) Pati mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati terkait penetapan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati 2017 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam laporannya, Geram Pati menunjukkan data yang mengejutkan. Pihaknya mengklaim, kolom kosong meraih suara 700.000, sedangkan paslon Haryanto-Arifin meraih 300.000 suara. Penghitungan versi Geram Pati tersebut dituangkan dalam berkas pokok permohonan.

Tak hanya itu, Geram Pati juga mengasumsikan ada 50,16 persen pemilih Pilkada Pati yang tidak mencoblos paslon Haryanto-Arifin. Jumlah tersebut dihitung dari kalkulasi suara kolom kosong 177.762 suara, golput 435.327 suara, dan suara tidak sah sebanyak 14.981 suara.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Pati Supriyanto mengatakan, siapa saja berhak mengajukan permohonan ke MK. Hanya saja, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.

“Itu kan permohonan, boleh-boleh saja. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Prinsip hukum begitu. Nanti biar dibuktikan. Kami juga mendalilkan beserta dengan bukti-buktinya. Perhitungan itu dari mana dan kesalahan hitungnya letaknya di mana,” kata Supriyanto, Rabu (15/3/2017).

Karena itu, dia meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat Pati untuk menunggu hasilnya. Selama ini, KPU Pati diakui sudah melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan prosedur. Bahkan, tidak jarang KPU Pati berkonsultasi kepada KPU RI agar tahapan pilkada bisa berjalan sesuai aturan dan undang-undang.

Rencananya, sidang pendahuluan terhadap laporan pemohon akan dilakukan MK pada Jumat (17/3/2017) mendatang. Tim Advokasi Geram Pati sendiri terdiri dari Koordinator LSM Kontras Haris Azhar, NNurkholis Hidayat, dan Sri Suparyati.
Editor : Kholistiono

Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tunggu Kepastian Mahkamah Konstitusi

Haryanto dan Saiful Arifin, paslon tunggal Pilkada Pati. saat menggelar kampanye terbuka beberapa waktu yang lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih, Haryanto-Saiful Arifin yang semula dijadwalkan antara 8-10 Maret 2017, diundur. Hal itu disebabkan adanya upaya pengajuan gugatan dari Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada Pati.

“Tahapan Pilkada Pati masih menyisakan satu tahapan teknis, yaitu penetapan calon terpilih. Untuk masalah itu, kami menunggu kepastian dari MK karena ada upaya pengajuan gugatan dari masyarakat,” ujar Komisioner KPU Pati Supriyanto, Sabtu (11/3/2017).

Saat ini, KPU Pati masih menunggu kepastian dari MK pada 13-14 Maret 2017. Bila MK tidak meregistrasi perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang dibuktikan dengan surat keterangan (SK) tidak adanya PHP di MK, maka penetapan akan dilakukan menyesuaikan perubahan jadwal.

Namun, jika permohonan PHP mendapatkan registrasi dari MK, KPU Pati akan mengikuti jadwal PHP yang diatur dalam Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2017. Mengacu pada aturan tersebut, KPU akan melakukan penetapan calon terpilih paling lama tiga hari setelah penetapan putusan dari MK.

Menanggapi kondisi tersebut, Juru Bicara Tim Pemenangan Haryanto-Arifin Joni Kurnianto akan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan MK sesuai dengan UU yang berlaku. Pihaknya menghormati upaya pengajuan gugatan dari masyarakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada MK.

“Apapun prosesnya, kami ikuti. Kami percaya kepada MK. Sebab, kami sudah melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU,” ucap Joni.

Terkait dengan tudingan politik uang, Joni mengaku kedua paslon sudah menginstruksikan kepada timses agar tidak melakukan politik uang. Karena itu, ia yakin gugatan yang dilakukan masyarakat tidak akan berpengaruh pada penetapan calon terpilih.

Editor : Kholistiono

Polemik Pilkada Pati Jadi Sorotan Presiden Joko Widodo

Suasana kunjungan Deputi Bidang Politik Nasional Dewan Ketahanan Nasional Brigjen Pol Iwan Hari Sugiarto di Ruang Joyokusumo Setda Pati, Rabu (8/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sejumlah polemik dalam pelaksanaan Pilkada Pati yang diikuti calon tunggal menjadi sorotan Presiden RI Joko Widodo. Hal itu dikatakan Pembantu Deputi Bidang Politik Nasional Dewan Ketahanan Nasional Brigjen Pol Iwan Hari Sugiarto saat mengunjungi Pati, Rabu (8/3/2017).

“Kami diutus secara khusus oleh Presiden Jokowi untuk mengumpulkan berbagai persoalan dan penyebab adanya calon tunggal. Bahan ini yang nantinya akan dijadikan sebagai materi rekomendasi pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018,” ungkap Brigjen Pol Iwan.

Saat ini, ada kenaikan keberadaan calon tunggal pada pilkada serentak yang digelar di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dianggap perlu mendapatkan perhatian khusus, karena keberadaan kotak kosong belum diatur dalam UU Pilkada.

Pada 2015, ada tiga daerah yang diikuti pasangan calon tunggal. Pada 2017 mengalami kenaikan menjadi sembilan paslon tunggal. Karena itu, pemerintah pusat merasa perlu untuk segera mendapatkan masukan dari daerah.

“Masukan-masukan akan dijadikan referensi untuk melakukan pembahasan regulasi yang akan digunakan pada Pilkada 2018. Dengan demikian, keberadaan calon tunggal bisa dikurangi untuk memastikan agar setiap Pilkada bisa berlangsung demokratis,” tuturnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Much Nasich mengatakan, kunjungan DKN di Pati dalam rangka meminta masukan kepada penyelenggara pilkada. Harapannya, pemerintah pusat memiliki gambaran tentang calon tunggal dan permasalahannya yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden.

Editor : Kholistiono

Gus Arwani Sebut Hasil Pilkada Pati Sudah Sesuai Mekanisme

Ketua Fraksi PPP MPR/DPR RI Muhammad Arwani Thomafi saat menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Gedung Haji Gunungwungkal, Pati, Jumat (3/3/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR/DPR RI Muhammad Arwani Thomafi mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di Pati berjalan aman dan lancar. Menurutnya, Pilkada Pati sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya kemarin sempat melakukan kunjungan ke KPUD Pati dalam rangka reses pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak. Kondisi yang sudah berjalan dengan baik ini diharapkan bisa sampai pada tahap akhir, yakni pelantikan Cabup dan Cawabup Pati,” ujar anggota DPR RI yang akrab disapa Gus Aang ini, Sabtu (4/3/2017).

Namun, lanjut Arwani, bila ada sejumlah masyarakat yang kurang sepakat dengan hasil Pilkada Pati dan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), hal itu dianggap wajar dan menjadi bagian dari hak masyarakat. Bahkan, ia meminta kepada para pihak untuk menghormati upaya hukum dari masyarakat tersebut.

“Menurut saya, hasil Pilkada sudah berjalan sesuai mekanisme dan Undang-Undang. Jika ada hal-hal yang kurang disepakati dan perlu dilakukan upaya hukum, ya silakan. Semua harus terbuka. Kita harus hormati upaya hukum yang dilakukan masyarakat,” ucap Gus Aang.

Saat ini, ia hanya mempercayakan kepada pihak yang digugat masyarakat. Bila yang digugat ke MK adalah penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPUD Pati, ia percayakan sepenuhnya kepada KPU Pati. Sebab, sejauh pengamatannya di lapangan, KPU Pati dinilai sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang.

Seperti diketahui, PPP adalah satu di antara delapan partai politik yang mengusung Haryanto-Saiful Arifin pada Pilkada yang digelar 15 Februari 2017 lalu. Gus Aang ikut bangga, karena paslon yang diusung PPP bisa memenangkan Pilkada Pati.

Editor : Kholistiono

Belajar dari Pengalaman di Pati, Bawaslu Desak Regulasi Pilkada Disempurnakan

Suasana kampanye terbuka Pilkada Pati di kawasan Stadion Joyokusumo beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Abhan mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk menyempurnakan regulasi pilkada. Pasalnya, belajar dari fenomena Pilkada Pati, banyak hal-hal terkait pilkada yang tidak terakomodasi dalam Undang-undang.

“Dalam wilayah pengawasan kami, di Pati misalnya, banyak dinamika pilkada yang tidak terjangkau regulasi. Ada pula ketentuan dalam regulasi yang sulit diterapkan dalam pilkada. Ini sudah menjadi catatan khusus dan perlu ada penyempurnaan UU,” ujar Abhan, Selasa (28/2/2017).

Salah satu fenomena yang tidak terakomodasi dalam UU, antara lain adanya kampanye atau sosialisasi di media sosial. Akun media sosial di luar tim kampanye resmi tidak bisa diatur, karena tidak ada UU yang mengaturnya. Mereka melakukan kampanye di luar batas waktu yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sejauh ini, kata Abhan, regulasi hanya mengatur akun medsos untuk tim kampanye. Mereka harus terdaftar di KPU dan harus ditutup, setelah waktu kampanye berakhir. Namun, faktanya, banyak akun medsos di luar tim kampanye yang gencar melakukan kampanye di luar peraturan yang ditetapkan KPU.

“Fenomena ini merupakan satu di antara banyak persoalan yang tidak terakomodasi dalam regulasi. Di Pati, pilkada berlangsung sangat dinamis. Fenomena kotak kosong juga layak menjadi acuan. Belajar dari Pati, regulasi pemilu mesti disempurnakan,” tuturnya.

Selain itu, penanganan terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran politik uang selalu mentok pada pembuktian. Persoalannya, perkara politik uang hampir sama dengan suap sehingga saksi dari pihak penerima akan dikenakan sanksi bila melakukan laporan.

Pun, eksistensi kotak kosong juga belum diatur dalam regulasi. Akibatnya, banyak persoalan dan konflik dalam pilkada yang tidak bisa diselesaikan dengan baik, lantaran tidak ada payung hukum yang mengaturnya.

Editor : Kholistiono

Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pati Dijadwalkan pada 8 Maret 2017

Paslon tunggal Pilkada Pati Haryanto-Saiful Arifin berjalan bersama, usai mengikuti agenda penajaman visi-misi di Kantor DPRD Pati beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menjadwalkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Haryanto-Arifin pada 8-10 Maret 2017 mendatang.

Penetapan itu segera dilakukan, menyusul hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU, paslon Haryanto-Arifin mendapatkan 519.675 suara dan kotak kosong 177.762 suara. Artinya, Haryanto-Arifin telah memenangkan Pilkada Pati 2017.

“Kalau tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan paslon terpilih dijadwalkan pada 8-10 Maret 2017,” ujar Komisioner KPU Pati Supriyanto kepada MuriaNewsCom, Senin (27/2/2017).

Setelah penetapan calon terpilih dan penyampaian pengusulan pengangkatan, tugas KPU dalam pilkada serentak akan selesai. Selanjutnya, paslon akan dilantik setelah jabatan petahana, Haryanto sebagai Bupati Pati 2012-2017 selesai pada 7 Agustus 2017.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 164 A ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, pelantikan secara serentak dilaksanakan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya yang paling akhir. Karena itu, kemungkinan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih dilakukan setelah 7 Agustus 2017.

“Pelantikan itu tergantung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebab, tugas kami sudah berakhir setelah penetapan paslon terpilih,” imbuh Supri.

Saat dikonfirmasi, Saiful Arifin mengaku belum mendapatkan pemberitahuan terkait dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2017-2022. “Saya malah belum tahu. Kemungkinan Agustus 2017. Saya ikut saja pada aturan dan mekanisme dari Mendagri atau Gubernur,” tutur Arifin.

Editor : Kholistiono

13 Laporan Politik Uang pada Pilkada Pati Tidak Bisa Ditindaklanjuti, Ini Alasannya

Sejumlah warga melaporkan dugaan politik uang di Kantor Panwaslu Pati, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sebanyak 13 laporan dugaan politik uang pada Pilkada Pati tidak bisa ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Pati, Achwan, Jumat (24/2/2017).

“Dari 13 laporan, enam laporan dicabut. Pencabutan laporan dilakukan pelapor maupun saksi. Yang jadi saksi rata-rata terlapor, penerima yang bersedia menjadi saksi. Setelah tahu konsekuensinya, laporan akhirnya dicabut,” ujar Achwan.

Sementara sisanya, laporan tidak memenuhi unsur material sehingga dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti. Unsur material yang dimaksud, antara lain alat bukti, surat, ahli, pengakuan, petunjuk, dan saksi.

Dari sejumlah pemeriksaan, rata-rata transaksi pemberian uang kepada calon pemilih tidak diketahui. Padahal, Panwaslu tidak bisa memproses laporan yang tanpa disertai fakta-fakta atau bukti yang menguatkan adanya indikasi politik uang.

“Kendala kita, ada semacam persepsi masyarakat, seolah-olah Panwaslu membiarkan. Padahal, semua laporan diolah di dapur sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Tidak main-main, laporan itu dikaji bersama,” tuturnya.

Bila Panwaslu memaksakan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang tidak memenuhi unsur material, hal itu justru dianggap bermasalah. Karena itu, anggapan dari masyarakat yang sempat menyinggung kinerja Panwaslu dianggap menjadi risiko dan konsekuensi pekerjaan.

“Yang jelas, kami sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan prosedur.  Laporan yang masuk juga tidak asal ditolak, tetapi melalui mekanisme pengkajian bersama polisi dan jaksa,” tambahnya.

Tercatat, ada sebanyak 102 temuan dan laporan yang diterima Panwaslu selama tahapan Pilkada Pati. Sebanyak 23 laporan tidak bisa ditindaklanjuti, sedangkan 79 temuan sudah ditindaklanjuti. Sebagian besar temuan dari Panwaslu adalah pelanggaran alat peraga kampanye (APK).

Namun, tim sukses Haryanto-Arifin di berbagai daerah,katanya, sebagian besar patuh dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan Panwaslu terkait adanya pelanggaran APK. “Prinsipnya, Panwaslu bekerja secara terbuka, sesuai dengan prosedur dan aturan untuk mengawasi jalannya Pilkada agar berlangsung demokratis dan bermartabat,” tandas Achwan.

Editor : Kholistiono

Ini Hasil Rekapitulasi Surat Suara Pilkada Pati, Haryanto-Arifin Unggul atas Kotak Kosong

KPU Pati menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Pati di Aula KPU Pati, Kamis (23/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Rekapitulasi surat suara pada Pilkada Pati sudah selesai dilakukan. Hasil rekapitulasi diumumkan melalui rapat pleno penghitungan suara hasil Pilkada Pati di Aula KPU Pati, Kamis (23/2/2017).

Dari hasil rekapitulasi, pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful Arifin memperoleh 519.675 suara, unggul atas kotak kosong yang mendapatkan 177.762 suara. Sebelumnya, melalui perhitungan entri data formulir C1, Haryanto-Arifin mendapatkan 519.627 suara dan kotak kosong 177.771 suara.

Artinya, ada sejumlah selisih suara antara penghitungan real count entri data formulir C1 dan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Haryanto-Arifin mendapatkan selisih suara 48 lebih banyak dari perhitungan entri data formulir C1, sedangkan suara kotak kosong mendapatkan sembilan selisih suara lebih sedikit.

Sementara itu, jumlah suara sah terhitung ada 697.437 dan suara tidak sah 14.984. Jumlah keseluruhan suara dalam Pilada mencapai 712.421 suara. Adapun tingkat partisipasi mencapai 68,9 persen atau 712.421 suara.

Ketua KPU Pati Much Nasich mengatakan, tingkat partisipasi Pilkada Pati masih berada di bawah target 77,5 persen. Meski demikian, pihaknya mengaku cukup puas mengingat banyak warga Pati yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) berdomisili di luar Pati sehingga tidak menggunakan hak pilihnya.

“Target nasional sebetulnya akan tercapai bila data formulir C6 yang tidak dibagikan dan dikembalikan ke KPU dengan alasan meninggal dunia, merantau, tidak ditemui dan dikeluarkan dari DPT,” kata Nasich.

Sementara itu, saksi paslon Haryanto-Arifin, Hendro Jatmiko mengaku, perhitungan awal saat KPU melakukan input data C1 memang ada perbedaan perolehan suara dibanding hasil rekapitulasi manual. Perbedaan itu ada di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), antara lain Desa Jontro, Kecamatan Wedarijaksa, Desa Maitan, Kecamatan Kayen, dan Desa Sidoarum, Kecamatan Jakenan.

Kendati begitu, ia menerima hasil rekapitulasi manual yang dilakukan di tingkat kabupaten dan tidak keberatan. “Perbedaan sudah bisa diselesaikan dengan membuka C1 plano,” tandas Hendro.

Editor : Kholistiono

Menunggu Janji Pengabdian

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HIRUK pikuk pesta demokrasi telah usai.Dari perhitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui hitung cepat yakni Situng, sudah dilihat siapa pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak dan siapa pemenangnya. Namun demikian, hal itu sifatnya masih sementara, karena masih menunggu penetapan resmi melalui oleh KPU.

Pun demikian, dengan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pati dan Jepara. Berdasarkan hasil hitung cepat KPU, juga sudah dapat dilihat siapa pasangan calon yang memperoleh dukungan terbanyak dari masyarakat.

Di Kabupaten Jepara misalnya. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi unggul atas lawannya, dengan mendapatkan perolehan suara 319. 837 atau 51,25 persen. Sementara Paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman mendapatkan 304.256 suara atau 48,75 persen.

Secara rinci, paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman unggul di 9 kecamatan. Di antaranya yakni Donorojo 17.950 suara, Karimunjawa 2.616 suara, Kedung 20.520 suara, Keling 17.715 suara, Mayong 26.930 suara, Nalumsari 23.812 suara, Pecangaan 22.449, Tahunan 31.439 suara dan Welahan 19.962 suara. Total keseluruhan sebanyak 304.256 suara atau 48,75 persen.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menang di 7 kecamatan. Di antaranya yakni Bangsri 35.871 suara, Batealit 24.587 suara, Jepara 23.177 suara, Kalinyamatan 16.981 suara, Kembang 21.753 suara, Mlonggo 26.571 suara dan  Pakis Aji 17963 suara. Total 319.837 suara atau 51,25 persen.

Kemudian, untuk di Kabupaten Pati, Pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang merupakan calon tunggal, unggul atas kotak kosong. Pasangan yang diusung 8 partai politik yakni, Hanura, Golkar, PPP, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan PDIP ini, mendapatkan 519.588 suara sah atau 74,52 persen. Sedangkan kotak kosong memperoleh 177.682 suara atau 25,48 persen.

Kini, penetapan calon terpilih pun tinggal menunggu waktu.Masing-masing pasangan calon yang sementara ini sudah terlihat menang berdasarkan hitungan cepat, kini setidaknya sudah memiliki ancang-ancang untuk merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Meskipun, sekali lagi, hasil final dari pilkada ini, kita masih menunggu pleno dari KPU. Namun, demikian, hasil hitung cepat tersebut, setidaknya hampir bisa dikatakan sudah hampir pasti dari gambaran perolehan suara.

Dengan hasil ini pula, kini masyarakat hanya tinggal menunggu. Menunggu janji pengabdian yang telah dilontarkan oleh pasangan calon ketika kampanye beberapa waktu lalu di hadapan masyarakat. Janji-janji politik, tentulah tak elok jika hanya sebagai konsumsi pencitraan. Karena, mungkin saja hal itu bisa dilakukan semua kandidat. Calon terpilih, harus menjadi pembeda, karena sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin daerah.  Meskipun kemenangan yang diraih pasangan calon terpilih tentu saja tidak sepenuhnya mencerminkan kemenangan mutlak sebagai pemimpin pilihan rakyat karena  masyarakat juga memiliki pilihan  pasangan calon lainnya.

Mewujudkan program yang pernah ditawarkan kepada masyarakat merupakan hal penting untuk dijalankan pada lima tahun pemerintahan yang akan dijalani.

Untuk itu, inovasi dan kreativitas sangat perlu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Butuh terobosan dan keberanian untuk mengambil kebijakan, demi kemajuan daerah, dan bukan sekadar retorika seperti ketika dalam kampanye.

Baik di Jepara maupun Pati, yang menjadi calon terpilih adalah petahana. Tentunya, hal ini menjadi nilai plus, karena sudah mengetahui dan memahami dalam tata pemerintahan ataupun pembangunan. Namun demikian, butuh sentuhan baru agar progres pembangunan maupun perekonomian lebih cepat. Jika masih sama dengan pola kepemimpinan lima tahun lalu, itu artinya, stagnan, tidak mau evaluasi diri, dan itu artinya “mengkhianati” kepercayaan masyarakat yang butuh perubahan.

Kepala dearah terpilih harus mampu melihat kebutuhan yang mendasar dari masyarakat di wilayahnya. Pembangunan  yang akan dilaksanakan tentu saja harus merujuk pada apa yang menjadi prioritas utama. Pembangunan idealnya dilakukan melalui analisa kebutuhan yang tepat dan akurat.

Sebagai penutup, kita berharap, kepala daerah yang terpilih tidak hanya sekadar bermain dalam area politik, tetapi, lebih tahu dan memahami kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Tahu, apa yang harus dilakukan untuk daerahnya.(*)

Selain di Pati, 4 Paslon yang Diusung Demokrat Menang pada Pilkada 2017 di Jateng


Ratusan kader Partai Demokrat Pati menghadiri sosialisasi empat pilar di salah satu hotel di Pati. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Lima dari tujuh pasangan calon yang diusung Partai Demokrat memenangkan pilkada yang berlangsung 15 Februari 2017 di Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Djoko Udjianto di sela-sela kunjungannya di sejumlah tempat yang terdampak banjir di Pati, Selasa (21/2/2017).

Kelimanya adalah Kabupaten Pati, Brebes, Cilacap, Banjarnegara, dan Salatiga. Sementara itu, dua paslon yang diusung Partai Demokrat di Jepara dan Batang mengalami kekalahan pada perhitungan real count yang dilakukan KPU.

“Awalnya, kita punya target memenangkan paslon yang diusung sebanyak 35 persen. Namun, sebuah kejutan muncul di Jawa Tengah. Lima dari tujuh paslon yang diusung Demokrat menang. Artinya, Partai Demokrat di Jawa Tengah mengalami 70 persen kemenangan pada Pilkada 2017,” ujar Djoko.

Kendati hal itu didasarkan pada real count, tetapi pihaknya masih tetap menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan KPU. Dia berharap, kemenangan lima paslon yang diusung di Jawa Tengah bisa menjadi modal bagi Partai Demokrat untuk meraih kemenangan pada Pileg dan Pilpres 2019.

“Kader kita betul-betul solid dan sadar bahwa kita akan meraih kemenangan kembali pada 2019. Saya melihat kader sudah betul-betul militan. Saya berharap, Demokrat bisa meraih kembali kemenangan dengan cara Pemilu yang berbudaya dan demokratis,” ucapnya.

Di Pati, Demokrat berhasil memenangkan paslon tunggal Haryanto-Saiful Arifin bersama tujuh parpol lainnya seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura, PKB, PPP, dan PKS. Suksesi paslon tunggal sempat mendapatkan perlawanan dari relawan kotak kosong, kader Partai NasDem, dan beberapa kader parpol pengusung yang sempat ditengarai mengalami perpecahan seperti PKB dan PDIP.

Kendati perlawanan untuk paslon tunggal sempat berlangsung sengit, tetapi Haryanto-Arifin berhasil meraih 74,52 persen dan kotak kosong 25,48 persen dalam hitungan real count KPU Pati. Perolehan suara Haryanto-Arifin tersebut berada di bawah dari target 80 hingga 90 persen suara.

Editor : Kholistiono

Pemilih Kotak Kosong di Kecamatan Pati dan Margoyoso Tinggi, Ini Kata Pengamat Politik

Seorang warga Desa Pasucen, Trangkil, saat melakukan pemungutan suara pada 15 Februari 2017 lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ada sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati yang warganya banyak memilih kotak kosong pada pesta demokrasi 15 Februari 2017. Salah satunya, Kecamatan Pati, Margoyoso, Tambakromo, Trangkil, Wedarijaksa, dan Kayen.

Dari enam kecamatan yang memperoleh suara kotak kosong lebih dari 30 persen tersebut, Kecamatan Pati dan Margoyoso mendulang suara paling tinggi. Kecamatan Pati memperoleh suara 40,4 persen dan Margoyoso 41,9 persen. Perhitungan tersebut berdasarkan entri data model C1 yang dilakukan KPU Pati.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Hakim Alif Nugroho menilai, ada beberapa kemungkinan terkait tingginya perolehan suara kotak kosong di sejumlah kecamatan seperti Pati dan Margoyoso. Salah satunya, kawasan tersebut banyak pemilih rasional.

“Faktor pendidikan juga sangat memengaruhi. Masyarakat dengan pendidikan tinggi dan melek politik, bisa dikatakan pemilih rasional. Dia tidak bisa dipengaruhi apapun, termasuk politik uang. Kemungkinan, Pati dan Margoyoso mendekati pemilih rasional,” ujar Hakim, Sabtu (18/2/2017).

Dia melihat, masyarakat kecil di Pati masih belum mengerti kotak kosong. Artinya, sosialisasi kotak kosong yang dilakukan relawan belum sampai menyentuh ke akar rumput, sehingga perolehan kotak kosong tertinggi ada pada masyarakat dengan pemilih rasional.

Selain itu, Hakim juga memberikan kemungkinan lain terkait tingginya suara kotak kosong di Kecamatan Pati dan Margoyoso. “Haryanto-Arifin dikawal delapan partai politik. Itu kekuatan besar, tidak main-main. Kalau ada sejumlah kecamatan yang kecolongan, itu juga bisa menjadi tanda tanya,” imbuh Hakim.

Editor : Kholistiono

Surat Suara Mulai Direkapitulasi di Berbagai Kecamatan di Pati

Salah seorang PPK melakukan rekapitulasi surat suara Pilkada Pati di Kantor Kecamatan Pati, Jumat (17/2/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Surat suara hasil pencoblosan Pilkada Pati yang berlangsung Rabu (15/2/2017), mulai direkapitulasi sejak Jumat (17/2/2017). Dijadwalkan, rekapitulasi surat suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan selesai pada Rabu (22/2/2017).

Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut berlangsung terbuka. Namun, hanya pihak yang berkepentingan saja yang diperbolehkan memasuki area rekapitulasi suara.

“Rekapitulasi dilakukan untuk menghitung hasil pemungutan suara secara manual. Tujuannya untuk memastikan hasil pencoblosan, mulai dari jumlah pemilih untuk paslon, kotak kosong, suara tidak sah, angka golput, hingga jumlah partisipasi masyarakat,” ujar Ketua PPK Pati, Kastono.

Ada perbedaan proses rekapitulasi antara pilkada lalu dengan sekarang. Bila awalnya rekapitulasi dimulai per tempat pemungutan suara (TPS) dan PPK tinggal merekap, saat ini proses rekapitulasi hanya dilakukan di tingkat kecamatan.

Praktisi Hukum Sebut Hasil Pilkada Pati Tidak Bisa Digugat, Ini Alasannya

Sementara itu, perhitungan suara tingkat PPS menggunakan formulir C1 diserahkan KPU Pati untuk dilakukan entri data. Karena itu, hasil penghitungan KPU menggunakan formulir C1 bisa saja diralat bila ada perbedaan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan.

“Kami diberikan waktu hingga 22 Februari 2017 untuk rekapitulasi per TPS dan 27 Februari 2017 untuk rekapitulasi per desa atau kelurahan. Hasil rekapitulasi tersebut akan diserahkan ke KPU Pati,” tandas Kastono.

Editor : Kholistiono