Pasangan Subroto-Nur Yahman Unggul di Rutan Jepara

Proses pemungutan suara yang berlangsung di Aula Rutan Kelas II B Jepara, Rabu (15/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman (Sulaiman) mendapatkan perolehan suara sebanyak 84 di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Jepara. Sulaiman unggul atas pesaingnya Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi yang memperoleh 63 suara.

Pemungutan suara yang digelar di Aula Rutan Jepara ini berlangsung mulai sekitar pukul 07.50 WIB hgingga pukul 09.00 WIB. Sementara, penghitungan surat suara dilakukan mulai pukul 13.00 WIB. Penghitungan surat suara berakhir sekitar pukul 13.45 WIB.

“Paslon Sulaiman mendapat  84 suara. Sementara Paslon Marzuqi-Dian Kristiandi (Madani) mendapat 63 suara. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 16 surat suara. Surat suara tidak sah, karena tidak dicoblos sama sekali, dicoblos dua-duanya, dan ada juga yang dicoblos di luar kotak,” ujar Ketua Kelompok Pantia Pemungutan Suara (KPPS) Ahmad Syaifuddin Anif.

Syaifuddin mengatakan, data awal napi yang punya hak suara berjumlah 171 orang. Jumlah itu berkurang lantaran satu napi meninggal dunia. Sisanya, 38 napi habis masa pidana.

Data ditambah napi yang sebelumnya belum masuk DPT sebanyak 33 napi. Sebanyak 30 napi menggunakan hak suaranya. Sisanya tiga napi tidak bisa memilih karena ditangguhkan. Sehingga total napi yang menggunakan hak suara sebanyak 164 pemilih. ”Tiga napi ditangguhkan karena habis masa pidana,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Nyoblos di TPS 3 Srobyong, Dian Kristiandi Optimis Bisa Menang

Dian Kritiandi, Calon Wakil Bupati Jepara saat mencoblos di TPS 3 Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Rabu (15/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Calon Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Dian Kristiandi menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) TPS 3 Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Rabu (15/2/2017).

TPS yang berada SD 2 Srobyong tersebut, terletak di RT 1 RW 2. Desa Srobyong merupakan kampung halaman dari Dian Kristiandi. Dian Kristiandi datang bersama istri ke TPS sekitar pukul 10.15 WIB.

Dalam kesempatan ini, Dian menyampaikan jika dirinya optimis bisa menang, khususnya di TPS tempat dia mencoblos. Hal itu, karena dirinya mengaku memiliki kedekatan dengan pemilih di tempat tinggalnya. “Saya optimistis menang di TPS 3 ini.Ini kan RT saya sendiri,” katanya.

Terungkap! Alasan Marzuqi Pindah TPS Ternyata juga Berdasarkan Perhitungan Weton

Untuk proses pemungutan suara ini, ia mengaku sudah memersiapkan mental. Termasuk mendekatkan diri ke Tuhan yang Maha Esa. Di hari pemungutan suara ini, dirinya juga bersilaturrahmi ke tempat keluarga. Selanjutnya akan menuju ke posko pemenangannya untuk menunggu hasil. “Kami sudah ihtiar, tim sudah bekerja keras, selanjutnya ya kami pasrah menunggu hasil,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Terungkap! Alasan Marzuqi Pindah TPS Ternyata juga Berdasarkan Perhitungan Weton

Marzuqi bersama istri menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Bangsri. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Calon Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) 2 yang berada di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Jepara.

Ahmad Marzuqi, semula terdaftar di TPS 1 Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara. Namun, sebelum hari h pencoblosan, dirinya mengajukan pindah ke TPS 2 Desa Bangsri, yang merupakan tempat kediamannya.

Namun, perpindahan tempat mencoblos tersebut, ternyata juga bukan hanya sekadar pindah. Marzuqi menyampaikan, jika itu merupakan perintah dari seseorang yang menganjurkan untuk pindah. Hal itu berdasarkan perhitungan weton atau perhitungan primbon Jawa.

“Alasan pindah lantaran dekat dengan rumah. Selain itu juga perintah dari sesepuh. Sebab Rabu Legi ini dalam perhitungan primbon, mempunyai arah dari kulon ke wetan (barat ke timur).  Kebetulan rumah saya ke timur atau sebelah utara Pendopo,” paparnya.

Marzuqi terlihat datang ke TPS 2 Bangsri dengan didampingi istrinya Huzaimah sekitar pukul 08.00 WIB. Dalam kesempatan itu, dirinya berharap, supaya pilkada bisa berjalan dengan lancar, aman dan sukses.

“Saya sebagai calon ya, sudah melakukan bebagai ihktiar. Dan nantinya akan menunggu hasil yang baik. Selain itu, saya tetap berpegang teguh kepada Allah SWT,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

‘Curi’ Perhatian Warga, Petugas TPS 5 Kelurahan Panggang Jepara Kenakan Pakaian Adat Jawa

Petugas di TPS 5 Kelurahan Panggang, Jepara yang mengenakan pakaian adat Jawa. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Rabu (15/2/2017) pagi ini pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 101 daerah, termasuk di Kabupaten Jepara, digelar.

Dari pantaua MuriaNewsCom di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), ada di antaranya yang cukup unik. Seperti halnya di TPS 5 Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara.

Di TPS ini, petugas pemungutan suara terlihat mengenakan pakaian adat Jawa berupa kemeja surjan berwarna cokelat gelap dan blangkon.”Ini sebagai salah satu cara bagi kami untuk mengenalkan budaya Jawa kepada para remaja,”  ujar Ketua TPS 5 Iskandar.

Ia katakan, untuk di TPS 5, hingga sekitar pukul 09.45 WIB, dari 373 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sudah ada sekitar 35 persen warga yang menggunakan hak pilihnya.

Hal serupa juga terlihat di TPS 7 Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara. Di TPS tersebut, petugas TPS juga mengenakan pakaian adat Jawa berupa jas warna hitam, blangkon. Dan tak kalah menariknya, TPS juga diberikan hiasan janur kuning serta ada iringan musik khas Jawa.

Ketua TPS 7 Mulyoharjo Aris Yulianto mengemukakan, pakaian yang dikenakan petugas tersebut sengaja dipinjam dari salon. “Ini juga kami siapkan untuk menyambut kedatangan Pak Gubernur Ganjar yang dijadwalkan meninjau TPS ini nanti siang,” kata Aris.

Dia melanjutkan, untuk lantunan musik Jawa, diharapkan dapat menghibur warga yang menggunakan hak pilihnya dan tidak bosan ketika mengantre untuk dipanggil.

Editor : Kholistiono

Bersama Istri, Subroto Mencoblos di TPS 4 Desa Langon Jepara

Subroto bersama istri berjalan kaki menuju TPS di Desa Langong untuk mencoblos. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Calon Wakil Bupati Jepara Subroto menggunakan hak suaranya di TPS 4 Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Jepara, Rabu (15/2/2017) pagi. Subroto datang bersama istrinya Yunita sert kedua anaknya Bimo dan Seno.

Mereka datang ke TPS sekitar pukul 08.15 WIB dengan jalan kaki. Letak TPS 4 berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Sesampainya di TPS, Subroto mendapatkan urutan ke 45.

Saat diwawancarai MuriaNewsCom, Subroto mengaku bahwa punya firasat yang positif. “Firasat saya ya mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. Sehingga nantinya akan bisa memajukan Jepara,” kata Subroto.

Kemudian, terkait hasil pilkada, dirinya menyampaikan akan menerima dengan bijak apapun hasilnya. Sebab, hal itu merupakan keputusan dari warga dan yang terbaik bagi warga Jepara.

Jika pun, nantinya hasilnya tidak sesuai harapan, dirinya mengaku akan tetap mengabdi kepada warga.  Baik itu kembali ke pekerjaan semula sebagai pengusaha atau dosen.

Sementara itu, Yunita Istri Subroto berharap, nantinya suaminya bisa menang dan nantinya bisa memajukan warga. “Sebagai istri, saya sih berharap bisa menang dan bisa berhasil,” ucapnya.

Editor : Kholistiono

6 Jam untuk Aksi 152

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

ADA 101 daerah di Indonesia yang hari ini, Selasa,15 Februari 2017 menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Dari 101 daerah tersebut, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Di Jawa Tengah sendiri, tercatat ada 7 kabupaten/kota yang juga menggelar pilkada, termasuk di antaranya adalah Pati dan Jepara.

Untuk menyukseskan pesta demokrasi ini, dibutuhkan aksi dari semua pihak. Baik itu penyelenggara pilkada, masyarakat umum ataupun lembaga lain yang mendukung lancarnya pelaksanaan pilkada. Pun demikian, karena pilkada merupakan bagian dari sarana demokrasi, maka untuk mencapai keberhasilan demokrasi, maka diperlukan peran masyarakat, khususnya yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

Hari ini, ada waktu 6 jam bagi warga untuk melakukan aksi, yakni pukul 07.00-13.00 WIB. Aksi kali ini adalah datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos, menentukan pilihan seorang pemimpin yang bakal memimpin daerah untuk lima tahun ke depan. Aksi kali ini cukup menentukan bagaimana wajah daerah di masa yang akan datang.

Untuk itu, dibutuhkan bukan hanya sekadar aksi datang ke TPS dan mencoblos. Namun, hendaknya, waktu 6 jam yang tersedia untuk semua warga yang memiliki hak pilih, agar bisa menyalurkan hak suaranya secara cerdas.

Memilih pemimpin bukan hanya soal adanya keterikatan kekeluargaan, pertemanan, atau bahkan hanya karena soal materi yang diberikan oleh calon, jika pun ada. Memilih pemimpin, juga bukan hanya soal politik balas budi.

Menjadi pemilih, hendaknya memiliki informasi mengenai calon yang akan dipilih. Pemilih seyogyanya mengetahui visi dan misi yang diusung calon dan bakal direalisasikan dalam lima tahun ke depan, mengetahui track record ataupun kecakapan dalam memimpin.Hal ini penting, agar tidak salah menentukan pemimpin, meskipun tak sedikit persepsi pemilih yang memiliki ekspektasi tinggi harus kecewa pada akhirnya. Hal itu bukan semata-semata kesalahan dari pemilih saat menentukan pilihan, namun, adakalanya pemilih dihadapkan jumlah calon pasangan calon yang terbatas.

Selanjutnya, hendaknya menjadi pemilih juga bukan hanya sekadar ikut-ikutan atau pasif. Pemilih seperti ini, cenderung masa bodoh yang tak mempedulikan siapa,kualitas dan apa gagasan dari calon untuk membangun daerahnya.

Untuk itu, saatnya menjadi pemilih cerdas. Ayo datang ke TPS untuk menggunakan hak suara dalam menentukan masa depan daerahmu. Menjadi golput bukanlah solusi terbaik jika ingin mengharapkan perubahan dan peningkatan kesejahteraan.

Golput mengindikasikan bahwa kita hanya bisa pasrah pada keadaan yang kurang ideal untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, ayo ke TPS, gunakan hak suara kita sesuai hati nurani. (*)

Cawabup Jepara Nur Yahman Tak Bisa Ikut Nyoblos

Calon Wakil Bupati Jepara Nur Yahman (dua dari kanan) melakukan orasi saat kampanye terbuka beberapa hari lalu. Nur Yahman, pada pemungutan suara besok, tidak bisa mencoblos, karena KTP miliknya beralamat di DKI Jakarta. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Calon Wakil Bupati Jepara pasangan nomor urut satu Nur Yahman dinyatakan tidak bisa memberikan hak suaranya pada pemungutan suara Pilkada Jepara yang akan berlangsung Rabu (15/2/2017). Pasalnya, Nur Yahman yang dalam pilkada ini berpasangan dengan Subroto terdata memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di DKI Jakarta.

“Salah satu kandidat pasangan calon atas nama Nur Yahman, Calon Wakil Bupati Jepara nomor urut satu tidak bisa memberikan hak suaranya karena ber-KTP di DKI Jakarta,” ujar Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri Selasa (14/2/2017).

Selain Nur Yahman, masing-masing kandidat, besok akan mengunakan hak pilihnya, sesuai dengan tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah ditetapkan. “Untuk calon bupati nomor urut 1, Subroto akan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 ,Desa Langon, Kecamatan Tahunan,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk pasangan calon bupati nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi akan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamatnya masing masing. Ahmad Marzuqi yang semula di TPS 1 Kelurahan Panggang, mengajukan pindah ke TPS 2 Desa Bangsri. Sebab saat ia cuti, Ahmad Marzuqi beserta keluarganya pindah ke Bangsri. Sedangkan untuk wakilnya Dian Kristiandi, akan nyoblos di TPS 3 Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo.

Editor : Kholistiono

Personel Keamanan Diminta Kedepankan Sikap Humanis saat Amankan Pilkada

Personel gabungan saat mengikuti apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Direktur Shabara Polda Jateng Kombes Pol Tetra M. Putra mengimbau supaya personel keamanan yang bertugas untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Jepara bisa mengedepankan sikap humanis.

“Kami berharap, nantinya semua personel keamanan dalam bertugas bisa mengedepankan sifat humanis, hati nurani. Kami berharap tidak ada lagi sikap sok berkuasa ketika menjalankan tugas atau lainnya,” ujarnya usai menghadiri apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017).

Selain itu, ia juga berharap seluruh personel keamanan dapat mengedepankan sikap rendah hati saat berada di TPS atau di tempat lainnya. “Personel keamanan itu harus bisa menjaga keamanan dan bisa berbaur dengan warga. Sehingga kondusifitas saat pilkada bisa berjalan baik,” ungkapnya.

Ribuan Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada Jepara

Dirinya juga menyatakan, jika, Jepara dinilai masih kondusif, terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah. “Jepara itu termasuk yang kondusif dan tidak ada titik kerawanan yang spesifik,” ucapnya.

Dia melanjutkan, bila dilihat dari kekuatan personel keamanan yang ditempatkan untuk mengamankan pilkada, baik mulai dari Personel Polres Jepara yang diback up oleh Polres Kudus, Demak dan Kodim 0719/Jepara dinilai sudah maksimal, apalagi ada pasukan Brimob.

Editor : Kholistiono

Ribuan Personel Gabungan Siap Amankan Pilkada Jepara

Kapolres Jepara, Direktur Shabara Polda Jateng dan Komandan Kodim 0719/Jepara melakukan pengecekan peralatan sebelum terjun ke lapangan untuk bertugas. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekitar 4 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Linmas diterjunkan untuk mengamankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada Rabu (15/2/2017) besok. Ribuan personel tersebut, akan disebar di 1.805 tempat pemungutan suara (TPS).

Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin mengatakan, personel keamanan yang diterjunkan untuk mengamankan pilkada terdiri dari 632 personel dari Polri, 1 SST (satuan setingkat peleton) TNI Kodim 0719/Jepara, dan 3.520 Linmas.

“Untuk personel kepolisian sendiri, kita diback up oleh 1 SST Dalmas Polres Kudus, 1 SST Dalmas Polres Demak dan dan BKO (bawah kendali operasi) 1 SSK Brimob Polda Jateng,” ungkapnya, usai memimpin apel pergeseran pasukan dalam rangka pemilukada di Gedung wanita Jepara, Selasa (14/2/2017).

Sementara itu, untuk 1 SSK Brimob yang berjumlah 100 personel tersebut bakal dibagi menjadi 2 tempat penugasan. Yakni 50 personel di bagian utara meliputi wilayag Keling, Donorojo, Kembang, Bangsri,dan lainnya. Sedangkan yang 50 personel lainnya di wilayah kota. Meliputi Tahunan, Mlonggo, Pakis Aji, Bate Alit dan lainnya.

“Selain itu, untuk personel Dalmas Polres Kudus akan bertugas di wilayah timur. Yakni bagian Mayong dan Nalum Sari. Sedangkan anggota dari Demak akan bertugas di wilayah Kedung, Welahan, Kalinyamatan dan sekitarnya,” bebernya.

“Untuk kekuatan cadangan dari Polres Kudus dan Demak, pada Rabu (15/2/2017), akan merapat ke polsek perbatasan masing-masing. Yang dari Demak akan ke Polsek Mijen, sedangkan dari Kudus akan merapat ke Polsek Kaliwungu. Itu untuk siaga, bil ada eskalasi yang tak diinginkan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, untuk kekuatan BKO ini mulai dari kegiatan pemungutan suara hingga Kamis (16/2/2017) pagi. Jika dibutuhkan penambahan personel, maka Polda Jateng akan siap menambahkan personel. “Untuk keamanan sendiri yang paling inti ialah objek TPS, perlengkapan, baik sebelum atau setelah mencoblos dan warga. Supaya mereka bisa menggunakan hak pilihnya,” imbuhnya.

Dalam apel siaga tersebut, juga turut dihadiri Direktur Shabara Polda Jateng Kombes Pol Tetra M. Putra, Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Infantri Ahmad Basuki, Komisioner KPU, Sekda Jepara Sholih dan Instansi terkait.

Editor : Kholistiono

Aktif sebagai Bupati Jepara Lagi, Ini yang Dilakukan Marzuqi di Hari Pertama Kerja

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi terlihat ikut memancing bersama warga di sela kunjungannya ke Desa Gedangan yang terkena dampak banjir. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Setelah cuti kampanye, hari ini Ahmad Marzuqi kembali menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jepara. Pada hari pertama kerja, Marzuqi langsung turun ke lapangan untuk mengunjungi warga korban banjir dan abrasi.

Kunjungan terhadap korban banjir dilakukan Marzuqi di Desa Gedangan, Kecamatan Welahan, Jepara, yang beberapa hari lalu terdampak banjir. Pada kesempatan tersebut, dirinya bersama rombongan melewati beberapa orang yang sedang memancing. Marzuqi pun kemudian menyempatkan diri untuk ikut memancing bersama warga.

Ketika mengunjungi korban banjir Desa Gedangan dan dan abrasi di Ujungbatu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi juga terlihat didampingi pejabat Dinas Kesehatan, BPBD, PMI, dan SKPD terkait.

Sementara itu, saat ditanya mengenai aktivitas di hari tenang ini, ia mengutarakan, bahwa kegiatannya hanya bersifat normatif saja. “Kembali kerja, ngantor. Ya normatif sajalah. Ziarah ke makam pahlawan, ke makam ulama atau auliya dan lainnya,” ungkapnya, Senin (13/2/2017).

Editor : Kholistiono

Masa Tenang, Akun Medsos Calon Bupati Jepara Masih Aktif

Akun Facebook Subroto Jepara (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Segala aktivitas yang berbau kampanye harus dihentikan pada saat masa tenang menjelang hari pemungutan suara. Hal tersebut tidak terkecuali di dunia maya, akun media sosial (medsos) yang sebelumnya digunakan untuk berkampanye, juga harus ditutup. “Media sosial yang digunakan untuk kampanye wajib ditutup,” ujar Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri, Senin (13/2/2017).

Subchan menyampaikan, penutupan akun medsos itu sesuai dengan Pasal 48 PKPU Nomor 12 Tahun 2016. Penutupan akun medsos wajib dilakukan maksimal 1×24 jam sejak masa kampanye berakhir. “Untuk akun pribadi tidak ada aturan penutupan. Namun, kalau dinilai ada black campaign, masuknya ke ranah pidana umum,” imbuhnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, akun media sosial milik paslon masih aktif yakni akun Facebook “Subroto Jepara”  dan “Sedulur Marzuqi”. Dua akun tersebut hingga Senin (13/2/2017) siang masih bisa diakses. Bahkan akun Subroto Jepara masih update sekitar pukul 10.00 WIB. Sedangkan akun Facebook Sedulur Marzuqi masih bisa diakses, namun update terakhir pada tanggal 11 Februari 2017 atau hari terakhir masa kampanye.

Akun Facebook Sedulur Marzuqi (MuriaNewsCom)

Dia menambahkan, selain wajib menutup akun medsos, paslon dilarang melakukan kampanye saat masa tenang. Misalnya, menyalurkan bantuan atau bagi-bagi uang kepada warga dengan maksud memengaruhi pemilih. ”Kalau ada paslon yang melakukan itu, tinggal dilihat motifnya apa. Ini kewenangan Panwas,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota  Panwaslih Jepara  Mohammad Oliz membernarkan, sampai saat ini akun medsos masih aktif. “Sebelumnya, kita telah mengimbau agar akun tersebut ditutup,” tambah Oliz.

Editor : Kholistiono

Keterlibatan Anak-anak dalam Kampanye Pilkada Harus Diperjelas

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

KAMPANYE pasangan calon (Paslon) nomor urut dua Pilkada Jepara Subroto-Nuryaman, Sabtu (11/2/2017) lalu harusnya menjadi perhatian serius dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berbenah. Pasalnya, di acara tersebut, ada anak-anak berusia empat tahun yang terlibat dan terjebak dalam kerumunan massa hingga menangis tersedu-sedu.

Saat kejadian, anak berjenis kelamin perempuan itu sebenarnya datang bersama ibu dan saudara perempuannya. Mereka datang untuk mengikuti kampanye terbuka yang menghadirkan orkestra New Palapa. Karena kondisi lapangan belum banyak peserta kampanye, mereka merapat ke depan panggung untuk melihat sang idola.

Sayangnya, saat orkes dimulai, hujan langsung mengguyur dengan lebat. Ribuan peserta kampanye pun langsung bergoyang. Mereka pun terjebak dikerumunan massa dan tak bisa keluar hingga membuat bocah tersebut menangis.

Beruntung, pihak keamanan langsung tanggap dan menghampiri untuk mengevakuasi anak tersebut dari depan panggung (di luar pagar) untuk dipindahkan ke dalam pagar. Hanya saja, orang tua si anak ketinggalan.

Akibatnya, anak tersebut semakin menangis karena terpisah dengan orangtuanya. Karena tangisan tak kunjung berhenti, ibu dan saudara perempuan itu akhirnya masuk ke area panggung melalui pintu belakang.

Dari situ, saya yakin orang yang disalahkan pertama kali tentu si orang tua. Itu karena mereka datang membawa anak-anak dan lalai untuk menjaganya. Kalau saja, ia datang sendiri tanpa anak, kejadian tersebut tentu tak terjadi.

Persepsi tersebut memang tidak sepenuhnya salah. Sebagai orang tua, sudah seharusnya mereka tahu mana yang tepat dan tidak bagi si buah hati. Apalagi, bagi anak perempuan.

Hanya saja, nasi sudah jadi bubur. Baik calon peserta pilkada, KPU, dan Panwaslu juga tak bisa melarang keikutsertaan anak-anak. Apalagi dalam Peraturan KPU (PKPU), tidak diatur secara spesifik terkait keterlibatan anak-anak.

Di PKPU nomor 12 tahun 2016 tentang Kampenye Pilkada pasal 66 tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai anak kecil. Di aturan tersebut justru mengatur larangan keterlibatan pihak TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD, ASN, perangkat desa.

Meski begitu, bukan berarti keberadaan anak-anak dibenarkan. Seharusnya, tindakan tersebut bisa dicegah. Salah satunya dengan meminta semua paslon untuk sepakat tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye.

Setelah ada kesepakatan, semua tim sukses harus meneruskan kesepakatan tersebut. Mulai dari tim sukses di masing-masing kecamatan, desa, ataupun dukuh untuk diteruskan ke semua pendukung.

Itu karena, hampir semua tim sukses paslon biasanya sudah memiliki tim yang terstruktur hingga tingkat desa. Nah, di situ lah peran aktif paslon untuk menjaga suasana kampanye dari anak-anak bisa dikendalikan.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini KPU dan Panwas harus mengusulkan larangan keterlibatan anak-anak untuk diatur lebih serius. Selain untuk menjaga kondusifitas kampanye hal tersebut dilakukan untuk menghindari semua kemungkinan yang muncul.

Secara logika, aturan yang jelas dan tegas sanksinya akan membuat efek jera. Misalkan saja, keikutsertaan anak-anak dilarang dengan hukuman calon bisa dicoret dan didenda Rp 1 miliar. Sementara orang tua yang terbukti membawa anak-anak wajib membayar didenda Rp 100 juta. Hal itu tentu akan membuat mereka berfikir dua kali untuk melibatkan anak-anak.

Calon pun akan segera meminta kepada semua tim sukses untuk bekerja ekstra dan memastikan tak ada anak-anak saat kampanye dimulai. Orang tua juga akan berfikir dua kali. Selain kurang tepat bagi si anak, dendanya juga terlalu besar.

Itu mengingat, kampanye peserta pilkada biasanya diikuti ribuan massa. Jika tak diatur secara spesifik, setiap tahunnya akan banyak anak-anak yang terlibat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul jatuh korban. (*)

Mau Tahu Berapa Dana yang Dikeluarkan untuk Kampanye Paslon Bupati Jepara? Ini Jumlahnya

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Tahapan kampanye Pilkada Jepara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara sudah berakhir pada Sabtu (11/2/2017) lalu. Tim dari masing-masing pasangan calon, baik dari Subroto- Nur Yahman (Sulaiman) dan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi ( Madani), kini sudah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU Jepara.

Penyerahan laporan tersebut langsung diterima oleh jajaran KPU di Kantor KPU Jepara pada Minggu (12/2/2017) petang. “Untuk tim sukses paslon nomor 1 Subroto-Nur Yahman menyerahkan pada pukul 17.55 WIB. Sedangkan paslon nomor 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menyerahkan pada pukul 17.45 WIB,” ujar Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri.

Berdasarkan laporan yang diserahkan kepada KPU, untuk paslon nomor 1 Subroto-Nur Yahman menerima dana kampanye sebesar Rp 1.071.854.000. Sedangkan pengeluarannya sebesar Rp. 1. 061.854.000. Sementara untuk paslon nomor 2 menerima dana kampanye sebesar Rp 476.000.000. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp. 473.564.000.

Untuk penerimaan dana kampanye tersebut, dimulai dari pembukaan rekening kampanye sekitar bulan Oktober 2016 lalu hinga hingga Sabtu (11/2/2017).

Sementara itu, saat ditanya mengenai sumber dana tersebut, ia tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk di audit. “Kalau itu, kita tidak bisa menyebutkan. Sebab nantinya akan kita serahkan ke KAP untuk diaudit,” ucapnya.

Untuk mengetahui hasil audit oleh pihak KAP, nantinya akan memerlukan waktu sekitar 15 hari kedepan. Apakah nantinya terdapat kepatuhan atau tidak kepatuhan mengenai penggunaan dana tersebut. Sebab penggunaan dana tersebut juga ada standarisasinya tersendiri.

Editor : Kholistiono

KPU Jepara Gelar Doa Bersama Jelang Pencoblosan

Doa bersama yang digelar KPU Jepara dan diikuti berbagai tokoh lintas agama, Panwas dan berbagai elemen masyarakat, Minggu (12/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Menjelang pemungutan suara pada pilkada 15 Februari 2017 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara menggelar doa bersama di Kantor KPU Jepara, Minggu (12/2/2017) malam.

Acara doa bersama dihadiri oleh tokoh lintas agama, di antaranya Ngardi Sindu Atmaja tokoh agama Hindu, Raswito tokoh Budha, Pdt Danang Ristiawan dari Kristen, Romo Sadana dari Katolik dan tokoh Islam  KH. Mashudi.

Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, doa bersama tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan moril kepada seluruh jajaran KPU atau penyelenggara pemilu, Panwas, Polri, TNI dan masyarakat di hari pencoblosan mendatang, sehingga, nantinya pilkada berjalan lancar. “Mulai dari tahapan awal hingga akhir proses rekap dan penetapan calon, diharapkan diharapkan berjalan lancar,” katanya.

Dirinya juga berharap, pelaksanaan Pilkada Jepara dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga berintegritas. Situasi yang kondusif pada pilkada ini, diharapkan terjaga hingga proses pilkada selesai.

“Meski kondisi di Jepara saat ini sudah berjalan kondusif, namun yang perlu diperhatikan, tingkat kerawanan pilkada di Jepara juga cukup tinggi. Sehingga, kita semua berharap, pilkada benar-benar berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Terkait Keberadaan Anak-anak pada Kampanye Terbuka Cabup, Ini Komentar KPU Jepara

Salah seorang anak bersama ibunya terlihat hadir dalam kampanye terbuka yang digelar salah satu paslon bupati dan wakil bupati. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Terkait dengan keberadaan anak-anak di bawah umur yang ikut dalam kampanye terbuka Pangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman, pada Sabtu (11/2/2017) di Alun-alun II Jepara, Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, jika hal itu tidak ada aturan khusus yang melarang.

Subchan mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 12 tahun 2016 tentang Kampenye Pilkada pasal 66 memang tidak mengatur secara spesifik mengenai anak kecil yang ikut dalam kampanye terbuka.

Yang diatur secara jelas dalam aturan tersebut, katanya, tentang TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD, ASN dan perangkat desa yang tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. “Aturan tentang anak memang tidak diatur secara spesifik. Akan tetapi, pihak TNI, Polri, ASN, pejabat BUMD, BUMN, serta perangkat desa tidak diperbolehkan,” ungkapnya.

Panwas Jepara Tak Bisa Tindak Anak-anak Ikut Kampanye Terbuka

Namun demikian, pihaknya sudah mengimbau kepada tim sukses dan paslon saat sebelum kampanye terbuka digelar agar bisa mematuhi aturan yang ada. “Sebelum kampanye terbuka digelar, kita juga sudah koordinasi dengan pihak terkait. Baik TNI, Polri, mengenai keamanan. Selain itu, koordinasi tersebut juga diikuti oleh timses masing masing paslon,” bebernya.

Editor : Kholistiono

Panwas Jepara Tak Bisa Tindak Anak-anak Ikut Kampanye Terbuka

Tampak salah satu anak hadir dalam kampanye terbuka Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Subtroto-Nur Yahman, di Alun-alun II Jepara, Sabtu (11/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman (Sulaiman) menggelar kampanye terbuka di Alun-alun II Jepara, pada Sabtu (11/2/2017).Dari massa yang hadir, pada acara kampanye terbuka pasangan tersebut, tampak anak-anak juga hadir dalam kesempatan itu.

Terkait dengan keberadaan anak-anak pada kampanye terbuka tersebut, Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Jepara, Arifin mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi atas keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati itu.

“Dalam peraturannya, tidak ada klausul yang menyebutkan anak-anak dilarang ikut serta dalam kampanye terbuka. Tidak ada penjelasan khusus dan juga tidak disebutkan secara khusus kalau anak-anak dilarang ikut serta dalam kampanye terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Nur Yahman Ingin Warga Jepara Tidak Ada Lagi yang Jadi Kuli

 

Atas hal tersebut pihaknya tidak bisa serta-merta mengategorikan keterlibatan anak-anak dalam kampanye itu bagian dari pelanggaran kampanye. Pihaknya juga tidak bisa menindak atau memproses keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka.”Kalau ada anak-anak yang hadir dalam kampanye terbuka mengenakan kaus atau seragam paslon, paling kita tegur,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Nur Yahman Ingin Warga Jepara Tidak Ada Lagi yang Jadi Kuli

Nur Yahman, Calon Bupati Jepara saat melakukan orasi di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan pada kampanye terbuka di Alun-alun II Jepara, Sabtu (11/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Kampanye terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto – Nuryahman (Sulaiman) digelar di Alun-alun II Jepara, Sabtu (11/2/2017).

Dalam orasinya Calon Wakil Bupati Nur Yahman berjanji bakal menyejahterakan warga Jepara.”Bila kami terpilih untuk memimpin Jepara lima tahun ke depan, maka kami akan membangun Jepara dengan baik,” ujarnya.

Dirinya berharap untuk lima tahun ke depan, bisa menjadikan warga Jepara lebih maju dan sejahtera. “Paling tidak jadi juragan, dan tidak ada yang jadi kuli. Tidak boleh miskin, sehingga Jepara ini bisa mendunia,” ungkapnya.

Dari pantuan MuriaNewsCom, meski dalam kampanye terbuka tersebut diguyur hujan deras, namun, ribuan pendukung dan simpatisan paslon nomor 1 tersebut tetap antusias untuk mengikuti kampanye terbuka hingga selesai.

Bahkan, tampak ada warga rela membawa anaknya yang masih kecil untuk mengikuti kampanye terbuka. Kondisi ini sempat membuat petugas harus bertindak untuk mengevakuasi anak tersebut ke atas panggung, karena sempat terhimpit massa yang berdesakan.

Editor : Kholistiono

Marzuqi Serukan Warga Pilih Pemimpin yang Asli Jepara

Ahmad Marzuqi saat berorasi di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan pada kampanye terbuka di Lapangan Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara (10/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristian (Madani) menggelar kampanye terbuka di Lapangan Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jumat (10/2/2017) siang.

Tampak ribuan pendukung dan simpatisan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi memadati arena kampanye. Sebelumnya, pasangan ini diarak ribuan simpatisan yang dimulai dari Bangsri dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua.

Meski kondisi Lapangan Ngabul kondisinya becek karena hujan, namun, ribuan simpatisan nampak bersemangat mengikuti kampanye terbuka. Mereka meneriakkan yel-yel untuk mendukung pasangan calon.

Dalam orasinya Ahmad Marzuqi berharap, agar warga cerdas dalam memiliki pemimpin. “Saya, istri, Pak Kristiandi dan keluarganya sama-sama orang Jepara. Sekolah di Jepara, besar di Jepara, dan juga putra daerah asli. Maka warga Jepara kami harap bisa memilih pemimpin yang asli Jepara,” kata Marzuqi.

Selain itu, dirinya menyatakan, jika ada orang luar Jepara berambisi menjadi bupati di Jepara, maka hal itu menurutnya ada sesuatu yang tersembunyi. “Bila ada orang luar yang berambisi menjadi bupati di Jepara, maka orang tersebut ada maunya,” ungkapnya.

Akan tetapi ia tak menjelaskan secara pasti apa yang di maksud tersebut. Namun, pihaknya hanya berharap warga Jepara bisa memilih pemimpin dari asli Jepara. Selain itu, ia juga mengimbau kepada pendukungnya supaya tidak tergiur dengan iming-iming paslon lain.

“Di hari tenang mendatang, pastinya akan banyak sekali amplop tersebar. Maka pendukung Madani harus bisa kompak dan tidak tergiur dengan rayuan atau iming-iming dari pihak lainnya,” ucapnya.

Editor : Kholistiono

Warga Jepara yang Belum Terdaftar Dalam DPT Masih Bisa Mencoblos, Asalkan..

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) masih diperbolehkan memberikan hak suaranya di Pilkada Jepara pada 15 Februari 2017 mendatang.

Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan,warga yang mempunyai KTP elektronik atau surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jepara bisa mengikuti proses pencoblosan. Kata dia, warga tersebut digolongkan dalam daftar pemilih tambahan.

“Dengan persyaratan miliki KTP elektronik atau suket sebagai warga setempat. Nanti bisa mencoblos di hari H di TPS sesuai alamatnya,” ungkapnya.

Hal itu, katanya juga merujuk pada revisi UU Pilkada yang melahirkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. “UU ini punya satu kebijakan tunggal bahwa untuk pemilih didasarkan kepada identitas yang tunggal yakni penggunaan e-KTP,” imbuhnya.

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun jumlah DPT Jepara dalam Pilkada 2017 sebanyak 858.958 terdiri dari 428.098 pemilih laki-laki dan 430.860 pemilih perempuan. “KPU Jepara mengeluarkan sebanyak 829 pemilih dari DPT karena yang bersangkutan belum tercatat dalam data base Disdukcapil Jepara,” katanya.

Dia menambahkan, mereka yang tidak terdaftar di DPT, bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada 15 Februari 2017 mendatang, yakni pada pada pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Editor : Kholistiono

Sejumlah ASN di Jepara Namanya Tak Tercantum Dalam DPT

Panwascam Nalumsadi dan PPL Desa Tunggul Pandean melakukan pengecekan data Rabu (8/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Panwascam Nalumsadi dan PPL Desa Tunggul Pandean melakukan pengecekan data Rabu (8/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jepara ternyata belum tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jepara 2017. Ada sejumlah ASN yang menginformasikan kepada Panwas Pemilihan Kabupaten terkait persoalan ini. Di antaranya, yaitu Hasanudin Hermawan dan Muhammad Ridwan. Keduanya merupakan ASN di bagian Pembangunan Setda Jepara.

Data yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Muhammad Ridwan tercatat warga RT 4 RW 7 Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan. Namun, nama Ridwan tak tercatat dalam DPT di desa setempat. Istri Ridwan yang bernama Ulul Mahmudah, justru tercatat dalam DPT di TPS Desa Kecapi.

Menurut Ridwan, sebelum menikah, ia  tercatat sebagai warga RT 4 RW 2 Desa Margoyoso, Kecamatan Kalinyamatan. Namun di TPS Desa Margoyoso namanya juga tak tercantum dalam DPT.

“Kalau ayah, ibu dan adik saya ada dalam DPT Desa Margoyoso. Mereka juga sudah dapat C6 (formulir pemberitahuan untuk memilih di TPS),kalau saya tidak dapat,” ujar Ridwan.

Kemudian untuk Hasanudin Hermawan, yang mengatakan, jika istrinya yang bernama Sulistiyorini juga tak tercantum dalam DPT Pilkada Jepara 2017. “Saya sudah mengecek DPT, ternyata memang tidak ada,” kata Hasanudin.

Dalam E-KTP, Hasanudin Hermawan dan Sulistiyorini tercatat warga RT 7 RW 3 Desa Tunggulpandean, Kecamatan Nalumsari. Namun saat ini, mereka bertempat tinggal di kawasan RT 4 RW 2 Kelurahan Karang Kebagusan, Kecamatan Jepara. Meski begitu, nama mereka berdua juga tak tercantum dalam DPT, baik yang ada di Desa Tunggulpandean maupun Kelurahan Karang Kebagusan.

“Padahal rumah saya di Karang Kebagusan sudah didatangi PPDP. Bahkan rumah juga sudah ditempeli stiker sebagai tanda jika penghuninya sudah didata oleh petugas KPU. Saya mengira karena sudah didata maka nanti tercantum dalam data pemilih tapi ternyata malah tidak ada,” ucap Hasanudin.

Hasanudin mengaku beberapa waktu lalu, sempat didatangi oleh PPS Karang Kebagusan. PPS menginformasikan jika ia dan istrinya akan memilih di TPS sesuai alamat yang tercatat dalam E-KTP. Namun, ternyata namanya dan istri juga tak tercatat dalam DPT di Desa Tunggulpandean.

“Saya jadi bingung, apakah nanti masih bisa menyalurkan hak pilih saat pilkada atau tidak.Saya sudah mengecek dalam DPT yang ada di website KPU dan ternyata memang tak ada nama saya dan istri,” jelas Hasanudin.

Sementara itu, Komisioner Panwascam Nalumsari Kusmiyati mengatakan, pihaknya sudah mengecek DPT yang ada di Desa Tunggulpandean. Dan hasilnya, memang nama Hasanudin Hermawan dan Sulistiyorini tak tercantum dalam daftar pemilih.

“PPL kita tak hanya mengecek satu TPS. Namun beberapa TPS lain di desa itu tapi memang nama mereka berdua tak ada dalam DPT,” tandas Kusmiyati.

Editor : Kholistiono

Peserta Kampanye Terbuka Diminta Tak Labrak Aturan

Massa dari salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara. KPU berharap, peserta kampanye terbuka nantinya tidak melabrak aturan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Massa dari salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara. KPU berharap, peserta kampanye terbuka nantinya tidak melabrak aturan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Kampanye terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara bakal digelar pada pekan ini. Untuk pasangan urut nomor 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi dijadwalkan pada Jumat (10/2/2017) mendatang di Lapangan Ngabul,Kecamatan Tahunan.

“Semula untuk pasangan nomor urut 2 akan melakukan kampanye pada hari ini, Rabu (8/2/2017). Namun, mereka memundurkan jadwal pada Jumat mendatang. Pengajuan perubahan jadwal ini sudah diberitahukan secara resmi ke KPU dan kami juga sudah mengubah SK soal pelaksanaan kampanye terbuka itu,” ujar Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri, Rabu (8/2/2017).

Kemudian, untuk pasangan nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman bakal dilaksanakan pada Sabtu (11/2/2017) mendatang, di Alun-alun II Jepara.

Terkait dengan pelaksanaan kampanye terbuka ini, pihaknya mewanti-wanti kepada peserta kampanye untuk tidak melanggar aturan. Beberapa peraturan yang harus ditaati peserta kampanye di antaranya, pelaksanaan kampanye harus memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Kemudian, tim sukses juga diminta untuk menyampaikan titik kumpul massa. Konvoi besar-besaran yang diikuti semua peserta tidak diperbolehkan dan semua peserta harus mengikuti aturan-aturan lalu lintas.“Pihak kepolisian juga akan melakukan razia untuk memastikan para peserta tidak mengonsumsi minuman keras,” kata Subchan.

Yang tak kalah penting, katanya, pejabat yang ikut kampanye seperti halnya anggota DPR, DPRD, DPD, gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati harus memiliki izin untuk mengikuti kampanye.  Pejabat yang hadir, juga harus dipastikan tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP M Samsu Arifin melalui Kabagops Kompol Slamet Riyadi menyatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 130 personel yang akan diterjunkan ke lapangan untuk mengamankan  kegiatan kampanye terbuka.

“Kami berharap tim kampanye bisa memberi arahan kepada semua peserta agar taat aturan lalu lintas. Razia minuman keras akan kita lakukan saat kampanye berlangsung, untuk memastikan kegiatan kampanye aman dan lancar,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Pendistribusian Logistik Pilkada Jepara untuk Wilayah Karimunjawa Terhambat Karena Cuaca Ekstrem

Logistik Pilkada Jepara untuk PPK Karimunjawa yang mulai dikirim beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom)

Logistik Pilkada Jepara untuk PPK Karimunjawa yang mulai dikirim beberapa hari lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Gelombang tinggi dan angin kencang selalu menjadi momok Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Hal itu terjadi hampir setiap pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berbarengan dengan angin musim barat dan timur di perairan Kepulauan Karimunjawa. 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara pada tahun ini juga bertepatan dengan angin musim baratan. Gelombang tinggi dan angin kencang yang diakibatkan embusan angin tersebut menyulitkan pengiriman dan pendistribusian logistik Pilkada Jepara di beberapa pulau yang berada di Karimunjawa.

“Logistik pilkada sudah tiba di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karimunjawa sudah tiba beberapa hari lalu. Namun, untuk pendistribusiannya ke beberapa pulau yang ada di Karimunjawa terhambat karena cuaca ekstrem,” ujar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karimunjawa Muslikin.

Ia katakan, rencananya pendistribusian logistik pilkada ke beberapa pulau yang ada di Karimunjawa dilakukan mulai Senin (6/2/2017) lalu. Namun, hingga hari ini logistik masih tertahan di Kantor Kecamatan Karimunjawa.

”Senin lalu kami sudah minta izin ke Syahbandar, tapi belum diperbolehkan, karena kondisi cucara masih tidak memungkinkan. Saat ini kami menunggu informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” imbuhnya.

Menurut informasi dari pihak Syahbandar Karimunjawa, katanya, cuaca diperkirakan kembali normal pada Jumat (10/2/2017) mendatang. Sehingga pengiriman surat suara ke pulau-pulau dilakukan di hari terakhir. Sebelumnya, dijadwalkan, pengiriman surat suara akan dilakukan antara Senin (6/2/2017) hingga Sabtu (11/2/2017).

Katanya, pemilih di Kecamatan Karimunjawa tersebar di empat pulau selain Pulau Karimunjawa. Yaitu Pulau Nyamuk, Pulau Parang, Pulau Genting dan Pulau Kemojan. Pulau Nyamuk dan Pulau Parang merupakan pulau terjauh dibanding dua pulau lainnya. Jarak tempuh menggunakan kapal nelayan sekitar dua jam. Pengiriman ke dua pulau akan diprioritaskan. ”Pengiriman akan dilakukan menggunakan satu kapal. Akan dimulai dari Parang kemudian akan dilanjut ke Pulau Nyamuk,” katanya.

Editor : Kholistiono

Penyelenggara Pilkada Jepara Diwanti-wanti untuk Menjalankan Tugas Secara Profesional

Ribuan penyelenggara pilkada mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Ribuan penyelenggara pilkada mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 3.103 orang dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Jepara mengikuti kegiatan Konsolidasi dan Pamantapan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 di Gedung Wanita Jepara, Selasa (7/2/2017).

Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri mengatakan, konsolidasi tersebut merupakan kegiatan puncak sebelum penyelenggaraan pilkada pada 15 Februari mendatang. “Untuk pemungutan suara, nantinya akan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Kemudian dilanjutkan penghitungan serta rekapitulasi di tingkat PPK maupun kabupaten, yang batasnya sampai 24 Februari,” ujarnya.

Dirinya mengimbau, dalam menjalankan tugas dalam pilkada, seluruh penyelenggara pilkada baik mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK hingga KPU harus bisa bersikap netral, adil, jujur dan berintegritas serta professional. Jika hal itu dijalankan, maka pelaksanaan pilkada diyakini bakal berjalan kondusif.

Sementara itu, Plt. Bupati Jepara Ihwan Sudrajat mengatakan, kondisi pilkada di Jepara disorot semua kalangan. Sehingga kesuksesannya akan berada di tangan para penyelenggara pilkada. “Kelancaran pilkada ini bisa lancar dan aman menjadi tugas dari penyelenggara,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga berharap kepada anggota penyelenggara bisa mengimbau dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa tanggal 15 Februari 2017 mendatang merupakan pencoblosan untuk pemilihan bupati dan wakilnya. “Saya berharap, penyelenggara bisa meningkatkan partisipasi warga, yakni mengajak agar warga bisa menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Logistik Pilkada Jepara Siap Didistribusikan Jumat Mendatang

Beberapa orang terlihat masih melakukan penataan logistic untuk Pilkada Jepara di Kantor KPU Jepara, Senin (6/2/2017).

Beberapa orang terlihat masih melakukan penataan logistic untuk Pilkada Jepara di Kantor KPU Jepara, Senin (6/2/2017).

MuriaNewsCom, Jepara – Logistik untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017 siap untuk didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara mulai Jumat (10/2/2017) mendatang ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

“Saat ini kita masih menunggu proses pengepakan logistik ke dalam kotak suara. Karena, masih ada beberapa kecamatan yang belum selesai, di antaranya Tahunan, Pakisaji, Kedung, Jepara, Mlonggo, dan Pecangaan,” ujar Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri, Senin (6/2/2017).

Khusus untuk Kecamatan Karimunjawa, katanya, logistic sudah didistribusikan terlebih dahulu. Mengingat, kondisi geografis di kecamatan tersebut berbeda dengan daerah lain di Jepara, sehingga, menjadi prioritas.

Kemudian, untuk transportasi angkutan distribusi logistik tersebut, nantinya menggunakan mobil truk yang dikawal ketat oleh personel polisi, Panwaslu, KPU dan unsur yang terkait. “Untuk pengiriman, akan diprioritaskan atau didahulukan pada kecamatan terjauh,” imbuhnya.

Dia menambahkan, setelah diterima PPK, nantinya akan dikirim ke tingkat desa.”Pengiriman ke tingkat desa akan dijadwalkan pada Senin (13/2/2017) mendatang. Dengan beigtu, nantinya logistik bisa berada di balai desa atau PPS selama sehari semalam. Selain itu, nantinya pihak desa atau PPS juga akan dijaga oleh personel keamanan dari polisi maupun TNI,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Logistik Pilkada Jepara Mulai Didistribusikan ke Karimunjawa

Logistik Pilkada Jepara untuk wilayah Karimunjawa mulai didistribusikan, Rabu (1/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Logistik Pilkada Jepara untuk wilayah Karimunjawa mulai didistribusikan, Rabu (1/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Logistik berupa surat suara untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara untuk wilayah Kecamatan Karimunjawa dikirimkan lebih awal. Pengiriman dilakukan pada Rabu (01/02/2017) pukul 07.00 WIB dengan menggunakan Kapal Motor Penumpang (KMP)  Siginjai dari Dermaga Pantai Kartini Jepara.

“Logistik dikirim dari Kantor KPU dengan menggunakan mobil menuju Sermaga Pantai Kartini pukul 05.00 WIB. Selanjutnya, dari dermaga, logistik tersebut diangkut dengan menggunakan kapal menuju Karimunjawa. Alhamdulilah, logistik sudah dikirim pada pukul 07.00 WIB dengan siginjai,” kata Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri.

Logistik  yang dikirimkan ke Karimunjawa, katanya, berupa surat suara,  bilik suara, formulir, kotak suara serta kelengkapan coblos pemilu lainnya. Dalam pengiriman, juga dikawal oleh petugas KPU Jepara dan tim keamanan Mapolres Jepara.

“Sekitar pukul 12.00 WIB tadi, Kapal Siginjai sudah berlabuh di Dermaga Karimunjawa dan langsung logistik tersebut dibawa ke Kantor Kecamatan untuk diserahkan ke PPK Karimunjawa, yang selanjutnya, akan disimpan terlebih dulu di kantor Kecamatan,” ungkapnya.

Nantinya, setelah diterima PPK, surat suara tersebut akan dikirim ke tempat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di empat desa yang meliputi, Desa Karimunjawa, Kemojan, Parang dan Nyamuk sebelum proses pencoblosan.

Perlu diketahui, surat suara yang dikirimkan ke Karimunjawa sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 persen yaitu 6.874 lembar yang dibungkus dalam delapan kardus.

Editor : Kholistiono