Dian Kristiandi Tepis Anggapan Pencalonan Marzuqi untuk Memuluskan Jalan Menuju Kursi Bupati Jepara

Wakil Bupati  Jepara Andi Kristiandi. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Mendaftarnya Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai calon wakil Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan ternyata membuat banyak rumor di kalangan masyarakat. Yang paling santer, pencalonan tersebut dikait-kaitkan dengan wakil bupati Dian Kristiandi.

Politisi PDIP itu dinilai menjadi otak politik supaya ia bisa naik pangkat sebagai bupati. Hanya saja, anggapan tersebut langsung ditepis oleh mantan Ketua DPRD Jepara itu.

“Itu sudah menjadi rahasia umum, namun saya tegaskan hal itu tidak benar,” katanya, Selasa (22/8/2017).

Hingga kini, lanjutnya, pihaknya bahkan masih melakoni tugas sebagai wakil bupati. Ia bahkan selalu mengedepankan komunikasi dan selalu bekerjasama sebelum bergerak.

”Jadi tidak pernah bergerak sendiri-sendiri. Kalau ada perkembangan suatu proyek atau kebijakan saya laporkan ke Bupati,” tegas dia.

Baca Juga : Marzuqi Sempat Galau Sebelum Ambil Formulir Cawagub dari PDIP

Akan tetapi, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jepara ini sempat kaget saat mendengar keputusan partner kerjanya nyalon sebagai Cawagub Jawa Tengah. Ia mengaku tak diberitahu ataupun dimintai pertimbangan sebelumnya.

“Saya dengar malah dari orang lain, bahwa Pak Bupati nyalon. Maka saya telpon Pak Marzuqi lalu saya bilang, halo pak wagub. Hanya itu saja,” kata Dian berseloroh.

Sebelumnya, Kamis (10/8/2017) lalu, Marzuqi mengembalikan formulir pendaftaran bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Tengah ke Kantor DPD PDI Perjuangan Jateng, di Panti Marhaen Kota Semarang.

Dalam pengembalian formulir dan berkas-berkas pendaftaran tersebut, Marzuqi ditemani tokoh dari DPC PDIP Jepara, PPP, Fatayat NU, Muslimat, Wanita PPP, KNPI dan sanggar seni budaya, serta alim ulama berikut tokoh masyarakat.

Wakil Bupati Dian Kristiandi juga ikut mendampingi. Total ada sekitar 850 orang yang mendampingi dengan menumpang 17 bus.

Editor: Supriyadi

Marzuqi-Dian Resmi Ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Jepara

Ahmad Marzuqi (berdiri) didampingi wakilnya Dian Kristiandi, saat memberikan sambutan seusai ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017-2022, oleh KPU Jepara. Kamis (6/4/2017).(MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pasangan Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani) resmi ditetapkan sebagai calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017. Hal itu sesuai hasil rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jepara, Kamis (6/4/2017).
Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri mengatakan, penetapan tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7/2016 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

“Hal itu sudah sesuai dengan peraturan, jika di suatu daerah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pilbup, maka penetapan calon terpilih dilaksanakan maksimal tiga hari setelah putusan keluar, dan putusan MK keluar pada hari Senin,” ujarnya saat membuka rapat tersebut. 

Ia melanjutkan, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara 22 Februari lalu, Paslon Marzuqi-Dian mengantongi 319.837 suara unggul atas paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman. Bertumpu pada keputusan tersebut, KPU Jepara menetapkan paslon nomor dua menjadi calon terpilih. 

Sementara itu, Marzuqi dalam sambutannya merasa bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada warga Jepara. Hal itu disampaikannya, mengingat proses penetapan dirinya sebagai calon terpilih, sempat terganjal gugatan di MK yang diajukan rivalnya dalam pemilihan lalu. 

“Walaupun proses ini sempat ada proses warna-warni retorika. Adapula kendala gugatan, namun pada akhirnya proses tersebut bisa kita lalui hingga gugatan tersebut tak diterima,” ujarnya. 

Di samping itu, pihaknya juga memohon doa restu kepada warga agar dirinya bisa menjalankan janji sewaktu kampanye.  “Mohon doa restu agar kami bisa melaksanakan semua program yang kami tawarkan selama proses kampanye. Kami akui perjuangan untuk menjadi pemenang pemilu tidaklah mudah, namun merealisasikan apa yang terucap selama kampanye lebih sulit,” pinta Marzuqi. 

Pada acara itu, paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman tak menampakkan diri, meskipun telah mendapatkan undangan. Mereka hanya diwakili oleh unsur dari partai pengusung pada pilkada 2017. Namun demikian, KPU Jepara tak mempermasalahkan hal tersebut.

Editor : Kholistiono

MK Tolak Gugatan Subroto, KPU Jepara Segera Tetapkan Marzuqi sebagai Bupati Terpilih

Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi segera ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jepara setelah MK Tolak gugatan kubu Subrotor. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, segera menetapkan Paslon Bupati-Wakil Bupati Jepara Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi, sebagai pemenang Pilbup Jepara 2017. Hal ini dilakukan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tak mengabulkan gugatan paslon nomor satu Subroto-Nur Yahman terhadap KPU Jepara. 

Dikatakan Komisioner KPU Jepara  Bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat Subhan Zuhri,  penetapan pemenang Pilbup Jepara maksimal dilakukan dalam waktu tiga hari atau hari Kamis (6/4/2017), sejak putusan MK keluar. 

“Sesuai peraturan paling lama tiga hari sejak keluarnya putusan MK. Kami akan menyelenggarakan rapat pleno untuk penetapan pemenang pemilu,” katanya. 

Menilik amar putusan bernomor 2/PHP.BUP-XV/2017, MK mengabulkan eksepsi termohon dalam hal ini KPU Jepara dan Pihak terkait (Paslon Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi). MK  menilai pemohon (Paslon nomor satu) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara. Dengan demikian, permohonan pemohon tak dapat diterima. 

Dikatakan Subhan, selisih suara diantara dua paslon tersebut tertaut lebar sebanyak 2,5 persen. Hal itu berdasarkan rekapitulasi perolehan suara akhir Februari lalu. Sedangkan menurut peraturan, gugatan bisa diajukan ketika selisih perolehan suara maksimal 0,5 persen. 

Adapun perolehan surat suara sah paslon Subroto-Nur yahman adalah 304.259. Sedangkan Paslon nomor urut dua Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi berjumlah 319.837. 

Subhan melanjutkan, setelah tahapan tersebut, tugas berikutnya adalah menyerahkan hasil tersebut kepada DPRD Jepara. “Setelah KPU Jepara menyerahkan hasil pleno pemenang pilbup Jepara 2017 ke dewan, tugas kami selesai. Selanjutnya akan menjadi kewenangan sana (legislatif),” tuturnya.

Editor : Kholistiono

Pleno KPUD Tetapkan Marzuqi-Dian Kristiandi Menangi Pilkada Jepara

Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Jepara, kemarin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Jepara menetapkan pasangan Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi meraih suara terbanyak 319.837 atau 51,25 persen. Lawan pasangan itu, yakni Subroto-Nur Yahman, memperoleh suara  304.259 suara atau 48,75 persen.

Rapat pleno penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati digelar KPUD Jepara pada Rabu (22/2/2017). Pleno yang dimulai pada pukul 10.00 WIB, sempat molor karena kendala teknis. Pleno berakhir sekitar pukul 19.00 WIB. Bahkan, tim dari paslon Subroto-Nur Yahman tidak mau menandatangi formulir DB 1 KWK,yakni formulir yang berkaitan dengan hasil rekapitulasi.

Komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun mengatakan, pihaknya berterimakasih sekali, karena perjalanan pilkada hingga rekapitulasi bisa berjalan lancar.”Ya kita bersyukur, sebab kegiatan ini bisa selasai dan lancar,” tuturnya.

Kemudian, terkait dengan tidak adanya tanda tangan dari tim salah satu paslon di formulir berita acara atau formulir DB 1 KWK, menurutnya, hal itu tidak akan mempengaruhi hasil rekapitulasi. “Masalah keberatan itu merupakan dinamika domkrasi. Meskipun tidak mau tanda tangan, itupun tidak ada mempengaruhi hasil rekapitulasi,” ujarnya.

Dia melanjutkan, setelah rekapitulasi ini, masih ada waktu 3×24 jam bagi paslon untuk mendaftarkan keberatannya ke pihak terkait dalam hal ini MK. Kemudian, pada tanggal 8 hingga 10 Maret 2017 nanti, katanya, akan bisa ditetapkan pasangan calon terpilih.

Sementara itu, Supratikono, salah satu tim sukses Paslon Subroto-Nur Yahman mengatakan, pada pleno kemarin sempat terjadi perdebatan terkait penarikan formulir C6 yang jumlahnya sebanyak 53.632 lembar. Sehingga masyarakat yang termasuk data 53.632 itu tidak bisa memilih.

Kemudian, terkait dengan formulir DB 1 KWK Plano yang tidak ditandatangi, menurutnya, hal itu sebagai bentuk keberatan tim. “Ini sebagai bentuk keberatan kami.Untuk sementara ini, kami akan berkoordinasi mengenai langkah langkah kedepan seperti apa,” katanya.

Terpisah, Khoirul Anam, tim sukses paslon  Ahmad Marzuqi-Dian mengatakan, untuk hasil rekapitulasi tersebut, merupakan kemenangan warga Jepara. “Untuk semua tim, tentunya menghormati keputusan hasil rekapitulasi dengan bijak,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Tanggapan Panwas Jepara Soal Aduan Formulir C6

Panwas Jepara saat menerima aduan dari Mukhlisin dan beberapa timses paslon Subroto-Nur Yahman terkait formulir C6, Selasa (21/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Seorang warga bernama Mukhlisin warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, mengadu ke Panitia Panwaslih Jepara, didampingi lima orang timses Paslon Subroto-Nur Yahman, pada Selasa (21/2/2017) malam. Dirinya mengaku tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya pada pencoblosan Rabu (15/2/2017) lalu.

Di hadapan Panwas, pria yang bekerja sebagai petani ini, menyebut jika dirinya tidak mendapatkan formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara. Namun begitu, dirinya tetap ingin menyuarakan hak pilihnya dengan datang ke TPS di bawah pukul 12.00 WIB. Hal ini, karena dirinya melihat ada tetangganya yang tidak mendapatkan formulir C6, namun bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB.

Terkait aduan tersebut, Ketua Panwaslih Jepara Arifin mengatakan, sebenarnya mengenai formulir C6 tersebut seharus ditanyakan ke KPU, bukan ke Panwas. Sebab, hal tersebut merupakan ranah KPU.

“Kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Muklisin, yang tidak mendapatkan formulir C6 tidak boleh mencoblos di TPS setempat sebelum jam 12.00 WIB, itu secara aturan memang begitu. KPPS sudah menjalankan aturan,karena warga yang tidak mempunyai C6 dan sudah mempunyai E-KTP, suket dari Dukcapil, maka boleh mencoblos pada jam 12.00-13.00 WIB,” kata Arifin.

Kemudian,terkait Mukhlisin yang mengatakan jika ada tetangganya yang tidak mendapat C6 bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB, pihaknya meminta bisa menunjukkan bukti, siapa nama orang tersebut, TPS mana dan KPPS-nya siapa.

Baca juga : Ngaku Tak Boleh Nyoblos, Mukhlisin Ngadu ke Panwas Jepara

Dia melanjutkan, selama perhelatan pemungutan suara, menurutnya, tidak ada laporan keberatan dari saksi paslon. Kemudian di setiap TPS juga sudah ada panwas, PPL maupun saksi. Namun, terkait laporan ini, justru baru dilaporkan sekarang.

“Kemarin kan ya ada panwas, PPL, saksi dan lainnya. Namun semuanya tidak ada laporan keberatan.Tapi untuk yang satu ini, kok laporannya baru kali ini mengenai formulir C6. Dan misalkan kok melaporkannya ke Panwas itu salah alamat. Seharusnya itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP),” ujarnya.

Meski demikian, berhubung pelapor sudah datang ke panwas, maka pihaknya memberikan penjelasan mengenai C6. Yakni C6 itu bukan barang satu-satunya alat atau fasilitas untuk mencoblos. Jika tak terdaftar di DPT dan sudah mempunyai E-KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, maka bisa digunakan untuk syarat mencoblos, dan harus datang ke TPS jam 12.00-13.00 WIB.

Dia menambahkan, untuk ini pihak panwas tidak menerima sebagai aduan atau laporan. Namun diterima sebagai permintaan penjelasan.”Dan itupun sudah kita berikan penjelasan mengenai itu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pendemo Bubarkan Diri Setelah Ditemui Anggota KPU Jepara

Komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun saat menemui pendemo di Jalan Yos Sudarso dengan pengawalan polisi.(MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi menggelar aksi demonstrasi di Jalan Yos Sudarso atau lebih tepatnya berada di sebelah utara Kantor KPU Jepara Rabu (22/2/2017) siang.

Setelah menggelar orasi sekitar 20 menit, puluhan demonstran ini kemudian ditemui oleh salah satu komisioner KPU Jepara Anik Sholihatun. Di hadapan pendemo, Anik menyampaikan terimakasih atas partisipasi warga yang telah mengawal rekapitulasi.

“Terkait salah satu isi dari tuntutan pendemo mengenai penarikan formulir C6 oleh KPU, itu sudah diatur dalam PKPU Nomor 14 tahun 2016. Kemudian, sebenarnya 53.632 lembar C6 itu sebenarnya itu bukan ditarik, tapi ditahan. Kalau ditarik, itu dapat diartikan bahwa formulir C6 yang sudah diberikan ke warga ditarik kembali. Tapi ini, formulir itu belum diberikan, masih ditahan, lantaran ada  pemilih sudah ada meninggal, merantau, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain lain,” ungkapnya.

Di sisi lain, dalam penahanan formulir C6 itu juga untuk mengamankan supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Selain itu, ia juga mengutarakan bahwa sebelum hari pencoblosan, sudah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak.

Baca juga : Puluhan Warga Demo, Tuntut Pilkada Jepara Diulang

“Sebelum kegiatan pemungutan suara, jauh-jauh hari juga sudah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk dengan masing-masing tim sukses pasangan calon,” ujarnya.

Dia menambahkan, sampai detik ini dari pihak panwas juga tidak ada laporan terkait adanya permasalahan- permasalahan pilkada. Sehingga, menurutnya pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

Untuk diketahui, dalam aksinya, pendemo menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak netral. Untuk itu, mereka menuntut agar pelaksanaan pilkada diulang dan menuntut agar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara diganti.

Selain menuntut pilkada ulang, demonstran juga menyebut jika penarikan formulir C6 atau formulir untuk pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih oleh KPU Jepara bermasalah.

Editor : Kholistiono

Ngaku Tak Boleh Nyoblos, Mukhlisin Ngadu ke Panwas Jepara

Mukhlisin bersama tim sukses Paslon Sulaiman saat mengadu ke Panwas Jepara, Selasa (21/2/2017) malam. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Seorang warga bernama Mukhlisin warga Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, mengadu ke Panitia Panwaslih Jepara. Dirinya mengaku tidak diperbolehkan menggunakan hak suaranya pada pencoblosan Rabu (15/2/2017) lalu.

Mukhlisin datang didampingi lima orang tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman (Sulaiman) pada Selasa (21/2/2017) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua Panwas Jepara dan anggota.

Di hadapan Panwas, pria yang bekerja sebagai petani ini, menyebut jika dirinya tidak mendapatkan formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara. Namun begitu, dirinya tetap ingin menyuarakan hak pilihnya dengan datang ke TPS di bawah pukul 12.00 WIB. Hal ini, karena dirinya melihat ada tetangganya yang tidak mendapatkan formulir C6, namun bisa mencoblos di bawah pukul 12.00 WIB.

“Sebelum ke TPS, tetangga saya yang tak punya undangan juga bisa mencoblos. Dan itupun sebelum waktu jam 12.00 WIB. Nah, dengan itu, saya juga inisiatif datang ke TPS sebelum jam 12.00 WIB, sebab siangnya saya akan pergi ke Kudus ada keperluan. Namun nggak bisa, padahal di TPS itu juga sepi orang,” paparnya.

Dirinya juga merasa bingung, karena saat pilpres tahun 2014 lalu, dirinya mendapatkan formulir C6, tetapi pada Pilkada Jepara ini ia tidak mendapatkan.  “Padahal ketika pilpres, pileg kemarin saya dapat formulir itu. Masak di pilkada ini saya tidak dapat, itukan aneh,” keluhnya.

Sementara itu, salah satu timses paslon Sulaiman, Nur hidayat mengatakan, pihaknya beserta rombongan ingin mengadukan kejadian selama pilkada kemarin.”Salah satunya yakni banyaknya formulir C6 yang ditarik ke KPU, yang jumlahnya mencapai 53.632 lembar. Bahkan, ada warga seperti Pak Muklisin ini malah tak mendapatkan formulir itu. Padahal di pilpres kemarin ia mendapatkan,” ujarnya.

Ia juga mengutarakan ketidak profesionalan di kalangan penyelenggara pemilu, salah satu indikasinya yakni dengan adanya bukti formulir C6 yang ditarik ke KPU beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, secara otomatis, penyelenggara pemilu, menurutnya, menghambat hak pilih orang lain. Padahal ketika pilpres lalu, mereka yang punya hak pilih bisa mencoblos, tetapi pada pilkada tahun ini tidak bisa. “Dan itu yang membuat kita menyayangkan kinerja penyelenggara pemilu ini,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Puluhan Warga Demo, Tuntut Pilkada Jepara Diulang

Puluhan warga melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Pilkada Jepara diulang, Rabu (22/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi menggelar aksi demonstrasi di Jalan Yos Sudarso atau lebih tepatnya berada di sebelah utara Kantor KPU Jepara Rabu (22/2/2017) siang.

Pendemo menilai, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak netral. Untuk itu, mereka menuntut agar pelaksanaan pilkada diulang dan menuntut agar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara diganti.

Selain menuntut pilkada ulang, demonstran juga menyebut jika penarikan formulir C6 atau formulir untuk pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih oleh KPU Jepara bermasalah.

Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi Sofyan Hadi mengatakan, demokrasi tidak murah. Sehingga KPU harus mundur, sebab tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. “Aksi ini bukan sekejap saja. Namun  akan ada aksi lanjutan untuk mengawasi ketidakberesan pilkada,” katanya.

Perlu diketahui, aksi demonstrasi ini, juga bertepatan dengan kegiatan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jepara tingkat kabupaten di Kantor KPU Jepara.

Editor : Kholistiono

Kasus Dugaan Money Politics yang Melibatkan Calon Anggota KPPS Sowan Lor Jepara Tak Bisa Dilanjutkan

Tim Gakkumdu saat gelar perkara terkait dugaan praktik politik uang yang dilakukan salah satu anggota calon KPPS Sowan Lor. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Kasus dugaan politik uang yang melibatkan Ahmad Baidowi, calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 2 Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dipastikan kasusnya tak bisa dilanjutkan.

Ketua Panwas Kabupaten Jepara Arifin mengatakan, Tim Gakkudmu Pilkada Jepara tak menemukan alat bukti terkait kasus dugaan money politics tersebut. Sejumlah saksi juga tak bisa dimintai keterangan dengan berbagai alasan.

“Hari ini, Tim Gakkudmu yang terdiri dari unsur Panwas, kepolisian dan kejaksaan melakukan gelar perkara. Dalam gelar ini, diputuskan jika kasus dugaan politik uang yang melibatkan Ahmad Baidowi tak bisa dilanjutkan, karena tidak ada bukti yang menguatkan,” ujarnya, Selasa (21/2/2017).

Sementara itu, Kasi Pidum Kejari Jepara Isa Ulinnuha juga menyatakan, karena tidak ada alat bukti yang diperoleh, maka secara otomatis peristiwanya juga dinyatakan tidak ada. “Memang ada ketentuan keterangan saksi yang menerima informasi itu bisa digunakan, tapi harus bersesuaian dengan keterangan pihak yang melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa itu. Tapi persoalannya, pihak-pihak itu tak bisa dimintai keterangan karena berbagai alasan,” katanya.

Untuk diketahui, kasus dugaan politik uang ini terjadi pada Selasa (14/2/2017) atau sehari jelang hari H pencoblosan Pilkada Jepara. Kasus bermula dari laporan warga bernama Ahmadi kepada Kades Sowan Lor, Hariyanto. Melalui telepon, Ahmadi menginformasikan jika ada salah satu calon anggota KPPS TPS 2 Desa Sowan Lor, yakni Ahmad Baidowi telah mengantarkan Abdul Karim ke rumah sejumlah kerabat dan tetangganya. Diduga aktivitas itu dibarengi dengan aksi bagi uang kepada pemilih yang ada wilayah di TPS 2.

Mendapat laporan tersebut, Kades Sowan Lor kemudian meneruskan informasi tersebut kepada PPS Desa Sowan Lor, dan diteruskan lagi ke PPK dan Panwascam Kedung. Selasa (21/2/2017) malam, berbagai pihak lantas melakukan klarifikasi terhadap Ahmad Baidowi. Setelah diklarifikasi, Baidowi memilih mengundurkan diri dari calon KPPS TPS 2 Desa Sowan Lor.

Meski begitu, persoalan itu tak lantas berhenti. Tim Gakkumdu tetap menindaklanjuti dugaan politik uang tersebut. Berbagai pihak terkait, mulai dari Ahmad Baidowi, PPS dan Kepala Desa Sowan hingga Panwascam Kedung dimintai keterangan. Tim Gakkumdu juga sudah menjadwalkan meminta keterangan dari lima warga yang rumahnya disebut didatangi Ahmad Baidowi.

Abdul Karim maupun Ahmadi yang disebut menginformasikan pertama kali persoalan ini juga dijadwalkan dimintai keterangan. Sayangnya, keterangan dari lima warga, termasuk Abdul Karim maupun Ahmadi tak bisa diperoleh. Sebab mereka tak datang saat proses klarifikasi di Kantor Panwas Kabupaten Jepara.

Tim Gakkumdu yang turun langsung ke Desa Sowan Lor juga tak bisa mengorek keterangan yang dibutuhkan. Sebab mereka tak ada di rumah. Beberapa diketahui sedang berada di luar kota, sedang lainnya masih bekerja saat rumahnya didatangi Tim Gakkumdu. Padahal, penanganan kasus dugaan politik uang ini dibatasi waktu. Dan jika dihitung, waktu penanganan berakhir Selasa (21/2/2017).

Kasatreskrim Polres Jepara AKP Suwasana mengatakan persoalan ini tak bisa ditindaklanjuti. Sebab tim tidak bisa mendapatkan keterangan dari para saksi. Selain itu, barang bukti terkait kasus ini juga tidak didapatkan. “Abdul Karim maupun Ahmadi juga tidak bisa diklarifikasi. Jadi tidak bisa ditingkatkan statusnya karena hanya katanya katanya dan katanya terus,” katanya.

Editor : Kholistiono

Polres Jepara Terjunkan 125 Personel untuk Amankan Rekapitulasi Suara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin melalui Kabag Ops Kompol Slamet Riyadi menyatakan, Polres Jepara bakal menerjunkan sebanyak 125 personel untuk mengamankan proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten di kantor KPU pada Rabu (22/2/2017) besok .

“Selain ratusan personel yang kami siagakan, kami juga menyiagakan dua unit mobil barracuda yang ditempatkan di lokasi pleno rekapitulasi suara. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan yang tidak diinginkan,” ujarnya, Selasa (21/2/2017).

Sementara itu, mengenai titik-titik yang dianggap rawan saat rekapitulasi, ia memaparkan, bahwa wilayah Jepara saat ini terhitung masih kondusif. Namun, tetap memonitor kondisi yang berkembang, termasuk di masing-masing posko pemenangan paslon maupun kediaman calon.

Di sisi lain, Kapolres dan Dandim Jepara, katanya, juga telah melakukan langkah bersilaturahmi kepada masing-masing paslon. Hal itu, untuk menjalin komunikasi dengan calon, dan supaya masing-masing calon dapat mengajak seluruh pendukung maupun simpatisan, bisa mengikuti pilkada dengan tertib.

“Bila ada kejanggalan dalam rekapitulasi atau lainnya, maka paslon diharapkan dapat menyelesaikannya dengan cara melalui jalur hukum. Dan tidak melalui aksi-aksi di jalanan atau demo,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara pilbup di tingkat kabupaten tersebut, nantinya akan bisa disaksikan secara umum. Hanya saja, yang boleh rapat pleno, hanya yang mendapatkan undangam secara resmi dari KPU.

“Terkait kegiatan ini, nantinya Jalan Yos Sudarso akan dijadikan satu arah saja. Sebelumnya, Jalan Yos sudarso itu dilalui pengendara dua arah. Namun di saat acara dimulai nanti, maka lalu lintas di jalan itu akan kita jadikan satu arah saja, Supaya bisa memperlancar arus lalu lintas yang ada,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

Besok,KPU Jepara Gelar Pleno Rekapitulasi Suara

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara akan menggelar rapat pleno rekapitulasi suara pada Rabu (22/2/2017) besok. Hal ini disampaikan Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri usar rapat koordinasi pra rekapitulasi di kantor KPU Jepara, Jalan Yos Sudarso, Selasa (21/2/2017).

Dari rapat koordinasi persiapan pleno rakapitulasi yang diikuti pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, tim sukses paslon, Panwas, Disdukcapil, Kesbangkol, Satpol PP dan beberapa pihak terkait lainnya, menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya, paslon boleh mengikutsertakan  tim IT bersama saksi.

“Untuk masing-masing paslon, bisa menghadirkan dua orang saksi dan dua orang tim IT. Hanya saja, nantinya, yang boleh melakukan interupsi atau yang berbicara di dalam rapat pleno,yakni saksi. Tim IT hanya melakukan perekapan data saja,” ujarnya.

Kemudian, masing-masing paslon, juga telah sepakat untuk tidak membawa massa pada saat rapat pleno rekapitulasi suara besok. Hal tersebut, untuk meminimalkan adanya potensi gesekan atau hal lain yang tidak diinginkan.

Sementara itu, mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) seusai rekapitulasi tingkat kabupaten, ia mengutarakan, bahwa pendaftaran administratif mengenai hal itu bisa dilakukan tiga hari kedepan setelah rekapitulasi.

“Rencana rekapitulasi memang 22 hingga 23 Februari mendatang. Bilamana kegiatan rekap itu bisa diselesaikan pada waktu sehari, maka hasilnya bisa diumumkan. Namun untuk langkah PHPU, maka bisa dilakukan pendaftaran gugatan pada 3 hari kerja kedepan usai rekapitulasi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Menunggu Janji Pengabdian

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

HIRUK pikuk pesta demokrasi telah usai.Dari perhitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui hitung cepat yakni Situng, sudah dilihat siapa pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak dan siapa pemenangnya. Namun demikian, hal itu sifatnya masih sementara, karena masih menunggu penetapan resmi melalui oleh KPU.

Pun demikian, dengan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Pati dan Jepara. Berdasarkan hasil hitung cepat KPU, juga sudah dapat dilihat siapa pasangan calon yang memperoleh dukungan terbanyak dari masyarakat.

Di Kabupaten Jepara misalnya. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi unggul atas lawannya, dengan mendapatkan perolehan suara 319. 837 atau 51,25 persen. Sementara Paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman mendapatkan 304.256 suara atau 48,75 persen.

Secara rinci, paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman unggul di 9 kecamatan. Di antaranya yakni Donorojo 17.950 suara, Karimunjawa 2.616 suara, Kedung 20.520 suara, Keling 17.715 suara, Mayong 26.930 suara, Nalumsari 23.812 suara, Pecangaan 22.449, Tahunan 31.439 suara dan Welahan 19.962 suara. Total keseluruhan sebanyak 304.256 suara atau 48,75 persen.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menang di 7 kecamatan. Di antaranya yakni Bangsri 35.871 suara, Batealit 24.587 suara, Jepara 23.177 suara, Kalinyamatan 16.981 suara, Kembang 21.753 suara, Mlonggo 26.571 suara dan  Pakis Aji 17963 suara. Total 319.837 suara atau 51,25 persen.

Kemudian, untuk di Kabupaten Pati, Pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang merupakan calon tunggal, unggul atas kotak kosong. Pasangan yang diusung 8 partai politik yakni, Hanura, Golkar, PPP, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB dan PDIP ini, mendapatkan 519.588 suara sah atau 74,52 persen. Sedangkan kotak kosong memperoleh 177.682 suara atau 25,48 persen.

Kini, penetapan calon terpilih pun tinggal menunggu waktu.Masing-masing pasangan calon yang sementara ini sudah terlihat menang berdasarkan hitungan cepat, kini setidaknya sudah memiliki ancang-ancang untuk merealisasikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Meskipun, sekali lagi, hasil final dari pilkada ini, kita masih menunggu pleno dari KPU. Namun, demikian, hasil hitung cepat tersebut, setidaknya hampir bisa dikatakan sudah hampir pasti dari gambaran perolehan suara.

Dengan hasil ini pula, kini masyarakat hanya tinggal menunggu. Menunggu janji pengabdian yang telah dilontarkan oleh pasangan calon ketika kampanye beberapa waktu lalu di hadapan masyarakat. Janji-janji politik, tentulah tak elok jika hanya sebagai konsumsi pencitraan. Karena, mungkin saja hal itu bisa dilakukan semua kandidat. Calon terpilih, harus menjadi pembeda, karena sudah mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin daerah.  Meskipun kemenangan yang diraih pasangan calon terpilih tentu saja tidak sepenuhnya mencerminkan kemenangan mutlak sebagai pemimpin pilihan rakyat karena  masyarakat juga memiliki pilihan  pasangan calon lainnya.

Mewujudkan program yang pernah ditawarkan kepada masyarakat merupakan hal penting untuk dijalankan pada lima tahun pemerintahan yang akan dijalani.

Untuk itu, inovasi dan kreativitas sangat perlu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Butuh terobosan dan keberanian untuk mengambil kebijakan, demi kemajuan daerah, dan bukan sekadar retorika seperti ketika dalam kampanye.

Baik di Jepara maupun Pati, yang menjadi calon terpilih adalah petahana. Tentunya, hal ini menjadi nilai plus, karena sudah mengetahui dan memahami dalam tata pemerintahan ataupun pembangunan. Namun demikian, butuh sentuhan baru agar progres pembangunan maupun perekonomian lebih cepat. Jika masih sama dengan pola kepemimpinan lima tahun lalu, itu artinya, stagnan, tidak mau evaluasi diri, dan itu artinya “mengkhianati” kepercayaan masyarakat yang butuh perubahan.

Kepala dearah terpilih harus mampu melihat kebutuhan yang mendasar dari masyarakat di wilayahnya. Pembangunan  yang akan dilaksanakan tentu saja harus merujuk pada apa yang menjadi prioritas utama. Pembangunan idealnya dilakukan melalui analisa kebutuhan yang tepat dan akurat.

Sebagai penutup, kita berharap, kepala daerah yang terpilih tidak hanya sekadar bermain dalam area politik, tetapi, lebih tahu dan memahami kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Tahu, apa yang harus dilakukan untuk daerahnya.(*)

KPU Jepara Persilakan Tim Paslon Kroscek Jumlah Formulir C6 yang Ditarik

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara M. Haidar fitri. Dirinya mempersilakan tim sukses paslon untuk mengkroscek data formulir C6 yang dikembalikan ke KPU. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom,Jepara – Ketua  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara M. Haidar fitri mengatakan, pihaknya mempersilakan kepada tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto-Nur Yahmah (Sulaiman) untuk untuk mengkroscek data atau jumlah formulir C6 yang ditarik lagi oleh KPU.

Menurutnya, sebelumnya rincian formulir C6 atau formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih sudah diberikan kepada semua pasangan calon. Baik untuk Paslon Subroto-Nur Yahman ataupun Paslon Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi.

“Kalau mau mengkroscek ya monggo tak masalah. Akan tetapi, intinya dari pengembalian formulir C6 ke KPU Jepara itu untuk menyelamatkan C6 yang tidak terpakai. Supaya tidak disalahgunakan.Kemudian, kami juga jelaskan, untuk klasifikasi tidak dikenal, itu artinya, bahwa pemilih tersebut lupa dicoret dari DPT, sedangkan untuk yang klasifikasi lain-lain, itu artinya pemilih ganda, dua-duanya dapat formulir C6 maupun cetakan C6-nya ganda. Sedangkan klasifikasi tidak dapat ditemui, itu artinya, pemilih sedang merantau atau keluar kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Calon Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto mempertanyakan jumlah riil formulir C6, yakni formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang dikembalikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara sebelum hari pencoblosan.

Menurutnya, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara dengan jumlah 53.632 lembar, dinilai cukup fantastis dan masih menjadi tanda tanya besar bagi calon bupati. Untuk itu, menurutnya perlu ada pembuktian secara ilmiah dari KPU, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif bagi tim sukses.

“Jumlah itu harus dibuktikan secara ilmiah.Meskipun jumlah itu ada klasifikasinya tersendiri, baik itu mulai dari meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan klasifikasi lain-lain.Namun, yang tak habis pikir itu, untuk klasifikasi yang meninggal dunia dan yang jumlahnya mencapai lebih tiga ribu. Masak, orang meninggal dunia sebanyak 3 ribuan orang dalam waktu dua bulan,” ujar Subroto.

Menurutnya, sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan pada Desember 2016 sebanyak 858.958, terhitung selama dua bulan, yakni dari Desember hingga Januari 2017, orang meninggal lebih dari 3 ribu. Jika hal itu dikalkulasi secara ilmiah, katanya, setiap desa ada orang meninggal rata-rata ada 10 hingga 20 orang. Hal itu menurutnya sangat aneh dan sudah dikroscek ke Kantor Disdukcapil, yang datanya disebut tidak sesuai.

Editor : Kholistiono

Subroto Pertanyakan Kepastian Jumlah Formulir C6 yang Dikembalikan ke KPU Jepara

Calon Bupati Jepara Subroto (kanan) saat diwawancarai MuriaNewsCom. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Calon Bupati Jepara nomor urut 1 Subroto mempertanyakan jumlah riil formulir C6, yakni formulir pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih yang dikembalikan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara sebelum hari pencoblosan.

Menurutnya, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara dengan jumlah 53.632 lembar, dinilai cukup fantastis dan masih menjadi tanda tanya besar bagi calon bupati. Untuk itu, menurutnya perlu ada pembuktian secara ilmiah dari KPU, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif bagi tim sukses.

“Jumlah itu harus dibuktikan secara ilmiah.Meskipun jumlah itu ada klasifikasinya tersendiri, baik itu mulai dari meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan klasifikasi lain-lain.Namun, yang tak habis pikir itu, untuk klasifikasi yang meninggal dunia dan yang jumlahnya mencapai lebih tiga ribu. Masak, orang meninggal dunia sebanyak 3 ribuan orang dalam waktu dua bulan,” ujar Subroto.

Menurutnya, sejak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan pada Desember 2016 sebanyak 858.958, terhitung selama dua bulan, yakni dari Desember hingga Januari 2017, orang meninggal lebih dari 3 ribu. Jika hal itu dikalkulasi secara ilmiah, katanya, setiap desa ada orang meninggal rata-rata ada 10 hingga 20 orang. Hal itu menurutnya sangat aneh dan sudah dikroscek ke Kantor Disdukcapil, yang datanya disebut tidak sesuai.

Kemudian, dirinya juga mempertanyakan di antara jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU ada klasifikasi orang tidak dikenal yang jumlahnya mencapai lebih 4 ribu orang.  “Orang tak dikenal saja mencapai 4 ribuan, masak orang tak dikenal kok bisa masuk DPT. Sebab sebelum disahkan menjadi DPT itu kan melalui beberapa proses yang panjang. Seperti halnya memfalidasi data, memantau realitas penduduk yang akan jadi Daftar Pemilih Sementara(DPS), setelah itu coklit (pencocokan dan penelitian) dan yang terakhir yakni jadi DPT. Nah yang menjadikan tak habis pikir yakni mengapa yang  tak dikenal bisa masuk,” tanyanya.

Ia menyebut, jumlah formulir C6 sebanyak 53.632 lembar yang dikembalikan ke KPU tersebut setara dengan 7 persen dari jumlah DPT. Sehingga hal itu perlu pembuktian secara ilmiah, agar pilkada di Jepara bisa berjalan secara berintegritas.

Meski demikian, dirinya belum tahu pasti mengenai langkah apakah persoalan tersebut akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. “Yang pasti, kami akan minta klarifikasi kepada KPU tentang formulir C6 ini.Kami minta ada pembuktian secara ilmiah,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia juga berharap, agar warga bisa mengubah pola pikir yang kuno, bahwa seorang pemimpin bukan harus dari putra daerah. Karena, siapa saja menurutnya bisa ikut berpartisipasi dalam membangun Jepara, apalagi memiliki kemampuan yang baik.

“Nabi Muhammad saja dari Makkah ke Madinah. Dan di sana beliau bisa memimpin di Madinah dengan sukses dan baik. Oleh sebab itu, pemikiran itu harus bisa diubah,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah formulir C6 yang dikembalikan ke KPU Jepara sehari sebelum pencoblosan jumlahnya sebanyak 53.632 lembar. Rinciannya, pemilih yang meninggal dunia sebanyak 3.872 lembar, pindah alamat 3.946 lembar, tidak dikenal  4.030 lembar, tidak dapat ditemui 26.214 lembar dan lain lain 15.570 lembar.

Editor : Kholistiono

Ketua PPS Sowan Lor Sebut Baidowi Belum Jadi Anggota KPPS Ketika Terlibat Dugaan Praktik Politik Uang

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Sebelumnya diberitakan, seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, bernama Ahmad Baidowi diberhentikan lantaran diduga terlibat praktik money politics dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara.

“Ada anggota KPPS di Jepara, ikut terlibat membagikan uang kepada warga. Setelah Panwascam, PPK dan kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo beberapa hari lalu.

Terkait hal ini, Kasdono, Ketua PPS Sowan Lor mengatakan, jika Ahmad Baidowi belum secara resmi menjadi anggota KPPS. Sehingga ia masih dinyatakan sebagai warga biasa. “Sebab, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota KPPS itu dilakukan pada hari H pencoblosan pada Rabu (15/2/2017) pagi pukul 07.00 WIB. Itupun disaksikan oleh para saksi dari paslon dan PPL. Kemudian, terkait kasus ini kan, terjadi sebelum hari pencoblosan, yakni pada Selasa (14/2/2017) petang,” ujar Kasdono, saat dikonfirmasi MuriaNewsCom, Sabtu (18/7/2017).

Untuk itu, menurutnya, kasus tersebut tidak bisa begitu saja dialamatkan pada lembaganya atau dalam hal ini KPPS. Kecuali jika hal tersebut yang tersangkut adalah Ketua KPPS, sehingga bisa diadukan ke dewan kehormatan dan diproses secara aturan.

“Kalau Ketua KPPS itu kan dilantik dan disumpah oleh PPS sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan, kalau anggota KPPS dilantik dan disumpah pada hari H sebelum pencoblosan. Dan itupun disaksikan oleh saksi paslon, PPL dan lainnya,” ungkapnya.

Seorang Anggota KPPS di Jepara Dicopot Karena Terlibat Money Politics

Sementara itu, saat disinggung mengenai kronologi terungkapnya kasus dugaan politik uang tersebut, katanya, ada pesan singkat dari nomor tidak dikenal yang masuk kepada Petinggi Sowan Lor. “Informasi itu justru saya tahu dari Petinggi Sowan Lor. Setelah mendapati informasi tersebut, PPS, PPK, Satpol PP Kecamatan, Panwascam, KPPS, Bahbainkamtibmas dan yang bersangkutan menggelar rapat kecil, dan memutuskan Pak Baidowi digantikan oleh orang lain. Sehingga kinerja KPPS bisa berjalan dengan baik saat pilkada,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panwas Jepara Arifin mengatakan, untuk saat ini pihaknya sudah menanyakan kepada pihak pihak terkait. Sehingga nantinya bisa mengetahui secara pasti permasalahannya seperti apa.Selain itu, saat disinggung mengenai apakah nantinya bisa mengarah ke unsur pidana, kini pihaknya belum bisa mengomentari hal itu.

“Saya belum bisa masuk ke ranah itu. Sebab itu perlu klarifikasi yang lebih lanjut. Terlebih bilamana ke ranah itu, maka harus bisa ada bukti yang kuat. Akan tetapi klarifiaksi itu akan dikembangkan lagi dan dijadwalkan pada Senin besok terhadap saksi-saksi yang lainnya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Ketua Panwascam Kedung Pastikan Baidowi Bukan Timses Paslon

Ketua Panwascam Kedung Abdul Hakim saat diwawancarai MuriaNewsCom di Kantor Panwas Jepara Sabtu (18/2/2017). (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kedung Abdul Hakim menegaskan, jika Ahmad Baedowi yang disebut-sebut sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, bukanlah sebagai tim sukses dari salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara.

Hal ini terkait dengan diberhentikannnya Ahmad Baidowi lantaran diduga ikut terlibat praktik money politics dalam gelaran pemilihan kepala daerah. Ia diketahui ikut membagikan amplop berisi uang bersama seseorang kepada warga, sehari jelang pemungutan suara.

“Pak Baedowi itu bukan tim sukses salah satu paslon. Ia hanya disuruh menemani seseorang yang diduga menjadi timses untuk menunjukan rumah warga yang ada di area TPS 2. Menurut pengakuan Pak Baidowi, sekitar setelah Maghrib hingga Isya’ dia disuruh menunjukan rumah warga, dan itupun dia baru menunjukan 5 rumah warga yang ada di area TPS,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, jika dirinya baru mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan keterlibatan Baidowi soal politik uang tersebut pada Selasa (14/2/2017) malam sekitar pukul 19.30 WIB. “Saya mendapatkan info itu justru dari Ketua PPK Kedung Pak Asrori sekitar pukul 19.30 WIB secara lisan. Sedangkan Pak Asrori itu mendapatkan informasi tersebut dari jajaran di bawahnya apakah itu dari PPS atau lainya. Setelah itu kita langsung menuju ke Kantor PPS atau balai desa setempat beserta PPK, Panwas, Satpol PP Kecamatan, Ketua KPPS 2, Bhabinkamtibmas dan yang bersangkutan juga hadir,” ungkapnya.

Seorang Anggota KPPS di Jepara Dicopot Karena Terlibat Money Politics

Dia melanjutkan, setelah menggelar rapat kecil, yang bersangkutan diganti oleh orang lain.”Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yang bersangkutan diganti. Tetapi, pada intinya dia hanya menunjukan rumah warga yang ada di TPS 2. Dan bukan tim sukses,” imbuhnya.

Dirinya juga menyatakan, jika Baidowi bukan anggota KPPS, tetapi baru calon anggota KPPS. Sebab, pengangkatan dan pengambilan sumpah anggota KPPS, baru akan dilaksanakan pada Rabu (15/2/2017) pagi pukul 07.00 WIB jelang pemungutan suara. Sedangkan kasus itu terjadi tersebut, katanya, pada Selasa (14/2/2017) sekitar habis Maghrib.

Sementara itu, Ketua Panwas Kabupaten Jepara Arifin mengatakan, untuk saat ini yang bersangkutan telah diundang ke Kantor Panwas untuk klarifikasi. “Hal ini untuk mengetahui secara jelas mengenai apa yang terjadi,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pilkada Jepara Bikin Deg-degan

Supriyadi
terassupriyadi@gmail.com

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Jepara yang jatuh pada 15 Februari 2017 bersama 100 daerah di Indonesia berhasil membuat deg-degan masyarakat di Kota Ukir. Sejak pagi, nitizen sudah berselancar bebas di media online untuk mencari berita seputar pilihan kepala daerah untuk lima tahun ke depan itu.

Dengan kata kunci Pilkada Jepara 2017, mereka pun ikut andil untuk mengikuti perkembangan pemilihan. Karena tak banyak media yang update tentang Pilkada Jepara, MuriaNewsCom dan Koran Muria menjadi pilihan utama para pembaca.

Berdasarkan catatan google analytics sedikitnya 300 pembaca mengakses MuriNewsCom dalam detik yang sama. Hal serupa pun terjadi di Koran Muria. Dampaknya, belum sampai pukul 10.00 WIB, pembaca di dua media tersebut sudah lebih dari puluhan ribu pembaca.

Ibarat lalu lintas kendaraan, jalanan sudab berjubel dan menimbulkan kemacetan. Akhirnya webside pun sering down dan lemot untuk diakses. Hanya, untuk tetap memberi informasi ke masyarakat, kedua media terkemuka di eks-Karesidenan Pati itu memberikan informasi langsung di Fanspages Facebook masing-masing.

Masyarakat pun langsung memburu berita tersebut. Satu demi satu banyak yang bertanya hasil quick count yang dilakukan lembaga survey sesaat setelah pencoblosan berakhir. Ada yang mengirim melalui pesan singkat, email, ataupun pesan melalui jejaring media sosial yang lain.

Hanya saja, sebagai kabupaten yang berada di pinggiran, Jepara ternyata tak dilirik lembaga survey. Wartawan di lapangan juga memastikan tak ada lembaga survey yang membuat quick count. Yang ada hanya dari masing-masing data dari tim sukses. Itu pun dilakukan secara manual.

Melihat celah tersebut, banyak yang meng-update hasil perolehan suara. Ada yang menang paslon nomor urut 1 Subroto – Nur Yama (Sulaiman), dan ada juga yang memenangkan paslon no urut dua Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi (Madani).

Masyarakat pun semakin bingung dengan hasil – hasil yang bersliweran di jejaring sosial. Mereka beberapa kali bertanya mana yang benar. Bahkan salah satu teman melalui akun media sosialnya berkeluh kesah dengan hasil yang ada.

”Banyak hasil perolehan yang ada di media sosial membuat warga Jepara bingung. Yang satu bilang A yang menang, satunya lagi bilang B yang menang. Mereka pun gontok-gontokan. Karena itu, saya ingin KPU segera menuntaskan hasil hitung cepat hingga 100 persen. Sepakat?” begitu bunyinya.

Akhirnya, sekitar pukul 22.00 WIB, salah satu tim sukses Madani memberikan screenshoot hasil perolehan suara jika calonnya menang dengan selisih suara 12 ribu. Hanya saja, perhitungan tersebut belum 100 persen semua TPS, melainkan baru 90 persen.

Meski masih 10 persen mereka pun langsung berpesta. Ada yang langsung memplontosi kepala sesuai nadzar bahkan berdoa bersama. Melalui fanspage Facebook Sedulur Marzuqi, pesta tersebut juga dilakukan oleh Ahmad Marzuqi. Mereka menggelar doa bersama dan diabadikan melalui foto serta video.

Sementara, tim sukses Sulaiman masih melakukan perhitungan suara. Kepada MuriaNewsCom, salah satu tim sukses Sulaiman bahkan mengakui sudah ada pawai dari kubu Madani di Bangsri. Namun, ia mengaku hal tersebut belum bisa dijadikan acuan kemenangan.

Hanya saja, Kamis (16/2/2017) dini hari, KPU merilis data 100 persen. Dari data hasil hitung cepat itu paslon no urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi menang tipis dari paslon Subroto-Nuryaman. Marzuqi memperoleh 319.837 suara (51,25 persen) sedamgkan Subroto mendapat 304.256 suara (48,75 persen). Mereka hanya terpahut 15.581 suara atau 2,5 persen.

Rentan Gugatan

Meski data tersebut dari KPU, namun pihak KPU juga memastikan hasil itu belum akhir. Mereka masih menunggu hitung manual yang saat ini masih berlangsung.

Selain itu, Panwas juga menemukan banyak kesalahan selama Pilkada Jepara. Setidaknya ada tiga temuan di lapangan yang membuat hasil Pilkada Jepara rawan untuk digugat. Yang pertama adalah temuan anggota KPPS di Desa Sowan Lor yang mengaku membagikan amplop atau money politics.

Dari informasi yang beredar, petugas KPPS tersebut ikut andil membagikan uang untuk Paslon Madani. Hanya saja, hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut. Apalagi tak ada temuan bukti terkait kasus tersebut. Yang ada hanya pengakuan yang bersangkutan.

Kedua, terkait dengan pemilihan di luar TPS yang ditentukan. Ketiga, terkait form surat pencoblosan (C6) yang ganda. Meski KPU sudah melakukan gerak cepat dengan menarik kembali form tersebut, hal itu masih rentan. Panwas pun khawatir masih ada yang terlewat saat form ditarik apalagi jumlahnya mencapai 43 ribu lebih.

Ketiga hal tersebut, tentu akan menjadi pertimbangan untuk gugatan. Apalagi, selisih suara yang didapat paslon Sulaiman sangat tipis, yakni 2,5 persen atau 15.581 suara (versi hitung cepat KPU). Sekecil apapun celah, tentu akan ditempuh. Terlebih persoalan Pilkada sangat serat dengan kepentingan politik.

Di sisi lain, paslon Madani juga harus bersiap. Kemungkinan terburuk gugatan selalu mengintai setiap saat. Temuan sekecil apapun harus dikaji untuk menyiapkan pertarungan saat gugatan. Dengan begitu, mereka tak akan gagap. Jangan sampai Madani hanyut dalam uforia kemenangan versi hitung cepat.

Hanya saja, masyarakat pun harus tahu, kedua calon bupati yang ada saat ini menyandang status sebagai tersangka. Berdasarkan amanat undang-undang, pelaksanaan pilkada masih memberikan ruang bagi mereka yang tersandung kasus hukum, sebelum adanya putusan tetap atau inkracht.

”Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf f UU No. 10 tahun 2016, yang mengatur soal persyaratan calon kepala daerah.

Dalam konteks ini, berdasarkan UU No. 10 tahun 2016, tidak ada ketentuan larangan bagi tersangka kasus hukum maju sebagai calon kepala daerah. Bahkan, jika terpilih sebagai kepala daerah, mereka tetap akan dilantik.

Namun, apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa, maka jabatannya akan langsung dicabut. Posisi kepala daerah ini umumnya akan digantikan oleh wakilnya selaku penjabat sementara. Kemudian, wakilnya baru bisa diangkat sebagai kepala daerah definitif jika sudah ada putusan hukum tetap. (*)

Pencoblosan Pilkada Jepara Usai, Bagaimana Hubungan Marzuqi dengan Subroto?

Ahmad Marzuqi (kiri) dan Subroto dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemungutan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017 sudah usai dua hari lalu. Dari hasil hitung cepat yang dilakukan KPU, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi unggul atas lawannya, dengan mendapatkan perolehan suara 319. 837 atau 51.25 persen. Sementara Paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman mendapatkan 304.256 suara atau 48.75 persen.

Untuk diketahui, dua kandidat yang maju sebagai calon bupati, merupakan petahana. Marzuqi, saat ini masih menjabat sebagai Bupati Jepara, sedangkan Subroto, saat ini menjabat Wakil Bupati Jepara. Keduanya, bersaing di Pilkada 2017 ini.

Meski pencoblosan telah selesai dan hasil sementara sudah diketahui, namun, ternyata kedua calon bupati ini, hingga kini ternyata masih belum ada komunikasi. Keduanya juga tak ada rencana mengadakan pertemuan khusus, usai pelaksanaan pesta demokrasi ini.

Ahmad Marzuqi mengakui, sejak hari pemungutan suara hingga Jumat (17/2/2017) ini, belum ada berkomunikasi dengan rivalnya Subroto. Terakhir kali ia melakukan komunikasi beberapa hari lalu sebelum hari pencoblosan, dan itu pun melalui pesan singkat.

Ini Hasil Sementara Hitung Cepat KPU untuk Pilkada Jepara

“Ketika itu Pak Subroto menghubungi saya melalui telepon, tapi tidak sempat saya angkat, karena sedang sibuk. Ketika itu, saya sedang ziarah kubur. Kemudian saya balik telepon, tapi juga tak diangkat oleh Pak Subroto. Jadi akhirnya hanya lewat pesan singkat, saling minta maaflah,” kata Marzuqi.

Ketika masuk kantor, nantinya, dirinya juga tak ada agenda untuk melakukan pertemuan secara khusus dengan Subroto. “Kita ketemu hari Senin nanti, ketika masuk kantor. Ya biasa sajalah, tak ada agenda khusus,” imbuhnya.

Marzuqi Minta Pendukungnya Kawal Perolehan Suara Pilkada Jepara

Terpisah, Subroto juga menyampaikan, jika sejauh ini dirinya belum berkomunikasi dengan Marzuqi. “Komunikasi dengan Pak Marzuqi, terakhir sebelum pilkada berlangsung. Saya sampaikan bahwa kompetisi merupakan satu hal yang wajar,” katanya.  

Senada dengan Marzuqi, dirinya juga tak merencanakan pertemuan khusus. Kemungkinan untuk betemu saat di kantor secara bersama-sama menjalankan tugas. ”Kita nanti ketemunya di kantor saja, Senin (20/2/2017). Nanti senin kan apel. Saya biasa-biasa saja, karena pilkada bukan segalanya,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan adanya gugatan atau tidak mengenai hasil pilkada, pihaknya belum bisa memberi keterangan secara gamblang. Ia ingin memantau terlebih dahulu. Ia mengakui adanya kejanggalan pada proses pilakda kemarin, namun, belum bisa menyebut satu persatu.

”Ya kita lihat saja nanti. Soalnya yang mengerjakan tim. Kalau saya kan hanya kontestan. Kalaupun saya menggungat, itupun untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan saya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Marzuqi Minta Pendukungnya Kawal Perolehan Suara Pilkada Jepara

Para pendukung Madani melakukan pemotongan rambut di posko pemenangan Madani yang ada di Bangsri. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Jepara – Meski keputusan resmi KPU terkait hasil Pilkada Jepara Rabu (15/2/2017) belum diumumkan, namun, pendukung paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi (Madani) sudah mengklaim kemenangan.

Hal ini melihat hasil hitung cepat yang ada di KPU, yang sementara ini Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi unggul atas pesaingnya, dengan mendapatkan sebanyak 319.837 suara atau 51,25 persen.Sedangkan paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman (Sulaiman) mendapatkan 304.256 suara atau 48,75 suara.

Dengan data sementara itu, pihak Madani sudah mengklaim kemenangannya. Terkait hasil pemungutan suara tersebut, Ahmad Marzuqi meminta kepada pendukungnya supaya terus mengawal hasil perolehan suara tersebut.

“Kami sangat berterima kasih sekali kepada para pemilih Madani yang telah memeberikan suaranya untuk berjuang memenangkan pilkada ini. Semoga nikmat segera ditambahkan oleh Allah. Atas nama pasangan calon dan seluruh tim sukses dan relawan, baik secara organisasi maupun individu, Fatayat, Muslimat, dan organisasi lain seperti alumni Ponpes Jepara.  Sarang, Lirboyo, Balaikambang, Hadziqiyah, Tegalrejo dan lainnya saya ucapkan terima kasih,” ujar Marzuqi.

Ia juga meminta kepada warga yang pro Madani untuk selalu mengawal apa yang sudah diperolehnya saat pilkada ini. “Kita harap supaya hasil itu bisa dikawal. Kawal hasil perolehan suara sebaik-baiknya.  Karena dari medsos masih ada yang belum menerima hinga kemarin sore,” bebernya. 

Dia melanjutkan, meski ini belum keputusan final, akan tetapi jangan sampai dijadikan untuk wahana menyombongkan diri kepada yang lainnya.

Perlu diketahui, meski keputusan final belum keluar, namun di posko pemenangan Madani di Bangsri sudah ada puluhan warga atau pendukung yang melakukan pemotongan rambut, sebagai bentuk syukur.

Sementara itu Calon Bupati Jepara Subroto mengatakan, bahwa, kini pihaknya masih menunggu hasil resmi dari KPU mendatang. “Kita tetap menunggu hasil resmi dari KPU yang akan datang,” katanya di kediamannya yang ada di Kasripan, Jepara.

Editor : Kholistiono

Praktik Money Politics di Pilkada Jepara Disebut Sulit Dibuktikan

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Komisioner Panwaslih Jepara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Mohammad Oliez mengaku jika banyak mendapatkan informasi adanya praktik politik uang yang dilakukan pasangan calon maupun tim sukses.

Namun demikian, katanya, hal tersebut sulit untuk dibuktikan sekaligus diproses hukum. Sebab, untuk praktik politik uang harus tangkap tangan maupun ada laporan yang lengkap. “Untuk membuktikan itu harus dengan operasi tangkap tangan atau bukti yang kuat,” kata Oliez.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku money politics, ia memaparkan, bahwa pelaku money politics bisa diancam hukuman kurungan paling sedikit 36 bulan dan denda Rp 200 juta. “Pelakunya diancam dengan kurungan paling sedikit 36 bulan dan denda Rp 200 juta bila terbukti,” paparnya.

Sebelumnya, seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, diberhentikan lantaran ikut terlibat praktik money politics dalam gelaran pilkada.

Anggota KPPS yang seharusnya bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sowan Lor tersebut diketahui bernama Ahmad Baidowi. Dari pengakuannya, ia diajak seseorang untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga pada Selasa (14/2/2017) malam, sehari menjelang pemilihan.

“Ada anggota KPPS di Jepara, ikut terlibat membagikan uang kepada warga. Setelah Panwascam, PPK dan kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS. Sanksinya sementara seperti itu,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.

Dari proses pemeriksaan, pihak Panwascam maupun kepolisian tidak menemukan barang bukti keterlibatan anggota tersebut. Satu-satunya bukti keterlibatannya adalah pengakuan dari pelaku.

Editor : Kholistiono

Seorang Anggota KPPS di Jepara Dicopot Karena Terlibat Money Politics

Ilustrasis

MuriaNewsCom,Jepara – Seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sowan Lor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, diberhentikan lantaran ikut terlibat praktik money politics dalam gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Rabu (15/2/2017).

Anggota KPPS yang seharusnya bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sowan Lor tersebut diketahui bernama Ahmad Baidowi. Dari pengakuannya, ia diajak seseorang untuk membagikan amplop berisi uang kepada warga pada Selasa (14/2/2017) malam, sehari menjelang pemilihan.

“Ada anggota KPPS di Jepara, ikut terlibat membagikan uang kepada warga. Setelah Panwascam, PPK dan kepolisian mengklarifikasi kebenaran keterlibatan anggota KPPS tersebut, selanjutnya meminta anggota KPPS tersebut untuk mengundurkan diri. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dari keanggotaan KPPS. Sanksinya sementara seperti itu,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo.

Dari proses pemeriksaan, pihak Panwascam maupun kepolisian tidak menemukan barang bukti keterlibatan anggota tersebut. Satu-satunya bukti keterlibatannya adalah pengakuan dari pelaku.

Ia menambahkan, bagi pemberi maupun penerima uang jika memang terbukti, ancaman pidananya bisa sampai enam tahun kurungan. “Itu memang ancaman pidananya agak keras yaitu maksimal enam tahun kurungan, itu dikenakan bagi pemberi maupun penerima,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Panwas Jepara Temukan Ada Pemilih yang Mencoblos di TPS yang Bukan Seharusnya

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Jajaran Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jepara menemukan sejumlah kesalahan dalam proses pemungutan suara Pilkada Jepara yang digelar Rabu (15/2/2017). Kesalahan itu disinyalir karena jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga kurang teliti.Sejumlah temuan itu dibeberkan oleh Komisioner Panwaslih Jepara Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Mohammad Oliez.

Berdasarkan laporan yang dihimpun dari jajaran Panwascam dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), ada pemilih yang seharusnya mencoblos di TPS lain, namun tetap diterima di suatu TPS. Sehingga tetap melakukan proses pemungutan suara di TPS yang tidak seharusnya itu.

“Salah satunya terjadi di TPS 6 Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara.Di sana ada warga yang mencoblos TPS tersebut, meski seharusnya mencoblos di TPS lain. Hal ini lantaran KPPS setempat tak teliti,” kata Oliez.

Ini Hasil Sementara Hitung Cepat KPU untuk Pilkada Jepara

Dia melanjutkan, kurang telitinya KPPS itu, lantaran seharusnya penyelenggara pemungutan suara meneliti terlebih dahulu daftar nama pemilih di TPS masing-masing. Persoalan itu tidak hanya terjadi di TPS 6 saja, tapi terjadi pula di beberapa TPS lain di tempat yang berbeda.

Menindaklanjuti hal ini, pihaknya mencoba melakukan penyelesaian di lapangan. Jajaran PPL sudah berkordinasi dengan PPS hingga Panwascam berkordinasi dengan PPK. Tindakan yang dilakukan yakni dengan mencoret nama pemilih yang sudah melakukan pencoblosan di TPS yang tidak seharusnya tersebut. Nantinya akan dibuatkan laporan darurat terkait masalah itu.“Tindakan sudah dilakukan. Tapi kita menyayangkan ketidaktelitian tersebut,” tegasnya.

Temuan masalah lain yang muncul akibat ketidaktelitian KPPS ditemukan di TPS 15 Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota.”Di TPS tersebut, Ketua KPPS kedapatan beberapa kali lupa menandatangani surat suara yang digunakan oleh pemilih. Ketua KPPS tersebut baru ingat saat pemilih sudah memasukkan surat suara ke kotak suara,” ungkapnya.

Soal ini, pihaknya menunggu saat penghitungan. Jika kedapatan memang belum ditandatangani, maka surat suara dianggap tidak sah. Sebab surat suara sah harus bertanda tangan Ketua KPPS.

Di luar masalah teknis pemungutan suara itu, Panwaslih Jepara menyayangkan banyaknya laporan dan temuan surat pemberitahuan pencoblosan (form C.6) yang ganda, meski KPU Jepara dan jajarannya sudah melakukan gerak cepat untuk menarik C.6 ganda itu. Pasalnya, C.6 sangat rentan untuk disalahgunakan.

“Untuk politik uang, banyak informasi jika pemilih di seluruh penjuru Jepara menerima uang dari kedua calon maupun timnya. Hanya saja sulit dibuktikan sekaligus diproses hukum sebab harus tangkap tangan maupun ada laporan yang lengkap,” paparnya.

Soal C.6 yang ganda, KPU Jepara mengaku sudah melakukan tindak lanjut. Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhrie menjelaskan, khusus untuk C.6 ganda yang sudah terlanjur dibagikan jumlahnya tidak banyak. Kesemuanya sudah ditarik. “Yang paling banyak justru C.6 yang tidak jadi dibagikan,” tutur Subchan.

Dari pendataan yang dilakukan, ada 43 ribu lebih form C.6 yang tak dibagikan maupun ditarik kembali. Itu lantaran pemilih sudah meninggal serta merantau yang dipastikan tidak menggunakan hak pilihnya.“Kebanyakan C.6 yang ditahan itu karena yang bersangkutan merantau,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Ini Hasil Sementara Hitung Cepat KPU untuk Pilkada Jepara

Perolehan suara sementara versi hitung cepat KPU (Istimewa)

MuriaNewsCom, Jepara – Untuk sementara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi unggul atas lawannya, dengan mendapatkan perolehan suara 319. 837 atau 51.25 persen. Sementara Paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman mendapatkan 304.256 suara atau 48.75 persen.

Hal itu berdasarkan pantauan MuriaNewsCom pada website resmi KPU hingga Kamis (17/2/2017) hingga pukul 10.00 WIB, yang menunjukkan data seperti di atas. Hasil dari perhitungan tersebut berdasarkan input data C1 yang diolah oleh KPU.Hasil hitung cepat versi KPU ini bisa dilihat di https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/jawa_tengah/jepara.

Paslon Marzuqi-Dian Kristiandi Klaim Unggul di Pilkada Jepara, Ini Jumlah Suara Sementara

Berdasarkam data yang ada, paslon nomor urut 1 Subroto-Nur Yahman unggul di 9 kecamatan. Di antaranya yakni Donorojo 17.950 suara, Karimunjawa 2.616 suara, Kedung 20.520 suara, Keling 17.715 suara, Mayong 26.930 suara, Nalumsari 23.812 suara, Pecangaan 22.449, Tahunan 31.439 suara dan Welahan 19.962 suara. Total keseluruhan sebanyak 304.256 suara atau 48.75 persen.

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Ahmad Marzuqi-0Dian Kristiandi menang di 7 kecamatan. Di antaranya yakni Bangsri 35.871 suara, Batealit 24.587 suara, Jepara 23.177 suara, Kalinyamatan 16.981 suara, Kembang 21.753 suara, Mlonggo 26.571 suara dan  Pakis Aji 17963 suara. Total 319.837 suara atau 51.25 persen.

Editor : Kholistiono

Paslon Marzuqi-Dian Kristiandi Klaim Unggul di Pilkada Jepara, Ini Jumlah Suara Sementara

Ilustrasi

MuriaNewsCom,Jepara – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara nomor urut 2 Ahmad Marzuqi – Dian Kristiandi mengklaim untuk perolehan hasil suara sementara unggul dibandingkan pesaingnya Subroto-Nur Yahman.

Klaim tersebut berdasarkan perhitungan penghitungan cepat yang dilakukan tim susksesnya. Pasangan Marzuqi-Dian Kristiandi diklaim unggul dengan selisih suara dari pesaingnya mencapai sekitar 12 ribu suara.

Keunggulan paslon nomor 2 tersebut disebut terdapat di tujuh kecamatan. Sedangkan di sembilan kecamatan dikuasai oleh paslon Nomor 1 Subroto Nur Yahman.

Salah satu tim sukses Paslon nomor 1 Ahmad Marzuqi Dian Kristiandi Setyo Budi mengatakan, sesuai dengan informasi C1, dan kerja keras saksi saksi, PAC dan lainnya, paslon ini bisa unggul selisih sekitar 12 ribuan.

“Untuk keunggulan itu yakni di Kecamatan Bangsri, Mlonggo, Pakis Aji, Kembang, Kota, Kalinyamatan dan Batealit. Sedangkan yang ke 9 kecamatan lainnya seperti halnya Nalumsari, Keling, Kedung, Karimunjawa, Mayong, Welahan, Cangaan, Donorojo dan Tahunan kita kalah,” katanya.

Dari informasi yang di lapangan, perolehan sementara Ahmad Marzuqi Dian Kristiandi sebanyak 300.392. Sedangkan paslon nomor 1 Subroto Nur Yahman mendapatkan suara sebanyak 288.131 suara.”Intinya kita unggul sekitar 12 ribuan. Dan itupun masih sementara. Sehingga kita belum berani mendeklarasikannya,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu tim sukses paslon nomor 1 yang tidak menyebutkan namanya mengutarakan, jika hal tersebut merupakan masih hasil sementara. “Yang penting dari KPU nanti.Sana sudah pada pawai (Bangsri),” ucapnya singkatnya di Posko pemenangan Paslon Subroto Nur Yahman di Jalan Pemuda Jepara.

Sementara itu, saat diwawancarai MuriaNewsCom seusai mencoblos di TPS 4 Langon Tahunan Calon Bupati Subroto mengatakan, apapun hasilnya pihaknya akan menerima dengan bijak. “Akan kembali ke semula. Apakah itu menjadi dosen, pengusaha atau lainnya. Tentunya akan selalu mengabdi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Terpisah, Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, kalau masalah mengklaim kemenangan itu hak paslon.”Sebab mereka juga mempunyai sistem dan penghitungan cepat sendiri-sendiri. Akan tetapi yang paling inti yakni pihak KPU akan melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 22 hingga 24 Februari 2017 mendatang,” ucapnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai sengketa pilkada yang akan terjadi kedepannya, ia mengemukakan bahwa setiap paslon mempunyai hak.“Kalau ada sengketa ya pastinya ada mekanisme yang mengaturnya untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Pantau Pilkada Jepara, Gubernur Ganjar Pesan Agar Paslon Tetap Rukun

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama rombongan saat menyambangi TPS 5 di Kelurahan Panggang. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom,Jepara – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pelaksanaan pemilihan kepala daereah (pilkada) di Jepara, Rabu (15/2/2017). Gubernur didampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Kapolres Jepara AKBP M. Samsu Arifin, Dandim 0719/Jepara Ahmad Basuki dan Pimpinan Forkopinda lainnya. Gubernur bersama rombongan menyambangi beberapa TPS yang ada di Jepara.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo berpesan agar paslon yang bersaing masih bisa berpelukan, menjaga kerukunan dan tali silaturrahmi. “Kedua calon bupati ini kan, saat ini masih aktif sebagai bupati dan wakil bupati. Makanya, siapapun yang menang nanti, agar tetap solid dalam bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya yang hampir selesai,” ujarnya saat meninjau TPS 5 di Kelurahan Panggang, Kecamatan Kota.

Dirinya juga menyatakan, dari hasil pengamatan sementara, pelaksanaan pilkada di Jepara berlangsung baik. Namun, dari kondisi alam, pihaknya tetap mengkhawatirkan terjadi gangguan. Seperti halnya yang terjadi di Pati dan Brebes yang dilanda banjir.

Selain itu, katanya, partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS, juga cukup baik. “Rata-rata TPS yang saya sambangi tadi ada sekitaran 65 hingga 80 persen partisipasi masyarakat. Ya itu cukup baik lah,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono