Dukung Ahmad Marzuqi, Imam Ghazali Siap Dipecat dari PPP

ppp-2

Imam Zusdi Ghazali terlihat berada di samping bakal paslon Ahmad Marzuqi-Dian Kristiandi saat mendaftarkan diri di kantor KPU Jepara, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Menanggapi ancaman pemanggilan dan penindakan tegas dari DPW PPP Jawa Tengah kepada kader PPP yang mendukung bakal calon Ahmad Marzuqi, Wakil Ketua DPRD Jepara dari Fraksi PPP, Imam Zusdi Ghazali menyatakan siap dipecat dari partai berlambang kakbah tersebut.

Imam merasa tidak menyalahi aturan dalam konteks mendukung Ahmad Marzuqi. Sebab, posisi Marzuqi sampai saat ini masih resmi sebagai Ketua DPC PPP Jepara, meskipun rekomendasi calon bupati jatuh ke tangan bakal calon lain yakni Subroto.

Menurut Imam, perbedaan dukungan kander PPP terhadap bakal calon bupati tidak menjadi masalah. Itu lantaran, kedua calon Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi dan Subroto, sama-sama mempunyai kesempatan untuk didukung kader partai. Pasalnya, Marzuqi yang saat ini menjabat Bupati Jepara, secara resmi masih menjadi Ketua DPC PPP.

“Perbedaan dukungan ini tidak masalah. Kalau mendukung Pak Marzuqi apa salah, karena beliau secara resmi masih menjadi ketua DPC PPP Jepara,” ujar Imam kepada MuriaNewsCom, Rabu (12/10/2016).

Sementara itu, Marzuqi mengatakan, perbedaan dukungan dari kader PPP di Jepara itu tidak menjadi masalah. Apalagi selain dirinya masih menjabat sebagai ketua DPC PPP, ia juga mengaku mendapatkan restu dari DPP PPP mengenai pencalonannya, meskipun tidak secara tertulis.

“Sebenarnya saya juga mendapatkan restu dari DPP PPP. Hanya saja restu diberikan melalui lisan, bukan tertulis. Menurut saya tidak perlu dipermasalahkan,” katanya.

Selain mendapat restu maju sebagai calon bupati, dirinya yang juga Ketua DPC PPP Jepara memiliki hak menggunakan atribut partai dalam kegiatan apapun. “Apakah itu kampanye atau kegiatan pawai ta’aruf,” tandas Marzuqi.

Editor : Akrom Hazami

 

Subroto-Nuryahman Resmi Mendaftar ke KPU sebagai Bakal Paslon Bupati dan Wabup Pilkada Jepara

Bakal Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Jepara 2017, Subroto-Nur Yahman mendaftarkan diri ke kantor KPU setempat, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Bakal Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Jepara 2017, Subroto-Nur Yahman mendaftarkan diri ke kantor KPU setempat, Jumat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Bakal Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Jepara 2017, Subroto-Nur Yahman resmi mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Mereka mendaftar didampingi para pendukung dan partai politik pengusung, Jumat (23/9/2016).

Proses pendaftaran dilakukan dengan datang ke kantor KPU Jepara. Mereka berjalan kaki dari kantor pemenangan paslon di jalan Pemuda. Mereka berjalan ke arah jalan RA Kartini kemudian sampai di jalan Yos Sudarso. Jaraknya sekitar 2 kilometer.

Partai politik yang mengusungnya adalah Partai NasDem, Hanura, PAN, Demokrat, PKS, Gerindra, Golkar, PKB, dan PPP. Selain mereka, sejumlah komunitas seniman di Jepara juga ikut mengantar melalui suguhan tarian yang mengiringi bakal paslon.

Sesampai di kantor KPU Jepara sekitar pukul 10.00 WIB, bakal paslon “Sulaiman” ini mengisi daftar hadir di depan kantor KPU Jepara. Sebelum membubuhkan tanda tangan daftar hadir, mereka melakukan doa bersama.

Sejumlah pimpinan partai politik pengusung terlihat hadir dalam agenda penting ini. Mereka menjadi saksi dalam prosesi tersebut.

Di sisi lain, sejumlah aparat keamanan berjaga-jaga di sejumlah titik. Selain melakukan pengamanan arus lalu lintas , juga menjaga kantor KPU Jepara.

“Kami sudah mengkonsep prosesi ini. Memang sengaja ada karnaval budayanya. Selain perencanaan prosesi ini juga persiapan administratif sudah kami persiapkan,” ujar koordinator lapangan proses pendaftaran Paslon Sulaiman ini, Yasin kepada MuriaNewsCom.

Usai melakukan registrasi hadir, bakal Paslon Sulaiman memasuki ruang utama kantor KPU Jepara. Sedangkan komisioner KPU Jepara telah menunggu di dalam ruangan tersebut. Sementara ratusan pendukung berada di luar ruangan sambil menikmati sejumlah hiburan.

Editor : Akrom Hazami

Syamsul-Maya masih Kesal Gagal Maju

syamsul

Syamsul menjelaskan perihal kegagalannya maju sebagai bakal calon bupati dari jalur independen. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Pasangan Syamsul Anwar – Mayadina Rahma masih belum bisa menerima kegagalannya.

Mereka berdua sempat berupaya untuk maju sebagai peserta Pilkada Jepara 2017 melalui jalur independen. Tapi gagal karena aturan KPU.

Mereka menolak keras jika disebut kegagalan pencalonan jalur independen sebagai kegagalan yang telah diatur atau by desain.

“Saya tidak rela dunia akhirat jika ini disebut by desain. Kami sudah berusaha dan berjuang keras bersama para relawan untuk mampu menembus persyaratan. Tetapi usaha yang demikian keras harus berakhir hanya gara-gara persoalan yang tidak substansial,” ujar Syamsul Anwar.

Itu disampaikannya di hadapan para relawan dan tim pendukung saat melakukan klarifikasi berkait kegagalan maju sebagai calon independen kepada para relawan dan pendukungnya, Jumat (12/8/2016).

Syamsul menyatakan permintaan maaf kepada seluruh relawan dan pendukungnya yang selama ini sudah bekerja keras mengumpulkan KTP, hingga mencapai 83 ribu lebih.

Menurutnya, itu merupakan angka yang tidak sedikit, dan penuh dengan perjuangan yang luar biasa.

“Jumlah dukungan dalam bentuk KTP yang disyaratkan hanya 63.119. tetapi kita sudah mampu mengumpulkan 83 ribu lebih. Ini juga menjadi kebanggaan meskipun akhirnya harus gagal gara-gara persoalan administratif yang tidak subtansial,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Mayadina Rahma. Menurut Maya, proses demi proses menggalang dukungan langsung dari masyarakat telah dilalui. Pihaknya berharap itu menjadi hal yang harus dihargai.

“Kami sangat berterima kasih kepada semua relawan. Tanpa mengeluarkan uang untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, jumlah 83 ribu dukungan itu angka yang besar. Tetapi, kita gagal karena terbentur dengan aturan yang digunakan KPU Jepara secara tekstual dan kaku,” tandasnya.

Sementara itu, salah seorang relawan dari unsur nelayan, Sholikul mengatakan, jumlah dukungan yang telah didapatkan sudah sangat besar. Kegagalan melalui jalur independen, tidak boleh memutuskan semangat untuk mencapai tujuan.

“Kalau tidak bisa berangkat menggunakan pesawat, bisa menggunakan perahu. Jadi, kami mendukung jika pasangan Syamsul-Maya mencalonkan diri melalui kendaraan partai politik. Sebab, masih ada banyak partai yang belum memiliki calon,” katanya.

 

Editor : Akrom Hazami

 

 

Tenang, Samsul Atau Maya Masih Bisa Diusung Parpol

jepara-pilkada jepara-maning (e)

Pasangan bakal calon perseorangan Pilkada Jepara 2017 Syamsul-Mayadina urung melanjutkan verifikasi pencalonan oleh KPU Jepara, karena kekurangan dokumen administrasi yang harus dilengkapi. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Bakal pasangan calon (paslon) perseorangan Syamsul-Mayadina yang mencabut pendaftarannya sebagai calon untuk Pilkada 2017 mendatang, masih bisa diusung partai politik (parpol).

Hal ini karena keputusan pencabutan dokumen itu, dilakukan sebelum proses verifikasi administrasi dilakukan KPU Jepara. ”Sehingga mereka masih diperbolehkan mencalonkan diri melalui jalur partai politik,” kata salah satu Komisioner KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri.

Menurut Subchan, meski sudah menyerahkan dokumen dukungan ke kantor KPU, bakal paslon Syamsul-Mayadina masih bisa diusung partai sebagai bakal calon bupati maupun wakil bupati, dalam Pilkada Jepara yang digelar serentak 2017 nanti.

Itu karena, sebagaimana dikatakan Subchan, proses pencalonan Syamsul-Mayadina melalui jalur perseorangan, belum melawati tahapan verifikasi administrasi.

”Kalau belum melewati tahapan verifikasi administrasi, masih bisa dicalonkan partai politik. Kecuali kalau tahapan admistrasi sudah dilalui, baru tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai,” ujar Subchan, kepada MuriaNewsCom, Kamis (11/8/2016).

Seperti diketahui, Syamsul sempat mengikuti penjaringan bakal calon bupati di Partai Gerindra, sebelum memutuskan untuk maju melalui jalur independen. Namun kegagalan di jalur independen ini, membuka peluang kembali untuk bisa dicalkonkan parpol.

Di sisi lain, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jepara Purwanto menyampaikan, pascakeputusan Syamsul menarik dokumen dukungan dari KPU, pihaknya belum mengambil sikap.

Sebelumnya, nama Syamsul digadang-gadang partai berlambang kepala garuda sebagai calon bupati yang diusung. ”Tapi setelah menyatakan maju lewat jalur independen, namanya (Syamsul, red) masuk dalam radar pencoretan,” kata Purwanto.

Menurutnya, semula keputusan siapa yang akan diusung Partai Gerindra dalam Pilkada Jepara 2017, sudah diserahkan sepenuhnya kepada DPC. Tapi, seiring gejolak politik yang terjadi di Jepara, Purwanto mengembalikan keputusan itu kepada DPP.

”Termasuk kondisi terkini (keputusan Syamsul mundur, red), belum kami laporkan ke DPP. Kami masih konsentrasi berkomunikasi dengan partai-partai lain, agar Gerindra menjadi partai pengusung,” imbuhnya.

Editor: Merie

Info Penting Buat Calon Bupati Jepara

kpu

KPU Jepara sedang melakukan koordinasi persiapan pilkada. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Informasi penting datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Diumumkan bahwa jadwal pendaftaran bakal pasangan calon (Paslon) Pilkada Jepara 2017 berubah.

Perubahan tersebut seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.  Itu berdampak pada perubahan sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Saat ini, KPU RI telah menerbitkan tiga peraturan baru yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota di Indonesia. Salah satu perubahan adalah tentang jadwal, seperti yang tertuang dalam PKPU no.4 tahun 2016,” ujar Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri, Rabu (3/8/2016).

KPU Jepara juga menempuh langkah menyebarluaskan informasi perubahan regulasi ini kepada masyarakat. KPU Jepara langsung kirim surat kepada sejumlah pimpinan partai politik, dan tokoh yang sebelumnya pernah berkosultasi maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Serta kepada sejumlah pimpinan organisasi dan menyebarluaskan informasi melalui website KPU dan media massa.

“Secara detail, mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2016, ada sejumlah perubahan jadwal. Di antaranya jadwal pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang semula tanggal 19 sampai 21 September 2016, saat ini menjadi tanggal 21 sampai 23 September 2016, ” terangnya.

Selain itu, kata Haidar, penetapan pasangan calon yang semula tanggal 22 Oktober 2016 menjadi tanggal 24 Oktober 2016. Perubahan jadwal lainnya pengundian nomor urut pasangan calon yang semula tanggal 23 Oktober 2016 menjadi tanggal 25 Oktober 2016.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait perubahan ini pihaknya akan terus mensosialisasikannya. Termasuk kepada masyarakat luas lantaran di Jepara juga ada potensi pencalonan melalui jalur independen.

“Sedangkan untuk penyerahan syarat dukungan calon perseorangan, masih sama yakni dimulai 6 sampai 10 Agustus 2016. Penyerahan dilakukan di kantor KPU Jepara pada jam kerja mulai 08.00 hingga 16.00,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

KPU Jepara: Penetapan Persyaratan Jumlah KTP Bagi Calon Independen Mengacu Pada Aturan MK

 

Komisiner KPU Jepara Anik Sholihatun dalam konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Komisiner KPU Jepara Anik Sholihatun dalam konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Alih-alih diringankannya aturan persyaratan dukungan bagi bakal calon independen atau perseorangan, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-VIII/2015, justru menjadi semakin berat bagi bakal calon perseorangan di Pilbup Jepara 2017.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara memperkirakan jumlah dukungan ada di kisaran 54 ribu, karena persentasenya diambil 6,5 persen dari jumlah penduduk. Namun, setelah aturan lama diganti melalui keputusan MK tersebut, kini persentasenya berubah menjadi 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya.

”Kabupaten Jepara kemudian menjadi unik dibanding yang lain. Sebab, spirit keputusan MK tersebut adalah untuk meringankan. Tetapi untuk Jepara justru malah memberatkan,” kata salah satu komisiner KPU Jepara Anik Sholihatun dalam konferensi pers di kantor KPU Jepara, Selasa (24/5/2016).

Lebih lanjut dia menjelaskan, pada Pemilu terakhir, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, jumlah DPT Jepara berjumlah 841.574 pemilih. Karena kurang dari satu juta DPT, berdasarkan keputusan MK tersebut, maka jumlah dukungan untuk calon perseorangan adalah 7,5 persen dari jumlah DPT dalam Pemilu terakhir.

”Atas dasar itu, maka jumlah dukungan untuk calon independen untuk Jepara berjumlah 63.119,” terangnya.

Besarnya jumlah dukungan yang harus dibuktikan dengan fotocopy kartu identitas dan pengisian formulir ketersediaan tersebut membuat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang melalui jalur perseorangan diminta untuk bergerak lebih cepat. Terlebih, menurut dia, calon tersebut masih dibebani dengan persyaratan lainnya. Yakni jumlah dukungan tersebut harus tersebar minimal di 9 kecamatan dari 16 kecamatan di Jepara.

Dia menambahkan, persyaratan dukungan tersebut secara keseluruhan harus terpenuhi saat pendaftaran yang dimulai pada 6 Agustus dan paling lambat hingga 10 Agustus 2016. Jika persyaratan tersebut tak terpenuhi, maka secara otomatis pencalonan gagal. Sebab tak bisa dilakukan verifikasi administratif maupun verifikasi faktual.

Editor: Supriyadi

BACA JUGA: Syarat Calon Independen di Pilbup Jepara 2017 Minimal 63.119 KTP  

Penentuan Jumlah TPS Pilkada Jepara Tiap Desa Tak Seragam, Ini Alasannya

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Jepara 2017 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara telah melakukan persiapan. Termasuk penetapan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang bakal menjadi tempat terpenting dalam pengambilan suara rakyat saat memilih Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, M Haidar Fitri menjelaskan, penentuan jumlah TPS di satu desa tidak diseragamkan. Melainkan didasarkan dengan banyak atau sedikitnya jumlah DPT dalam satu wilayah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengakomodiran semua pemilih.

”Jumlah TPS sudah kami tetapkan, ada 1.820 TPS dengan asumsi tiap TPS untuk 800 pemilih. Di wilayah (Desa-red) yang gemuk akan dimaksimalkan,” ujar Haidar.

Dari data yang dimiliki, wilayah yang memiliki suara gemuk terletak di wilayah kota. Sedangkan di pinggiran, jumlah pemilih sedikit. Menurut Haidar, hal ini kemungkinan terjadi lantaran sosialisasi dari masing-masing calon tak begitu gencar di wilayah itu.

Sehingga, lanjut dia, masyarakat tak memiliki pilihan. Bisa juga karena kesadaran politik yang belum kuat. Berbeda dengan warga kota yang memilik akses informasi lebih banyak dan intensif.

”Yang jelas banyak faktor yang memengaruhi jumlah pemilih yang datang dan mencoblos calon di TPS. Mulai dari penyelenggara, peserta hingga warga itu sendiri,” katanya.

Dia menambahkan, Dengan jumlah TPS sebanyak 1.820 itu, maka satu TPS diasumsikan akan didatangi oleh maksimal 800 pemilih. Hanya saja, dari pengalaman di beberapa pemilu yang lalu, rata-rata satu TPS didatangi di bawah 500 pemilih.

Editor: Supriyadi

Catat, KPU tetapkan 1.820 TPS untuk Pilkada Jepara 2017

Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Jepara – Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Jepara 2017 akan ada 1.820. Dengan jumlah tersebut diasumsikan tiap satu TPS untuk 800 pemilih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, M Haidar Fitri menjelaskan, jumlah tersebut lebih rendah dari usulan awal, dan jauh lebih rendah dari Pilpres 2014 lalu. Pada Pilpres lalu, jumlah TPS mencapai 2.222 unit dengan 845.693 daftar pemilih tetap (DPT).

Sedangkan usulan awal jumlah TPS, kata Haidar, KPU mengusulkan sebanyak 1.860 TPS. Usulan sebanyak itu seiring dengan usulan anggaran awal Pilkada sebanyak Rp 32 miliar lebih.

”Setelah dilakukan efisiensi dan disepakati anggaran Pilkada sebanyak Rp 25,5 miliar lebih, jumlah TPS yang dikurangi sebanyak 40 TPS. Adapun perkiraan jumlah DPT Pilkada 2017 sebanyak 884 ribu. Alasannya semata karena efisiensi. Salah satu yang kami pangkas adalah jumlah TPS,” ujar Haidar kepada MuriaNewsCom.

Mengenai TPS di wilayah mana yang belum dikurangi, Haidar mengaku belum memetakan. Sebab terkait penentuan jumlah TPS tersebut menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang dikucurkan dari kantong Pemkab.

Dengan jumlah TPS sebanyak 1.820 itu, maka satu TPS diasumsikan akan didatangi oleh maksimal 800 pemilih. Hanya saja, dari pengalaman di beberapa pemilu yang lalu, rata-rata satu TPS didatangi di bawah 500 pemilih. ”Pilpres 2014 lalu, rata-rata satu TPS ada 400 pemilih,” imbuhnya.

Editor: Supriyadi

 

Usulan Jumlah Anggaran Rp 9 miliar untuk Pengawasan Pilkada Jepara Dinilai Tak Rasional

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Tahapan Pemilihan Daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara 2017 bakal segera dimulai. Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jepara telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk persiapan anggaran yang telah disepakati Pemkab Jepara sebesar Rp 25,5 miliar lebih. Namun, pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jepara belum terbentuk, serta anggaran untuk mereka yang dimintakan oleh Bawaslu Provinsi kepada Pemkab Jepara belum sesuai harapan.

Pemkab Jepara hanya menetapkan anggaran pengawasan untuk Pilkada 2017 sebesar Rp 3,5 miliar dari anggaran pengajuan senilai Rp 9 miliar. Anggaran yang diajukan oleh Bawaslu tersebut dinilai tidak rasional.

“Pemkab Jepara akan berkoordinasi terlebih dahulu terkait permintaan Bawaslu. Sebaliknya, anggaran Rp 9 miliar diajukan Bawasalu itu tidak rasional,” ujar Kasubag Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintan Setda Jepara Tri Wijatmoko.

Lebih lanjut dia mengemukakan, anggaran Rp 3,5 miliar yang ditetapkan pemkab sebelumnya sudah melalui penghitungan. Termasuk anggaran bagi panwas di seluruh TPS. Penetapan itu, dikatakan Tri, sudah mengacu pada Pilkada di daerah lain yang melaksanakan lebih dulu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah mengemukakan, anggaran Rp 3,5 miliar tersebut belum proporsional. Masih jauh dari kebutuhan. Jumlah tersebut, kata dia, hanya bisa memenuhi kebutuhan sekitar 30 persen.

“Banyak anggaran yang dibutuhkan misalnya, untuk honor panwas, baik tingkat kecamatan dan kabupaten, bimbingan teknis, sosialisasi, dan operasional. Selain itu, saat ini harus ada panwas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Itu berbeda dengan pilkada sebelumnya,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, kebutuhan panwas bertambah. Apalagi beradasarkan aturan, jika anggaran kurang, pilkada bisa ditunda. Untuk itu, dia meminta agar pemkab merasionalisasi anggaran tersebut.

Editor : Kholistiono

Deal! Anggaran untuk Pilkada Jepara Rp 25,5 Miliar

Wakil Bupati Jepara Subroto menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Wakil Bupati Jepara Subroto menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pilkada sebesar Rp 25,5 miliar lebih yang dibebankan ke APBD Kabupaten telah diparaf Wakil Bupati Jepara, Subroto, di ruang kerjanya, Jumat (22/4/2016).

Kabid Anggaran pada DPPKAD Jepara, Subiyanto mengemukakan, anggaran Rp 25,5 miliar lebih itu, akan dicairkan dalam tiga tahap. Sebanyak Rp 10 miliar dicairkan dari APBD 2016, Rp 6 miliar pada APBD Perubahan 2016, dan Rp 9 miliar lebih pada APBD 2017.

“Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pilkada hingga pelaksanaan pemilihan. Sedangkan mekanisme pencairannya akan langsung ditransfer dari kas pemkab ke rekening KPUD Jepara,” kata Subiyanto.

Menurutnya, untuk anggaran tahap pertama, akan dicairkan saat NPHD selesai ditandatangani Ketua KPU dan Bupati Jepara. Anggaran tahap kedua akan dicairkan paling lambat pada Oktober, dan tahap ketiga, akan dicairkan pada pekan kedua Januari 2017, paska APBD 2017 ditetapkan.

“Meskipun akan cair, namun perlu diingat, bahwa pemkab bisa menunda pencairan jika pihak pertama (KPU –red) tak memenuhi persyaratan. Selain itu, KPU juga memiliki kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) tiga bulan setelah penyelenggaraan pilbup,” ungkapnya.

Selain itu, jika terdapat sisa anggaran, maka wajib dikembalikan. Sebaliknya, jika nanti biaya pilkada kurang, maka pemkab akan memberikan kucuran anggaran lagi. Termasuk jika ada pilkada ulang atau susulan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jepara M Haidar Fitri mengemukakan, pihaknya akan segera menggunakan anggaran tahap pertama yang akan segera cair. Dia mengaku lega, lantaran penganggaran pilkada memang melalui serangkaian pembahasan panjang.

Hadir dalam kesempatan itu, dari pihak KPU, selain ketua, juga komisioner lainnya dan staf KPU. Dari Pemkab Jepara hadir Kabid Anggaran pada DPPKAD Subiyanto, Kabag Tata Pemerintahan Arwin Noor Isdiyanto, Kabag Hukum M Nursinwan, dan Kepala Bekesbangpol Istono.

Editor : Kholistiono

Pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Disebut Masih Tahap ‘Otak Atik Gathuk’

Aris Isnandar (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Aris Isnandar (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017, sejumlah figur dan tokoh yang ingin mencalonkan diri sudah mulai melakukan gerakan. Hanya saja, sampai saat ini belum nampak jelas siapa pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati.

Politisi asal Partai Gerindra Aris Isnandar menilai, bahwa sampai saat ini belum nampak siapa berpasangan dengan siapa yang positif bakal maju dalam pilkada nanti. Bahkan, dia menganggap saat ini masih tahap otak atik gathuk.

“Ini masih tahap otak atik gathuk. Semua figur yang telah menyatakan diri bakal mencalonkan diri, masih mencari-cari pasangan yang akan digandeng,” ujar Aris kepada MuriaNewsCom, Selasa (12/4/2016).

Menurut dia, selama ini memang deklarasi bakal calon yang dilakukan oleh sejumlah figur baru sebatas deklarasi perseorangan, belum berpasangan. Untuk itu, dia sendiri yang sempat menjadi calon wakil bupati pada pilkada periode lalu, masih belum menyatakan diri bakal nyalon lagi atau tidak pada Pilkada 2017 nanti.

“Saya sampai saat ini belum menyatakan nyalon atau tidak. Kalau yang melamar saya untuk jadi wakil ada, tapi baru sebatas omong-omongan,” terangnya.

Dari pantauan MuriaNewsCom, sejumlah figur telah memasang gambar, baik di mobil maupun di pinggir jalan, dengan tulisan bernada minta dukungan menuju Pilkada 2017. Namun, mereka hanya memasang gambar dirinya sendiri tanpa didampingi bakal calon wakil yang digandeng.

Editor : Kholistiono

Suhu Politik di Jepara Mulai Memanas

Melalui papan yang terpasang di alun-alun, KPU Jepara menyatakan siap memulai tahapan pilkada (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Melalui papan yang terpasang di alun-alun, KPU Jepara menyatakan siap memulai tahapan pilkada (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Mendekati dimulainya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jepara, suhu politik di Kota Ukir mulai memanas. Meski pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jepara belum dibuka, sejumlah kejutan mulai bermunculan.

Kejutan tersebut dapat dilihat mulai dari partai berlambang kabah, PPP yang menyatakan mengusung Subroto, sebagai bakal calon bupati meski tidak secara struktural, lantaran partai tersebut masih dalam kondisi kisruh.

Kemudian, kejutan terjadi pada sesi penjaringan bakal calon bupati dari partai berlambang kepala banteng, PDIP. Ada sejumlah nama dengan berbagai latarbelakang mengikuti penjaringan tersebut.

Selanjunya, yang paling mengejutkan bagi sebagain besar publik adalah incumbent Ahmad Marzuqi yang secara tiba-tiba bergabung dalam penjaringan di PDIP. Sebab, selama ini sosok Marzuqi yang populer sebagai seorang kiai itu sangat lekat dengan partai PPP.

Tak sampai disitu, beberapa sosok di Jepara juga menyatakan bakal mencalonkan diri dengan cara mendatangi kantor KPU Jepara. Bahkan, terakhir, seorang mantan pejabat eksekutif di Pemkab Jepara, Supriyanto menyatakan diri bakal mencalonkan diri melalui jalur independen dengan didampingi mantan Anggota DPRD Jepara Achlis Djunaidi.

Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Jepara Istiono menyampaikan, secara umum kondisi politik saat ini masih baik. Namun, suhu pertarungan mulai sedikit memanas. Itu lantaran, sejumlah partai politik mulai melakukan penjaringan bakal calon yang akan diusung, serta upaya dari masing-masing pengusung untuk mendapatkan restu dari publik mulai dilakukan.

“Situasi mulai hangat dan kelihatannya sedikit memanas. Peta kekuatan politik masing-masing tokoh yang akan maju sudah mulai terlihat,” ujar Sutono kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, tensi suhu politik mulai benar-benar memanas apabila tahapan pilkada serentak sudah memasuki tahapan pendaftaran di KPU.

Disinggung potensi gesekan antarpendukung calon bupati, Istiono menyampaikan, potensi tersebut ada. Namun, angkanya relatif kecil. Itu karena masyarakat saat ini sudah melek politik.

Editor : Kholistiono

Ini Bukti Keseriusan Supriyanto-Achlis Bakal Nyalon Lewat Jalur Independen

bakal-calon

 

MuriaNewsCom, Jepara – Mantan Kepala Badan Perizinan (sekarang BPMPPT) Kabupaten Jepara, Supriyanto dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara periode 2009-2014 Achlis Djunaidi berencana mencalonkan diri sebagai pasangan bupati  dan wakil bupati pada Pilkada Jepara 2017 mendatang.

Untuk menunjukkan keseriusannya, mereka telah mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, untuk melakukan deklarasi mereka sekaligus menanyakan kejelasan mengenai berbagai hal yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri. Selain itu, mereka juga mengaku telah memiliki tim yang bakal mensukseskan rencana untuk bersaing di Pilkada Jepara.

“Sebagai bukti keseriusan maju melalui jalur independen, kami dan pengusung sudah menyiapkan segala hal. Termasuk menerjunkan tim hingga tingkat RT yang tersebar di 14 kecamatan,” ujar Supriyanto.

Menurut dia, target awalnya, tiap RT bisa terkumpul minimal 20 KTP dan pernyataan dari warga untuk memilih pasangan Supriyanto-Achklis. Tapi dari hasil konsultasi dengan KPU, ternyata syarat KTP 6,5 persen dari DPT Pemilu terakhir kemungkinan berubah.“Untuk mengamankan, maka wilayah gemuk akan dimaksimalkan sehingga tak kerja dua kali,” kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Anik Sholihatun mengatakan, dirinya berpesan agar keduanya (Supriyanto-Achlis) serius maju sebagai bakal calon melalui jalur independen. Tidak hanya datang dan berkonsultasi.

Menurutnya, KPU memang mendorong putra dan putri terbaik yang memiliki modal sosial besar agar maju melalui jalur manapun.

“Kami sebagai pihak penyelenggara memberikan dorongan kepada siapapun untuk berani mencalonkan diri,” katanya.

Editor : Kholistiono

Alokasi Dana Pengawasan Pilkada Jepara 2017 Dinilai Masih Jauh dari Ideal

 

Pilkada Jepara

 

MuriaNewsCom, Jepara – Anggaran untuk pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017, yang bersumber dari APBD Kabupaten dinilai masih jauh dari ideal.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan melalui Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Teguh Purnomo mengatakan, jika anggaran yang disediakan Pemkab Jepara melalui APBD 2016 dinilai masih kurang.

“Bawaslu Jawa Tengah telah mengusulkan proposal anggaran pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 kepada Pemda Jepara sebesar Rp 9.054.439.000. Jumlah tersebut dengan asumsi jumlah  pengawas pemilihan lapangan (PPL) sebanyak 195 orang dan jumlah pengawas TPS sebanyak 2184,” ujarnya beberapa hari lalu.

Namun, usulan anggaran yang diajukan tersebut, hanya disetujui sebesar Rp 3,5 miliar. Alasannya, katanya bahwa jumlah TPS hanya 1.861 dan DPT sebanyak 901.082 orang.

Selain itu, Pemkab Jepara juga disebut membandingkan anggaran dari kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Demak. Hal itu, menjadi salah satu bahan pertimbangan mengenai usulan anggaran.

Terkait hal ini, pihaknya akan terus mengkomunikasikan dengan pihak eksekutif. Karena, anggaran yang cukup banyak justru ada pada pengawas pilkada garda paling depan, yaitu pengawas TPS yang masing-masing TPS nantinya akan ada satu pengawas.

“Jika nantinya dipandang perlu, selain kami melakukan komunikasi dengan bupati dan sekda. Kami juga akan melakukan audensi dengan DPRD,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Penyerahan Syarat Pencalonan Dilakukan Juli

Pilkada Jepara

 

MuriaNewsCom, Jepara – Meski saat ini para calon bupati maupun wakil bupati yang hendak maju di Pilkada Jepara 2017 sudah mulai bermunculan, namun sejauh ini mereka hanya perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara belum membuka tahapan pilkada secara resmi. Tahapan itu baru akan dimulai kurang lebih tiga bulan lagi.

Ketua KPU Jepara M Haidar Fitri menjelaskan, sampai saat ini jadwal tahapan pilkada secara resmi belum ada. Hanya saja, berdasarkan perkiaraan, pada 16 -30 Juli dilakukan penyerahan syarat dukungan, dan selanjutnya dilakukan verifiasi faktual.

”Jika sudah memenuhi syarat dan kuota, selanjutnya akan ditetapkan sebagai pasangan calon pada 30 September. Tiga hari sesudah penetapan, baru proses kampanye,” kata Haidar kepada MuriaNewsCom, Senin (4/4/2016).

Sementara untuk proses pengenalan yang dilakukan di luar masa kampanye, menurut Haidar, hendaknya dilakukan sosialisasi sebagai bentuk pengenalan terlebih dahulu.

Tapi Haidar mengingatkan agar tidak ada bau kampanye dalam sosialisasi yang dilaksanakan mereka yang hendak mencalonkan diri. Serta harus taat pada Perda K3.

”Selain itu, untuk surat pernyataan dukungan, hendaknya menggunakan formulir resmi dari KPU. Sebab hanya formulir itu yang sah,” imbuhnya.

Editor: Merie

Jelang Pilkada 2017, Ini Sikap NU Jepara

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Jepara 2017 mendatang, situasi politik di kota ukir mulai ramai. Namun, dalam konteks ini, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara menegaskan tidak berpolitik praktis.

Ketua PCNU Jepara Hayatun Nufus Abdullah al-Hafidz mengatakan NU sesungguhnya berpolitik kebangsaan, bukan berpolitik praktis lewat jalan kepartaian.

Kekhawatiran berlebih jika NU Jepara pada momen Pilkada 2017 dibawa ke ranah politik praktis, dengan mendukung calon perorangan tertentu, ditepis Kiai yang kerap disapa mbah Yatun itu.

”Pendekatan yang dilakukan oleh calon-calon bupati Jepara kepada tokoh-tokoh dan Kiai NU memecah belah kebersamaan warga NU. Kadang-kadang ada yang kebelet, akhirnya keblosok-blosok. Kita memanage politik siyasah NU yang halus, tidak penuh konflik. Inilah politik kebangsaan NU,” ujar mbah Yatun.

Lebih lanjut dia mengemukakan, untuk menjamin jika dalam politik kebangsaan tidak akan melemahkan NU. Bahkan dia memberikan garansi dengan konsep-konsep yang dicanangkan tanpa memecah-belah persatuan NU.

”Saya punya konsep yang menjamin persatuan agar kebijakan pemerintah daerah bisa menyentuh masyarakat. Saya ingin NU mandiri. Perangkat eksekusi sudah saya siapkan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Rais Syuriah PCNU Jepara, kiai Ubaidillah Umar. Pihaknya tidak bisa memaksa pilihan masing-masing pengurus untuk memilih siapa pemimpin Jepara nanti. Baginya, hal itu merupakan hak masing-masing individu. Namun, semua Majelis Wakil Cabang (MWC) NU di semua Kecamatan yang ada di Jepara harus menjaga persatuan agar NU tetap utuh dan selamat dari permainan politik praktis.

”Jangan sampai terbaca bahwa Syuriah dan Tanfidziyyah menggiring orang-orang kepada calon tertentu,” imbuhnya.
Himbauan dan arahan mengenai sikap NU Jepara saat Pilkada 2017 tersebut juga telah disampaikan beberapa kali secara langsung kepada 16 MWC NU Jepara dan pengurus yang berada di PCNU Jepara. Sehingga harapannya saat Pilkada nanti, NU Jepara tidak terpecah belah dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Editor : Titis Ayu Winarni

PDIP Kenalkan Bakal Calon yang Akan Diusung pada Pilkada Jepara 2017

Sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati yang maju lewat PDIP (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati yang maju lewat PDIP (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jepara memperkenalkan sejumlah Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang bakal diusung oleh mereka pada Pilkada 2017 nanti. Tujuh bakal calon bupati dan dua bakal calon wakil bupati hadir dalam kesempatan tersebut.

Semuan balon yang hadir adalah mereka yang telah mengembalikan dan memenuhi berkas persyaratan pada sesi penjaringan yang digelar pada 29 Februari hingga 12 Maret 2016 lalu. Acara pengenalan balon dari PDIP ini digelar bersamaan dengan pelantikan pengurus badan sayap partai berlambang kepala banteng tersebut, di Kantor DPC PDIP Jepara, Kamis (17/3/2016).

Ketua DPC PDIP Jepara Dian Kristiandi mengemukakan, proses penjaringan yang dilakukan oleh DPC ini merupakan tahap awal. Nantinya, akan mulai dilakukan proses di tingkat DPD Jawa Tengah, dan dilanjutkan di DPP.

“Ada tiga pintu yang bisa dimasuki untuk mengikuti penjaringan di PDIP. Bisa melalui DPC, bisa di DPD, dan bisa pula di DPP PDIP. Kami di partai membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua orang, siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun wakil bupati,” ujar Andi.

Menurut dia, pihaknya kembali menegaskan, bahwa selama proses penjaringan dan sampai turunnya Surat Keputusan (SK) dari DPP PDIP, para bakal calon tidak dipungut biaya serupiahpun. Bahkan, dia menyatakan berani mempertaruhkan jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Jepara sekaligus ketua DPRD Jepara, jika ada penarikan biaya untuk mendapatkan SK dari DPP PDIP.

“Kita semua harus fair, proses ini terbuka dan transparan. Kalau sampai ada penarikan biaya untuk mendapatkan SK, saya berani mempertaruhkan jabatan saya, baik sebagai ketua partai maupun Ketua DPRD Jepara,” terangnya.

Pihaknya juga menyatakan, bahwa proses seleksi bakal calon yang dilakukan PDIP ini bukan hanya abal-abal. Namun, proses ini merupakan proses sungguhan. Dia menepis adanya isu yang menyatakan, bahwa PDIP telah memiliki calon yang sudah “dijatah” bakal menjadi calon yang diusung, sehingga proses seleksii hanya abal-abal saja.

“Jika ada suara seperti itu, saya tegaskan itu tidak benar. Proses ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan fair,” katanya.

Acara ini dihadiri semua PAC se-Kabupaten Jepara, para pengurus di tingkat cabang, dan sejumlah petinggi partai di tingkat DPD PDIP Jawa Tengah. Selain itu, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi juga Nampak hadir di tengah-tengah para kader partai ini.

Editor : Kholistiono

Baca juga : PDIP Laris Manis Jadi Jujugan Figur-figur yang Berniat Maju di Pilkada Jepara 2017 

Info Penting dari DPC PDI-P Jepara Buat Bakal Calonnya

pilkada_01

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 ini, partai berlambang kepala banteng, PDI-P di Jepara menjadi wadah yang paling laris bagi sosok yang ingin mencalonkan diri baik sebagai Bupati maupun Wakil Bupati. Sudah ada tujuh orang yang mengambil formulir penjaringan bakal calon di DPC PDI-P Jepara, dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari kader internal, PNS, pengusaha hingga TNI.

Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati DPC PDIP Jepara Setyo Budhi menjelaskan, dari tujuh orang yang mengambil formulir, dua orang mengambil posisi wakil bupati sedangkan sisanya calon bupati.

”Sampai saat ini belum ada yang mengembalikan formulir dan memberikan semua berkas persyaratan. Sebab memang diakui persyaratannya tidak gampang, butuh waktu untuk bisa melengkapi berkas-berkasnya. Ada 15 item yang kesemuanya mengacu pada persyaratan yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ungkap Budhi kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, proses pendaftaran atau pengambilan formulir akan diakhiri Sabtu (12/3/2016) besok. Semua yang mengambil formulir harus dikembalikan lengkap dengan sejumlah persyaratannya.

”Berkas itu semua akan dikirim ke Semarang pada 16 Maret. Kemudian dilakukan verifikasi berkas dilakukan di Semarang, termasuk nanti tes tertulis dan wawancara yang dilakukan oleh personel DPP PDIP,” jelasnya.

Meski begitu, lanjutnya, pihaknya belum mengetahui jadwal rentetan tes yang akan digelar di Semarang oleh pengurus DPP PDI-P. Menurutnya, yang jelas pihaknya memang hanya memiliki wewenang untuk penjaringan saja, sedangkan untuk seleksi dilakukan oleh pusat.

Sebelumnya Kolonel Dwi Surjatmodjo menjadi orang ketujuh yang mengambil formulir penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Jepara di PDIP Jepara, setelah enam orang yang mengambil formulir sebelumnya. Yakni Kabag Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Noor Isdiyanto pada 29 Febuari. Disusul Agus Prasetyo Yuwono, salah seorang pejabat di PDAM Jepara pada 1 Maret 2016 , kemudian giliran Nurrudin Amin (Gus Nung), Ketua DPC PKB Jepara yang mengambil formulir pada Jumat (4/3/2016).

Disusul Andang Wahyu Triyanto, anggota Badan Pendidikan dan Latihan DPD PDI P Jawa Tengah dan Hj. Sri Sulistiani, yang merupakan sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan DPC PDIP Jepara serta Anas Arba’ani awal pekan ini.

Editor : Titis Ayu Winarni

Semakin Seru, Kolonel Dwi Surjatmodjo Ikut Ramaikan Bursa Pencalonan Bupati Jepara

Bersama rombongan pendukung, Anggota TNI Kolonel Dwi mengambil formulir penjaringan Bakal Calon Bupati Jepara di Kantor DPC PDIP Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Bersama rombongan pendukung, Anggota TNI Kolonel Dwi mengambil formulir penjaringan Bakal Calon Bupati Jepara di Kantor DPC PDIP Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Salah satu anggota TNI, Kolonel Dwi Surjatmodjo akhirnya memastikan diri untuk maju sebagai Bakal Calon Bupati Jepara pada Pilkada 2017 nanti. Kepastian tersebut, setelah dirinya mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon bupati di PDIP Jepara, Kamis (10/3/2016).

Kolonel Dwi merupakan orang ketujuh yang telah mengambil formulir pendaftaran penjaringan Balon Bupati Jepara di partai berlambang kepala banteng tersebut. Anggota TNI aktif itu mengambil formulir di temani sejumlah pendukungnya.

Dwi mengaku memilih mengambil formulir di PDIP, lantaran partai ini yang lebih dulu membuka peluang. Selain itu, kata Dwi, partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Jepara itu merupakan partai terbesar di Jepara.

“Memang saya memilih ikut penjaringan di PDIP. Saya optimis akan mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju di pilbup mendatang,” kata Dwi kepada MuriaNewsCom, Kamis (10/3/2016).

Lebih lanjut Dwi mengaku, saat ini sudah ada gambaran soal wakil bupati yang akan mendampinginya kelak. Akan tetapi, dirinya belum mau menyebut nama. Hanya saja, dia menyatakan bahwa wakil bupati harus sevisi dan sejalan dengan bupatinya.

“Wakil itu harus sejalan dengan bupatinya, bisa datang dari orang partai atau kalangan professional, maupun yang lainnya,” jelasnya.

Dia menambahkan, keinginannya untuk maju dalam gawe lima tahunan yakni Pilkada 2017 nanti sudah kuat. Pihaknya sudah mempersiapkan strategi untuk bisa memenangkan pilkada, dan menjadi pemimpin Jepara yang baik, sesuai dengan keinginan rakyat Bumi Kartini.

Sebelumnya enam orang yang sudah mengambil formulir di PDIP Jepara, yakni Kabag Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Noor Isdiyanto pada 29 Febuari. Disusul Agus Prasetyo Yuwono, salah seorang pejabat di PDAM Jepara pada 1 Maret 2016, kemudian giliran Nurrudin Amin (Gus Nung), Ketua DPC PKB Jepara yang mengambil formulir pada Jumat 4 Maret.

Selanjutnya ada Andang Wahyu Triyanto, Anggota Badan Pendidikan dan Latihan DPD PDIP Jawa Tengah dan Sri Sulistiani, yang merupakan Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan DPC PDIP Jepara serta Anas Arba’ani awal pekan ini.

Editor : Kholistiono

Subroto Tantang Calon Bupati Lain di Pilkada Jepara

Wakil Bupati Jepara, Subroto siap maju di Pilkada Jepara 2017. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Wakil Bupati Jepara, Subroto siap maju di Pilkada Jepara 2017. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Wakil Bupati Jepara, Subroto menyatakan siap untuk maju sebagai calon Bupati Jepara di Pilkada 2017. Bahkan, kekuatan Subroto semakin hebat seiring dengan adanya sejumlah partai politik di Jepara yang diisukan bakal berkoalisi untuk mengusung Subroto menuju orang nomor satu di Kota Ukir.

“Ya, saya akan maju dengan diusung koalisi parpol. Ada beberapa parpol yang siap mengusung. Tapi dalam politik, dinamika bisa saja berubah saat mendekati hari H nanti dilihat saja,” kata Subroto, Selasa (8/3/2016).

Kepastian dirinya untuk maju sebagai calon Bupati Jepara telah dinyatakan dalam deklarasi yang digelar oleh keluarga besar PPP Jepara, di gedung Sunu Ngesti Tomo, pada Minggu (6/3/2016).

Subroto menyebut pendeklarasian pencalonan dirinya tersebut dilakukan keluarga besar PPP Jepara, bukan struktural seperti yang diketahui bahwa secara struktural PPP di Jepara pecah. Namun dalam kesempatan itu hadir Plt Ketua DPC PPP versi Suryadharma Ali, Sutarjo.

Selain itu juga para ulama dari partai tersebut, juga para pengurus di tingkat pengurus anak cabang. Hadir juga perwakilan dari beberapa partai politik, di antaranya Ketua Desk Pilkada PKB Muhammad Basuni, pengurus Partai Nasdem. Hadir juga beberapa anggota DPRD dari PPP.

Adapun anggota DPRD dari partai lain yang hadir adalah Sunarto dan Pratikno (Partai Nasdem), Eko Sudarmaji dan Muslih (PAN), juga Taufiq Rahman (Partai Demokrat). Hadir pula organisasi sayap PPP dari perempuan, yaitu Wanita Persatuan Pembangunan (WPP).

“Merekalah yang mendeklarasikan pencalonan dengan menanda tangani nota kesepahaman,” imbuhnya.
Beberapa bulan terakhir, PPP Jepara terkena dampak perpecahan di tingkat DPP, hingga akhirnya muncul empat kepungurusan dari berbagai versi. Ketidakjelasan itu yang disebut-sebut melahirkan forum silaturahmi ulama dan keluarga besar PPP Jepara.

Editor : Akrom Hazami

 

Baca juga : PDIP Laris Manis Jadi Jujugan Figur-figur yang Berniat Maju di Pilkada Jepara 2017 

Sulistiani, Perempuan Pertama yang Deklarasikan Diri Bakal Nyalon Bupati Jepara

Sri saat mengambil formulir penjaringan bakal calon Bupati di kantor PDI-P Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Sri saat mengambil formulir penjaringan bakal calon Bupati di kantor PDI-P Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2017, sejumlah sosok mulai bermunculan dan berniat mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara. Sosok perempuan pun tak mau kalah, kini kader partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) Jepara, Sri Sulistiani menyatakan siap untuk maju sebagai bakal calon Bupati Jepara melalui kendaraan PDI-P.

Dirinya termasuk dari lima orang yang telah mengambil formulir penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara di PDI-P. Memang, partai berlambang kepala banteng ini memiliki daya pikat tersendiri oleh sejumlah tokoh di Jepara untuk menjadi kendaraan politiknya saat Pilkada nanti. Kelima tokoh yang telah mengambil formulir penjaringan berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat pegawai negeri sipil (PNS), mantan direktur perusahaan milik negara, pengusaha, tokoh agama, hingga kader di internal partai.

Sri Sulistiani yang juga berlatar belakang pengusaha menyatakan terusik, dengan belum adanya kaum wanita Jepara yang berani berinisiatif dalam proses Pilbup Jepara. Dirinya berharap bisa menjunjung derajat kaum wanita Jepara menjadi sama rasa sama rata dalam kehidupan politik di Jepara. Sejumlah rencana sebagai calon bupati sudah disiapkannya. Namun dirinya menyatakan belum waktunya untuk menyampaikan ke publik.

”Satu hal yang ingin saya sampaikan, keputusan saya mengambil formulir adalah pesan bagi semua masyarakat Jepara jika wanita Jepara sebenarnya juga mampu memimpin di sini. Jika di Jawa Timur ada ibu Risma, maka di Jepara juga harus ada wanita yang berani mengambil peran sebagai pemimpin. Saya menyiapkan untuk hal itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penjaringan Balon Bupati/Wakil Bupati PDI P Jepara, Setia Budi menyatakan sejak membuka Konvensi (Penjaringan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati) pada 29 Febuari lalu hingga saat ini sudah menerima 5 orang yang mengambil formulir pendaftaran. Terakhir kemarin, ada dua orang dari internal partai yakni Andang Wahyu Triyanto, salah seorang anggota Badan Pendidikan dan Latihan DPD PDI P Jawa Tengah dan Sri Sulistiani, yang merupakan sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan DPC PDIP Jepara.

Menurut dia, sebelum mereka berdua, pada 29 Febuari, Arwin Noor Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Jepara, menjadi orang pertama yang mengambil formulir. Kemudian disusul Agus Prasetyo, salah seorang pejabat di PDAM Jepara mengambil formulir pada 1 Maret 2016. Menyusul dua orang tersebut, giliran Nurrudin Amin (Gus Nung) Ketua DPC PKB Jepara juga mengambil formulir pada keesokan harinya.

Editor : Titis Ayu Winarni

PDIP Laris Manis Jadi Jujugan Figur-figur yang Berniat Maju di Pilkada Jepara 2017

ilustrasi

ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Formulir penjaringan untuk bakal calon bupati di PDIP Jepara laris manis diserbu sejumlah tokoh yang berencana mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara pada Pilkada 2017 mendatang, melalui kendaraan partai berlambang kepala banteng tersebut. Sedikitnya sudah ada lima orang dari berbagai latar belakang yang telah mengambil formulir tersebut.

Ketua Panitia Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati dari PDIP Jepara Setia Budi mengemukakan, sejak membuka penjaringan bakal calon pada 29 Febuari lalu, hingga saat ini sudah menerima 5 orang yang mengambil formulir pendaftaran.

“Terakhir kemarin, ada dua orang dari internal partai yakni Andang Wahyu Triyanto, salah seorang anggota Badan Pendidikan dan Latihan DPD PDIP Jawa Tengah dan Sri Sulistiani, yang merupakan Sekretaris Badan Pendidikan dan Latihan DPC PDIP Jepara,” kata Budi kepada MuriaNewsCom.

Menurut dia, sebelum mereka berdua, pada 29 Febuari, Arwin Noor Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Jepara, menjadi orang pertama yang mengambil formulir. Kemudian disusul Agus Prasetyo, salah seorang pejabat di PDAM Jepara mengambil formulir pada 1 Maret 2017. Menyusul dua orang tersebut, giliran Nurrudin Amin (Gus Nung) Ketua DPC PKB Jepara juga mengambil formulir pada keesokan harinya.

“Jadi sudah ada 5 orang mengambil formulir. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu mereka mengembalikan syarat-syarat yang kami tetapkan. Sejauh ini belum ada yang menyampaikan persyaratan yang diwajibkan,” ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang yang mengambil formulir dari internal partai, yakni Andang Wahyu Triyanto menyatakan, dirinya mengambil formulir sebagai calon bupati. Meski begitu, dirinya mengaku siap dipasangkan menjadi calon wakil bupati jika memang ada calon bupati yang berkualitas.

“Jika tidak ada calon yang dinilai berkualitas, baik dari internal maupun eksternal PDIP Jepara, maka saya akan tetap akan mencoba maju terus menjadi calon bupati,” terangnya.

Masuknya Andang sebagai bursa bakal calon bupati Jepara di PDIP semakin melengkapi latar belakang para pengambil formulir tersebut. Selain sebagai aktivis partai, dirinya juga berasal dari kalangan pengusaha.

Editor : Kholistiono

Video – Mantan Dirut PDAM Jepara Ambil Formulir Penjaringan Calon Bupati di PDIP

Agus Prasetyo Yuwono bersama para relawannya saat mendatangi kantor DPC PDIP Jepara, untuk mengambil formulir pendaftaran penjaringan Bakal Calon Bupati Jepara 2017 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Agus Prasetyo Yuwono bersama para relawannya saat mendatangi kantor DPC PDIP Jepara, untuk mengambil formulir pendaftaran penjaringan Bakal Calon Bupati Jepara 2017 (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Setelah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Nur Isdiyanto mendeklarasikan diri untuk maju sebagai Bakal Calon Bupati Jepara dengan mendaftarkan diri pada sesi penjaringan bakal calon dari PDIP Jepara,kali ini giliran mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jepara Agus Prasetyo Yuwono yang mendatangi kantor DPC PDIP Jepara untuk mengambil formulir.

Agus datang bersama belasan relawan dengan lima mobil yang telah dipasangi gambar dirinya. Dia menyatakan dengan tegas niatan untuk ambil bagian di Pilkada Jepara sebagai Bakal Calon Bupati Jepara.

“Saya yakin dengan PDIP ini, makanya saya ingin mencalonkan diri dalam pilkada nanti melalui PDI-P,” ujar Agus yang juga merupakan adik kandung tokoh PDIP Jepara Almarhum Yuli Nugroho, kepada MuriaNewsCom, Selasa (1/3/2016).

Menurutnya, dirinya yakin bakal menjadi calon bupati dalam gelaran Pilkada 2017 nanti. Sebab, sejumlah modal telah dia miliki, baik dukungan dari warga maupun dari para tokoh di Jepara maupun di luar Jepara.
“Saya juga mendapatkan restu dari Mbah Maimun Zubair. Sekitar satu tahun lalu, saya sudah mulai melakukan sosialisasi tentang rencana pencalonan bupati kepada masyarakat. Baik kepada kalangan atas, menengah hingga bawah. Hampir semua wilayah di Jepara sudah saya datangi,” terang Agus.

Lebih lanjut dia mengemukakan, dirinya ingin melanjutkan perjuangan sang kakak, yang dulunya memang dikenal sebagai politisi ulung di Jepara, dan menjabat sebagai Ketua DPRD Jepara sekaligus pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Jepara. Dirinya yakin, jika PDIP bakal meloloskan dirinya dalam proses penjaringan ini.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Jepara Dian Kristiandi kembali menyatakan, bahwa DPC PDIP hanya melakukan proses penjaringan, dan hasilnya diserahkan kepada DPP PDIP. Menurut dia, semua orang boleh mendaftarkan diri dan mengikuti penjaringan bakal calon ini.

“Yang menyetujui siapa yang nanti akan diusung PDIP Jepara adalah DPP PDIP, bukan DPC PDIP Jepara,” katanya.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Nyatakan Maju di Pilkada Jepara, Arwin Klaim Dapat Restu dari Wakil Bupati

Video – Nyatakan Maju di Pilkada Jepara, Arwin Klaim Dapat Restu dari Wakil Bupati

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Nur Isdiyanto (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Nur Isdiyanto (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara Arwin Nur Isdiyanto secara resmi menyatakan diri maju sebagai Bakal Calon Bupati, setelah mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon di kantor partai PDIP Jepara, Senin (29/2/2016). Dia mengaku telah mendapatkan restu dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Bupati Jepara Subroto.

“Saya sudah mendapatkan restu dari orang tua, dan Pak Wabup. Saya sempat menghadap ke Pak Wabup dan beliau meminta keinginan saya untuk maju dilanjutkan saja,” ujar Arwin kepada MuriaNewsCom, Senin (29/2/2016).

Menurutnya, meski bupati dan wakil bupati yang saat ini masih menjabat belum secara terang-terangan maju lagi sebagai bakal calon di Pilkada 2017,namun, dirinya tidak sungkan-sungkan untuk terlebih dahulu mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati.

“Ini saya mengawali untuk terang-terangan. Saya pilih partai PDIP karena yang sudah membuka pendaftaran dan beberapa pertimbangan lainnya,” ungkap Arwin.

Lebih lanjut dia mengemukakan, sejauh ini dirinya cukup optimistis mampu berkompetisi di pilkada ini. Bahkan, dirinya siap menantang siapa saja, dengan berbagai acara agar memenangkan Pilkada 2017.

“Saya siap dan mantap untuk maju dan memenangkan Pilkada 2017 sebagai Bupati Jepara,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

 

Baca juga : Pilkada Jepara Semakin Seru, Seorang PNS Ramaikan Bursa Pencalon Bupati

Pilkada Jepara Semakin Seru, Seorang PNS Ramaikan Bursa Pencalon Bupati

Arwin Nur Isdiyanto mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati di kantor PDIP Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

Arwin Nur Isdiyanto mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati di kantor PDIP Jepara (MuriaNewsCom/Wahyu Khoiruz Zaman)

 

MuriaNewsCom, Jepara – Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Jepara bernama Arwin Nur Isdiyanto meramaikan bursa Calon Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017. Dengan berseragam PNS, dia mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon bupati di Kantor PDIP, Senin (29/2/2016) siang.

Arwin yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara, mengaku sangat siap menjadi orang nomor satu di Kota Ukir. Dia mengaku mendapatkan dorongan yang kuat, baik dari rakyat maupun maupun pejabat desa di sejumlah desa yang ada di Jepara.

“Saya memilih PDIP ini karena partainya besar dan bisa mengusung calon. Selain itu, visi dan misi PDIP juga sesuai arah dan tujuan saya untuk memajukan Jepara agar lebih baik,” ujar Arwin kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, sebagaimana pendapat masyarakat, dirinya dianggap layak menduduki posisi orang nomor satu. Selain memiliki pengalaman di pemerintahan, juga tidak memiliki skandal. Sebelum menyatakan secara resmi keinginannya untuk mencalonkan diri dan mendaftar di PDIP, dirinya sudah memulai wacana tersebut beberapa pekan yang lalu melalui akun facebooknya.

“Banyak yang memberikan dukungan melalui sosial media. Hingga akhirnya saya memantapkan diri untuk mencalonkan diri,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPC PDIP Jepara Dian Kristiandi mengatakan, pihaknya bertugas membuka penjaringan bakal calon saja. Untuk keputusan siapa yang akan diusung PDIP, bakal ditetapkan DPP.

“Setelah mendaftarkan, dengan mengambil formulir. Nantinya bakal calon mengembalikan formulir yang sudah diisi dan dipenuhi segala persyaratannya. Seperti KTP, NPWP dan  lainnya sebagaimana yang disyaratkan oleh KPU,” kata Dian.

Editor : Kholistiono

Baca juga : Nyalon Bupati Jepara, Aris Isnandar : Ada yang Mendorong Saya Maju