8 Karyawan Terancam Di-PHK

Warga yang tergabung dalam PETIR melakukan demo terhadap PT. Omya Indonesia, Rabu (27/1/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Warga yang tergabung dalam PETIR melakukan demo terhadap PT. Omya Indonesia, Rabu (27/1/2016). (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Buntut demo yang dilakukan warga Desa Wonokerto, Kecamatan Sale, Rembang, sekaligus karyawan yang mengatasnamakan Pemuda Terongan Independen Rasional (PETIR) terhadap PT Omya Indonesia, ada karyawan yang terancam di-PHK.

Hal tersebut diketahui setelah pertemuan antara demonstran dengan perwakilan PT Omya Indonesia dan PT Graha Sekar Kencana (GSK). Manajemen perusahaan tambang itu beralasan ada delapan karyawan yang hendak dikeluarkan. Karena dinilai tidak memenuhi standar tes tulis dan psikologis yang diadakan oleh perusahaan beberapa hari yang lalu.

Menurut perwakilan karyawan, Wahyu Haka, pertemuan dengan PT GSK diikuti oleh 42 karyawan. Mereka adalah warga asli Desa Wonokerto, lokasi PT Omya Indonesia beroperasi. Sesaat setelah pertemuan, hanya 34 karyawan saja yang melakukan tanda tangan kontrak.
Oleh karena itu, semua karyawan sepakat terus menuntut agar delapan rekan mereka tetap diperbolehkan kembali bekerja. Apalagi mereka merupakan warga lokal dan semestinya mendapatkan prioritas dari perusahaan.

“Kami akan kompak bagaimanapun juga delapan rekan lainnya jangan dikeluarkan. Sebab, mereka tidak memiliki kesalahan mendasar,”kata Wahyu.

Ia dan rekan karyawan lainnya akan mencoba meminta bantuan kepada Pemerintah Desa Wonokerto mendesak PT Omya Indonesia mempekerjakan delapan karyawan tersebut.
Kades Wonokerto, Eko Cahyanto mengaku, sudah melakukan pemanggilan kepada manajemen PT Omya Indonesia. Pertemuan dengan delapan karyawan yang statusnya tidak diperpanjang pun juga sudah diagendakan.

Menurutnya, PT Omya memberikan peluang agar delapan karyawan tersebut bisa kembali dipekerjakan. Salah satu catatannya adalah Pemerintah Desa Wonokerto memberikan sebuah jaminan tertentu.

Editor : Akrom Hazami

Ini Reaksi Pemkab Rembang Dengar Karyawan Unilever di Rembang di-PHK

Ilustrasi PHK (AKROM HAZAMI)

Ilustrasi PHK 

 

REMBANG – Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang menyatakan belum menerima laporan dari PT Fajar Mulia Abadi terkait dirumahkannya puluhan pekerja dan ditutupnya perusahaan gudang distributor Unilever itu.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Rembang Waluyo ketika dihubungi MuriaNewsCom, mengaku belum mendapatkan laporan dirumahkannya 55 karyawan lantaran dugaan penggelapan. ”Belum dapat laporan,” jelasnya singkat.

Disinggung apakah pihak perusahaan wajib melaporkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran tersebut, Waluyo masih enggan berkomentar. Dia menegaskan masih menunggu informasi. “Maaf sampai saat ini belum ada laporan ke dinas saya,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PHK besar-besaran dilakukan oleh pihak managemen perusahaan gudang distributor Unilever PT Fajar Mulia Abadi di Rembang, Senin (4/1/2016). Diduga PHK terpaksa dilakukan lantaran terkait kasus penggelapan.

Tak tanggung-tanggung, akibat dari penggelapan itu perusahaan mengalami pailit setelah merugi sekitar Rp 1 miliar. Sehingga memaksa pihak pemilik untuk menutup usahanya dan merumahkan karyawan. (AHMAD WAKID/AKROM HAZAMI)

55 Karyawan Unilever di Rembang Di-PHK, Ada Apa?

Ilustrasi PHK (AKROM HAZAMI)

Ilustrasi PHK (AKROM HAZAMI)

 

REMBANG – Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dilakukan oleh Manajemen Perusahaan gudang distributor Unilever PT Fajar Mulia Abadi di Rembang, Senin (4/1/2016). Diduga PHK terpaksa dilakukan lantaran terkait kasus penggelapan.

Sebanyak 55 orang karyawan gudang distributor Unilever yang berlokasi di jalan raya Rembang – Blora, Dukuh Mbesi, Desa Kedungrejo, Kecamatan/Kabupaten Rembang, dirumahkan. Belum diketahui pasti penyebab dirumahkannya seluruh karyawan tersebut.

Namun dari info yang dihimpun, perusahaan terpaksa melakukan PHK, karena karyawan melakukan penggelapan uang hasil penjualan.

Tak tanggung-tanggung, akibat dari penggelapan itu perusahaan mengalami pailit setelah merugi sekitar Rp 1 miliar. Pihak pemilik akhirnya menutup usahanya dan merumahkan karyawan.

Sebagaimana diketahui pula, terkait dugaan penggelapan tersebut, Manajer Agus Rahmad telah lebih dulu dikeluarkan pihak perusahaan pada Oktober 2015 lalu. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik perusahaan terkait persoalan tersebut.

Kepala Satuan Samapta Bhayangkara Polres Rembang, AKP Bhinuka yang bertugas mengawal di kantor perusahaan mengatakan, selama proses PHK tidak ada gejolak dari karyawan, sehingga kegiatan berlangsung aman dan lancar.

“Pesangon yang diberikan kepada 55 karyawan berkisar antara Rp 1.200.000, sampai Rp 1.900.000,- tergantung posisi atau kedudukan dan masa kerja masing masing karyawan,” katanya.

Namun soal terkait adanya dugaan penggelapan, Bhinuka belum bisa memastikan. “Silakan konfirmasi ke Dinsosnakertrans soal penyebab PHK dan GM-nya dipecat dengan dugaan penggelapan belum jelas,” tandasnya. (AHMAD WAKID/AKROM HAZAMI)

Puluhan Pengusaha Garmen Pati ‘Menangis’ Lihat Dolar

 

sejumlah pekerja industri rumahan garmen di Desa Kuryokalangan tengah menjahit bahan kain untuk membuat celana. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

sejumlah pekerja industri rumahan garmen di Desa Kuryokalangan tengah menjahit bahan kain untuk membuat celana. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Sebagai salah satu sentra produk garmen di Kabupaten Pati, Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus sempat mengalami puncak kejayaan bisnis di Indonesia. Sebagian besar pasar mereka di Luar Jawa.

Dalam satu desa saja, sedikitnya lebih dari 20 pengusaha berhasil membuat desa tersebut menjadi sentra garmen. Namun, nasib tidak berpihak kepada mereka setelah dolar Amerika menguat tajam terhadap rupiah hingga Rp 14.400.

Safuan, salah satu pengusaha garmen mengklaim, penurunan penjualan produk garmen mereka terjun bebas hingga 70 persen. “Kenaikan bahan baku yang disebabkan menguatnya dolar membuat penjualan juga turun drastis,” keluhnya kepada MuriaNewsCom, Senin (21/9/2015).

Imbas yang lebih masif, kondisi ekonomi di Indonesia yang semakin sulit ini menyebabkan penurunan jumlah pengusaha garmen di desa tersebut. “Kalau sekarang, pengusaha yang masih bertahan sekitar enam orang saja. Itu pun berat, karena harus menghidupi pekerja,” pungkasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

 

Pengusaha Garmen di Gabus Pati Kena ‘Pukul’ 

ejumlah pekerja tengah menjahit bahan kain untuk dijadikan celana. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

ejumlah pekerja tengah menjahit bahan kain untuk dijadikan celana. (MuriaNewsCom/LISMANTO)

 

PATI – Imbas kenaikan dolar Amerika terhadap rupiah sampai sekarang masih dirasakan sejumlah pengusaha. Mereka seperti kena ‘pukul’ atau kena imbas dolar naik. Salah satunya, pengusaha garmen di Desa Kuryokalangan, Kecamatan Gabus, Pati.

Safuan, Misalnya. Ia merasa terbebani dengan dampak menguatnya dolar Amerika terhadap rupiah. “Dolar menguat, kenaikan bahan baku mencapai 10 persen. Padahal, kami dituntut pasar untuk tidak menaikkan produk garmen,” ujar Safuan saat ditemui MuriaNewsCom, Senin (21/9/2015).

Karena itu, ia mencoba untuk mengakali dengan cara membeli bahan baku secara kiloan. “Kami siasati dengan membeli bahan secara kiloan. Makanya, sampai saat ini harga produk garmen masih tetap, tidak naik,” imbuhnya.

Kendati demikian, ia mengaku kelimpungan merasakan imbas menguatnya dolar hingga tembus Rp 14.453. “Selain itu, saya menyiasati dengan cara memperkecil ukuran bahan antara 1 hingga 2 cm,” tandasnya. (LISMANTO/AKROM HAZAMI)

Pengusaha Mebel di Jepara Mulai Khawatir Kehilangan Karyawan

 

ana saat pertemuan pengusaha mebel dengan wakil bupati Jepara bersama pejabat terkait, Senin (21/9/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

ana saat pertemuan pengusaha mebel dengan wakil bupati Jepara bersama pejabat terkait, Senin (21/9/2015). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pengusaha mebel di Kabupaten Jepara mulai merasa khawatir kehilangan karyawan dan perajin mereka. Pasalnya, saat ini di Kabupaten Jepara sudah mulai banyak investor asing dan perusahaan di bidang lain yang merekrut banyak karyawan.

Salah satu yang merasa khawatir adalah pengusaha mebel asal Krasak, Kecamatan Bangsri, Febri Estiningsih. Menurutnya, pihaknya mengaku mulai merasa was-was karena banyaknya pabrik milik orang asing yang berinvestasi di seputar daerahnya.

”Bisa-bisa perajin kami memilih kerja di garmen atau pabrik-pabrik yang lain,” ujar Febri saat menghadiri pertemuan dengan wakil bupati Jepara bersama pejabat terkait, Senin (21/9/2015).

Selain mengeluhkan hal itu, sejumlah pengusaha juga mengeluhkan terkait regulasi kayu jati. Salah satu yang mengeluhkan hal ini adalah Sasmiatun, seorang exportir dari desa Bandengan, Kecamatan Kota Jepara.

”Kami mengeluhkan tentang regulasi kayu jati yang seakan-akan tidak berpihak pada perajin kecil. Harga kayu jati yang terus meningkat sangat menyulitkan para perajin,” ujarnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

Pengusaha Mebel di Jepara Didorong Kembangkan Produk yang Khas 

Suasana pertemuan wakil bupati Jepara dengan sejumlah pengusaha, perajin, dan pejabat terkait. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Suasana pertemuan wakil bupati Jepara dengan sejumlah pengusaha, perajin, dan pejabat terkait. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

 

JEPARA – Pengusaha mebel di Kabupaten Jepara didorong untuk mengembangkan spirit Jepara Incorporited guna menjaga kualitas produk, pengembangan manajemen, penatapan harga, dan promosi di pasar global. Selain juga dalam mengantisipasi berlakunya pasar bebas Asean.

Wakil Bupati Jepara Subroto mengatakan, Jepara Incorporated ini sangat diperlukan karena di pasar global dan juga pasar Asean kemampuan pengusaha kita relatif lemah baik dari sisi modal, manajemen maupun promosi.

”Karena itu yang harus dikembangkan bersama-sama adalah deferensiasi produk atau perbedaan produk dibandingkan dengan pesaing yang lain. Kalau kita justru menawarkan jenis produk yang kompetitor di pasar global  banyak, justru kita menjadi lemah dipasar global,” ujar Subroto saat melakukan pertemuan dengan para pengusaha dan perajin mebel di Jepara, Senin (21/9/2015).

Menurut Subroto, Jepara memiliki keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu ukir. Karena itu pelestarian seni ukir harus dilakukan, agar tidak kehilangan perajin terampil.

”Ini tudak mudah ditengah-tengah mengalirnya investasi ke Jepara non ukir yang kemudian menyebabkan generasi muda lebih mengarahkan minatnya ke sana. Karena itu kita harus mulai berfikir untuk meningkatkan upah bagi perajin ukir Jepara,” imbuhnya. (WAHYU KZ/TITIS W)

‘Hantu’ PHK Berakibat BPJS Ketenagakerjaan Kudus Diserbu

BPJS ketengakerjaan

 

KUDUS – ‘Hantu’ PHK benar-benar menakutkan. Dampak melemahnya rupiah, tampaknya sudah mulai terasa. Hal itu terlihat dari banyaknya yang mencairkan dana hari tua BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Agung Maryanto mengatakan, pihak BPJS menerima banyak permintaan pencairan dana hari tua.

“Ada sekitar 200 orang karyawan yang mencairkan. Ya ini sangat ironis di kabupaten yang banyak industrinya. Tapi banyak karyawan harus mengalami hal tersebut,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Kondisi pemberhentian karyawan juga dimungkinkan lebih awal terjadi. Sebab aturan pencairan adalah dengan sebulan usai tidak bekerja tidak mendapatkan pekerjaan baru.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga bakal terjadi penambahan pemberhentian karyawan di Kudus. Sebab perusahaan juga harus bertahan dengan lemahnya rupiah. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Bahaya, Karyawan di Kudus Bisa Kena PHK Akibat Hal Ini

Ilustrasi

Ilustrasi

 

KUDUS – Anjloknya nilai tukar rupiah, berdampak pada banyak hal. Di antaranya dengan berkurangnya karyawan di sebuah perusahaan yang sulit mempertahankan diri.

Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kudus Ludhful Hakim. Menurutnya kemungkinan pemberhentian pekerjaan bakal terjadi dalam jumlah yang lumayan banyak.

“Ya sekitar sepertiga karyawan bisa kena dampak. Hal itu wajar karena melemahnya rupiah. Meski tidak semua perusahaan, namun diyakini terdapat perusahaan yang demikian,” katanya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, dampak yang sudah nampak sekarang adalah dengan berkurangnya jam kerja. Hal itu adalah siasat perusahaan dalam membagi produksi para karyawan.

“Kalau sampai sekarang belum ada pengurangan yang dilaporkan. Tapi hal itu bakal terlihat dari jumlah karyawan yang dilaporkan,” imbuhnya. (FAISOL HADI/AKROM HAZAMI)

Ini Syarat Pencairan Dana Jaminan Hari Tua

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jumat (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Para pekerja pemegang kartu Jamsostek yang hendak mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan harus melengkapi sejumlah persyaratan. Sebab jika para pekerja tidak bisa memenuhi syarat wajib itu, mereka dipastikan tidak bisa mencairkan dana JHT. Berdasarkan keterangan dari sejumlah pekerja yang mengurus JHT, setidaknya ada lima syarat yang harus dipenuhi.

Jarwanto, warga Desa Kemendung, Kecamatan Rembang yang mengurus pencairan dana JHT di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Rembang mengatakan, menyebutkan akibat jumlah pemohon formulir pencairan dana JHT membludak, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat kehabisan formulir pengajuan. Dia mengaku mengurus pencairan dana JHT-nya karena dulu keluar baik-baik dari salah satu perusahaan perakitan sepeda motor di Jakarta. Dia mengaku, masih memiliki saldo dana JHT sebesar Rp 2,2 juta dan akan dicairkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

”Persyaratan pencairan dana JHT adalah mengisi formulir dengan dilampiri KTP, KK, dan surat pengalaman kerja. Karena pembayaran JHT dilakukan tidak secara tunai, maka peserta JHT wajib menyertakan pula rekening bank. Setelah pengajuan, sepekan kemudian, dana JHT baru ditransfer ke rekening,” ujar Jarwanto, Jumat (4/9/2015).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, para pekerja yang mengajukan pencairan dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan Rembang, rata-rata didominasi mantan pekerja pabrik rokok Bentoel, PT PDI Tresno yang dulu berlokasi di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang. Para pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Kota Garam ini terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pabrik gulung tikar. (AHMAD FERI/TITIS W)

Korban PHK Berbondong Datangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jum'at (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Sejumlah warga berdesak-desakan di depan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Rembang guna mengurus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), Jum’at (4/9/2015). (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Puluhan pekerja pemegang kartu Jamsostek dari sejumlah daerah di Kabupaten Rembang rela mengantre untuk mendapatkan formulir pengajuan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Para pekerja yang rata-rata telah mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) itu pun berbondong mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat. Sejak Selasa (1/9/2015) hingga Jumat (4/9/2015) para pekerja selalu memadati kantor BPJS yang beralamat di Jalan Kartini tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun MuriaNewsCom, para pekerja yang ingin mengajukan pencairan dana JHT itu rata-rata sebelumnya hanya boleh dicairkan apabila sudah berusia 56 tahun, meninggal, atau cacat total. Namun saat ini ketentuan itu telah berubah, sehingga mereka boleh dicairkan para pekerja yang mengundurkan diri, terkena PHK, atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

”Saya memang sengaja ingin mencairkan seluruh saldo dana JHT untuk modal usaha. Selama lima tahun saya bekerja di salah satu perusahaan di Serang, Jawa Barat. Saat baru dua tahun kerja, saya sudah ikut Jamsostek. Jadi sudah tiga tahun, saya jadi peserta. Saya berhenti kerja karena pulang untuk menikah. Jadi saya ada surat keterangan pengalaman kerja,” ujar Laras, warga Desa Mojorembun Kecamatan Kaliori, Jumat (9/8/2015).

Laras mengatakan, ketika menjadi peserta Jamsostek yang sekarang berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dia mengaku rutin membayar premi bulanan, nilainya Rp 40.000. Namun setelah tidak bekerja, dia tidak membayar premi lagi. Dia menyebutkan saldo JHT miliknya kini tercatat mencapai sekitar masih Rp 4 jutaan. (AHMAD FERI/TITIS W)

 

 

PHK Buat Website untuk Jalin Informasi Antaranggota

Mohammad Ghufron, admin PHK. Juara website, PHK diundang nonton live hitam putih di salah satu televisi swasta di Jakarta. (Documentasi: Moh Gufron)

Mohammad Ghufron, admin PHK. Juara website, PHK diundang nonton live hitam putih di salah satu televisi swasta di Jakarta. (Documentasi: Moh Gufron)

KUDUS – Paguyuban Honda Kudus (PHK) telah membuktikan diri sebagai komunitas yang memiliki segudang prestasi. Wadah prestasi yang diraihnya terakhir yakni website milik paguyuban ini yakni phk.com menjadi website peringkat pertama di tingkat website community nasional.

Mohammad Ghufron, admin PHK, ditugasi meneruskan admin selanjutnya untuk mengisi artikel di phk.com. Karena keterampilan dan kreativitasnya, ia berhasil membuat artikel tentang motor Honda dan kegiatan PHK. Namun, desain yang ditawarkan olehnya menjadi kelebihan sendiri sehingga wajar saja website milik PHK ini kerap menang di ajang website community nasional.

”Website ini sudah lama dibuat, sekitar tahun 2010-an, bertepatan dengan berdirinya PHK. Website ini didukung AHM dan ada pelatihan khusus semacam camp di Jakarta Honda Virtual. Isinya artikel-artikel seperti blog, tapi sudah disinkronisasi dengan web hondacommunity.net dan isinya dibebaskan oleh AHM,” ungkap Ghufron.

Dalam ajang perlombaan beberapa tahun silam, PHK berhasil menjadi juara dua. Dalam kesempatan itu, Ghufron berhak berkesempatan untuk ikut meet and greet bareng pebalap ternama yakni Dani Pedrosa dan Marc Marques. Keduanya merupakan pebalap internasional yang menjadi ikon motor Honda. ”Saya juga bisa nonton Deddy Corbuzier dalam tayangan live Hitam Putih di studio Trans7 Jakarta,” ungkapnya, bangga.

Ke depannya, Ghufron berharap PHK tidak hanya dikenal lewat website saja tetapi di seluruh Indonesia dengan berbagai kegiatan. Selain itu, tetap mempromosikan PHK sebagai paguyuban yang berisi club motor Honda yang berkumpul di wilayah Kudus dan sekitarnya. (Hana Ratri/Titis W)