Jurus Satpol PP Kudus Kurangi Pengemis Nakal

Warga beraktivitas di Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga beraktivitas di Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus memiliki skala prioritas dalam menjalankan razia pengemis di kawasan Menara. Pada bulan tertentu, petugas lebih disiagakan dalam beroperasi dibandingkan dengan biasanya.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil mengatakan, pada saat ramai peziarah biasanya jatuh pada sebelum Ramadan atau saat bulan Asyura. Pada saat itu, petugas satpol PP datang semenjak habis Subuh hingga Zuhur tiba. “Karena memang banyak pengemis pada saat itu. Makanya kami datang lebih pagi supaya mereka tidak menganggu peziarah,” katanya kepada MuriaNewsCom, di Kudus, Sabtu (10/12/2016).

Menurutnya, pada saat sekarang ini, Satpol PP  tidak menerapkan pola demikian, namun hanya melakukan patroli rutin. Hal itu melihat berkurangnya peziarah pada saat sekarang ini. Biasanya, kata Halil, patroli dilakukan sekitar pukul 07.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Kemudian patroli selanjutnya dilakukan pada pukul 15.00 WIB ke atas hingga Maghrib tiba. Pada jam itu, diketahui pengemis banyak berkeliaran.

Namun, belakangan diketahui petugas kalau pengemis suka “kucing-kucingan” dengan petugas. Sehingga jadwal patroli terkadang dibuat dengan tidak teratur supaya bisa menindak para pengemis. “Kami sadari masih kurang maksimal. Tapi kami masih berupaya terus operasi supaya mereka bisa kapok,” jelasnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Pengemis di Menara Kudus Minta-Minta Secara Paksa ke Peziarah

Warga beraktivitas di kawasan Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Warga beraktivitas di kawasan Menara Kudus, Sabtu (10/12/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus –  Pengemis di kawasan Menara Kudus memiliki jam khusus operasi. Biasanya, para pengemis mulai meminta-minta saat petugas Satpol PP tidak melakukan razia.

Hal itu diungkapkan Mashot, seorang pekerja di kawasan kawasan Menara Kudus. Mashot mengatakan, sepengetahuannya pengemis beraksi sebelum petugas Satpol PP menggelar patroli rutin. Menurutnya, para pengemis terlihat saat habis Subuh hingga maksimal pukul 07.00 WIB.

“Biasanya petugas dari Satpol PP mulai patroli di atas jam 07.00 WIB. Padahal, pada saat jam itu, para pengemis sudah pulang lantaran tahu betul kapan petugas akan menggelar razia atau patroli,” kata Mashot, kepada MuriaNewsCom, Sabtu (10/12/2016) di kawasan Menara.

Menurutnya, hal itu sudah berlangsung lama. Tepatnya sejak beberapa pekan terakhir. Tidak heran jika petugas sering mendapati kawasan Menara bersih dari pengemis.

Padahal, katanya yang hampir tiap hari bekerja di kawasan Menara Kudus, para pengemis masih saja mengganggu para peziarah yang datang. Bahkan tak luput juga sedikit memaksa peziarah agar memberikan uang kepada pengemis.

“Seperti halnya menarik pakaian peziarah agar diberi uang. Selain itu juga, pengemis selalu mengejar peziarah supaya mendapatkan apa yang diinginkan yang katanya sodakoh,” ujarnya.

Selain menarik pakaian peziarah, pengemis juga sering mengucapkan hal yang tidak sepatutnya diucapkan. Seperti mendoakan yang buruk kepada peziarah yang tidak memberikan uang kepada pengemis.

Dia berharap, pemerintah bisa tegas dalam memberantas keberadaan pengemis di kawasan Menara. Sebab tak hanya peziarah yang mengaku resah, namun juga para pedagang di kawasan Menara.

Editor : Akrom Hazami

Waduh, PGOT di Jepara Tak Terurus

PGOT

PGOT mendapatkan penanganan maksimal usai ditertibkan oleh pemerintah setempat, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Persoalan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Jepara menjadi menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Jepara. Karena selama ini belum ada penanganan yang tuntas mengenai persoalan tersebut. Banyak PGOT yang tidak terurus akibat tidak memiliki balai rehabilitasi, tenaga yang minim dan berbagai kendala lainnya.

Kepala Dinsosnakertrans Jepara, M Zahid melalui Kabid Sosial Joko Setyowanto mengakui hal itu. Selama ini para PGOT di Jepara memang belum mendapatkan pembinaan yang matang, misalnya pelatihan kerja. Dia beralasan, pelatihan kerja yang disediakan oleh Dinsosnakertrans itu ditujukan pada pencari kerja. Sehingga selama ini tidak ada PGOT yang diberi pelatihan kerja.

“Kami juga belum memiliki balai rehabilitasi bagi PGOT. Selama ini dilimpahkan ke balai rehebilitasi milik Pemprov Jateng. Itu pun daya tampungnya hanya sedikit, tidak lebih dari 50 orang,” ujar Joko kepada MuriaNewsCom, Senin (29/8/2016).

Menurutnya, tidak adanya balai rehabilitasi menjadi kendala yang besar untuk mengatasi masalah PGOT di Jepara. Sebab, ketika sudah dilakukan razia atau penjaringan dan telah dirawat di rumah sakit, ketika itu selesai, mereka kembali turun ke jalan.

Menurut data penjaringan yang dia temukan pada Januari hingga Agustus ini ada sebanyak 30 PGOT. Sedangkan untuk anak punk yang berkeliaran belum pernah dilakukan penjaringan.

Joko menambahkan bahwa pengemis yang berkeliaran di Jepara itu kebanyakan datang dari luar Jepara. Meski telah dilakukan penjaringan dan penandatanganan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa, nyatanya begitu dilepas banyak yang kembali turun jalan.

“Sementara di sisi lain kami memang terkendala tempat. Sehingga banyak yang setelah dilepas mereka kembali turun ke jalan. Karena kebanyakan mereka pendatang dari luar,” jelasnya.

Selain dari luar daerah, pengemis yang berkeliaran juga ada yang dari Jepara sendiri. Seperti pengemis dari Kedungmalang, hingga Mayong.

“Pengemis ini setelah dilakukan penangkapan memang kerap diberi arahan dan peringatan. Namun, tidak sepenuhnya dindahkan. Itu dibuktikan masih adanya pengemis yang berkeliaran. Misalnya, di kawasan masjid Agung Jepara seusai salat Jumat,” tandasnya.

Sedangkan khusus gelandangan yang mengalami keterbelakangan mental dan gangguan jiwa jumlahnya saat sudah mencapai hingga 50 lebih. Sebagian tidak bisa tertangani lantaran balai rehabilitsi sudah terlalu penuh.

“Kendala terbesar kami untuk menangani gelandangan yang keterbelakangan mental dan gangguan jiwa. Mengingat setiap bulannya setidaknya terdapat gelandangan gangguan jiwa sebanyak lima orang yang bermunculan di jalan,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Satpol PP Diam-Diam Sedang Incar PGOT Kudus

Jpeg

Petugas Satpol PP melakukan penertiban PGOT. (MuriaNewsCom)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kudus sedang memantau pergerakan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Sebab, saat ini mereka terus berpindah-pindah operasinya.

Kasi Tibum Tranmas Satpol PP Kudus Sukrin Subiyanto mengatakan, para PGOT kini bergerak berpencar di beberapa titik.

“Alasan PGOT pindah-pindah sekarang, karena tempat wisata religi seperti  Menara Kudus sedang sepi peziarah. PGOT pun berpencar. Mereka tidak lagi berkelompok lagi,” kata Sukrin.

Pihaknya akan terus berkeliling dan berpatroli untuk menyasar ke sejumlah tempat yang biasa jadi lokasi mereka. Seperti halnya terminal dan pasar.

Bila PGOT di tempat itu ditertibkan, maka petugas akan mudah untuk merazia.

“Kalau PGOT berkelompok kan bisa mudah merazianya. Bahkan bisa menertibkannya dan dibawa ke kantor satpol PP,” ujarnya.

Setelah itu, PGOT akan dibawa ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dibina.

Sementara itu, untuk bisa memaksimalkan razia tesebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Supaya bisa melaporkan keberadaan PGOT tersebut.

“Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Baik itu pihak terminal atau juga dengan pengelola pasar,” ujarnya.

Editor : Akrom Hazami

 

PGOT di Kudus Akan Ditertibkan Jauh Hari Jelang Mudik

Jpeg

Kasi Tibum Tranmas Satpol Pp Kudus Sukrin Subiyanto. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satpol PP Kudus gerah dengan keberadaan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

Apalagi untuk mempersiapkan diri terkait arus mudik nanti, Satpol PP berharap PGOT tidak ada. Atau Kudus bersih dari keberadaan PGOT. Seperti yang biasa berkeliaran di terminal, pasar, maupun perempatan.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melalui Kasi Tibum Tranmas Satpol PP Sukrin Subiyanto mengatakan, saat ini pihaknya gencar merazia penyakit masyarakat itu.”PGOT itu kan termasuk penyakit masyarakat,” kata Halil.

Dia menilai, bila PGOT tidak dirazia , ditakutkan bisa menggangu para pemudik. Terlebih di saat yang berada di terminal. Sebab razia ini juga didasari dengan Perda Nomor 10 tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.

Selain di terminal, pihaknya juga akan mengintensifkan razia PGOT di pasar. Sehingga masyarakat bisa lebih nyaman untuk berbelanja menjelang hari raya mendatang.

“Sasaran kita memang itu. Yakni terminal dan pasar pasar yang ada di Kudus. Sehingga dengan adanya intensifnya razia itu, para pemudik yang ada di terminal bisa nyaman, dan bagi warga yang ingin berbelanja di pasar juga bisa enak,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

 

 

Jelang Dandangan Kudus, PGOT Akan Ditertibkan  

Beberapa PGOT yang dirazia Satpol PP di jalan Sunan Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Beberapa PGOT yang dirazia Satpol PP di jalan Sunan Kudus, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

 

MuriaNewsCom, Kudus – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus akan memantau pergelaran Dandangan. Sebab, pada momen tersebut para Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)  biasa berkeliaran.

Keberadaan mereka di lokasi Dandangan biasanya meresahkan masyarakat. Karenanya, Satpol PP segera melakukan aktivitas antisipasi penanganan sejak sekarang. Tujuannya agar pencegahan bisa dilakukan.

Kepala Satpol PP Kudus Abdul Halil melalui Kasi Tibum Tranmas Sukrin Subiyanto mengatakan, dalam even Dandangan itu, pihaknya akan terus mengintensifkan patroli.”Keberadaan PGOT maupun anak  punk bisa tersisir dengan baik,” kata Sukrin.

PGOT tersebut pasti bakal memanfaatkan even Dandangan itu. Terlebih even Dandangan juga bertepatan dengan bulan Syaban atau Ruwah. Saat jumlah peziarah di makam Sunan Kudus sedang meningkat  luar biasa. Jika keberadaan PGOT dibiarkan, maka dikhawatirkan akan mengganggu peziarah.

“Memang tempat wisata itu tempatnya PGOT berkumpul. Oleh karenanya saya akan terus berupaya berkoordinasi dengan tim supaya bisa menertibkan PGOT tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan terus menyisir objek wisata yang ada di Kudus lainnya. Terutama objek wisata religi. Dia menambahkan, dalam razia tersebut Satpol PP berharap warga bisa ikut melaporkan keberadaan PGOT. Supaya Satpol PP bisa melacak keberadaan PGOt. “Jadi akan tepat sasaran,” pungkasnya.

Editor : Akrom Hazami

PGOT Masalah Klasik yang Sulit Diatasi Pemkab Blora

PGOT terjaring razia Satpol PP Blora di wilayah Kecamatan Kota beberapa waktu lalu. (Murianews)

PGOT terjaring razia Satpol PP Blora di wilayah Kecamatan Kota beberapa waktu lalu. (Murianews)

 

MuriaNewsCom, Blora – Keberadaan Pengamen Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) sampai saat ini kuantitasnya masih sangat banyak. Tak terkecuali di Kabupaten Blora. Di Blora ada dua titik yang menjadi favorit bagi PGOT, yakni di Kecamatan Blora Kota dan Cepu.

Hartanto Wibowo, Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnaketransos) Kabupaten Blora mengungkapkan, keberadaan PGOT sulit untuk dideteksi. Hal itu dikarenakan, keberadaan PGOT tidak menetap pada salah satu tempat saja. Ia berpindah-pindah. ”Sampai saat ini kami tidak memilki data jelas menangani PGOT yang ada di Kabupaten Blora,” jelas dia.

Ia juga mengungkapkan pihaknya sampai saat ini tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, ia hanya bisa melakukan pembinaan tatkala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban dan menjaring PGOT yang kemudian dilimpahkan ke pihaknya. ”Kami sebagai birokrasi dengan porsi mengatasi permasalahan sosial, kami hanya bisa melakukan pembinaan dari hasil penertiban Satpol PP,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan, keberadaan PGOT tidak menentu. Menurutnya, keberadaan PGOT di Blora mayorits berdatangan dari daerah sekitar, misalnya dari Bojonegoro dan Rembang. ”Tak menutup kemungkinan, dari Blora sendiri juga banyak,” jelas dia.

Untuk menanggulanginya, pihaknya menempatkan PGOT yang terjaring razia oleh Satpol PP dan dilimpahkan kepada pihaknya untuk dibina. ”Kami punya rumah singgah untuk mereka (PGOT), namun entah kenapa setiap kali kita tampung di sana, tidak sampai dua hari mereka sudah kabur dari rumah singgah,” pungkasnya.

Sampai saat ini, di Blora dan Cepu masih berkeliaran orang-orang yang seharusnya menjadi tnaggung jawab negara, tak terkecuali dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Blora terkesan belum serius dalam menaggulanginya.

Editor : Titis Ayu Winarni 

Satpol PP Blora Akui Keteteran Atasi PGOT

Ilustrasi Pengemis

Ilustrasi Pengemis

 

BLORA – Meski Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Blora sudah beberapa kali menggelar razia terhadap pengemis,gelandangan dan orang terlantar (PGOT), namun, hal itu tak membuat jera. Buktinya masih banyak PGOT yang terlihat di daerah Blora.

Kepala Satpol PP Blora Sri Handoko mengatakan, pihaknya sempat kewalahan mengatasi keberadaan PGOT tersebut. Apalagi, tempat rehabilitasi yang ada di Blora sudah penuh.

Dirinya mengatakan, PGOT yang terjaring razia akan ditempatkan di panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yakni Panti Pamardi Karya yang terletak di Desa Ngampel Blora. Panti tersebut, kapasitasnya mampu menampung 50 orang.

“Kalau Panti Pamardi Karya sudah tidak muat lagi untuk menampung, maka PGOT akan ditempatkan di luar daerah, di antaranya di Rembang. Bagi yang ditempatkan di panti, nantinya akan dibina dan akan diberikan pelatihan keterampilan,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, banyaknya PGOT di Blora katanya sebagian besar berasal dari luar daerah. “Kalau dari Blora sendiri sebenarnya sedikit,” imbuhnya. (RIFQI GOZALI/KHOLISTIONO)

Satpol PP Tetapkan Jalan Diponegoro Pati sebagai Kawasan Bebas PGOT

Sejumlah petugas Satpol PP Pati dan Jateng sosialisasi kawasan tertib PGOT kepada salah satu pengemis di perempatan Jalan Diponegoro Pati, Kamis (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah petugas Satpol PP Pati dan Jateng sosialisasi kawasan tertib PGOT kepada salah satu pengemis di perempatan Jalan Diponegoro Pati, Kamis (15/10/2015). (MuriaNewsCom/Lismanto)

 

PATI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati menetapkan Jalan Diponegoro Pati sebagai kawasan bebas pengemis, gelandangan, pengamen, dan orang terlantar (PGOT), Kamis (15/10/2015).

Sejumlah petugas Satpol PP Pati yang dibantu Satpol PP Provinsi Jawa Tengah turun di lapangan untuk membagikan sosialisasi kawasan tertib PGOT di sepanjang Jalan Diponegoro. ”Selain PGOT, Jalan Diponegoro juga menjadi kawasan bebas pedagang kaki lima dan reklame tanpa izin,” ujar Kasatpol PP Pati Suhud saat dikonfirmasi MuriaNewsCom.

Ia menambahkan, hal itu dilakukan untuk membentuk kawasan dan zona tertib. Terlebih, Jalan Diponegoro merupakan jalan nasional yang diharapkan bisa menjadi percontohan kawasan tertib PGOT.

Sementara itu, Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Jawa Tengah Tri Prasetyaningtyas berharap, agar masyarakat juga bisa melakukan pengawasan dan monitoring untuk menciptakan kawasan bebas PGOT.

”Kami berharap, masyarakat bisa bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan pengawasan dalam menertibkan Jalan Diponegoro sebagai kawasan bebas PGOT,” katanya.

Dalam sosialisasi di sepanjang Jalan Diponegoro tersebut, petugas menemukan banyak reklame ilegal yang dipasang tanpa izin, pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang mestinya digunakan untuk pejalan kaki, tukang tambal ban di trotoar dan pengemis yang mangkal di sejumlah perempatan. ”Ini sosialisasi, ke depan akan dilakukan teguran hingga penertiban,” tandasnya. (LISMANTO/TITIS W)