Pertamina Siap Dukung Proses dan Prosedur Gas In Jargas Blora

Suasana pembahasan Gas In Blora.

Suasana pembahasan Gas In Blora.

 

MuriaNewsCom, Blora – Pertamina EP Blora siap mendukung proses dan prosedur Gas In Jargas. Hal itu tampak saat pembahasan di Rapat Persiapan Gas-In Jargas Blora, di Blora, Selasa (19/7/2016).

Rapat dipimpin Bupati Blora Djoko Nugroho. Agus Amperianto, Field Manager (FM) PEP Asset 4 Field Cepu mengatakan, hasil sementara rapat jargas Blora tersebut, di antaranya mendukung proses dan prosedur Gas In Jargas.

“Pertamina EP siap dan mendukung proses dan prosedur Gas-In Jargas, dan bersamaan telah menyelesaikan Kesepakatan Bersama / KB Gas-In yg mengatur aspek legal & komersialnya,” kata Agus dalam rilisnya ke MuriaNewsCom.

Selain itu, juga dibahas hasil identifikasi Hazops (Hazard Ops Identification) ditindaklanjuti dan diantisipasi bersama, dan menjadi tindaklanjut dari team terintegrasi yaitu Pemkab Blora, SKk Migas, DitJen Migas, PGN serta Pertamina EP.

Disinggung pula soalperalatan Diff Pressure Closing Valve yang akan dipasang oleh PGN pada sistem pemipaan distribusi Jargas Blora, sebagai pengganti sementara SDV. Itu menindaklanjuti rekomendasi studi Hazops.

“Selanjutnya pada  29 Juli 2016, mudah-mudahan pekerjaan sosialisasi ke masyarakat dan Gas-in sudah bisa dilaksanakan,” pungkas Agus.

Editor : Akrom Hazami

 

Ini Tanggapan Pertamina Terkait Persentase Keuntungan yang Diperoleh dari Tambang Sumur Tua

Salah satu sumur tua di Kabupaten Blora  yang dikelola masyarakat (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Salah satu sumur tua di Kabupaten Blora yang dikelola masyarakat (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

MuriaNewsCom, Blora -Ketentuan Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia bukan merupakan wewenang dari Pertamina, melainkan menjadi wewenang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini menanggapi terkait adanya keinginan pengelola sumur tua yang menghendaki agar Pertamina tidak terlalu besar mengambil keuntungan dari produksi sumur tua yang dikelola masyarakat.

Agus Amperianto, Field Manager (FM) Pertamina Eksplorasi Produksi (PEP) Asset 4 Field Cepu mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak memiliki hak penuh atas ICP tersebut. “Ketentuan ICP itu mejadi wewenang pemerintah. Sepenuhnya bukan menjadi wewenang Pertamina EP,” kata Agus Amperianto kepada MuriaNewsCom (13/6/2016).

Meski penentuan tarif per liter ongkos angkat angkut minyak sumur tua dinilai terlalu besar, namun hal itu merupakan ketentuan yang telah diterapkan pemerintah.“Perubahan atas ketentuan ICP 70 persen dari nilai ICP Cepu adalah formula yang harus kita terapkan terhadap pelaksanaan swakelola model yang dilakukan oleh KUD atau BUMD,” kata Agus.

Agus menambahkan, bahwa ketentuan ICP 70 persen merupakan peraturan yang termaktub dalam Permen ESDM No 1 tahun 2008, di mana pengusahaan sumur-sumur tua yang sudah tidak dikerjakan oleh Pertamina.

Sekedar diketahui, bahwa Pertamina mengambil 30 persen keuntungan dari produksi minyak dari sumur tua yang dikelola oleh masyarakat. Hal itu dinilai terlalu tinggi jika Pertamina sebagai Domestic Market Obligation (DMO).

 

Editor : Kholistiono

 

Pertamina Diminta Perkecil Persentase Keuntungan dari Tambang Sumur Tua yang Dikelola Masyarakat

Salah satu sumur tua yang dikelola oleh masyarakat (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

Salah satu sumur tua yang dikelola oleh masyarakat (muriaNewsCom/Rifqi Gozali)

   MuriaNewsCom, Blora – Anggota Komisi VII DPR RI Seno Margo Utomo meminta, agar pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) , bisa mengurangi atau memperkecil persentase keuntangannya dari pertambangan minyak sumur tua yang dilakukan oleh rakyat, khususnya di Kabupaten Blora.

Menurutnya, keuntungan Pertamina EP dari formula perhitungan dalam penentuan tarif per liter ongkos angkat angkut minyak sumur tua, dianggap terlalu besar. “Padahal mereka tidak mengeluarkan biaya apapun dalam pertambangan yang dikelola oleh masyarakat,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa dalam penentuan tarif ongkos angkat angkut pemerintah melalui Pertamina EP telah membuat rumusan untuk menentukan tarif ongkos angkat angkut per liter minyak mentah. Yakni,70 persen dikalikan harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) Cepu.Kemudian dikalikan kurs tengah rata-rata per bulan BI, baru dibagi 158,987 liter (1 Barel). Menurut Seno, Pertamina mengambil keuntungan 30 persen dari produksi penambang. “Hasilnya masih kecil. Karena ongkos produksi yang dikelauarkan tidak sedikit,” katanya.

Seharusnya, lanjut dia dalam formula perhitungan tersebut hasil yang didapat penambang bisa lebih besar. “Pertamina cukup mengambil 10 persen dari formula itu. Dengan begitu, penambang bisa bergairah lagi dalam melakukan produksi. “Saya akan coba menyampaikan hal ini kepada pusat,” kata Seno.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Penambang Sumur Tua, Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Blora, Supraptono berharap, ada persentase perhitungan yang lebih tinggi. “Saya juga bertanya pada Pertamina perihal persentase tersebut. Pertamina tidak bisa menjawab, karena itu rumus dari pemerintah,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

Pasokan Gas dari Blok Gundih Blora Sempat Terhenti, Pertamina Sebut SPP Arogan

PEP PPGJ Blok Gundih Desa Sumber, Kecamatan Kradenan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

PEP PPGJ Blok Gundih Desa Sumber, Kecamatan Kradenan (MuriaNewsCom/Rifqi Gozali)

  MuriaNewsCom, Blora – Pasokan gas dari Blok Gundih menuju Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tambaklorok Semarang yang sempat terhenti beberapa hari lalu membuat Pertamina Eksplorasi Produksi (PEP) Cepu geram kepada PT Sumber Petrindo Perkasa (SPP) sebagai operator yang menyalurkan gas dari Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) PEP Asset 4 Field Cepu.

Agus Amperianto, Field Manager PEP Asset 4 Field Cepu menyatakan, apa yang telah dilakukan PT SPP bisa membahayakan kaelangsungan objek vital  dan juga bisa merugikan konsumen industri serta masyarakat. “Itu bisa menjadi pembelajaran prinsip bermitra dengan kami secara baik,” kata Agus kepada MuriaNewsCom.

Menurut Agus, apa yang telah dilakukan SPP sebaiknya dievaluasi. Sehingga, pihak PEP yang melakukan kerjasama dengan SPP untuk mengalirkan gas ke setiap rumah tangga melalui program jaringan gas (Jargas) tidak akan terulang lagi. “Kita tidak bisa membiarkan tindakan sewenang-wenang dengan memberhentikan pasokan gas secara sepihak,” kata Agus.

Untuk diketahui, pada  Kamis (9/6/2016), pasokan gas dari Blok Gundih menuju PLTG Tambaklorok Semarang terhenti. Namun, pada Jumat, diketahui pasokan gas telah kembali berjalan normal. “Menurut pihak SPP bahwa gas yang mereka terima saat itu off spec,” kata Agus.

Terkait hal itu, Agus mempertanyakan dengan alat analyzer apa, sehingga pihak SPP bisa menjustifikasi bahwa gas yang diterima off spec. “Harusnya ada beberapa mekanisme dalam bermitra. Selanjutnya dengan alat analyzer apa bisa mengatakan off spec,” kata Agus.

Katanya, pembacaan off spec yang disampaikan SPP adalah tidak benar. Semestinya sampel diambil di titik sales gas CPP bukan suspect point yang diambil pada jalur line SPP dan bukan merupakan spot yang disepakati.“Semestinya sampel gas pengambilannya harus diawasi dan witness kedua belah pihak antara SPP dan Pertamina EP,” kata Agus.

Selanjutnya, Agus menambahkan, SPP mengambil sampel gas pake alat analyzer yang masih belum jelas. Yakni,apakah sudah terkalibrasi dan terakreditasi resmi oleh Migas atau institusi yang ditunjuk.

Agus mengatakan, bahwa semestinya SPP melakukan pemberitahuan resmi terlebih dahulu secara tertulis agar proses ‘bean-down’ dari sumur-sumur gas Pertamina EP tidak dilakukan secara mendadak, sehingga dapat membahayakan life time sumur. “Karena perilaku seperti ini bisa mempercepat pelemahan reservoir gas. Negara akan kehilangan kesempatan pendapatan dari kegiatan industri dan merugikan masyarakat yang menggunakan,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono