Perempuan Rembang, Antara Kawin dan Kebodohan Dini

Ali Muntoha muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
muntohafadhil@gmail.com

ZAMAN  sudah berkembang, teknologi melejit begitu pesatnya, namun kekolotan masih saja tak mau pergi dari orang-orang di negeri ini. Masih ada saja anggapan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap, yang hanya punya tiga tugas untuk hidup di dunia ini, yakni “macak, manak, dan masak” (berdandan, melahirkan dan memasak makanan).

Padahal sudah tak zamannya lagi perempuan hanya diposisikan sebagai konco wingking, yang dianggap sebagai makhluk bodoh. Ini bukan lagi zaman kerajaan, bukan juga zaman Dinasti Joseon di mana perempuan ditabukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini bukan lagi zaman perempuan hanya disiapkan untuk melayani suami, tapi zaman di mana perempuan ikut berkiprah untuk mengubah dunia.

Namun pada kenyataanya, kebiasaan dan anggapan kolot masih saja menghinggapi otak beberapa orang-orang di negeri ini. Perempuan tak perlu sekolah tinggi-tinggi, atau kalau perlu tak perlu sekolah, karena nantinya ujung-ujungnya juga hanya kawin dan ngrumati suami dan anak. Seperti itu yang jadi pendirian mereka.

Hal ini setidaknya masih terjadi di kabupaten paling timur Jawa Tengah, yakni Kabupaten Rembang. Di Kota Garam ini, angka pernikahan dini begitu tingginya. Ada beberapa kampung yang masih memegang kebiasaan, bahwa perempuan yang sudah menginjak usia belasan tahun harus segera dikawinkan. Atau kalau tidak, akan dicap sebagai perawan tua tak laku. Cap ini sangat menyakitkan, sehingga banyak orang tua yang buru-buru mengawinkan anaknya jika sudah kelihatan agak gede.

Catatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Rembang, jumlah anak perempuan yang dikawinkan pada usia sekolah dasar (SD) dan SMP bahkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dan secara umum, ada ribuan perempuan di Rembang yang menjalani pernikahan dini.

Dari catatan BPMPKB bisa dilihat Pada tahun 2013 gadis usia 10-16 tahun yang menikah tercatat sebanyak 26 orang. Jumlah itu mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 33 orang. Begitu juga di tahun 2015 pernikahan gadis di usia 10-16 tahun lebih meningkat lagi menjadi 47 orang.

Angka pernikahan dini di Rembang memang cukup tinggi. Tak hanya anak perempuan usia SD-SMP saja, pada usia 17-18 tahun jumlahnya bahkan lebih banyak lagi, mencapai ribuan orang per tahun.

Catatan BPMPKB juga menunjukkan pada tahun 2013 jumlah perempuan usia 17-18 tahun yang menikah sebanyak 1.643 orang. Jumlah itu mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 1.183 orang. Namun penurunannya tak berlangsung lama, karena kembali naik lagi di tahun 2015 yang tercatat sebanyak 1.463 orang.

Kebiasaan untuk menikahkan anak perempuan di usia yang masih sangat belia, ini sudah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Para orang tua ini seolah tidak sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan mereka. Sehingga anak yang seharusnya masih usia sekolah, dipaksa untuk menikah.

Maka tak salah jika tingkat pendidikan di kabupaten ini juga rendah. Bahkan angka buta huruf di Rembang sangat tinggi, dan didominasi oleh kaum perempuan. Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mencatat, tahun ini masih ada 14.789 orang yang buta aksara. Dan dari jumlah sebanyak itu, 11.635 di antaranya adalah kaum perempuan.

Munculnya data ini bukan tanpa sebab, yakni imbas dari kekolotan pola pikir warga yang menganggap tidak penting pendidikan bagi anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan di desa-desa paling mentok hanya mengenyam bangku sekolah sampai SD, itu pun banyak yang tidak sampai tamat dan banyak juga yang tidak disekolahkan.

Para perempuan ini seolah disiapkan untuk menjadi kaum bodoh sejak dini, dan kemudian dikawinkan. Karena memang begitulah pola pikir warga-warga yang masih kolot ini. Mereka menganggap perempuan ya endingnya kawin, jadi nda perlu pintar.

Anggapan seperti ini harus segera diubah. Karena bagaiamanapun juga, anak perempuan punya hak yang sama dengan kaum laki-laki, terutama masalah pendidikan. Mereka juga berhak untuk menjadi pintar, mendapatkan pendidikan yang layak, dan juga hak untuk meraih cita-citanya.

Para kaum perempuan ini punya hak untuk pintar, minimal pintar dalam mengelola hidup dan pintar untuk mendidik anak-anak mereka. Tak zamannya lagi perempuan dibatasi, karena mereka juga punya potensi untuk berkreasi.

Dampak dari kebodohan yang disiapkan sejak dini ini, menjadikan kaum perempuan selalu menjadi yang tertindas. Maka seringlah muncul kasus pernikahan dini yang ujung-ujungnya berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Dampak dari kebodohan ini sangat terasa untuk masa depan mereka.

BKKBN sejak beberapa tahun ini sudah menggencarkan program Generasi Berencana. Tujuan utamanya, untuk menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Dari program ini akan diajak untuk merencanakan hidup dan masa depannya. Mulai dari merencanakan pendidikan, kuliah, bekerja, kapan menikah, kapan punya anak, dan berapa anak yang ingin dimiliki.

Tak ini sja tidak cukup. Peran dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sangat penting, untuk mengentaskan kaum perempuan dari kebodohan ini. Jangan lagi ada upaya mengekang dan membatasi pendidikan untuk perempuan, dan jangan paksa mereka untuk menikah jika memang belum siap. (*)

Mengurai Benang Kusut Pernikahan Dini

Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
cak.kholis@yahoo.co.id

PERNIKAHAN dini, anugerah atau musibah? Kalimat ini pernah menjadi sub judul dalam pemberitaan tentang pernikahan dini yang dimuat MuriaNewsCom beberapa pekan lalu. Inti dari pemberitaan ini adalah tentang praktik pernikahan dini di suatu daerah, yang angkanya masih cukup tinggi dan segala permasalahannya maupun solusi yang ditawarkan.

Pernikahan dini memang bukan hanya ada dalam cerita pada sebuah tayangan sinetron. Namun, dalam realitanya, pernikahan dini memang benar-benar ada di sekitar kita, dan angkanya masih terbilang tinggi.

Di Rembang misalnya, dalam catatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, angka pernikahan dini, khususnya perempuan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, trendnya justru mengalami kenaikan.

Tercatat, pada 2013, angka pernikahan perempuan pada usia 10-16 tahun sebanyak 26 orang, tahun 2014, usia 10-16 tahun sebanyak 33 orang dan tahun 2015 usia 10-16 tahun  ada 47 orang.

Secara umum, untuk wilayah Indonesia, dari hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5 % di antaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun.

Kemudian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Plan Internasional, di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan pada anak dan remaja. Sebanyak 38 persen anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 persen.

Selanjutnya, pada riset United Nations Children’s Fund (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila United National Development Economic and Social Affair (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi.

Terkait dengan pernikahan dini ini, jika diurai akar persoalannya, ternyata ada beberapa faktor yang mendorong pelaku ini untuk melakukan pernikahan dini. Mengutip penelitian yang dilakukan Plan International, kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan menikah dini.

Penelitian ini menunjukkan pernikahan anak, termasuk yang berusia 12-14 tahun, masih terjadi karena adanya dorongan dari sebagian masyarakat, orang tua, atau bahkan anak yang bersangkutan.

Kemudian, pernikahan anak adalah juga disebabkan rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak.

Lalu, bagaimana dengan kondisi yang ada di Rembang? Apakah juga berkaitan dengan hal-hal di atas sebagai penyebab masih tingginya angka pernikahan dini, yang justru mengalami kenaikan, khususnya anak perempuan. Bahkan, jika dilihat dari datanya, usia SD sudah ada menikah.

Dalam sebuah artikel yang pernah saya baca menyebutkan, tepatnya di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, ada tradisi keluarga perempuan harus menerima jika ada yang melamar putrinya. Mereka tidak peduli umur anak mereka atau bahkan kesiapan mental. Mereka banyak yang berpendapat, yang penting nikah dulu. Kalau nanti cerai itu urusan belakangan.

Selain itu, ada sejumlah alasan lain. Misalnya, ada orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini karena ingin segera lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua. Ada pula yang melakukan perjodohan dengan calon menantu yang kaya atau berstatus sosial tinggi. Ada juga alasan orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia dini karena ingin menghindari fitnah.

Kemudian, dari faktor tradisi yang berlangsung dari generasi ke generasi, ada juga faktor rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak mengerti betul apa saja dampak dari pernikahan dini.

Namun, jika kita perhatikan, sebagian kasus pernikahan dini ini kerap terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, yang mengalami sulitnya akses pendidikan dan juga minimnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Dilihat dari segi sosiologis, pernikahan merupakan salah satu saluran mobilitas sosial. Dan oleh karena itu banyak orang tua yang mengabaikan faktor negatif dari pernikahan dini.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini ialah pergaulan yang terlewat bebas yang berdampak pada maraknya perilaku seks bebas di kalangan remaja.

Untuk mengurai benang kusut pernikahan dini ini, perlu adanya peran bersama untuk mencari solusi dalam mengatasinya. Masyarakat perlu memahami mengenai dampak negatif akibat pernikahan dini. Di antaranya dilihat dari dari sisi kesehatan. Beberapa pakar kesehatan menyebut jika leher rahim remaja perempuan masih sensitive, sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari. Risiko kematian saat melahirkan juga besar pada usia muda.

Kemudian dilihat dari aspek psikologis, pernikahan usia dini, rawan dengan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Sebab, pada usia yang belum matang, sikap dan emosional seseorang biasanya masih belum stabil. Sehingga, ketika ada suatu masalah di dalam rumah tangga, cara penyelesaiannya tidak terlalu baik.

Maka dari itu, peran masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang efek dari pernikahan dini juga harus lebih intens. Peran organisasi yang bergerak dalam bidang remaja, seperti halnya Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) yang ada di Rembang juga harus semakin digiatkan.

Orang tua, khususnya yang berada di daerah pedalaman, secara perlahan juga harus mendapatkan pemahaman, jika pendidikan sangat penting bagi anak-anaknya. Sehingga, nantinya, sebisa mungkin orang tua mendorong anak-anaknya untuk tetap bersekolah, mengenyam pendidikan sesuai tingkatannya.

Lalu bagaimana bagi orang tua yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu atau pra sejahtera? Bukankan saat ini pemerintah memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera, dengan memberikan bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan lain sebagainya. Untuk itu, peran pihak sekolah ataupun pihak desa dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi, agar orang tua yang terkadang minim informasi terkait pendidikan bisa mengetahuinya, dan mendorong anak-anaknya untuk tetap mendapatkan pendidikan.

Pun jika orang tua berpikiran, bahwa anak-anaknya nanti bisa mendapatkan pendidikan setelah menikah, yakni dengan mengikuti paket B atau paket C, namun mereka tidak lagi bisa optimal. Sebab, mereka biasanya sudah terlalu lelah dan tidak lagi konsentrasi, ketika pemikiran sudah terpecah dengan persoalan rumah tangga.

Harapannya, tentunya, ke depan angka pernikahan dini dapat semakin berkurang. Mengingat, perkembangan zaman yang semakin modern, menuntut generasi yang tak hanya bisa menjadi pendamping suami, tetapi juga dibutuhkan SDM yang mampu bersaing dan siap pakai dalam dunia kerja. (*)

Krisis Moral dan Nasib Anak di Luar Nikah

terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

PENGHAPUSAN Pendidikan Moral dan Pancasila di jenjang pendidikan sepertinya mulai terlihat dampaknya. Ini terlihat jelas dengan banyak persoalan yang berlatar belakang kurangnya moral. Terutama di kalangan muda-mudi yang membuat banyak orang ngurut dada karena banyak kasus anak perempuan yang hamil di luar nikah.

Di Jepara sendiri, selama bulan September 2016 ini, ada 90 kasus yang memohon dispensasi menikah dini ke Kantor Pengadilan Agama. Jumlah itu tentu membuat orang tercengan. Apalagi usia si anak kebanyakan berkisar antara 14 hingga 17 tahun.

Karena sudah berbadan dua, Pengadilan Agama Jepara pun tak mau mempersulit. Dispensasi pun diberikan dengan cuma-cuma. Mereka berdalih dasar hukum yang dipegang masih memperbolehkan dispensasi. Apapun itu, langkah menikah dini tersebut untuk menutupi aib keluarga yang bersangkutan. Diakui atau tidak, pihak keluarga pastinya malu jika sampai banyak orang yang tahu buah hatinya hamil duluan.

Namun ada juga yang bernasib nahas. Rabu (27/4/2016) lalu, warga Kudus digegerkan dengan temuan sesosok mayat bayi perempuan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo oleh seorang pemulung. Bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan tersebut kondisinya sangat mengenaskan.

Saat ditemukan, bayi tersebut dibungkus dengan celana dalam perempuan yang masih berlumur darah. Kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik berwarna putih, sebelum dibuang di tempat sampah.

Bayi malang tersebut juga ditemukan lengkap dengan ari-ari dan tali pusar plus plasenta di dalam plastik putih. Temuan itu seolah mendekte orang-orang di sekitar TPA untuk bersepekulasi bahwa bayi tersebut baru saja dilahirkan.

Polisi yang datang ke TKP menduga bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya karena tak diinginkan. Bahkan, muncul persepsi, bayi malang tersebut adalah hasil hubungan di luar nikah.

Setelah lima bulan, masyarakat Kudus kembali digegerkan dengan temuan bayi di jalan area persawahan dekat dengan pembuangan sampah di Desa Besitu, Kecamatan Gebog. Tepatnya, Minggu Pahing tanggal 24 September 2016. Bedanya, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan masih hidup.

Namun kondisi sang bayi juga tak kalah memprihatinkan. Ia ditemukan masih bersimbah darah di dalam kantong plastik. Tubuhnya pun sudah membiru karena kekurangan asi dan sinar matahari.

Beruntung tangisan bayi tak berdosa itu didengar oleh Selamet Barokah (33) dan Wagirah (65) warga Desa Karangmalang, Gebog yang hendak memanen jagung di kawasan tersebut. Karena penasaran mereka pun mencari sumber suara hingga akhirnya menemukan bayi di dalam kantong plastik dan membawa bayi tersebut ke bidan setempat untuk mendapat perawatan.

Polisi yang datang ke lokasi pun langsung meminta keterangan dari saksi. Lagi-lagi, kesimpulan sementara, bayi tersebut sengaja dibuang orang tuanya karena hasil hubungan di luar nikah.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, sudah saatnya pemerintah bergerak tegas. Sebagai Ulil Amri mereka seharusnya mulai menjaga kehormatan generasi bangsa ini dengan aturan. Satu di antaranya, Kementerian Pendidikan harus lebih selektif memilih kurikulum pendidikan dan memasukkan pendidikan moral.

Selain penting untuk menjaga perilaku anak, itu tentu sesuai dengan slogan yang diusung pemerintah, yakni pendidikan karakter. Hanya saja, kementerian tak boleh kecolongan. Apalagi sampai ada bacaan yang mengandung unsur purnografi masuk dalam pelajaran.

Untuk mengantisipasi itu, kementerian harus memanfaatkan tangan panjang di tingkat kabupaten berupa Dinas Pendidikan. Jika diperlukan juga bisa ke tingkat kecamatan, yakni UPT Pendidikan.

Jika ada temuan konten bacaan ataupun soal pertanyaan yang berbau purnografi pemerintah bisa mudah untuk mencari penerbit dan penulis dengan cepat. Sebagai efek jera, pemerintah bisa menggodok undang-undang tentang purnografi yang disebar luaskan dalam buku ataupun bacan di instansi pendidikan dengan hukuman seberat-beratnya. Kalau perlu penjara seumur hidup.

Ini mengingat efek bacaan yang berkesinambungan (domino). Anak yang membaca buku berbau purnografi akan penasaran tentang kebenaran bacaan tersebut. Saking penasarannya, mereka tentu bakal mencari-cari kesempatan untuk mempraktikkannya.

Lama kelamaan, moral anak akan rusak. Mau tidak mau negara kembali yang kena getahnya. Di era mendatang mereka akan memiliki mental kurang ajar bahkan mlempem yang bisa diperbudak bangsa asing dengan iming-iming perempuan cantik atau laki-laki ganteng. Itu tentu sangat menyedihkan.

Selain kementerian pendidikan, pemerintah juga harus segera bergerak melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Konten-konten berbau purnografi kembali diperketat supaya tidak bisa diakses.

Diakui atau tidak, situs-situs purnografi sekarang ini sangat mudah diakses. Terlebih banyak akun di media sosial yang menawarkan video dengan kemolekan tubuh yang membuat mata jelalatan.

Sementara, pengguna media sosial saat ini sangat beragam, namun paling banyak berasal dari kalangan pelajar. Karena itu, pemerintah dan semua unsur informatika harus bisa lebih memperhatikan hal-hal kecil tersebut. Kalau perlu pemerintah menjalin kerja sama dengan para pemilik media sosial untuk menghapus akun yang mengandung unsur purnografi ketika ditemukan kata-kata jorok tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Meski begitu, kita akui aturan tersebut tak semudah membalikkan tangan. Kalaupun sudah ada payung hukum dengan hukuman berat belum tentu moral anak baik. Butuh peranserta banyak pihak. Terutama di lingkungan keluarga.

Sebagai orang tua, sudah seharusnya mengawasi buah hati lebih intens. Pemberian gadget kalau memang belum diperlukan jangan diberi. Hal itu guna membatasi anak untuk mengakses situs-situs yang salah.

Selain itu, orang tua juga wajib memberikan pemahaman tentang pergaulan bebas, narkoba, dan bahaya miras. Bahkan, membekali ilmu agama untuk menopang kehidupan di masa depan.

Hal itu tentu untuk menghindari hal-hal yag tak diinginkan. Terutama pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Secara islam anak yang dikandung di luar nikah menjadi anak dari seorang ibu. Praktis ketika menikah nanti (terutama anak perempuan) bakal terlihat jelas saat pernikahan. (*)

Akibat Gadget, Anak di Bawah Umur Minta Nikah di Jepara

vector-gadget-anake-1

MuriaNewsCom, Jepara – Angka permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Kabupaten Jepara tergolong tinggi. Dari Januari hingga September 2016 ini saja sudah ada 90 kasus. Usut punya usut, ternyata keberadaan gadget (gawai) juga mempengaruhi tingginya angka tersebut. Melalui gawai, pergaulan semakin bebas dan berujung pada hamil.

Ketua Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jepara Abdul Malik mengemukakan, pihaknya banyak menerima permohonan dispensasi nikah. Diketahui bahwa alasan utama permohonan tersebut adalah karena hamil duluan.

“Sering terjadi yang perempuan menutupi perutnya dengan menggunakan jaket. Tetapi saat kami minta untuk membuka jaket kelihatan perutnya sudah besar,” ujar Malik kepada MuriaNewsCom, Kamis (29/9/2016)

Menurutnya, lantaran alasan tersebut, pihaknya mengaku terpaksa mengabulkan dan mempermudah pemberian dispensasi nikah tersebut. Sebab, alasan hamil duluan itu merupakan alasan yang darurat.

“Kami dengan sangat terpaksa banyak mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena alasan darurat yakni sudah hamil. Bukan apa-apa, agar masyarakat Jepara juga lebih sadar hukum. Diyakini di luar data yang masuk di kami masih banyak yang tidak dilakukan proses secara hukum,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari beberapa kasus yang ia tangani secara pribadi memang penyebab utama kasus hamil duluan adalah karena pergaulan. Apalagi saat ini era gawai yang mempermudah akses anak untuk bergaul secara bebas di dunia maya.

“Gadget itu dampaknya sangat luar biasa. Banyak anak yang terpengaruh oleh pergaulan. Awalnya kontak lewat gadget, dan dunia maya lalu saat ketemu melakukan hal-hal dilarang agama hingga lama-lama terjadi kecelakaan,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Ternyata Ini yang Jadi Penyebab Meningkatnya Permintaan Dispensasi Usia Nikah di Jepara

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara cukup tinggi. Belasan remaja diketahui meminta dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama (PA) Jepara setiap bulannya. Ternyata, penyebab utama yang mendominasi banyaknya perkara tersebut adalah hamil diluar nikah.

Hal itu disampaikan Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) Jepara Sarwan. Menurut dia, penyebab utama perkara dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Nikah muda terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan anak yang sudah ada di dalam kandungan.

“Faktor utama permohonan dispensasi nikah kebanyakan karena hamil di luar nikah. Ada sekitar 90 persen. Dispensasi diberikan untuk menyelamatkan anak di dalam kandungan. Itu lebih baik dari pada anaknya lahir tanpa bapak,” ujar Sarwan, Jumat (29/4/2016).

Berdasarkan data permohonan dispensasi nikah, sejak Januari hingga Maret tahun ini, permohonan dispensasi nikah sebanyak 35. Rinciannya, Januari 14 perkara, Februari 13 perkara, dan Maret 8 perkara. Sedangkan untuk bulan April ini juga ada sejumlah perkara yang masuk.

“Selain itu, ada juga yang memohon dispensasi nikah karena sudah sering berhubungan intim, namun tidak hamil. Setelah ditanya di pengadilan, ada dari pemohon dispensasi mengaku menggunakan alat kontrasepsi atau pil KB,” ungkapnya.

Dia menambahkan, perkara tersebut tinggi juga akibat dari dampak negatif perkembangan teknologi dan pergaulan bebas. Saat ini banyak yang sudah berani melakukan hal-hal terlarang.

Editor : Kholistiono

Belasan Remaja di Jepara Setiap Bulan Minta Dispensasi Usia Nikah

Ilustrasi

Ilustrasi

 

MuriaNewsCom, Jepara – Angka nikah muda di Kabupaten Jepara terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Jepara, belasan remaja dibawah umur di Kabupaten Jepara minta dispensasi usia untuk nikah.

Sejak awal tahun 2016 lalu hingga saat ini, data yang telah direkap sudah ada 35 lebih permohonan dispensasi nikah. Rinciannya, pada bulan Januari lalu ada 14 perkara, Februari ada 13 perkara, dan Maret ada 8 perkara, serta bulan April ini juga sudah ada beberapa tambahan.

Wakil Panitera Pengadilan Agama (PA) Jepara Sarwan mengatakan, permohonan dispensasi usia nikah memang cukup banyak. Jika dirata-rata, setiap bulana ada belasan perkara. Di tahun 2015 saja, jumlah permohonan dispensasi nikah mencapai 162 perkara.“Jika dirata-rata ada belasan perkara permohonan dispensasi nikah,” katanya, Jumat (29/4/2016).

Jumlah paling paling banyak di tahun 2015 lalu, ada pada bulan Agustus, yakni sebanyak 26 perkara. Paling sedikit pada Januari, 7 perkara. Lainnya, Februari 11 perkara, Maret 14 perkara, April 13 perkara, Mei 12 perkara, Juni 11 perkara, Juli 8 perkara, September 23 perkara, Oktober 8 perkara, November 20 perkara, dan Desember 9 perkara. Totalnya, sejak Januri 2015 hingga Maret 2016 mencapai 197 perkara.

“Perkara-perkara tersebut berasal dari beberapa wilayah di Kabupaten Jepara. Tidak hanya di wilayah Jepara bagian utara saja, tetapi juga ada yang dari wilayah tengah dan selatan,” imbuhnya.

Editor : Kolistiono

Prihatin Banyaknya Pernikahan Dini, Halaqoh Ulama dan Batsul Masail Digelar di Rembang

Halaqoh Ulama dan Bathsul Masail terkait pernikahan dini di Rembang, di Ponpes Kauman Lasem Rembang, Sabtu (19/3/2016) (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

Halaqoh Ulama dan Bathsul Masail terkait pernikahan dini di Rembang, di Ponpes Kauman Lasem Rembang, Sabtu (19/3/2016) (MuriaNewsCom/Ahmad Wakid)

 

MuriaNewsCom, Rembang – Banyaknya kasus pernikahan dini, membuat beberapa tokoh agama di Rembang menggelar halaqoh ulama dan batsul masail di Pondok Pesantren Kauman, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Sabtu (19/3/2016).

Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Rembang Mohamad Zaim Ahmad Ma’shom menilai, kedewasaan anak pada waktu dulu dan sekarang sudah mengalami pergeseran jika ditinjau dari sisi umur. Pria yang akrab disapa Gus Zaim ini juga menganggap anak berusia 20 tahun saat ini, umumnya belum siap untuk permasalahan dalam rumah tangga mereka.

“Pada zaman dahulu, di usia pernikahan anak umur 20 tahun, bisa disebut sudah terlambat. Tetapi sekarang, sebaliknya. Dengan kemajuan zaman seperti ini, diusia 20 tahun belum terlalu dewasa untuk menikah yang sarat dengan problem rumah tangga,” ungkapnya.

Menurutnya, dari data BAPPENAS tercatat 34,6% anak Indonesia menikah dini. Selain itu, dikuatkan juga dari data PLAN yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 -18 tahun pernah menikah, rata-rata mereka menikah di usia 15-16 tahun. “Sementara praktik pemaksaan pernikahan usia anak masih terus terjadi di berbagai kelompok masyarakat hingga hari ini, akan tetapi perhatian publik, negara dan bahkan agama masih sangat minim,” bebernya.

Ironisnya, Kata Gus Zaim, di Rembang pernikahan usia anak cukup tinggi. Hal itu berdasarkan data Kementrian Agama Kabupaten Rembang pada tahun 2014 yang lalu. Setidaknya ada 33 kasus di usia kurang dari 16 tahun, serta ada 1.183 permohonan dispensasi menikah pada usia 16-18 tahun.

“Meskipun alasan utama permohonan dispensasi menikah adalah kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi nilai budaya dan agama yang berkembang didaerah ini juga mendukung terjadinya pernikahan anak-anak,” tandas Gus Zaim.

Dijelaskannya, dalam tradisi Jawa, menjadi perempuan yang sudah menikah walau masih anak-anak lebih dihargai daripada perempuan yang belum menikah. Bercerai dan menjadi janda bukanlah masalah besar. “Jika seseorang menolak lamaran laki-laki untuk anak perempuannya, mereka akan terkena azab,” imbuhnya.

Menyadari akan banyaknya dampak buruk, baik secara psikologis, biologis dan ekonomis, pihaknya berharap, agar agama memberikan peran dan menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut. “Karena disadari atau tidak, agama selama ini memang punya andil pada praktik pernikahan usia anak, karena banyaknya dalil-dalil baik Alquran maupun Hadis yang dipahami sebagai memperbolehkan pernikahan usia anak,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto yang turut hadir dalam acara tersebut berharap, agar semua pihak bergerak untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang. “Mengimbau kepada semua pihak, baik orang tua maupun anak, agar lebih peduli tujuan pernikahan dan ikut menciptakan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik,” imbaunya.

Editor : Kholistiono

Tolak Pernikahan Dini, Warga Dadapan Gelar Aksi Damai

Aksi damai menolak pernikahan dini di Desa Dadapan (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

Aksi damai menolak pernikahan dini di Desa Dadapan (MuriaNewsCom/Ahmad Feri)

 

REMBANG – Ratusan warga Desa Dadapan, Kecamatan Sedan menggelar aksi damai menolak pernikahan dini pada Jum’at (11/9/2015) siang. Peserta aksi damai yang mayoritas adalah siswa sekolah dasar tampak bersemangat berkeliling kampung membawa poster penolakan pernikahan dini. Selama ini wilayah setempat tercatat masih cukup tinggi angka terjadinya pernikahan dini.

Kampanye penolakan pernikahan dini tersebut digelar oleh Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) bersama pemerintah desa setempat serta didukung oleh Plan Internasional. Sejumlah tokoh masyarakat desa setempat juga turut mendukung penuh kegiatan tersebut dengan ikut berkeliling kampung. Sedangkan para peserta berasal dari empat dukuh di desa setempat, yakni Dukuh Siwalan Sukun, Ngemplak, Krajan dan Macan Ireng.

“Pemerintah desa dan masyarakat menyambut hangat dan sangat mendukung kegiatan seperti ini. Kami berharap masyarakat Desa Dadapan agar anak-anak tidak menikah dini dan lebih mementingkan pendidikan terlebih dahulu,” ujar Masrikah, Penjabat (Pj) Kepala Desa Dadapan, Jum’at (11/9/2015).

Nursam (40), warga setempat juga mengaku senang dan mendukung kegiatan tersebut. Pihaknya berharap agar segenap masyarakat bisa lebih mengedepankan pendidikan anak. Dia berharap, aksi penolakan tersebut bisa mengikis kebiasan pernikahan dini dan merubah pola berpkir.

“Kami sangat senang karena masyarakat Dadapan mulai sadar. Saya tidak nyangka bisa meriah dan banyak yang mendukung. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga terlihat antusias mendukung,” kata Nursam.

Kunati (39), tokoh warga setempat yang sempat memiliki pengalaman menikah di usia ini menyatakan akan getol mengkampanyekan penolakan pernikahan dini di desanya. Guru MI tersebut mengaku terus memberikan pesan moral kepada anak-anak agar tidak menikah muda. (AHMAD FERI/KHOLISTIONO)